JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui bahwa memang banyak usulan yang masuk mengenai pemekaran wilayah hingga penetapan daerah istimewa.

Hal itu dikatakan Prasetyo menanggapi soal adanya 341 usul pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran, di mana enam di antaranya ingin menjadi daerah istimewa termasuk Surakarta, Jawa Tengah.

Hanya saja, menurut Prasetyo, usulan tersebut masuk melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri. Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Kemudian, dia mengungkapkan bahwa Istana Kepresidenan tidak ingin gegabah untuk menetapkan sebuah wilayah menjadi daerah istimewa atau menjadi daerah otonomi baru.

"Tentunya kita tidak perlu gegabah. Pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor,” ujar Prasetyo.

Apalagi, dia menyebut, bakal ada konsekuensi yang mengikuti jika usulan tersebut diakomodasi. Di antaranya, masalah perangkat dan kelengkapan-kelengkapan pemerintahan yang harus diadakan.

"Nah, yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan bahwa kementeriannya menerima 341 usul pembentukan DOB) atau pemekaran, di mana enam di antaranya ingin menjadi daerah istimewa.

"Sampai dengan bulan April 2025, kami mendapat banyak PR (pekerjaan rumah). Ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Ada enam yang meminta daerah istimewa, juga ada lima yang meminta daerah khusus," ujar Akmal dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, pada Kamis (24/4/2025).

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan, Surakarta atau Solo menjadi salah satu yang mengusulkan untuk menjadi daerah istimewa.

Usulan pemekaran tersebut muncul karena Solo dinilai sebagai daerah yang memiliki keunikan budaya dan sejarah khusus dalam melawan penjajahan.

Namun, Aria mengatakan, harus ada kajian mendalam terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa. Sebab, status daerah istimewa dapat menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah lain.

"Karena pada prinsipnya negara kesatuan ini, kita ini satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administrasi, satu kesatuan ekonomi, yang antara daerah itu harus ada perasaan yang adil. Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain," ujar Aria Bima.

Untuk diketahui, moratorium pemekaran wilayah masih berlaku sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tetapi, dikecualikan bagi Papua yang memiliki otonomi khusus.

Jakarta -

Mengurus paspor kini semakin mudah karena bisa dilakukan di mal. Imigrasi menyediakan layanan immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia agar masyarakat dapat mengurus paspor lebih efektif dan efisien.

Berikut lokasi immigration lounge di mal-mal Indonesia.

Lokasi Immigration Lounge di Mal

Mengutip Ditjen Imigrasi, immigration lounge melayani permohonan percepatan paspor elektronik, baik permohonan baru dan penggantian paspor. Permohonan paspor dapat dilakukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Berikut biayanya:

• Paspor elektronik masa berlaku lima tahun: Rp 650.000
• Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun: Rp 950.000
• Percepatan paspor: Rp 1.000.000

Berikut ini lokasi immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia.

1. Jakarta

• Pondok Indah Mall 3, Lantai B2
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Mall Taman Anggrek, Lantai LG
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Senayan City, Lantai 6
  * Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 08.00 - 14.00 WIB

2. Jawa Barat

• Grand Metropolitan Mall, Bekasi
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Pesona Square Mall Depok, Lantai 3
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB

3. Jawa Timur

• Ciputra World Mall Surabaya, Lantai 4
  * Senin - Kamis pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Jumat pukul 10.00 - 18.30 WIB
• Icon Mall Gresik, Kabupaten Gresik
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB

Perbedaan Paspor Reguler dan Percepatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022, proses layanan paspor reguler membutuhkan waktu 4-5 hari kerja, dari awal hingga pengambilan paspor jadi. Untuk proses layanan paspor percepatan, membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam atau bisa dalam sehari jadi.

Pemohon paspor reguler membutuhkan hingga 2 kali waktu kedatangan ke kantor imigrasi, yaitu kedatangan pertama untuk proses pemberkasan hingga foto dan wawancara dan kedatangan kedua untuk pengambilan paspor jadi. Sementara itu, untuk pemohon paspor percepatan hanya perlu datang satu kali untuk semua proses.

Meski demikian, menurut laman Imigrasi Surakarta, layanan paspor percepatan memiliki kuota yang terbatas atau lebih sedikit dari kuota layanan paspor reguler.

(kny/imk)

SURABAYA, KOMPAS.com - LC, seorang anggota Polres Pacitan, dipecat setelah menjalani sidang komisi etik Polri di ruang sidang Bidang Propam Polda Jatim pada Rabu (23/4/2025).

