Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menggelar tasyakuran puncak peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 bersama mitra kerjanya di aula Rutan Tarutung.

Kegiatan tasyakuran dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tapanuli Utara dan mitra kerja pemasyarakatan yakni mewakili Bupati Taput, Pj Sekretaris Daerah David Sipahutar, Pasi Pers Kodim 0210/TU, Kapten Inf Bugner Siboro, Kabag Ren Polres Taput, AKP S Butar-butar, Kasi Pidum Kejari Taput, AC Pandiangan, Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, Natanael, Komandan Subdenpom Tarutung, Lettu Cpm B Nainggolan, perwakilan Kantor Kementerian Agama Taput, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, serta sejumlah mitra kerja lainnya.

"Semoga dengan pelaksanaan kegiatan syukuran ini, pemasyarakatan mampu untuk terus memperkuat perannya dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan motto pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha, Senin (28/4).

Kegiatan tasyakuran juga mengikuti zoom meeting bersama Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan yang mengajak kita semua untuk melakukan refleksi mendalam yang harus melahirkan aksi, bukan hanya evaluasi di atas kertas, tapi langkah konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan warga binaan.

Disebutkan, peringatan HBP Ke-61 menjadi lebih istimewa dengan apresiasi dari mendiang Paus Fransiskus atas karya seni warga binaan yang diserahkan kepadanya saat kunjungan ke Indonesia beberapa waktu lalu yang dibalas melalui penganugerahan tiga koin emas yang sangat istimewa melalui "Scholas Occurentes dan Second Chance Foundation".

Pada kesempatan itu, Rutan Tarutung juga membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu dan dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno kepada dua orang Pegawai Rutan Tarutung atas nama Peniel Pahottua Hasiholan Simatupang dan Nasrul Afdah Siregar yang berhasil menggagalkan masuknya narkoba ke dalam Rutan Tarutung.

Kegiatan diakhiri dengan potong tumpeng sebagai simbol rasa syukur dengan harapan semangat hari bakti pemasyarakatan yang ke-61 terus menginspirasi bagi seluruh jajaran pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan, memantapkan tata kelola yang profesional, dan mengoptimalkan pembinaan warga binaan.

Jakarta (ANTARA) - Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo (AB) Moskona 2025 menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dari insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Barat.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi di Jakarta, Senin.

“Benar, saat operasi kemanusiaan dalam pencarian Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara, Distrik Moskona, pada pukul 07.10 WIT, rombongan mendapatkan serangan tembakan dari kelompok sipil bersenjata. Tim Brimob segera melakukan tindakan perlindungan dan berhasil menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua dan rombongan,” katanya.

Dia mengatakan bahwa dalam peristiwa tersebut, Frits Ramandey dan rombongan berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Lalu, diterbangkan menggunakan helikopter menuju pos komando taktis (Poskotis) Meyado untuk mendapatkan pengamanan lebih lanjut.

“Alhamdulillah, atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka di pihak tim pencarian maupun rombongan yang diserang,” katanya.

Sebagai informasi, Satgas AB Moskona 2025 diturunkan untuk operasi misi kemanusiaan dalam rangka mencari keberadaan Iptu Tomi Marbun yang hilang sejak 18 Desember 2024.

Dalam operasi ini, Polri melibatkan berbagai unsur, termasuk Basarnas, TNI, Komnas HAM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Kepada ANTARA, Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menjelaskan bahwa dia beserta rombongan ditembaki ketika mencari Iptu Tomi Marbun.

Komnas HAM Papua pada mulanya mengikuti upaya pencarian Iptu Tomi Marbun bersama tim dari Mabes Polri dan Polda Papua Barat. Komnas HAM turut terlibat dalam upaya pencarian itu untuk memastikan upaya pencarian berlangsung sesuai standar hak asasi.

“Komnas HAM punya kepentingan untuk hadir agar kami memastikan bahwa proses pencarian itu memenuhi standar dalam rangka memberikan kepastian tentang hilangnya Tomi Marbun,” katanya.

