Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Rencana Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) terkait larangan aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menimbulkan pro dan kontra. DPRD Makassar mendukung rencana perda anti-LGBT itu, namun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar justru menolak.

Diketahui, rencana penyusunan perda anti-LGBT kembali mengemuka usai viral 2 pria berciuman di tempat hiburan malam (THM) Helens Play Mart Makassar. Satgas Pengawasan Perizinan Kota Makassar pun turun menyegel sementara THM tersebut pada Rabu (23/4) malam.

"Kami akan mendorong adanya perda LGBT, supaya ini benar-benar, minta maaf yah bukan menyangkut ini itu, tapi kan ini sudah mempertontonkan di muka umum," kata Appi kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Kamis (24/4/2025).

Appi mengatakan aksi pria sesama jenis saling berciuman tidak baik bagi generasi muda. Dia mengaku sudah banyak mendapat laporan adanya aksi tidak senonoh di THM yang mesti ditertibkan.

"Lalu ada lagi yang viral perempuan. Minta maaf, perempuan pakai jilbab dicekoki miras. Apa ini? Yang izin-izin (THM) seperti ini, harus ditertibkan," jelasnya.

Dia mengaku mempersilakan THM beroperasi asal sesuai izin dan tetap taat pada norma sosial. Hal ini harus sejalan dengan program Pemkot Makassar di bawah kepemimpinannya yang ingin menjadikan masyarakat Makassar berakhlak mulia.

"Kita selalu bilang dari awal, yang ingin kita bangun adalah akhlak. Ini harus ada pendidikan," imbuh Appi.

Perda Anti-LGBT Bogor Jadi Referensi

DPRD Makassar mendukung pembentukan perda anti-LGBT yang kembali digaungkan Appi. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar Anwar Faruq mengaku Pemkot Makassar bisa mencontoh Pemkot Bogor yang telah menerbitkan perda tersebut.

"Di Bogor sudah ada (perda larangan LGBT), makanya kita mau pelajari juga biar sama-sama belajar, bagaimana bisa menelurkan perda itu," kata Anwar kepada detikSulsel, Jumat (21/4).

Anwar berharap rancangan perda (ranperda) terkait larangan LGBT tersebut bisa dibahas dalam waktu dekat. Pasalnya ranperda tersebut sedianya sempat dibahas di DPRD Makassar.

"Sudah pernah dimunculkan di DPRD cuma masih mendapatkan banyak tantangan, dan sekarang dimunculkan kembali dengan bantuan kerja sama eksekutif dalam hal ini Pak Wali," ucanya.

Ketua DPD PKS Makassar ini mengaku ranperda terkait larangan LGBT sempat masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2023. Namun ranperda tersebut mandek dibahas setelah ada penolakan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Masih banyak LSM, yang baru aja direncanakan (perdanya) saja, mulai menyatakan perlawanannya atau penentangannya terhadap perda tersebut. Mereka yang pro LGBT," ujarnya.

Namun Anwar menegaskan ranperda larangan LGBT ini sudah urgen untuk dibahas dan diterbitkan regulasinya. Menurut dia, aktivitas LGBT semakin membuat resah masyarakat imbas viralnya 2 pria berciuman di THM.

"Memprihatinkan. Jadi pembentukan perda ini sangat perlu untuk diadakan di Kota Makassar untuk menghindari hal-hal yang melanggar tatanan susila dan norma agama," tutur Anwar.

Anwar menganggap penyimpangan seksual bisa mengakibatkan kesengsaraan. Dia menilai LGBT merupakan penyakit, sehingga yang perlu ditekankan dalam perda itu nantinya adalah fokus pada pencegahan dan pembinaan.

"Mereka ini (LGBT) kan penyakit jadi harus diobati. Jangan dikriminalkan, jangan dikucilkan tetapi harus dibina dengan baik. Sehingga mereka sadar bahwa perilaku tersebut tidak benar," bebernya.

Menurut Anwar, membatasi ruang gerak LGBT termasuk dalam bentuk pembinaan. Anwar khawatir perilaku LGBT yang secara bebas saat ini dikhawatirkan menimbulkan dampak yang lebih luas.

"Kita akan buat perdanya lebih bagus karena dampaknya kalau dibiarkan sangat banyak. Penderita HIV/AIDS didominasi penyuka sesama jenis ini, permintaan miras akan naik, perilaku KDRT akan naik dari perilaku tersebut," tutur Anwar.