LC terbukti melakukan pelecehan hingga pemerkosaan terhadap PW, seorang tahanan wanita di Polres Pacitan.

Kombes Jules Abraham Abast, Kabid Humas Polda Jatim, mengungkapkan tuntutan terhadap LC dalam sidang tersebut.

"Ada tiga poin tuntutan kepada LC. Pertama, bahwa perbuatan LC merupakan perbuatan tercela."

"Kedua, menuntut LC ditahan di tempat khusus selama 20 hari. Ketiga, menuntut LC diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota Polri," ungkapnya saat dikonfirmasi pada Kamis (24/4/2025) malam.

Putusan sidang komisi etik Polri untuk LC menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan LC sebagai anggota Polri, sangat tercela.

LC dijatuhi hukuman ditahan di tempat khusus selama 12 hari dan diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan Polri.

"Untuk putusan kedua, sudah dijalani LC, yakni ditahan di tempat khusus selama 12 hari," ujarnya.

Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Setelah dipecat, LC ditahan di Rutan Polda Jatim berdasarkan surat perintah penahanan nomor 103 yang dikeluarkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

"Jadi malam ini LC sudah berstatus tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jatim. Kasusnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim," ujarnya.

Kejadian ini bermula dari laporan yang diterima Polres Pacitan pada 12 April 2025, di mana diduga oknum polisi tersebut melakukan pencabulan terhadap tahanan perempuan berinisial PW.

PW merupakan tahanan dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan yang berperan sebagai muncikari.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 300.000.000.

Sejak Rabu (23/4/2025), LC telah ditahan di rumah tahanan Polri Polda Jatim berdasarkan surat penahanan nomor 103 oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

KOMPAS.com - Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen lahan pagar laut di Tangerang, resmi mendapat penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan bahwa penangguhan ini dilakukan karena masa penahanan keempat tersangka telah mencapai batas maksimal sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Sehubungan dengan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka sebelum tanggal 24 April," kata Djuhandhani dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Apa Alasan Hukum di Balik Penangguhan Ini?

Kuasa hukum warga Desa Kohod, Henri, membenarkan bahwa secara hukum, penangguhan ini dimungkinkan karena pasal yang disangkakan kepada Arsin bin Asip dan tiga tersangka lainnya adalah Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Pasal ini memiliki ancaman pidana maksimal enam tahun.

“Penangguhan itu memang bisa diberikan oleh penyidik karena pasal yang disangkakan hanya enam tahun. Masa penahanan awal 20 hari dapat diperpanjang menjadi 40 hari, jadi totalnya 60 hari,” ujar Henri saat dihubungi Kompas.com.

Henri menjelaskan bahwa karena hingga kini belum ada proses penyidikan terhadap unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, maka perpanjangan penahanan lebih lanjut tidak dapat dilakukan.

“Namun, jika nantinya Bareskrim memproses dugaan tindak pidana korupsi, maka masa penahanan bisa diperpanjang lagi karena ancaman hukumannya lebih dari sembilan tahun,” jelasnya.

Apakah Kasus Ini Masih Terus Diselidiki?

Meski penahanan ditangguhkan, proses penyidikan tetap berjalan. Henri menekankan bahwa masyarakat Desa Kohod tetap mempercayai Bareskrim dan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini secara menyeluruh.

“Walaupun saat ini sifatnya penangguhan, proses penyidikan tetap berjalan. Kami berharap Bareskrim memproses kasus ini secara lebih mendalam. Apalagi, saat pengembalian berkas (P-19) kemarin, waktunya sudah sangat mepet dengan akhir masa penahanan,” tutur Henri.

Empat tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini adalah:

• Arsin bin Asip, Kepala Desa Kohod
• UK, Sekretaris Desa
• SP dan CE, selaku penerima kuasa

Mereka diduga memalsukan berbagai dokumen tanah, termasuk girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), surat pernyataan tidak sengketa, serta surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat. Pemalsuan ini terjadi sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Lebih dari itu, mereka juga dituding mencatut nama-nama warga Desa Kohod dalam pembuatan 263 surat palsu atas lahan di kawasan pagar laut, Tangerang.

Bareskrim Polri sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung. Namun, pada 16 April 2025, jaksa mengembalikan berkas dengan catatan bahwa penyidik perlu mendalami unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

"Saat ini, penyidik masih menangani perkara ini sesuai catatan dari jaksa, dan penyidikan lanjutan sedang berjalan," kata Djuhandhani.