Frits beserta rombongan sudah berada di lokasi sejak Jumat (25/4). Tim melakukan rekonstruksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga Sabtu (26/4).

Lalu, pada Minggu (27/4) pagi, Frits bersama empat anggota polisi lainnya turun ke bibir sungai untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK) karena hendak beribadah. Namun, tiba-tiba tembakan datang ke arah mereka.

“Ketika kami turun pukul 06.00 lewat (waktu Indonesia timur), kami MCK sampai pukul 07.10, kemudian kami diberondong oleh kelompok sipil bersenjata,” tutur Frits.

Frits bersama empat anggota polisi yang tidak membawa senjata itu langsung refleks mendengar tembakan tersebut. Mereka berlindung, merayap, dan menyelamatkan diri dengan lari ke arah hutan.

“Begitu tembakan pertama, tembakan kedua, langsung Brimob itu melakukan tembakan balasan untuk memberikan perlindungan karena di lokasi yang jaraknya hampir 150 meter, Kapolda Papua Irjen Pol. Jhonny Edison Isir juga ada di lokasi,” imbuh dia.

Menurut Frits, tidak ada korban tewas dalam insiden tersebut. Namun, dia mengalami luka-luka pada bagian lutut, kaki, dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri.

“Puji Tuhan, kami, saya terutama sudah dievakuasi ke Mayado dan sudah mendapat tindakan pengobatan dari dokter; dan syukur yang lain juga sudah dievakuasi kemarin dan hari ini,” katanya menambahkan.

Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur menegaskan insiden di Markas Kepolisian Resor Pacitan pada Jumat, 25 April 2025, merupakan murni tindak pidana kriminal, bukan aksi terorisme seperti yang sempat beredar di media.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast menjelaskan kejadian bermula dari kecelakaan lalu lintas antara truk Elf dan mobil L300 sekitar pukul 06.15 WIB yang tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Karena tidak ada korban, kedua belah pihak dimediasi di Kantor Satlantas Polres Pacitan," ujar Abast di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin.

Saat proses mediasi sekitar pukul 10.00 WIB, dua orang datang mengaku sebagai pemilik barang di dalam truk Elf, yakni bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis biosolar sebanyak 3.500 hingga 4.000 liter.

Keduanya kemudian melakukan pengancaman terhadap petugas agar truk tersebut segera dikeluarkan. Namun, Abast menegaskan tidak ada ancaman peledakan atau indikasi aksi teror.

"Memang terjadi pengancaman terhadap petugas, tetapi tidak ada ancaman bom atau ledakan seperti yang sempat diberitakan," tegasnya.

Penyidik tidak menemukan barang bukti yang mengarah pada tindak pidana terorisme.

Kendati demikian, ditemukan senjata tajam, seperti golok di kendaraan para pelaku, namun bukan di truk Elf yang mengangkut BBM.

Mengenai latar belakang pelaku, Abast mengungkapkan salah satu di antaranya merupakan mantan narapidana kasus terorisme. Namun, ia memastikan tindak pidana ini tidak berkaitan dengan jaringan radikal.

"Ini murni kriminal, bukan tindakan terorisme," ujarnya.

Saat ini kedua pelaku ditahan di ruang tahanan Mapolda Jatim dan penyidik masih mendalami asal-usul serta tujuan distribusi BBM subsidi yang mereka bawa.

"Kami juga masih menelusuri dari mana BBM itu diperoleh dan hendak dibawa ke mana," katanya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 336 KUHP tentang pengancaman, dan Pasal 212 KUHP tentang melawan petugas.

Pengadilan Negeri (PN) Makassar melakukan eksekusi dan pembongkaran gedung showroom mobil milik Ricky Tandiawan di Jalan AP Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kuasa hukum Ricky Tandiawan, Ichsanullah mengungkap kejanggalan eksekusi showroom kliennya yang sempat diwarnai kericuhan.

