DENPASAR - Surat Edaran (SE) gubernur dinilai tidak bisa dijadikan landasan untuk memberikan hukuman bagi masyarakat dan pelaku usaha dari semua level. SE tidak berada dalam klaster perundang-undangan sehingga tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi.

"SE itu sebenarnya masuk ke dalam rumpun administrasi negara yang posisinya berada di level kebijakan. Di dalam beberapa ketentuan yang ada, SE itu setara dengan nota dinas," kata praktisi hukum, Gede Pasek Suardika dikutip dalam akun media sosialnya, Senin (21/4/2025).

Hal tersebut diungkapkan menyusul polemik yang timbul menyusul penerbitan SE nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Dia menilai ada kejanggalan dalam SE yang dikeluarkan Gubernur Bali, Wayan Koster berkenaan dengan larangan dan sanksi dalam surat tersebut.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan berkaitan dengan pelarangan penggunaan plastik dan produksi serta distribusi air kemasan di bawah 1 liter. Dia mengatakan, SE bersifat diskresi secara internal untuk memberikan arahan tertentu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ancaman sanksi dalam SE dimaksud.

"Jadi itu kalau sampai nanti dijatuhkan sanksi bisa digugat. Meski penguasa juga tetap bisa digugat," kata Gede Pasek.

Mantan anggota DPR RI ini bahkan siap menjadi kuasa hukum bagi masyarakat manapun yang dikenakan sanksi berlandaskan SE tersebut. Dia menegaskan bahwa jasa konsultasi itu akan diberikan dengan gratis.

"Kalau ada pedagang pasar nggak boleh pake tas kresek, trus kalau pake nanti mau apa? mau ditutup? itu nggak bisa. Gubernur nggak bisa menutup usaha orang yang sudah memiliki hanya karena SE," katanya.

Meski demikian, dia mengaku mendukung rencana gubernur untuk mengurangi sampah di Bali. Namun, sambung dia, hal tersebut harus dilakukan dengan benar dan tidak merugikan semua pihak apalagi memberikan sanksi dengan tidak berlandaskan acuan hukum yang jelas.

Mantan politisi partai Demokrat ini menegaskan, Gubernur Koster seharusnya membentuk kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sebelum mengeluarkan SE.

Menurutnya, pengentasan sampah akan lebih efektif apabila masyarakat bisa mengendalikan diri agar tidak membuang sampah sembarangan.

"Seharusnya, gubernur itu ada uang, aparat dan lain-lain ya itu seharusnya dipakai buat bersihin sampah plastik. Nah habis itu masyarakat diberikan penyadaran dan pendidikan agar dalam social engineering berubah cara dia berpikir sehingga dia bisa mengikuti keinginan kita mengurangi limbah plastik," katanya.

Lebih jauh, politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini melanjutkan kalau pemerintah seharusnya juga membentuk infrastruktur yang merata sebelum mengimplementasikan kebijakan. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menempatkan fasilitas air isi ulang di tempat-tempat strategis.

"Harusnya sediakan juga alternatif sebelum mengarahkan masyarakat begini-begitu, sudahkan gubernurnya menyiapkan isi ulang di semua instansinya? atau air PDAMnya sudah layak nggak? kalau nggak ada infrastrukturnya gimana masyarakat mau cari minum. Inikan menyulitkan masyarakat mau cari minum," katanya.

"Jadi siapkan dulu jaring pengamannya baru buat SE dan ajak masyarakat berubah. Jangan buat SE berbau perundang-undangan dengan ancaman lalu semua ditakuti sehingga semua ketakutan. Ini bukan kerajaan tapi rumpun demokrasi," tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah provinsi (pemprov) Bali telah menerbitkan SE Gubernur nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Salah satu klausul menjadi sorotan terkait pelarangan produksi dan distribusi dalam SE tersebut menuai kontra karena dinilai bakal merugikan publik, masyarakat adat dan pariwisata Bali.

Medan (ANTARA) - Gugatan permohonan praperadilan yang diajukan Rahmadi terkait sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka atas dugaan kepemilikan narkoba kembali digelar di ruang sidang Cakra IV, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (21/4).