Dengan adanya penangguhan ini, keempat tersangka tidak lagi ditahan, tetapi proses hukum belum berhenti. Warga Desa Kohod, melalui kuasa hukumnya, berharap proses penyidikan dapat membuka seluruh fakta, termasuk kemungkinan adanya kerugian negara akibat pemalsuan dokumen tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Masa Tahanan Habis, Polisi Tangguhkan Penahanan Kades Kohod Dkk".

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap rencana Amerika Serikat (AS) untuk mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

Sri Mulyani memaparkan hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada pertemuan G20 di Washington D.C. Dia menyebut, AS akan tetap menjadi anggota dan memimpin lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).

Dia menuturkan, lembaga-lembaga tersebut akan menjadi tumpuan AS dalam melaksanakan berbagai agenda nasionalnya. Sri Mulyani juga mengatakan, AS juga sedang fokus melakukan reformasi pada WTO untuk tujuan yang sama.

"WTO sekarang menjadi fokus dari berbagai macam kebijakan AS terhadap partner dagangnya, termasuk reciprocal tariffs, yang tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah tatanan perdagangan yang lebih adil menurut AS," jelasnya dalam sesi Konferensi Pers secara daring, Jumat (25/4/2025).

Terkait hal tersebut, dia mengatakan Pemerintah Indonesia perlu melihat seperti apa peranan AS dalam lembaga-lembaga internasional ke depannya, termasuk WTO. Sri Mulyani menyebut, Indonesia akan terus mempelajari perkembangan rencana AS tersebut.

Adapun, Sri Mulyani Indrawati menyebut dirinya juga telah berdiskusi dengan sejumlah menteri keuangan dari negara lain di tengah proses negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat.

Dia menuturkan, dialog tersebut dilakukan untuk menanyakan bagaimana masing-masing negara melakukan pembicaraan dengan AS terkait negosiasi tarif.

"Ini tentu tujuannya adalah supaya pada akhirnya akan ada sebuah solusi yang bisa bersifat menyeluruh, sehingga akan menimbulkan kepastian dunia. Karena ketidakpastian dunia telah menyebabkan proyeksi perekonomian global yang melemah, itu tentu akan merugikan seluruh negara-negara di dunia," jelasnya.

Dia menambahkan, pertemuan itu juga menjadi ajang negara-negara untuk melakukan forum atau pertemuan guna menurunkan ketegangan serta mencapai berbagai pemahaman bersama. Hal tersebut agar perekonomian dunia dapat terus terjaga dan memunculkan risiko pelemahan ekonomi atau bahkan resesi.

Samarinda (ANTARA) - Oknum anggota polisi yang bertugas sebagai penjaga tahanan di Kepolisan Resor Kota (Polresta) Samarinda tengah menjalani proses menuju sidang etik, menyusul adanya dugaan kelalaian yang mengakibatkan narkoba bisa masuk ke dalam ruang tahanan Mapolresta Samarinda.

Kepala Polresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Hendri Umar melalui pesan tertulis di Samarinda, Jumat, membenarkan adanya indikasi kelalaian dari anggotanya tersebut.

"Betul, ada oknum anggota jaga tahanan yang lalai dan membiarkan narkoba masuk ke dalam tahanan Polresta Samarinda," tegasnya.

Lebih lanjut, Kombes Pol. Hendri Umar menjelaskan bahwa anggota yang bersangkutan saat ini sedang menjalani penempatan khusus (patsus) di Propam Polda Kalimantan Timur (Kaltim). Upaya ini diambil sebagai bagian dari proses pemeriksaan yang akan berlanjut pada sidang disiplin maupun sidang etik profesi kepolisian.

"Saat ini, kasus ini juga sedang dalam pemeriksaan intensif oleh Propam Polda Kaltim dan Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda," imbuhnya.

Dari warta yang beredar, tiga oknum polisi yang diduga terlibat dalam skandal ini merupakan anggota Satuan Samapta Polresta Samarinda. Mereka adalah Aipda EP, serta dua Bripda FDS dan AADS, yang pada saat kejadian bertugas sebagai petugas piket jaga tahanan.

Ironisnya, ketiga oknum tersebut diduga "bermain mata" dengan seorang tahanan kasus narkoba bernama berinisial NA (33).

