Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap tidak masalah jika ada negara tak setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan berupaya karena memiliki tujuan untuk membantu.

"Ya kan kalaupun ada yang menyatakan tidak setuju bukan berarti kemudian apa yang menjadi kehendak dari pemerintah Indonesia itu tidak kita lanjutkan kan?" kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Karena semangatnya kan memang kita mau membantu. Bahwa ada yang satu negara yang belum setuju ya nggak ada masalah juga," lanjutnya.

Juru Bicara Presiden ini mengatakan tiap negara memiliki pandangan masing-masing. Prabowo, katanya, juga tak akan gegabah terkait rencana evakuasi.

"Masing-masing kan punya ini sendiri-sendiri. Makanya juga kemudian Bapak Presiden tidak gegabah juga kan di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita," ujarnya.

Prasetyo menilai secara teknis tidak mudah mewujudkan rencana tersebut. Ia menekankan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait.

"Tapi sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu beliau terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu terus berkoordinasi apabila memang ini diterima dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

(eva/maa)

SURABAYA, iNews.id – Oknum polisi berinisial IC yang diduga memerkosa tahanan Wanita di Rutan Polres Pacitan ditahan Propam Polda Jawa Timur. Selain ditempatkan di tahanan khusus, IC juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Tahti Polres Pacitan.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, saat ini Bid Propam Polda Jatim telah memeriksa dan memproses pelanggaran kode etik oknum anggota Polres Pacitan berinisial Aiptu IC atas kasus dugaan pemerkosaan tahanan wanita.

“Saat ini, IC telah ditempatkan di tahanan khusus dan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai pejabat sementara Kasat Tahti Polres Pacitan sejak seminggu lalu,” katanya, Senin (21/4/2025).

Dia mengatakan, IC terancam sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat atas kasus kekerasan seksual terhadap tahanan wanita.

Jules Abraham mengatakan, kasus dugaan pemerkosaan oleh polisi terhadap tahanan tersebut menjadi evaluasi dan atensi Kapolda Jatim untuk segera memproses kasus tersebut hingga tuntas.

“Polda Jatim memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi termasuk yang dilakukan anggota. Polda Jatim juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban atas terjadinya kasus ini,” ujarnya.

Sebelumnya, oknum polisi diduga memerkosa tahanan perempuan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mirisnya, aksi tersebut dilakukan dalam ruang tahanan Polres Pacitan.

Perbuataan dugaan pemerkosaan ini terjadi pada 4 April 2025. Saat itu kondisi ruang tahanan dalam keadaan sepi.

Informasi diperoleh iNews, identitas oknum polisi ini berinisial Aiptu IC, pejabat Kasat Tahti atau Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Pacitan. Sementara korbannya Perempuan berinisial PW (21) asal Wonogiri, Jawa Tengah yang ditahan atas kasus muncikari.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, kasusnya sudah ditangani Propam Polda Jawa Timur. Oknum anggota Polres Pacitan tersebut kini ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta -

Praktisi Hukum Gede Pasek Suardika menilai Surat Edaran (SE) gubernur tidak bisa dijadikan landasan untuk memberikan hukuman bagi masyarakat dan pelaku usaha dari semua level. Menurutnya, SE tidak berada dalam klaster perundang-undangan sehingga tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi.

"SE itu sebenarnya masuk ke dalam rumpun administrasi negara yang posisinya berada di level kebijakan. Di dalam beberapa ketentuan yang ada, SE itu setara dengan nota dinas," kata Gede Pasek dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

Hal tersebut diungkapkannya menyusul polemik yang timbul terkait penerbitan SE nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah.

Ia menilai ada kejanggalan dalam SE yang dikeluarkan Gubernur Bali Wayan Koster berkenaan dengan larangan dan sanksi dalam surat tersebut. Salah satu pasal yang menjadi sorotan berkaitan dengan pelarangan penggunaan plastik dan produksi serta distribusi air kemasan di bawah 1 liter.