"Dia (penggugat) beli (lahan) berdasarkan Kecamatan Tamalate sedangkan objek sengketa ini berada di Kecamatan Rappocini itu yang paling prinsip. Intinya kapanpun eksekusi dilakukan harus ditunda karena kenapa non eksekutabel, tidak akan ketemu objek yang mau dieksekusi itu di Kecamatan Tamalate, sedangkan objek yang berada sekarang di Rappocini itu," kata Ichsanullah kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Ichsanullah menilai ada dugaan pemalsuan dokumen oleh pihak pemohon yang telah dilaporkan ke Mabes Polri. Dia menyebutkan adanya proses perdamaian yang seharusnya menjadi dasar untuk menunda eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kemudian beliau (pemilik showroom) pernah melapor, ini bukti suratnya dijadikan dasar untuk melakukan proses perdamaian pada waktu itu sehingga secara hukum di dalam ketentuan ini ada pasal yang mengatur bahwa para pihak tidak boleh lagi melanjutkan eksekusi, harusnya ditunda karena ada perdamaian antara pemohon eksekusi dengan termohon eksekusi," jelasnya.

Dia mengatakan pihak pemohon telah melanggar kesepakatan perdamaian dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kliennya. Dia menegaskan kliennya berencana menempuh upaya hukum lanjutan, termasuk keberatan terkait dugaan pemalsuan data lahan.

"Salah satu pihak tidak menepati janjinya, ingkar janji. Jadi Ricky Tandiawan yang merasa tergugat itu merasa dirugikan nantilah prinsipal bagaimanapun akan melakukan upaya hukum, apakah dia mengajukan keberatan atau apa atau dia melanjutkan proses terkait dugaan pemalsuan rinci (lahan)," bebernya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, H. Ulil Amri, mengungkapkan perkara ini sudah bergulir sejak 2011 dan baru diputuskan pada 2014. Setelah tiga kali gagal, eksekusi akhirnya dilaksanakan pada upaya keempat kalinya.

"Dalam perkara ini itu sejak tahun 2011 dan baru itu putusan 2014 baru bisa dieksekusi pada hari ini. Ini sempat tertunda, ini yang keempat kalinya. Jadi yang pertama, kedua, ketiga gagal dan hari ini akhirnya alhamdulillah berhasil kita laksanakan," ujarnya.

Ulil menjelaskan bahwa sengketa lahan seluas 3.825 meter persegi itu sudah berlangsung sejak 1996 antara ahli waris Syamsuddin Daeng Sesu melawan Eddy Aliman dan PT Timurama. Dia menambahkan, perkara baru muncul pada 2011 setelah lahan tersebut dijual ke pengusaha Ricky Tandiawan saat proses hukum sebelumnya belum selesai.

"Perkara sementara berjalan yah belum selesai PT Timurama jual ke Ricky Tandiawan. Sehingga perkara antara Eddy Aliman, PT Timurama selesai pada tahun 2010 ingkrah. Tahun 2011 muncul perkara baru karena Ricky Tandiawan sudah masuk makanya digugatlah Ricky Tandiawan bersama PT Timurama dan kawan-kawan. Dengan perkara 175 inilah yang dieksekusi hari ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ulil mengatakan dalam perkara 175, Edy Aliman telah dinyatakan sebagai pemilik sah lahan tersebut sejak putusan tingkat pertama hingga kasasi dan peninjauan kembali (PK). Dia menuturkan perlawanan terhadap eksekusi baru diputuskan pada 2024.

"Jadi perkara 175 kita Edy Aliman dinyatakan sebagai pemilik sejak dari putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat pengadilan tinggi, kasasi kemudian PK lalu kemudian belakangan diajukan lagi perlawanan permohonan eksekusi tetap tanah ini dinyatakan Edy Aliman. Jadi putusan terakhir adalah perlawanan itu di tahun 2024," sebutnya.