Imbalan yang dijanjikan sebesar Rp1 juta ditransfer ke rekening Bripda AADS. Dengan imbalan tersebut, para oknum penegak hukum ini diduga membantu NA meloloskan tujuh poket sabu yang diselipkan di dalam nasi bungkus pada Minggu (30/3) malam, sekitar pukul 21.00 Wita.

Polresta Samarinda dan Polda Kaltim memberikan perhatian serius dan atensi penuh terhadap pemberantasan narkoba, baik yang melibatkan anggota kepolisian maupun pelaku kejahatan narkotika di masyarakat.

Berdasarkan data kepolisian, Samarinda menjadi salah satu wilayah dengan tingkat peredaran narkoba yang cukup tinggi di Indonesia. Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, BNNP Kaltim berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana narkotika dengan melibatkan 50 tersangka.

Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya merupakan bandar, 35 pengedar, dan empat lainnya berperan sebagai kurir. Barang bukti yang berhasil disita selama periode tersebut meliputi 14,2 kilogram ganja dan 3,9 kilogram sabu, dengan total nilai barang sitaan mencapai Rp380 juta.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Mompang Panggabean berharap sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bisa melibatkan masyarakat.

Sebab, kata dia partisipasi aktif masyarakat merupakan keniscayaan dalam pembuatan suatu produk hukum sesuai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), sehingga dapat menghasilkan kajian akademik yang mendalam dan komprehensif sebagai upaya membuat KUHAP baru, yang dapat berdiri sejajar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

"Penerapan KUHAP butuh kehati-hatian, juga melibatkan masyarakat," ucap Prof. Mompang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Saat kelahirannya, ia menyebutkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipandang sebagai karya agung karena mendahului pembaruan integral dalam kodifikasi hukum pidana materiil (materiel), sehingga tidak lagi memakai Herzien Inlandsch Reglement yang memuat ketentuan hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Untuk itu, kata dia, pembaruan sistem hukum pidana harus dilakukan secara integral terhadap hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

Upaya pembaruan hukum acara pidana, menurut Mompang, tidak luput dari upaya melakukan re-orientasi dan reformasi hukum acara pidana sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural bangsa masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah pasal tertentu di dalam KUHAP, semakin diperkuat berbagai prinsip hukum acara pidana yang diakui secara internasional, terutama due process of law (proses hukum yang adil).

Dia menjelaskan bahwa berbagai instrumen hukum internasional telah banyak diadopsi ke dalam sistem hukum di Indonesia, mulai dari pendayagunaan keadilan restoratif (restorative justice), kelompok rentan, serta perlindungan terhadap advokat, yang selaras dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

"Untuk itu, pembaruan hukum acara pidana secara menyeluruh sebagai ius constituendum merupakan kebutuhan mendesak," tuturnya.

Lebih jauh, Mompang menguraikan bahwa dalam sistem peradilan pidana, hukum acara Indonesia selama ini memperlihatkan ketidakseimbangan karena korban kejahatan kerap diabaikan, sementara pelaku tindak pidana sangat banyak diatur.

Disebutkan bahwa terlalu banyaknya hak yang diberikan bagi tersangka dapat memperumit proses pidana dan menciptakan ketimpangan, sedangkan dalam KUHP hak-hak korban kejahatan telah diatur lebih perinci.

Di sisi lain, dirinya turut menegaskan bahwa diperlukan pencegahan disparitas pemidanaan dalam sistem peradilan sehingga aparat penegak hukum tidak semena-mena.

Salah satu upaya pengurangan disparitas pemidanaan, lanjut dia, yakni melalui rekrutmen hakim yang memiliki integritas dan kapasitas mumpuni dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, meningkatkan keberanian hakim, dan penguatan sistem informasi penelusuran perkara sebagai dokumentasi bagi hakim untuk menerapkan sanksi pidana sesuai ide individualisasi pidana yang dianut dalam KUHP baru.

Sebelumnya, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rudianto Lallo mengatakan saat ini pihaknya masih fokus membahas RUU KUHAP dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak karena RUU tersebut sangat urgen untuk tuntas pada tahun 2025.

"RUU KUHAP harus tuntas pada tahun 2025 untuk mengejar RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mulai diberlakukan pada tahun 2026," kata Rudianto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (22/4).

Selain itu, menurut dia, UU KUHAP yang masih berlaku sudah ada sejak tahun 1981. Selama itu, sudah banyak norma-norma KUHAP yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian, RUU KUHAP dinilai penting selesai pada tahun ini agar bisa menjadi pasangan yang beriringan dengan KUHP, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Utara berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membahas bisnis HAM.