Pasek mengatakan SE bersifat diskresi secara internal untuk memberikan arahan tertentu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ancaman sanksi dalam SE dimaksud.

"Jadi itu kalau sampai nanti dijatuhkan sanksi bisa digugat. Meski penguasa juga tetap bisa digugat," ungkapnya.

Mantan anggota DPR RI ini bahkan siap menjadi kuasa hukum bagi masyarakat manapun yang dikenakan sanksi berlandaskan SE tersebut. Ia juga menegaskan bahwa jasa konsultasi itu akan diberikan dengan gratis.

"Kalau ada pedagang pasar nggak boleh pake tas kresek, trus kalau pake nanti mau apa? mau ditutup? itu nggak bisa. Gubernur nggak bisa menutup usaha orang yang sudah memiliki hanya karena SE," ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku mendukung rencana gubernur untuk mengurangi sampah di Bali. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan benar dan tidak merugikan semua pihak apalagi memberikan sanksi dengan tidak berlandaskan acuan hukum yang jelas.

Mantan politisi partai Demokrat ini menegaskan Gubernur Koster seharusnya membentuk kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sebelum mengeluarkan SE. Menurutnya, pengentasan sampah akan lebih efektif apabila masyarakat bisa mengendalikan diri agar tidak membuang sampah sembarangan.

"Seharusnya, gubernur itu ada uang, aparat dan lain-lain ya itu seharusnya dipakai buat bersihin sampah plastik. Nah abis itu masyarakat diberikan penyadaran dan pendidikan agar dalam social engineering berubah cara dia berpikir sehingga dia bisa mengikuti keinginan kita mengurangi limbah plastik," katanya.

Lebih jauh, politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini melanjutkan kalau pemerintah seharusnya juga membentuk infrastruktur yang merata sebelum mengimplementasikan kebijakan. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menempatkan fasilitas air isi ulang di tempat-tempat strategis.

"Harusnya sediakan juga alternatif sebelum mengarahkan masyarakat begini-begitu, sudahkan gubernurnya menyiapkan isi ulang di semua instansinya? atau air PDAMnya sudah layak nggak? kalau nggak ada infrastrukturnya gimana masyarakat mau cari minum. Inikan menyulitkan masyarakat mau cari minum," katanya.

"Jadi siapkan dulu jaring pengamannya baru buat SE dan ajak masyarakat berubah. Jangan buat SE berbau perundang-undangan dengan ancaman lalu semua ditakuti sehingga semua ketakutan. Ini bukan kerajaan tapi rumpun demokrasi," tambahnya.

Diketahui, pemerintah provinsi (pemprov) Bali telah menerbitkan SE Gubernur nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Salah satu klausul menjadi sorotan terkait pelarangan produksi dan distribusi dalam SE tersebut menuai kontra karena dinilai bakal merugikan publik, masyarakat adat dan pariwisata Bali.

(akd/akd)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan dijadwalkan untuk digulirkan tahun ini, sesuai agenda yang telah direncanakan pemerintah.

Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menegaskan bahwa substansi dari kedua RUU tersebut masih akan dibahas lebih lanjut secara mendalam.

"Sesuai dengan agenda seperti itu," kata Mensesneg saat ditanya mengenai kedua RUU tersebut akan digulirkan tahun ini.

Soal kekhawatiran bahwa RUU Polri berpotensi menjadikan institusi kepolisian terlalu kuat atau super power, Prasetyo menepis anggapan tersebut.

"Super power-nya di mana, wong kita isinya belum kita bahas kok," ujarnya.

Ia menekankan bahwa proses pembahasan akan menjadi ruang untuk mengkaji isi dan dampak dari RUU tersebut secara menyeluruh.

"Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mendorong agar RUU Polri dan RUU Kejaksaan segera dibahas karena harus menyesuaikan dengan RUU KUHAP yang sedang diprioritaskan.