Dalam sidang lanjutan itu, Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumut yang mewakili Diresnarkoba Polda Sumut cq Penyidik Kompol Dedy Kurniawan selaku termohon menghadirkan ahli hukum pidana, Dr. Andi Hakim Lubis dari Universitas Medan Area.

Ahli menjelaskan bahwa sesuai KUHAP, penetapan status tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Jika tidak terpenuhi, maka penetapan tersebut dinilai tidak sah.

Namun, pernyataan ini justru menimbulkan perdebatan ketika Suhandri Umar Tarigan selaku kuasa hukum Rahmadi, menyinggung kejanggalan dalam proses penyidikan.

Pihaknya mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka terhadap kliennya yang dilakukan yang dilakukan oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut.

Dalam persidangan, ketika dimintai pendapat oleh kuasa hukum pemohon, Suhandri Umar Ali Tarigan, ahli Dr Andi enggan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Menanggapi itu, Hakim Cipto meminta agar ahli dapat menjawab pertanyaan dari pemohon berdasarkan pengetahuan ahli.

"Begini ya ahli. Jawab saja sesuai kapasitas sebagai ahli,” ujar Hakim Cipto.

“Baik, kalau ini sudah perintah hakim, akan saya jawab,” kata Andi di hadapan kuasa hukum pemohon dan tim Bidang Hukum Polda Sumut selaku termohon.

Dalam keterangannya, ahli menjelaskan bahwa dalam kasus tertangkap tangan, proses penetapan tersangka dapat dilakukan tanpa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Apabila tertangkap tangan, tidak diperlukan surat perintah,” ujar Dr. Andi Hakim Lubis.

Namun, pernyataan ini mendapat tanggapan dari kuasa hukum Rahmadi, Suhandri Umar Tarigan dan menegaskan bahwa Sprindik dalam berkas perkara kliennya, yang menunjukkan bahwa penangkapan Rahmadi bukan merupakan kasus tertangkap tangan.

“Kalau memang tertangkap tangan, kenapa sampai tanggal 6 Maret 2025 baru dilakukan gelar perkara? Seharusnya, jika tertangkap tangan, siapapun boleh melakukan penangkapan tanpa perlu Sprindik,” tegas Suhandri.

Lebih lanjut, Suhandri mengungkapkan bahwa dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 3 Maret 2025, nama Rahmadi sudah disebut sebagai tersangka.

Namun, surat penetapan tersangka baru dikeluarkan pada 6 Maret 2025 setelah dilakukan gelar perkara.

“Jadi klien kami disebut dua kali tersangka, yakni di tanggal 3 Maret dan 6 Maret. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tersangka?,” tanya dia kepada ahli.

Ditegaskan Suhandri Umar, bahwa SPDP diterbitkan tanggal 3 Maret 2025, penangkapan tanggal 3 Maret 2025, penetapan tersangka juga tanggal 3 Maret.

"Tapi gelar perkara baru dilakukan tanggal 6 Maret 2025. Apa dasarnya? Tanpa dua alat bukti sah, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. Ini menyangkut hidup dan kebebasan orang, gak bisa main-main,” tegas Suhandri di ruang sidang.

Namun, saat diminta menjawab secara langsung, ahli tidak memberikan jawaban memadai.

"Saya tidak bisa menjawab. Soal pembuktian biarlah dibuktikan di pokok perkara nanti,” kilahnya.

Ahli juga menyatakan bahwa tidak mungkin ada penetapan tersangka jika gelar perkara belum dilakukan. Padahal dalam kasus ini, Rahmadi telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka sebelum gelar perkara digelar.

Setelah mendengarkan keterangan ahli, Hakim Tunggal Cipto Hosari Parsaoran Nababan, menunda persidangan dan dilanjutkan pada Selasa (22/4) besok dengan agenda kesimpulan dari kedua pihak.

"Sidang dilanjutkan besok dengan agenda kesimpulan,” kata Hakim Cipto.

Di luar persidangan, Suhandri Umar Tarigan selaku kuasa hukum pemohon, mengaku bahwa persidangan lanjutan praperadilan yang digelar hari ini berlangsung cukup alot.