Direktur Kepatuhan Hak Asasi Manusia KemenHAM Republik Indonesia Pungka Marudut Sinaga melakukan pertemuan strategis dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan ini turut didampingi oleh Kepala KemenHAM Sumatera Utara, Flora Nainggolan beserta jajaran.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Basarin Yunus Tanjung menyambut baik pertemuan yang membahas berbagai upaya peningkatan kesadaran dan implementasi prinsip-prinsip HAM, khususnya di tingkat komunitas masyarakat dan kalangan pelaku usaha.

Pungka Marudut menekankan bahwa kepatuhan HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha.

"HAM harus menjadi bagian dari budaya kerja dan kehidupan sosial masyarakat kita. Untuk itu, sinergi pusat dan daerah sangat penting,” ujarnya.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan kepatuhan HAM yang menyeluruh.

Melalui kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyampaikan, seluruh utusan khusus Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Roma, Italia, Jumat (25/4/2025). Empat utusan khusus itu bakal menghadiri acara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/4/2025).

"Informasi (yang saya terima) tadi malam, semua sudah berangkat, dan berdasarkan perhitungan waktu (penerbangan), beliau-beliau sudah sampai di Roma," kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Utusan khusus presiden, kata Prasetyo, membawa pesan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Indonesia, serta membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto untuk Pemerintah Vatikan. Empat utusan khusus Presiden RI adalah Presiden Ke-7 Joko Widodo, Menteri HAM Natalius Pigai, Wamenkeu Thomas Djiwandono, dan Ignasius Jonan.

Prasetyo menjelaskan, tidak ada pesan khusus, yang spesifik dititipkan kepada empat utusan khusus tersebut kepada Vatikan. "Pesan khusus secara spesifik tidak ada selain sekali lagi Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik, tentu merasa kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus," kata Prasetyo.

Dia melanjutkan, Presiden Prabowo berharap semangat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada umat Katolik dan seluruh umat manusia di dunia bisa diteruskan. "Keberpihakan kepada yang lemah, kepada yang miskin, pembelaan kepada yang tertindas, nilai-nilai itulah adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ditinggalkan Paus Fransiskus dan wajib kita teruskan," ucap Prasetyo.

Rencananya, misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Sabtu, berlangsung pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB). Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

JAKARTA - Penambahan kewenangan jaksa dalam RUU Kejaksaan memicu polemik di masyarakat. Sebab penambahan kewenangan tersebut berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM.

Hal itu terungkap dalam diskusi yang mengangkat tema ?UU dan RUU Kejaksaan (Persimpangan antara Supremasi Kekuasaan dan Supremasi Hukum Review atas UU Nomor 11 Tahun 2021 dan RUU Perubahan Kedua Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan?).

Sejumlah narasumber hadir dalam diskusi tersebut yaitu Pengajar FH Trisakti sekaligus Direktur De Jure Bhatara Ibnu Reza, Direktur Advokasi dan Kebijakan De Jure Awan Puryadi, Dosen FH Universitas Brawijaya Milda Istiqomah, Dosen FH Universitas Gadjah Mada Muhammad Fatahillah Akbar, Sekjen PBHI Nasional Gina Sabrina.

Dosen Fakultas Hukum Brawijaya Milda Istiqomah menyampaikan berdasarkan beberapa survei lembaga independen indeks rule of law dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum terus menurun. Faktor utamanya adalah korupsi dan politisasi hukum.

?Sehingga memunculkan pertanyaan, rapor penegakan hukum merah tetapi kenapa justru meminta kewenangan tambahan. Apalagi dengan memberikan kewenangan satu lembaga ke lembaga lain, hal ini merupakan logika yang salah,? katanya, Jumat (25/4/2025).

Selain itu, pemberian kewenangan memiliki senjata api (senpi) bagi Jaksa juga harus dipertanyakan. Jaksa tugasnya sebagai penuntutan, tidak ada dialog yang bisa terjadi jika ada senjata. Selain itu, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Kejaksaan juga menjadi permasalahan. Ini akan mengganggu profesionalisme seorang Jaksa dalam melakukan tugas dan fungsi.

?Fungsi intelijen adalah mengumpulkan informasi, menganalisa dan kontra intelijen yang dijadikan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan yang mengancam kedaulatan dan keamanan dari luar. Tidak boleh intelijen melakukan fungsi Penyelidikan tidak ditemukan teori apa pun dan di negara manapun yang dapat menjustifikasi kewenangan tersebut,? katanya.