Meski belum ada pembahasan lanjutan sejak terakhir didorong pada 2024, Soedeson berharap kedua RUU itu bisa diselesaikan tahun ini karena masuk Prolegnas Prioritas 2025.

Saat ini, Komisi III DPR masih fokus pada RUU KUHAP yang baru disahkan sebagai inisiatif DPR pada Februari 2025 dan belum resmi dibahas.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan dijadwalkan untuk digulirkan tahun ini, sesuai agenda yang telah direncanakan pemerintah.

Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menegaskan bahwa substansi dari kedua RUU tersebut masih akan dibahas lebih lanjut secara mendalam.

"Sesuai dengan agenda seperti itu," kata Mensesneg saat ditanya mengenai kedua RUU tersebut akan digulirkan tahun ini.

Soal kekhawatiran bahwa RUU Polri berpotensi menjadikan institusi kepolisian terlalu kuat atau super power, Prasetyo menepis anggapan tersebut.

"Super power-nya di mana, wong kita isinya belum kita bahas kok," ujarnya.

Ia menekankan bahwa proses pembahasan akan menjadi ruang untuk mengkaji isi dan dampak dari RUU tersebut secara menyeluruh.

"Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mendorong agar RUU Polri dan RUU Kejaksaan segera dibahas karena harus menyesuaikan dengan RUU KUHAP yang sedang diprioritaskan.

Meski belum ada pembahasan lanjutan sejak terakhir didorong pada 2024, Soedeson berharap kedua RUU itu bisa diselesaikan tahun ini karena masuk Prolegnas Prioritas 2025.

Saat ini, Komisi III DPR masih fokus pada RUU KUHAP yang baru disahkan sebagai inisiatif DPR pada Februari 2025 dan belum resmi dibahas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan dijadwalkan untuk digulirkan tahun ini, sesuai agenda yang telah direncanakan pemerintah.

Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menegaskan bahwa substansi dari kedua RUU tersebut masih akan dibahas lebih lanjut secara mendalam.

"Sesuai dengan agenda seperti itu," kata Mensesneg saat ditanya mengenai kedua RUU tersebut akan digulirkan tahun ini.

Soal kekhawatiran bahwa RUU Polri berpotensi menjadikan institusi kepolisian terlalu kuat atau super power, Prasetyo menepis anggapan tersebut.

"Super power-nya di mana, wong kita isinya belum kita bahas kok," ujarnya.

Ia menekankan bahwa proses pembahasan akan menjadi ruang untuk mengkaji isi dan dampak dari RUU tersebut secara menyeluruh.

"Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mendorong agar RUU Polri dan RUU Kejaksaan segera dibahas karena harus menyesuaikan dengan RUU KUHAP yang sedang diprioritaskan.

Meski belum ada pembahasan lanjutan sejak terakhir didorong pada 2024, Soedeson berharap kedua RUU itu bisa diselesaikan tahun ini karena masuk Prolegnas Prioritas 2025.

Saat ini, Komisi III DPR masih fokus pada RUU KUHAP yang baru disahkan sebagai inisiatif DPR pada Februari 2025 dan belum resmi dibahas.

Ini tugas kami sebagai pakar hukum untuk terus mengkaji RKUHAP dan menerbitkan rekomendasi kepada DPR RI

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar hukum sekaligus Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus terbit sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru berlaku pada 1 Januari 2026.

Menurutnya, keberadaan KUHAP menjadi vital untuk diterbitkan terlebih dahulu karena perlu adanya peraturan pelaksana terhadap implementasi KUHP itu sendiri.

"Harapan saya, KUHAP harus sudah terbit dan berlaku sebelum KUHP baru berlaku pada 1 Januari 2026," kata Sudjijono dalam Seminar Nasional Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.

Dalam kegiatan tersebut, Sadjijono juga menegaskan bahwa perlu adanya diferensiasi fungsional terhadap setiap aparat penegak hukum (APH), untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan mengurangi risiko tumpang tindih kepentingan.