“Memang persidangan hari ini agak sedikit alot, kita sempat bersitegang sedikit dengan ahli itu biasa, apalagi kalau sudah menyangkut pendapat hukum,” katanya.

Dia mengatakan ahli tadi menyatakan bahwa jika penangkapan dilakukan dalam kondisi tertangkap tangan, maka Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) tidak diperlukan.

"Tapi yang jadi masalah, dalam berkas perkara justru ada Sprindik-nya. Ini kontradiktif,” ujar dia.

Bahkan, lanjut dia, Kabid Humas Polda Sumut sebelumnya menyampaikan bahwa kliennya, Rahmadi ditangkap dari hasil pengembangan. Hal tersebut berbeda dengan klaim tertangkap tangan yang disampaikan di persidangan.

“Kalau memang ini murni tertangkap tangan, kenapa butuh Sprindik? Dan kalau memang tertangkap tangan, gelar perkara seharusnya tidak perlu dilakukan di tanggal 6. Tapi nyatanya, surat penetapan tersangka baru keluar setelah gelar perkara itu,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan keabsahan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tertanggal 3 Maret 2025, di mana nama Rahmadi sudah dicantumkan sebagai tersangka, padahal penetapan resmi baru muncul tanggal 6 Maret setelah gelar perkara.

“Ini menimbulkan kerancuan. Kalau memang ditetapkan tersangka pada tanggal 3, berarti belum ada dua alat bukti yang sah sebagaimana syarat KUHAP. Ini yang kami tekankan ke ahli, tapi dia tidak bisa menjawab. Bahkan ketika kami tanya, dijawab bahwa hal itu nanti saja dibuktikan di pokok perkara,” sebutnya.

Ia juga menyayangkan ketidakhadiran penyidik yang seharusnya bisa memberikan kejelasan mengenai apakah benar penangkapan dilakukan secara tertangkap tangan, dan di mana barang bukti ditemukan.

“Kami ingin bertanya langsung soal itu, tapi mereka (penyidik) tidak hadir,” katanya.

Suhandri menegaskan, meskipun keterangan ahli merupakan bagian dari alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, bukan berarti keterangan tersebut bersifat mutlak, namun hanya sebagai pembanding.

“Keterangan ahli itu bukan kebenaran mutlak. Dia hanya bagian dari lima alat bukti yang sah, selain saksi, surat, petunjuk, dan pengakuan. Tapi sayangnya, ahli yang dihadirkan termohon justru tidak menjawab pertanyaan dasar dari kami. Ini berbeda dengan ahli kami yang menjawab semua pertanyaan dari termohon,” tegasnya.

Lamandau -

Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra mendorong agar proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dipercepat. Hal itu ia sampaikan secara tertulis melalui Wakil Bupati Abdul Hamid, dalam acara diskusi terfokus (FGD) bertema Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lamandau. Dilaksanakan di Aula BPKAD Nanga Bulik, Senin (21/4/2025).

"Saya mengajak kita bersama-sama yang hadir di sini untuk dapat lebih serius dalam upaya percepatan pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Lamandau. Saya berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat adat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial," terang bupati.

Bupati menyatakan masyarakat adat tersebar luas hampir di seluruh Kabupaten Lamandau, terutama di wilayah-wilayah hulu. Mereka memiliki pengetahuan yang baik dalam mengelola dan menjaga kelestarian sumber daya alam, juga menjaga tradisi selama ratusan generasi. Hal ini dapat ditemukan di daerah aliran sungai Delang, Batangkawa, dan Belantikan.

"Perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua karena sampai hari ini belum ada komunitas Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan. Hal ini menjadi refleksi kita bersama juga sebagai bahan evaluasi kita, jangan sampai publik mengira bahwa kita tidak menaruh perhatian serius terhadap isu Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lamandau," pungkasnya.

Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak. Kabupaten Lamandau juga telah menerbitkan Perda Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Namun, hingga saat ini belum satu pun pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Lamandau diterbitkan. Padahal, Pasal 18B ayat (2) yang menjadi landasan utama pengakuan MHA, disusun pada tahun 2000 sebelum Kabupaten Lamandau lahir.