Selain itu, kewenangan Jaksa dalam pengawasan multimedia juga akan berpotensi melanggar kebebasan pers, hak privasi dan sebagainya. Pemberian kewenangan tersebut juga akan tumpang tindih dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) begitupun dengan cyber Polri.

Apalagi, penambahan-penambahan kewenangan terhadap Kejaksaan justru tidak dibarengi dengan pertanggungjawaban dan mekanisme pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

?Penambahan kewenangan tanpa pengawasan yang mumpuni akan menyalahi prinsip due process of law, berpotensi terjadi kesewenang-wenangan dan potensi pelanggaran HAM,? katanya.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kabar adanya usulan menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Dalam usulan itu, Solo menjadi provinsi tersendiri, bukan lagi bagian dari Jawa Tengah.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke Istana maupun ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait hal tersebut. Dia juga mengatakan usulan pemekaran daerah menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo kepada awak media, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, usulan mengenai pemekaran wilayah, termasuk perubahan status menjadi daerah istimewa, bukanlah hal baru dan sudah sering muncul dari berbagai daerah. Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menanggapi permintaan seperti itu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," katanya.

Menurut Prasetyo, segala bentuk usulan akan dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi dan pendekatan terbaik bagi semua pihak.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," kata Prasetyo.



"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan. Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengungkapkan ada usulan menjadikan Solo sebagai provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta alias pisah dari Provinsi Jawa Tengah. Dia menjelaskan, usulan itu didasarkan Solo memiliki nilai sejarah kekhususan saat melawan penjajah.

"Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria usai rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," sambungnya.

Kendati demikian, Aria menegaskan, pihaknya belum mengambil keputusan terhadap usulan Solo dijadikan daerah otonom. Apalagi, kata dia, Solo telah menjadi kota dagang dan pendidikan.

"Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Pakar terorisme Universitas Indonesia (UI) Muhamad Syauqillah menilai aksi teror terhadap jurnalis belum bisa disebut sebagai terorisme.

Syauqillah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa aksi teror tersebut belum sesuai dengan penjelasan terorisme seperti tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Dalam UU Terorisme, teror itu 'kan sangat spesifik, ada motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Kalau teror terhadap jurnalis, 'kan ditujukan kepada perorangan saja. Jadi, menurut saya teror tersebut tidak terkait secara spesifik dengan UU Terorisme," ujarnya.

Diketahui bahwa sejumlah kasus teror terhadap jurnalis menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, salah satu yang mencuri perhatian adalah kasus teror paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo.

Menurut Syauqillah, aksi teror bisa dikategorikan sebagai terorisme jika teror tersebut memenuhi unsur tindak pidana terorisme sesuai dengan UU Terorisme.

Adapun kasus teror terhadap jurnalis itu, dia menegaskan bahwa tidak memenuhi unsur tersebut, tetapi termasuk tindak pidana umum.

"Apakah teror terhadap jurnalis memenuhi unsur tindak pidana terorisme? Ini yang penting untuk diketahui. Teror itu 'kan masuk delik pidana umum. Ini yang menurut saya harus dibedakan. Mana yang delik pidana teror dan mana yang bukan," kata dia.

Meskipun bukan tindakan terorisme, Syauqillah mengharapkan aparat penegak hukum tetap mengusut teror terhadap jurnalis tersebut sampai tuntas.

"Negara harus melakukan penegakan hukum, diselidiki apa masalahnya. Harus ada investigasi untuk mencari titik terangnya. Menurut saya itu yang harus dilakukan," ucapnya.

Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra telah melaporkan aksi teror kepala babi ke Bareskrim Polri.

Menurut dia, teror kepala babi tersebut adalah ancaman serius tidak hanya bagi Tempo sebagai institusi media, tetapi juga terhadap profesi jurnalis dan kebebasan pers di Indonesia.

"Ini bukan semata-mata soal Tempo. Hari ini bisa saja Tempo, tetapi ke depannya kami sebagai jurnalis bisa terancam dan negara harus hadir memberikan perlindungan," kata Setri usai melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri, Jumat (21/3).

Sementara, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga tengah menangani kasus tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa penyidik dalam kasus tersebut mendalami dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan/atau menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar nilai aksi teror kepada jurnalis belum masuk kategori terorisme