Perda Anti-LGBT Dinilai Diskriminatif

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menegaskan menolak pembahasan ranperda terkait larangan LGBT. Pihaknya menganggap regulasi itu diskriminatif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Inikan sebenarnya ranperda yang memang dulu di tahun 2023 pernah diusulkan untuk dijadikan perda tapi kita menolak, karena menurut kami akan meningkatkan kebencian," tegas Direktur LBH Makassar Abdul Azis Dumpa kepada detikSulsel, Jumat (25/4).

Azis mengatakan sebagian masyarakat keliru memahami orientasi seksual yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual. Kesalahpahaman ini rawan membuat posisi LGBT semakin terpinggirkan.

"Jadi tidak bisa sebenarnya (dibuatkan perda) karena pada faktanya yang terjadi adalah, karena menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual justru memperbanyak lagi peristiwa diskriminasi kepada LGBT," tuturnya.

Pihaknya menilai ranperda LGBT tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Regulasi itu dinilai akan bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang justru menyebut LGBT bukan sebagai penyimpangan atau gangguan.

"Kalau (perda) ini dibuat maka akan ada misalnya kegiatan yang sifatnya pengamanan, rehabilitasi, karena dianggap sebagai penyimpangan, seringkali pendekatan pengamanan dan rehabilitasi dilakukan secara represif," ucap Azis.

"Kalau nanti ini kemudian ada perdanya, kelompok LGBT nanti akan sulit mengakses layanan dasar dan pendidikan. Kemudian sulit mendapat pekerjaan kalau misalnya dikatakan LGBT, dia bisa kehilangan pekerjaan dan seterusnya," sambungnya.

Menurut Azis, pemerintah atau aparat penegak hukum seharusnya fokus menegakkan undang-undang hukum pidana yang berlaku tanpa harus memandang orientasi seksual. Dia menegaskan, tindakan asusila bisa dilakukan siapa saja tanpa melihat orientasi seksualnya.

"Kan sudah ada undang-undang hukum pidana. Kalau misalnya mengatakan ada orang yang melakukan tindak pidana tertentu, silakan saja diproses. Artinya, ini tidak ada urgensi sebenarnya apa yang hendak diselesaikan perda ini sehingga mau digolkan lagi," terang Azis.

Dia kembali menegaskan bahwa ranperda anti-LGBT rawan memperburuk keadaan. Hal ini terjadi karena cara pandang keliru yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual.

"Jadi menurut kami tidak ada urgensi untuk mendorong perda LGBT ini, justru akan menambah banyaknya pelanggaran HAM terhadap mereka karena stigma diskriminasi," imbuh Azis.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Jumat (25/4) menjadi sorotan, mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan gugatan hasil PSU dan rekapitulasi ulang Pilkada 2024, hingga Mendagri TitoKarnavian membuka peluang revisi UU Ormas akibat maraknya penyimpangan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. TNI AL gagalkan penyelundupan benih lobster di perairan Jambi

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang menggagalkan penyelundupan baby lobster sebanyak 383.615 ekor di wilayah perairan selatan utara Provinsi Jambi.​​​​​​

Selengkapnya klik di sini.

2. MK mulai sidangkan gugatan PSU Pilkada 2024 hari ini

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan perkara gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) maupun rekapitulasi ulang suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Jumat (25/4) dengan metode sidang panel.

Selengkapnya klik di sini.

3. Mendagri buka peluang revisi UU Ormas untuk perkuat pengawasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di tanah air.

Selengkapnya klik di sini.

PACITAN, KOMPAS.com - Proses penyelidikan terhadap dugaan kasus terorisme di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur terus berlangsung hingga Sabtu (26/04/2025) dini hari.

Tidak hanya ditangani oleh jajaran Polres Pacitan, penanganan kasus ini juga melibatkan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri, Sabtu (26/04/2026).

Dari situasi di Mapolres Pacitan, terlihat keterlibatan Densus 88 melakukan pendalaman terhadap terduga keterlibatan dalam aksi terorisme.

Terduga pelaku saat ini masih menjalani proses interogasi intensif oleh aparat gabungan, di salah satu ruangan Polres Pacitan, Jawa Timur.

Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar menyampaikan bahwa proses pendalaman masih berlangsung dan perkembangan informasi akan disampaikan dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Kami masih melakukan interogasi mendalam terhadap terduga. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan segera setelah proses pemeriksaan selesai,” ujar AKBP Ayub Diponegoro Azhar di Mapolres Pacitan, Sabtu (26/04/205).

Dari berbagai berita yang beredar, situasi sempat mencekam di Mapolres Pacitan saat terjadi mediasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas pada Jumat (25/04/2025) pagi.

Salah satu pihak yang terlibat, yang belakangan disinyalir merupakan narapidana terorisme, diduga melakukan ancaman kepada anggota Polres Pacitan.

"Saya meminta kesabaran dari teman-teman media, yang jelas saat ini kita bersama Densus 88 masih melakukan pendalaman kasus ini," kata Ayub Diponegoro.

Dalam penggeledahan lanjutan, petugas menemukan satu pucuk senjata api jenis airsoft gun dari tangan terduga pelaku terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Jumat (25/4) menjadi sorotan, mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan gugatan hasil PSU dan rekapitulasi ulang Pilkada 2024, hingga Mendagri Tito Karnavian membuka peluang revisi UU Ormas akibat maraknya penyimpangan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. TNI AL gagalkan penyelundupan benih lobster di perairan Jambi

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang menggagalkan penyelundupan baby lobster sebanyak 383.615 ekor di wilayah perairan selatan utara Provinsi Jambi.

Selengkapnya klik di sini.

2. MK mulai sidangkan gugatan PSU Pilkada 2024 hari ini

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan perkara gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) maupun rekapitulasi ulang suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Jumat (25/4) dengan metode sidang panel.

Selengkapnya klik di sini.

3. Mendagri buka peluang revisi UU Ormas untuk perkuat pengawasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di tanah air.

Selengkapnya klik di sini.

4. KPK sita satu unit mobil milik Ridwan Kamil terkait penyidikan BJB

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit kendaraan roda empat milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

Selengkapnya klik di sini.

5. Saksi sebut Hasto pernah temui mantan anggota KPU Wahyu Setiawan

Sekretaris mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan sejak 2017-2020, Rahmat Setiawan Tonidaya menyebut pernah melihat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menemui Wahyu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Mantan Kepala Pengamanan Lapas II B Sleman atau Lapas Cebongan, Michael Radhitya Praja, divonis bersalah atas kasus pungutan liar (pungli) terhadap napi. Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menjatuhkan vonis 7 tahun penjara terhadap Michael.

Vonis perkara dengan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk ini dibacakan dalam sidang yang digelar pada Kamis (24/4). Majelis hakim yang diketuai Vonny Trisaningsih dengan hakim anggota Fitri Ramadhan dan Elias Hamonangan menyatakan Michael terbukti bersalah.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," demikian vonis hakim seperti dilihat detikJogja di situs resmi PN Jogja, Jumat (25/4/2025).

Michael dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

"Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa untuk dikurangkan dari total masa hukuman," lanjut vonis hakim tersebut.

Duduk Perkara

Kasus ini bermula dari laporan yang mengungkap adanya praktik pungli di dalam Lapas Cebongan. Sejumlah keluarga narapidana mengaku dimintai uang oleh oknum petugas lapas dengan berbagai alasan, termasuk untuk 'uang keamanan' dan kemudahan fasilitas di dalam penjara.

Setelah dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, Michael yang menjabat sebagai Kepala Pengamanan Lapas Cebongan kala itu ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Tersangka pungli Lapas Cebongan MRP saat rilis kasus di Mapolresta Sleman, Rabu (20/11/2024). Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja

Dalam rilis kasus di Mapolresta Sleman pada Rabu (20/11/2024), terungkap ada berbagai macam setoran yang diterima dari para napi. Setoran mencakup uang dengan rincian ucapan selamat datang sekitar Rp 1,5-Rp 5 juta, bayar kamar Rp 1-Rp 7 juta, kamar khusus Rp 50 juta, setoran mingguan Rp 100-200 ribu per anak per blok.

Michael juga melakukan berbagai modus agar napi membayar setoran kepadanya. Bahkan, dengan menggunakan kekerasan dengan melakukan pengancaman, melakukan pemukulan, meminta uang.

Patok Harga Parkir Hingga Pungli di Tempat Wisata

Patok Harga Parkir Hingga Pungli di Tempat Wisata

KOMPAS.com — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan surat lahan pagar laut di Tangerang.

Penangguhan dilakukan karena masa penahanan para tersangka telah mencapai batas maksimal sesuai KUHAP.

“Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka (Kades Kohod Tangerang) sebelum tanggal 24 April (karena habisnya masa penahanan),” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam keterangan resminya, Kamis (24/4/2025).

Dalam KUHAP, masa penahanan tahap penyidikan dibatasi maksimal 60 hari. Arsin bersama tiga tersangka lainnya—yakni UK selaku Sekretaris Desa Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa—telah menjalani masa penahanan penuh sejak awal penangkapan.

Warga Tak Menyangka: “Hah, Masa Sudah Bebas?”

Kabar penangguhan penahanan Kades Kohod cukup mengejutkan warga desa. Banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa Arsin sudah tidak lagi ditahan. Salah seorang warga bahkan mengaku baru tahu saat diberitahu awak media.

“Hah masa sih (Arsin) sudah bebas? Saya enggak tahu kabarnya, soalnya dari kemarin rumahnya masih sepi, enggak ada aktivitas atau keramaian apa-apa,” ucapnya kepada TribunTangerang.com, Kamis (24/4/2025).

Warga sebelumnya hanya mengetahui bahwa Arsin ditangkap dan sedang menjalani proses hukum. Sejak saat itu, rumahnya pun tampak lengang.

Masih Tunggu Proses Dugaan Korupsi

Sementara itu, kuasa hukum warga Desa Kohod, Henri, menyatakan bahwa secara hukum penangguhan penahanan dimungkinkan karena pasal yang dikenakan, yakni Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, memiliki ancaman pidana maksimal enam tahun.

“Penangguhan itu memang bisa diberikan oleh penyidik karena pasal yang disangkakan hanya enam tahun. Masa penahanan awal 20 hari dapat diperpanjang menjadi 40 hari, jadi totalnya 60 hari,” jelas Henri.

Namun, kasus ini belum berhenti sampai di sana. Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung, namun dikembalikan pada 16 April 2025 lalu dengan catatan agar penyidik mendalami dugaan unsur korupsi dalam kasus tersebut.

Jika unsur korupsi terbukti, maka penyidik bisa kembali melakukan penahanan karena ancaman hukumannya lebih dari sembilan tahun.

Henri pun menegaskan bahwa warga masih percaya penuh pada kinerja Bareskrim dan Kejagung.

“Walaupun saat ini sifatnya penangguhan, proses penyidikan tetap berjalan. Kami berharap Bareskrim memproses kasus ini secara lebih mendalam,” ujarnya.

Diduga Palsukan 263 Surat Tanah

Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan dokumen tanah di wilayah pagar laut Tangerang. Arsin bersama tiga tersangka lainnya diduga membuat 263 surat palsu atas tanah yang sebenarnya bukan milik mereka.

Aksi ini berlangsung sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Dalam prosesnya, para tersangka bahkan diduga mencatut nama warga Desa Kohod untuk memperkuat legitimasi surat-surat tersebut. Hal inilah yang membuat warga ikut merasa dirugikan dan berharap proses hukum tetap berjalan hingga tuntas.

Sumber: Kompas.com

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Hermansyah selaku perwakilan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, mengapresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan bedah buku dan nonton bareng film Road to Resilience dan bedah buku Anak Negeri di Pusaran Suriah.

Acara yang diselenggarakan oleh BNPT dengan Ruangobrol, Yayasan Prasasti Perdamaian bekerja sama dengan Universitas Lampung (Unila), Kamis (24/4/2025) ini merupakan bagian dari upaya preventif terhadap penyebaran paham radikalisme di Indonesia.

Menurut Hermansyah, kegiatan ini sangat strategis dalam menanamkan kembali nilai-nilai wawasan kebangsaan di tengah tantangan global dan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dapat menjadi sarana penyebaran paham radikal.

Ia menilai, Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa daerah, enam agama resmi, serta lebih dari 180 aliran kepercayaan. “Keberagaman ini telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, dan menjadi kekuatan dalam membangun wawasan kebangsaan," lanjut Hermansyah.

Ia menambahkan bahwa paham radikalisme kini tidak lagi disebarkan secara konvensional, melainkan melalui media sosial yang menyasar kelompok rentan, yakni perempuan, anak, dan remaja.

"Bila kelompok seperti anak, remaja, dan ibu rumah tangga terpapar radikalisme yang bersumber dari intoleransi, maka kita menghadapi ancaman serius terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih lunak, namun efektif dan partisipatif dari seluruh komponen masyarakat," lanjutnya.