Dalam FGD ini, bupati mengundang para kepala desa, mantir adat, demang, dan perwakilan masyarakat adat se-Kabupaten Lamandau. Ia juga mengundang pihak Kementerian Dalam Negeri, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan organisasi masyarakat sipil seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Save Our Borneo (SOB), dan berbagai lembaga yang selama ini dikenal mendampingi komunitas masyarakat adat di Lamandau.

Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Cahya Arie Nugroho, yang hadir secara daring menjelaskan,bupati menetapkan pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi panitia MHA. Panitia MHA melakukan identifikasi (yang dijalankan di tingkat kecamatan), lalu memverifikasi dan memberikan validasi sebelum memberikan rekomendasi pada bupati.

Ia juga menjelaskan MHA itu tidak dibentuk oleh pemerintah, tapi pemerintah yang mesti memberi pengakuan. Adapun terkait hak-hak adat yang mengikuti, seperti hutan adat masih harus mengikuti regulasi sektoral di Kementerian Kehutanan.

Perwakilan komunitas adat lainnya, menyambut positif diskusi terfokus ini. Mereka sepakat bahwa setidaknya, pengakuan dan perlindungan subjek masyarakat hukum adat segera diberikan oleh pemerintah. Mereka juga meminta pemerintah daerah mempercepat proses identifikasi, verifikasi, validasi, hingga penetapan MHA ini.

(des/des)

Kendari (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pertandingan futsal bagi para narapidana atau warga binaan dalam rangka memeriahkan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP Lapas Kelas IIA Kendari Andi Fahriadi saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa pertandingan futsal tersebut dilaksanakan hingga 28 April 2025 mendatang dengan total sebanyak 11 tim gabungan narapidana.

"Pertandingan olahraga pada hari ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan yang ke 61, terdiri dari beberapa pertandingan yang sifatnya intern, yang mana ada juga antarpegawai se-Kota Kendari yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Kendari," kata Andi Fahriadi.

Dia menyebutkan adapun jenis pertandingan yang diadakan tersebut, antara lain bola voli, sepak takraw, futsal, tenis meja, dan bulutangkis.

Andi Fahriadi menjelaskan untuk pertandingan futsal antarnarapidana tersebut diikuti oleh sebanyak 11 klub, yang terdiri dari warga binaan atau narapidana campur dengan pegawai Lapas Kendari.

"Kalau peserta terdiri dari 11 klub, terdiri dari warga binaan bercampur dengan petugas. Kita campur, biar tidak ada gep, dalam satu tim itu kita sisipkan petugas Lapas sebanyak tiga orang maksimal dari 10 orang per tim," ujarnya.

Andi Fahriadi mengungkapkan kegiatan tersebut selain bertujuan untuk memperingati hari bhakti pemasyarakatan, juga membangun komunikasi dan silahturahmi antara para warga binaan dan petugas Lapas.

"Ini bagian dari mitigasi dari hal-hal yang berkenan dengan pelanggaran pidana, itu tidak terjadi," ungkap Andi Fahriadi.

Dia juga menyampaikan jika pertandingan yang diadakan itu merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi para warga binaan.

Adapun untuk hadiah yang disiapkan bagi para pemenang, Lapas Kelas IIA Kendari telah menyiapkan kategori juara 1 hingga juara 3 dengan pemberian uang pembinaan bagi para pemenang.

"Tapi ini esensinya bukan di hadiahnya, tapi membangun komunikasi, silahturahim, dan soliditas dengan warga binaan," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya prosedur formal sebagai dasar hukum penanganan kasus lintas negara sebelum memulangkan narapidana (napi) warga negara Inggris.

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey (17/4), ia menyebutkan setiap kebijakan pemindahan atau pemulangan narapidana harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan kerangka hukum nasional serta perjanjian internasional yang berlaku.