Dia pun menilai bahwa dalam BAB I RKUHAP tentang Ketentuan Umum telah membuka jalan bagi diferensiasi fungsional setiap APH dalam mengurangi kemungkinan tumpang tindih kepentingan.

Lebih jauh dia menegaskan meski RKUHAP versi terbaru tersebut sudah jauh lebih baik daripada versi sebelumnya yang terbit pada 2023, namun ia mengaku tetap mencermati kelemahan-kelemahan yang berpotensi muncul.

Dalam RKUHAP saat ini, ia mengkhawatirkan akan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap usulan saksi mahkota yang dalam implementasinya status tersebut akan ditawarkan oleh APH kepada para pelaku pidana.

Sadjijono menyoroti bahwa usulan tawaran saksi mahkota tersebut berpeluang untuk meringankan ancaman pidana bagi para pelaku, sehingga menimbulkan ancaman penyalahgunaan kekuasaan oleh APH.

Ia pun akan menerbitkan sejumlah rekomendasi kepada Komisi III DPR RI untuk meminta pengawasan yang ketat atas usulan penawaran saksi mahkota tersebut, serta beberapa poin lain.

"Ini tugas kami sebagai pakar hukum untuk terus mengkaji RKUHAP dan menerbitkan rekomendasi kepada DPR RI sehingga nanti saat disahkan, KUHAP dapat menjadi peraturan pelaksana yang baik terhadap KUHP," kata Sadjijono.

Kegiatan Seminar Nasional Kajian Ilmu Kepolisian ini sendiri merupakan kerja sama antara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan Universitas Airlangga demi meningkatkan kesadaran mahasiswa dan masyarakat terhadap RKUHAP dan masa depan penegakan hukum di Indonesia.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan adanya matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggapan itu muncul setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 kepada berbondong-bondong sowan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Prasetyo menilai kunjungan yang dilakukan tersebut merupakan hal yang normal dan wajar. Terlebih, kata dia, kunjungan itu terjadi masih dalam periode dan suasana lebaran.

"Oh nggak ada (matahari kembar) lah itu. Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4/2025).



Mensesneg menegaskan, Prabowo tidak terganggu dengan adanya kunjungan menteri-menteri jajarannya. Ia menyebut internal Kabinet Merah Putih juga dalam kondisi solid dan terus bekerja sesuai tugasnya masing-masing untuk masyarakat.

"Bagi beliau semangatnya silaturahmi, jadi tolong, jangan kemudian diasosiasikan ada menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada Matahari kembar," katanya.

"Jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini nggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing," ujarnya.

Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berbondong-bondong sowan ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen lebaran Idulfitri. Hal ini memunculkan anggapan adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Istilah matahari kembar adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat. Dalam politik, matahari kembar menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.

Deretan menteri yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, 6. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Selain deretan menteri Kabinet Merah Putih, ada pula pejabat negara yang silaturahmi ke kediaman Jokowi. Antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Tak berhenti di situ, beberapa hari lalu, sejumlah perwira polisi Serdik Sespimmen Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 mengunjungi kediaman Jokowi di Solo. Kedatangan mereka untuk menimba ilmu mengenai strategi kepemimpinan.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengakui ada anggotanya yang melakukan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang tahanan wanita. Polda Jateng menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada anggota Polres Pacitan yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang tahanan wanita.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, di Surabaya, Senin (21/4/2025), mengatakan bahwa personel berinisial LC saat ini sedang menjalani proses hukum secara internal di Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jatim.

"Memang benar, saat ini Propam Polda Jatim sedang memproses dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum anggota Polres Pacitan berinisial LC. Yang bersangkutan diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap seorang tahanan wanita," ujar Jules.