Ulil menegaskan eksekusi hari ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan karena seluruh bukti sudah diuji di persidangan. Dia memastikan bahwa tanah tersebut sah milik Edy Aliman.

"Oleh karena itu pada hari ini alhamdulillah eksekusi dilaksanakan dengan tidak ada lagi alasan apapun karena semuanya sudah diuji. Semua bukti-bukti sebagainya sudah diuji di persidangan dan dinyatakan bahwa tanah ini adalah milik Edy Aliman," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PN Makassar melakukan eksekusi dan pembongkaran gedung showroom mobil di Jalan AP Pettarani Makassar, Senin (28/4) pagi. Eksekusi sempat diwarnai kericuhan karena massa yang menolak mencoba menghalangi aparat yang melakukan pengamanan.

"Jadi dia (massa aksi) mendahului melakukan tutup jalan dan pembakaran sehingga tidak ada cara lain kecuali melakukan pendorongan terhadap masyarakat yang menghalangi pada saat eksekusi," ujar Kabag Ops Polrestabes Makassar AKBP Darwis kepada detikSulsel, Senin (28/4).

Video Protes Warga Saat Eksekusi Lahan di Cangehgar Palabuhanratu

Video Protes Warga Saat Eksekusi Lahan di Cangehgar Palabuhanratu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyentil Mendagri Muhammad Tito Karnavian tentang wacana revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Mardani mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap ormas yang anggotanya melanggar hukum.

Mardani mengamati peraturan lama belum tentu menjadi pangkal masalah menjamurnya ormas. Namun, akar masalahnya bisa saja dikarenakan lemahnya penegakan hukum. "Kadang masalahnya bukan di peraturan. Tapi penegakan hukum dan solusi sosial ekonominya," kata Mardani kepada Republika, Senin (28/4/2025).

Mardani memantau, sebagian ormas sudah tergolong meresahkan masyarakat dan perusahaan. Hal ini terjadi karena contohnya mereka melakukan aksi premanisme dengan dalih ormas. "Beberapa daerah sudah kian berkembang ormas yang secara sosial ekonomi malah merepotkan masyarakat dan bisnis," ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu (PKS) tersebut.

Mardani juga melihat pola ormas bertalian dengan urusan politik. Sebab, ada saja ormas tertentu yang menjadi simpatisan politikus. Apalagi ada pula politikus yang punya jabatan di ormas. "Bahkan kadang seperti bersimbiosis dengan kepentingan politik," ujar Mardani.

Oleh karena itu, Mardani tak menutup mata terhadap pentingnya revisi UU Ormas. Namun sembari proses revisi berjalan, Mardani mendorong solusi multisektor terhadap permasalahaan yang timbul akibat kehadiran ormas. "Revisi jalan tapi solusi multi dimensi bisa dijalankan sejak sekarang," ujar Mardani.

Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengungkap peluang merevisi UU Ormas. Mantan kapolri tersebut menyatakan tindakan kebablasan ormas yang terjadi selama ini membuat pemerintah membuka pilihan itu.

Tito menyebut UU Ormas sejatinya mengedepankan kebebasan sipil. Tapi seiring perkembangannya, Tito mengamati sejumlah ormas justru menyalahgunakan statusnya untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito beberapa waktu lalu.

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengatakan aset negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) seperti kawasan Gelora Bung Karno (GBK) juga akan dikelola oleh lembaga tersebut.Artinya, Danantara tak hanya mengelola aset BUMN.

"Jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini, pesan beliau (Prabowo) akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan usai ditemui di Town Hall Meeting di JCC Senayan Jakarta, Senin (28/4).

"Jadi yang tadinya berada di bawah Setneg akan berada di bawah Danantara," katanya.