“Dalam hal ini, kami tidak hanya bicara tentang hubungan antarnegara, tapi juga bagaimana menjaga prinsip keadilan dan kemanusiaan," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, dirinya mengaku harus memastikan bahwa hak-hak para narapidana tetap terlindungi tanpa mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Yusril menuturkan bahwa pemerintah Indonesia menghargai dan terbuka untuk menindaklanjuti permohonan repatriasi atau pemulangan warga negara Inggris yang sedang menjalani masa pidana di Indonesia.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa Pemerintah membutuhkan dasar hukum yang kuat dalam bentuk surat permohonan resmi sebagai prasyarat untuk dapat menelaah lebih lanjut kasus per kasus, termasuk memperhatikan aspek kemanusiaan seperti kondisi kesehatan narapidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Dominic Jermey menyambut baik keterbukaan pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Inggris untuk menjaga hubungan bilateral yang saling menghormati berbagai prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“Kami berterima kasih atas kesediaan pemerintah Indonesia untuk berdialog secara konstruktif. Ini adalah refleksi dari hubungan yang kuat dan penuh saling pengertian,” ungkap Jermey.

Pertemuan tersebut menjadi langkah diplomatik penting dalam mempererat hubungan kedua negara, khususnya dalam isu-isu hukum dan kemanusiaan.

Kegiatan itu juga membuka peluang kerja sama bilateral yang lebih luas antara Indonesia dan Inggris, terutama di bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Salah satu bentuk kerja sama yang sedang dijajaki berupa Mutual Legal Assistance (MLA), yakni bantuan timbal balik dalam masalah hukum pidana. MLA menjadi instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan lintas negara dan perlindungan hak-hak warga negara masing-masing.

Adapun pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat untuk terus membangun komunikasi intensif dan menjajaki bentuk kerja sama konkret demi kepentingan bersama.

Turut hadir dalam pertemuan sejumlah pejabat tinggi dari kedua belah pihak. Dari Kemenko Kumham Imipas RI, hadir Sekretaris Menko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Ahmad Kaffah, Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum Sri Yuliani, serta Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian Pramella Yunidar Pasaribu.

Sementara dari pihak Kedutaan Inggris, hadir Sam Perkins selaku political counsellor dan Ramon Sevilla selaku political officer.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya prosedur formal sebagai dasar hukum penanganan kasus lintas negara sebelum memulangkan narapidana (napi) warga negara Inggris.

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey (17/4), ia menyebutkan setiap kebijakan pemindahan atau pemulangan narapidana harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan kerangka hukum nasional serta perjanjian internasional yang berlaku.

“Dalam hal ini, kami tidak hanya bicara tentang hubungan antarnegara, tapi juga bagaimana menjaga prinsip keadilan dan kemanusiaan," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, dirinya mengaku harus memastikan bahwa hak-hak para narapidana tetap terlindungi tanpa mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Yusril menuturkan bahwa pemerintah Indonesia menghargai dan terbuka untuk menindaklanjuti permohonan repatriasi atau pemulangan warga negara Inggris yang sedang menjalani masa pidana di Indonesia.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa Pemerintah membutuhkan dasar hukum yang kuat dalam bentuk surat permohonan resmi sebagai prasyarat untuk dapat menelaah lebih lanjut kasus per kasus, termasuk memperhatikan aspek kemanusiaan seperti kondisi kesehatan narapidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Dominic Jermey menyambut baik keterbukaan pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Inggris untuk menjaga hubungan bilateral yang saling menghormati berbagai prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“Kami berterima kasih atas kesediaan pemerintah Indonesia untuk berdialog secara konstruktif. Ini adalah refleksi dari hubungan yang kuat dan penuh saling pengertian,” ungkap Jermey.

Pertemuan tersebut menjadi langkah diplomatik penting dalam mempererat hubungan kedua negara, khususnya dalam isu-isu hukum dan kemanusiaan.

Kegiatan itu juga membuka peluang kerja sama bilateral yang lebih luas antara Indonesia dan Inggris, terutama di bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Salah satu bentuk kerja sama yang sedang dijajaki berupa Mutual Legal Assistance (MLA), yakni bantuan timbal balik dalam masalah hukum pidana. MLA menjadi instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan lintas negara dan perlindungan hak-hak warga negara masing-masing.