Jules menuturkan LC telah dinonaktifkan dari jabatannya sejak lebih dari sepekan lalu, dan kini sedang menjalani penahanan di tempat khusus milik Bidang Propam Polda Jatim. "Penahanan terhadap yang bersangkutan telah dilakukan sejak sekitar satu minggu yang lalu. Saat ini, LC berada di ruang tahanan khusus Propam. Proses pemeriksaan masih terus berlangsung," katanya.

Jules menjelaskan pelanggaran yang dilakukan LC tergolong berat dan berpotensi dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Tindakan ini mencoreng nama baik institusi. Polda Jatim tidak akan menoleransi pelanggaran hukum apa pun, termasuk yang dilakukan oleh anggota kepolisian sendiri. Sanksi tegas menanti, termasuk kemungkinan pemberhentian tidak hormat," katanya.

Polda Jawa Timur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang mencoreng citra kepolisian tersebut. Kapolda Jatim, Inspektur Jenderal Polisi Nanang Avianto, dikatakan telah memberikan atensi khusus terhadap penanganan kasus ini.

“Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi serius bagi kami. Kapolda menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menegaskan kembali komitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum di lingkungan kepolisian,” kata Jules.

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menteri untuk merapatkan barisan bukan menandakan adanya keretakan atau permasalahan di internal Kabinet Merah Putih.

Prasetyo menjelaskan, arahan Prabowo yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar tersebut, justru untuk menjaga semangat sesama anggota kabinet.

“Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” kata Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (24/4/25).

Dia juga bilang, “Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat.”

Prasetyo juga menepis adanya kerenggangan antar anggota kabinet. Menurutnya, situasi di lingkungan pemerintahan tetap kondusif. “Enggak ada kerenggangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar via telepon.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar mengaku tengah menggelar acara halalbihalal saat dihubungi oleh orang nomor satu di Indonesia itu. Saat itu, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih turut hadir.

“Tadi Pak Presiden juga menelepon saya, menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” kata Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Cak Imin mengungkapkan, dirinya mengundang Prabowo ke acara tersebut, tetapi Prabowo berhalangan hadir.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Revisi Undang-undang (RUU) Kejaksaan dan Polri akan dibahas pada tahun ini sesuai rencana awal.

"[RUU Polri dan Kejaksaan dibahas tahun ini] Kalau sesuai dengan agenda, iya," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

Kendati demikian, Prasetyo menyebut substansi daripada kedua RUU tersebut masih akan dibahas lebih lanjut lagi nantinya.

"Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," tuturnya.

Prasetyo juga membantah apabila RUU Polri akan membuat lembaga tersebut semakin super power. Sebab, kata dia, sampai saat ini kedua RUU itu masih belum dibahas.

"Super power-nya di mana, wong kita isinya belum kita bahas kok," katanya.

Sebelumnya RUU Polri masuk dalam daftar RUU yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil usai pengesahan RUU TNI beberapa waktu lalu. Meski begitu, RUU tersebut hingga kini belum resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas dan siap dibahas DPR.

Di periode DPR sebelumnya, RUU Polri menjadi sorotan terutama menyangkut soal wacana penambahan wewenang Polri untuk melakukan penyadapan dan kerja intelijen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi fenomena kehadiran personel TNI di sejumlah kampus, seperti di UIN Walisongo dan Universitas Indonesia (UI), yang belakangan disorot publik.

Prasetyo dalam perbincangannya bersama wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, mengatakan akan menelusuri lebih lanjut maksud dan konteks dari kunjungan tersebut.

“Ya, coba dilihat konteksnyalah. Nanti saya cek dululah itu teman-teman TNI ke sana dalam rangka ngapain,” ujar Prasetyo saat dimintai tanggapan oleh wartawan, Senin.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai bentuk kehadiran TNI yang disebut-sebut muncul tiba-tiba dalam sebuah diskusi kampus, Prasetyo kembali menekankan pentingnya memahami terlebih dahulu situasi dan tujuan kehadiran tersebut sebelum publik menarik kesimpulan.