Rosan mengatakan nilai aset negara di bawah Kemensetneg mencapai U$25 miliar pada tahun lalu atau setara Rp420 triliun (kurs Rp16.812 per dolar AS). Nilai aset tersebut akan menambah nilai aset BUMN yang akan dikelola atau assets under manajement (AUM) senilai US$980 miliar atau Rp16,4 ribu triliun.

Dengan begitu, total nilai aset yang akan dikelola Danantara akan mencapai US$1 triliun atau sekitar Rp16,8 ribu triliun (asumsi kurs Rp16.810), sesuai dengan yang ditargetkan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengklaim kekayaan yang akan dikelola oleh Danantara akan mencapai U$1 triliunan.

"Kita hitung aset-aset kita, ternyata kita ini kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus US$1 triliun," ujarny.

Prabowo meyakini apabila dana tersebut dapat dikelola dengan baik maka nantinya akan memberikan hasil yang lebih besar lagi untuk negara dan masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam arahannya Prabowo mengaku telah memerintahkan agar dana tersebut dikelola serta dijaga dengan baik dan secara transparan. Ia meminta agar investasi juga dilakukan secara ketat.

"Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI menunda rapat pembahasan dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait program dan anggaran belanja tambahan Kementerian HAM tahun 2025 sebab menunggu perincian lebih detail terlebih dahulu.

"Komisi XIII DPR RI menunda Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian HAM sampai Kementerian HAM menyerahkan rincian anggaran tahun 2025 dan rincian belanja tambahan yang diajukan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI dan diserahkan kepada Komisi XIII DPR RI paling lambat sehari sebelum rapat selanjutnya yang akan diagendakan kemudian," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara.

Hal itu disampaikannya ketika membacakan butir kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian HAM dengan agenda evaluasi program kerja dan anggaran yang dihadiri oleh Sekjen Kementerian HAM Novita Ilmaris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dewi menyampaikan bahwa penundaan itu disepakati karena pihaknya merasa penjelasan yang dipaparkan oleh Kementerian HAM belum menjabarkan secara detail terkait program-program yang telah dijalankan oleh kementerian tersebut, begitu pula dengan usulan tambahan anggaran tahun 2025 yang diajukan.

Menurut dia, pemaparan yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian HAM lebih berkutat ihwal teknis Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk dapat menjalankan roda kementerian, ketimbang rincian program-program yang dijalankan Kementerian HAM untuk masyarakat.

"Jadi bukan hanya dia menggambarkan, 'Oh, kami dengan anggaran gini, kami kerja ini, kerja itu'. Nah, kementerian anda bekerja atau tidak itu bukan tanggung jawabnya legislatif, tapi kami harus memastikan bahwa anggaran yang diusulkan bisa membantu mereka, tapi ada manfaatnya untuk rakyat. Kemanfaatan juga untuk menjalankan program pemerintah Prabowo-Gibran dalam Astacita," ujar Dewi ditemui usai rapat tersebut.

dapun Sekjen Kementerian HAM Novita Imaris memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan anggaran awal untuk tahun 2025 sebesar Rp174.322.223.000, lalu kemudian mendapatkan rekonstruksi sebesar Rp60.770.986.000, sehingga pagu aktif Kementerian HAM menjadi Rp113.551.237.000.

Dia lantas merinci bahwa pagu aktif sebesar Rp113.551.237.000 itu dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal Kementerian HAM Rp103.956.248.000, termasuk belanja pegawai Rp53.316.410.000; Inspektorat Jenderal Kementerian HAM sebesar Rp2.256.338.000; Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM (PDK) Rp3.709.097.000; dan Ditjen Instrumen dan Penguatan HAM (IDP) Rp3.630.554.000.

"Adapun sampai dengan hari ini realisasi sudah Rp51.632.823.083. Jadi di triwulan kesatu masuk ke triwulan kedua awal, kami sudah realisasi 45,47 persen," ucap Novita dalam rapat.

Terkait hal tersebut, kata dia, Kementerian HAM pun mengusulkan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp864.696.384.306 untuk kebutuhan kantor pusat dan kantor wilayah.