Adapun pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat untuk terus membangun komunikasi intensif dan menjajaki bentuk kerja sama konkret demi kepentingan bersama.

Turut hadir dalam pertemuan sejumlah pejabat tinggi dari kedua belah pihak. Dari Kemenko Kumham Imipas RI, hadir Sekretaris Menko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Ahmad Kaffah, Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum Sri Yuliani, serta Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian Pramella Yunidar Pasaribu.

Sementara dari pihak Kedutaan Inggris, hadir Sam Perkins selaku political counsellor dan Ramon Sevilla selaku political officer.

Pringsewu -

Remaja putri pelaku perundungan ditetapkan menjadi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pelaku terancam pidana penjara tiga tahun.

Kasatreskrim Polres Pringsewu, IPDA Candra Hirawan dalam keterangannya menyatakan penetapan status Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk pelaku berinisial IA (13) ini setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.

Dalam penetapan ini juga, menurut Candra pihaknya juga telah mengamankan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Kami telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan IA sebagai ABH dalam perkara perundungan yang sempat viral di media sosial tersebut," katanya, Senin (21/4/2025).

"Setelah penetapan status sebagai ABH, penyidik langsung melanjutkan ke tahapan penyidikan, termasuk mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu," sambung Candra.

Atas perbuatannya, IA dijerat Pasal 80 ayat (1) junto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

"Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan," tegasnya.

Sebelumnya, beredar video remaja putri di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung mendapatkan perundungan dari rekan-rekannya. Remaja putri tersebut dipukul berulang kali.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak korban menangis ketakutan atas perlakuan tersebut. Meski telah meminta maaf berkali-kali, korban terus di aniaya oleh pelaku.

"Tolongin aku, tolongin aku, maaf mbak maaf," kata korban sambil menangis menahan sakit.

Pada bagian video lainnya, tampak juga pelaku memaksa korban untuk bersujud dan mencium kakinya.

"Sujud lu, sujud," teriak pelaku.

(csb/csb)

Kami tidak ragu untuk memindahkan ke Nusakambangan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi berkelanjutan, terutama dalam momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 pada tahun ini.

Agus saat ditemui usai pembukaan Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025 di Jakarta, Senin, mengemukakan bahwa evaluasi berkelanjutan tersebut tidak hanya kepada warga binaan, tetapi juga pejabat pemasyarakatan.

"Kepada para pejabatnya sudah tegas kami sampaikan aturan. Kalau masih ada peredaran narkoba, kalau masih ada telepon genggam di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, risikonya adalah mereka akan dievaluasi," ujar Agus.

Sementara itu, terhadap warga binaan atau narapidana yang melanggar aturan, akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan tingkat risikonya.

"Artinya, proses evaluasi berkelanjutan tetap berjalan kepada mereka yang kedapatan masih masuk dalam peredaran narkoba, kami tidak ragu untuk memindahkan ke Nusakambangan," imbuhnya.

Menurut Agus, Kementerian Imipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tegas dan konsisten terhadap peraturan yang ada.

"Kami tidak ragu untuk melakukan penindakan terhadap mereka," Menteri Imipas menegaskan.

Adapun tema besar Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 adalah Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat. Sebagai salah satu rangkaian dari hari bakti tersebut, Kementerian Imipas menggelar IPPA Fest 2025.

Menurut Agus, IPPA Fest tidak hanya perayaan semata, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang pemasyarakatan dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna.

IPPA Fest, imbuh dia, menunjukkan bahwa negara hadir untuk mengurangi kejahatan dengan bukan hanya pemenjaraan, melainkan juga pembangunan kapasitas pribadi.

Agus menyebut gelaran ini sebagai wadah pemulihan martabat warga binaan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan bahwa IPPA Fest merupakan bagian dari upaya mendukung Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa program pembinaan bagi warga binaan dapat berjalan dan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi.

"Semua orang dari latar belakang apa pun berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara," katanya.