Tentang Film "Road to Resilience "

Film dokumenter ini mengisahkan perjalanan panjang Febri, seorang remaja Indonesia yang terjebak dalam janji-janji manis ISIS dan akhirnya menemukan jalan kembali ke tanah airnya. Film ini dimulai dengan pengenalan masalah yang lebih luas, mengangkat isu perang saudara di Suriah dan kebangkitan ISIS yang menarik ribuan orang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketika Febri dan rombongannya akhirnya berhasil kembali ke Indonesia, mereka menghadapi kenyataan pahit berupa penolakan dan stigma dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat. Selama satu bulan, mereka menjalani berbagai pelatihan dan interogasi dari BNPT dan Densus 88. Meskipun begitu, Febri dan keluarganya tidak menyerah. Mereka memulai hidup baru di Depok, Jawa Barat, berusaha menata kembali kehidupan mereka dari awal.

Film ini mencapai puncaknya dengan momen-momen penuh haru dan kebahagiaan ketika Febri berhasil menyelesaikan pendidikannya dan merayakan wisuda bersama kedua orang tuanya. Setelah penat menyelesaikan skripsi, kebahagiaan Febri menjadi lengkap saat kedua orang tuanya hadir untuk merayakan pencapaiannya.

Melalui perjalanan panjang dan berliku ini, "Road to Resilience" menyoroti keteguhan hati dan semangat tak kenal lelah seorang pemuda yang berusaha membangun kembali hidupnya, sambil mengatasi stigma dan tantangan besar dari masa lalunya. Selain menyajikan cerita tentang perjuangan pribadi Febri, film ini juga menggambarkan upaya lebih besar untuk pemulihan dan reintegrasi eks-ISIS ke dalam masyarakat, dan mengajak penonton untuk merenungkan arti sebenarnya dari penebusan dan kesempatan kedua.

Dalam wawancara dengan media, Febri masih bersyukur diberi kesempatan oleh tuhan untuk kembali menempuh pendidikan tinggi. Pada September 2016, ia meninggalkan Indonesia karena tergiur propaganda kelompok ekstremis ISIS. Mereka menjanjikan fasilitas pendidikan yang baik, gratis, dan terjamin. Namun kenyataannya sangat jauh berbeda. Febri justru mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan.

“Karena saya dan keluarga tidak mau bergabung dengan ISIS, kami tidak diberi akses terhadap fasilitas dasar dan hidup dalam kondisi yang sangat tidak layak,” tuturnya.

Akhirnya, Ia diberi kesempatan untuk kembali ke Indonesia, hal yang sangat disyukuri hingga kini. “Saya sangat menghargai semua pihak yang telah membantu kami dalam proses repatriasi tersebut.” katanya.

Ia menjelaskan, proses pemulihan mental saya setelah kembali ke Indonesia memakan waktu kurang lebih satu tahun, sampai akhirnya ia bisa bersosialisasi kembali. Waktu selama lima hingga enam tahun terasa seperti terbuang sia-sia," ujarnya.

Febri menambahkan kondisi itu jadi penyesalan yang mendalam dan sekaligus pengingat bagi siapa pun agar tidak menyia-nyiakan hidupnya dengan mengikuti propaganda seperti ISIS.

“Terlebih di era media sosial saat ini, kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai terpapar narasi ekstrem yang justru merugikan diri sendiri maupun orang lain,” tambahnya.

Tentang Buku "Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah"

Penulis buku, Dr Noor Huda Ismail merefleksikan pengalaman pribadinya dalam proses repatriasi 18 orang Indonesia dari Suriah pada Agustus 2017, yang memperlihatkan bahwa kemanusiaan dan harapan masih menjadi inti dari setiap langkah. Buku ini melampaui isu radikalisasi, menghadirkan perjalanan memahami manusia, konflik, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Pengalaman Noor Huda yang banyak bekerja dalam pengembangan narasi alternatif terhadap berbagai narasi kelompok ekstremisme kekerasan, memberikan perspektif yang sangat berharga mengenai kompleksitas masalah yang dihadapi. Buku ini tidak hanya menawarkan narasi kemanusiaan yang mendalam, tetapi juga menyelami kompleksitas konflik dengan penuh empati, sekaligus menawarkan harapan bagi terciptanya masa depan yang lebih baik.