IPPA Fest menjadi medium promosi bagi karya dan kreativitas warga binaan, mulai dari pertunjukan seni, kuliner, kerajinan tangan, batik, hingga lukisan. IPPA Fest berlangsung mulai 21 hingga 23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi berkelanjutan, terutama dalam momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 pada tahun ini.

Agus saat ditemui usai pembukaan Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025 di Jakarta, Senin, mengemukakan bahwa evaluasi berkelanjutan tersebut tidak hanya kepada warga binaan, tetapi juga pejabat pemasyarakatan.

"Kepada para pejabatnya sudah tegas kami sampaikan aturan. Kalau masih ada peredaran narkoba, kalau masih ada telepon genggam di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, risikonya adalah mereka akan dievaluasi," ujar Agus.

Sementara itu, terhadap warga binaan atau narapidana yang melanggar aturan, akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan tingkat risikonya.

"Artinya, proses evaluasi berkelanjutan tetap berjalan kepada mereka yang kedapatan masih masuk dalam peredaran narkoba, kami tidak ragu untuk memindahkan ke Nusakambangan," imbuhnya.

Menurut Agus, Kementerian Imipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tegas dan konsisten terhadap peraturan yang ada.

"Kami tidak ragu untuk melakukan penindakan terhadap mereka," Menteri Imipas menegaskan.

Adapun tema besar Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 adalah Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat. Sebagai salah satu rangkaian dari hari bakti tersebut, Kementerian Imipas menggelar IPPA Fest 2025.

Menurut Agus, IPPA Fest tidak hanya perayaan semata, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang pemasyarakatan dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna.

IPPA Fest, imbuh dia, menunjukkan bahwa negara hadir untuk mengurangi kejahatan dengan bukan hanya pemenjaraan, melainkan juga pembangunan kapasitas pribadi.

Agus menyebut gelaran ini sebagai wadah pemulihan martabat warga binaan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan bahwa IPPA Fest merupakan bagian dari upaya mendukung Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa program pembinaan bagi warga binaan dapat berjalan dan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi.

"Semua orang dari latar belakang apa pun berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara," katanya.

IPPA Fest menjadi medium promosi bagi karya dan kreativitas warga binaan, mulai dari pertunjukan seni, kuliner, kerajinan tangan, batik, hingga lukisan. IPPA Fest berlangsung mulai 21 hingga 23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta.

Juru Bicara Istana Negara Prasetyo Hadi mengatakan saat ini pemerintah terus berkoordinasi secara intensif terkait perkembangan tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat (AS) di bawah Kepresidenan Donald Trump.

Prasetyo menyebut seluruh kementerian dan lembaga baik yang ada di Indonesia maupun yang tergabung ke dalam tim negosiasi di AS juga terus bekerja mencari jalan keluar terbaik, termasuk peluang untuk menemukan pasar baru.

"(Komunikasi) sangat intens, khusus terutama masalah tarif dunia. Kebijakan tarif dari Amerika," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4).

"Terus-menerus kita saling berkoordinasi untuk mengantisipasi dan memperbarui hasil negosiasi-negosiasi," tutur dia yang juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu.

Di sisi lain, Prasetyo menyebut adanya penetapan tarif ekspor dari AS tersebut juga memiliki dampak positif bagi Indonesia. Pertama, kata dia, hal ini membuat adanya pembenahan sejumlah regulasi terkait.

Kedua, ia mengatakan adanya tarif tinggi dari AS juga membuka peluang industri Indonesia untuk terus beradaptasi dan mencari pasar baru.

"Dari sisi industri-industri kita, termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu terus menerus secara intensif kita diskusikan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Oriental Circus Indonesia (OCI) Ricardo Kumontas menyatakan, pihaknya siap menghadapi kemungkinan jalur hukum yang ditempuh oleh mantan pemain sirkus, termasuk gugatan perdata maupun laporan pidana.

Ricardo menegaskan, salah satu poin yang tengah disorot adalah klaim permintaan ganti rugi senilai Rp 3,1 miliar yang ramai disebut-sebut belakangan ini.

Ia meluruskan bahwa angka tersebut bukan berasal dari rekomendasi Komnas HAM, melainkan murni permintaan dari pihak mantan pemain yang dikirim dalam bentuk somasi.

“Jadi ya, mereka mesti buktikan dulu. Itu bukan dari Komnas HAM, itu somasi mereka kepada kami. Jadi, masih belum ada proses hukum,” kata Ricardo, dalam jumpa pers di Hotel Mulia, Senin (21/4/2025).

Ricardo juga menegaskan bahwa pihak OCI belum mengambil langkah hukum balik, karena sejauh ini pihak manajemen masih mengedepankan penyelesaian kekeluargaan.

Meski demikian, apabila proses hukum berjalan, OCI akan bersikap kooperatif dan menyiapkan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau mereka benar-benar ajukan gugatan, ya kita lihat di peradilan. Kita pasti akan ambil langkah hukum, kita siapkan semua ‘peluru’ hukum kami,” ujar Ricardo.

Ia pun menanggapi pertanyaan soal kemungkinan penyebaran berita bohong oleh mantan pemain sirkus yang kini ramai di media sosial.

Menurut dia, tindakan hukum bisa diambil, namun untuk saat ini pihak OCI memilih menahan diri, mengingat hubungan yang sebelumnya bersifat kekeluargaan.

“Pak Jansen (pendiri OCI) menganggap mereka seperti adik-adik. Jadi, tindakan hukum itu pilihan terakhir. Sebenarnya beliau terpukul sekali dengan cerita-cerita yang beredar di media sosial,” tutur Ricardo.

Meski demikian, Ricardo memastikan jika jalur hukum tidak bisa dihindari, tim hukum OCI akan siap bertarung di meja hijau.

“Apapun yang terjadi, kita akan counter sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memamerkan berbagai karya warga binaan pada Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, mulai 21 - 23 April 2025.

IPPA Fest 2025 yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 ini memamerkan berbagai karya dan kreativitas warga binaan, mulai dari pertunjukan seni, kuliner, kerajinan tangan, batik, hingga lukisan.

“Perhelatan ini mengusung tema Creation Beyond the Bars yang memberikan sebuah pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pernah bisa dipenjara,” ucap Menteri Imipas Agus Andrianto saat membuka IPPA Fest di Jakarta, Senin.

Menurut Agus, IPPA Fest tidak hanya perayaan semata, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna.

Agus menyebut gelaran IPPA Fest ini sebagai wadah pemulihan martabat warga binaan dan menunjukkan negara hadir untuk mengurangi kejahatan dengan bukan hanya pemenjaraan, melainkan juga pembangunan kapasitas pribadi

“Kita ingin warga binaan kembali menjadi manusia utuh, siap hidup bermakna, dan kembali berkontribusi untuk masyarakat sesuai dengan Ascaita pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Menurut dia, IPPA Fest dapat menjadi medium promosi bagi karya-karya warga binaan, sehingga Agus pun mengajak berbagai pemangku kepentingan, utamanya pelaku usaha, untuk ikut serta mendayagunakan warga binaan di seluruh Indonesia.

“Yang pekerjaannya bisa dikerjakan di lembaga pemasyarakatan, mohon jadikanlah warga binaan yang ada di pemasyarakatan menjadi plasma-plasma dari industri-industri yang dibangun oleh teman-teman yang ada di luar,” ujar Menteri Imipas.

elalui gelaran ini, Kemenimipas berharap warga binaan dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan bekal yang sudah terlatih sehingga meminimalisasi kejahatan berulang dan mengurangi residivis di lembaga pemasyarakatan.

Agus menuturkan sekitar 132 warga binaan dari berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia dilibatkan dalam IPPA Fest 2025. Ia pun memastikan pengamanan ketat diberlakukan terhadap warga binaan tersebut.

“Kita pasang gelang pengaman,” ucap Agus ditemui usai pembukaan acara tersebut.

Dalam acara pembukaan, Kemenimipas juga melelang berbagai kain batik dan lukisan buah karya warga binaan. Hasil lelang yang mencapai puluhan juta akan digunakan untuk pengembangan warga binaan pemasyarakatan ke depannya.

Pembukaan IPPA Fest 2025 turut dihadiri oleh Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Eddy Hartono.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025