"Kami mengusulkan anggaran belanja tambahan untuk dapat melaksanakan program-program yang sebagaimana diamanatkan, yaitu secara total usulan anggaran yang kami ajukan untuk ABT adalah sebesar Rp864.696.384.306," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyayangkan peristiwa penembakan jajarannya yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

"Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi," ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah dilansir dari Antara, Senin (28/4/2025).

Anis mengatakan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey yang menjadi korban dari insiden penembakan tersebut.

"Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura," ujar Anis.

Komnas HAM, dikatakannya terus mendorong semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apapun. Terutama dalam menanggapi situasi yang terjadi di Papua.

Anis juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

"Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama," kata Anis.

Diketahui, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey bersama rombongan ditembak oleh KKB.

Penembakan terjadi saat melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

Menurut Frits, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dirinya dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama empat bulan itu.

Pasca penembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

AMBON, KOMPAS.com - Kreasi ikat pinggang tanduk kerbau buatan warga binaan Lapas Kelas III Wonreli, Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), menarik perhatian pengunjung bazar di Ambon hingga Jakarta pada Senin, 28 April 2025.

Ikat pinggang tersebut dipamerkan dan dijual dalam bazar murah yang diadakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon selama dua hari.

Produk ini, yang bergaya maskulin dan didominasi warna hitam, menjadi salah satu item yang paling diminati.

Max Latukolan, petugas Lapas Kelas III Wonreli, menyatakan bahwa produk dari lapas ini menjadi salah satu yang paling banyak peminat.

“Ini kreasi warga binaan kami. Kami lihat apa potensi unggul di Wonreli, yaitu tanduk kerbau."

"Biasanya, setelah disembelih, tanduk kerbau kerap dibuang begitu saja dan dianggap tak bernilai. Tapi kalau kita buat jadi sesuatu seperti ini, dia punya nilai lebih dan laris,” ujarnya.

Terdapat dua tipe ikat pinggang yang ditawarkan, yaitu yang terbuat sepenuhnya dari tanduk kerbau dan yang hanya menggunakan tanduk pada bagian gesper.

Pada pameran kali ini, yang ditampilkan adalah ikat pinggang dengan aksen bahan tanduk kerbau pada gesper.

Pembuatan ikat pinggang ini memerlukan waktu antara dua hingga tiga hari, tergantung pada kegiatan warga binaan.

Pembuatan gesper atau kepala ikat pinggang harus dilakukan dengan detail, sementara untuk bagian belt, mereka memadukan dengan bahan kayu khusus.

“Di MBD, kerbau banyak. Tapi kami hanya menggunakan tanduk kerbau yang sudah mati, biasanya dari kerbau yang disembelih untuk dimakan. Jadi, pembuatannya mengikuti ketersediaan tanduk,” tambahnya.

Kompas.com/Priska Birahy Kreasi ikat pinggang dari tanduk kerbau bikinan warga binaan Lapas Kelas III Wonreli Kecamatan Pulau Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada pameran karya warga binaan di Kota Ambon pada 28-29 April 2025.

Ikat pinggang ini dipasarkan dengan harga Rp 350.000 untuk model yang menggunakan aksen tanduk pada gesper, sedangkan yang terbuat sepenuhnya dari tanduk dihargai Rp 500.000.

Latukolan menjelaskan bahwa pemasaran ikat pinggang ini mengandalkan media sosial, seperti Facebook dan Instagram.

Para pembeli tidak hanya berasal dari Maluku, tetapi juga dari luar provinsi.

“Biasanya mereka beli dan jual sampai Rp 800.000, karena yang kami jual ini termasuk murah. Namun, peminatnya cukup banyak,” akunya.

Selain ikat pinggang, karya lain yang dibawa dari Wonreli termasuk gelang dan cincin yang juga terbuat dari tanduk kerbau.

Produk dari warga binaan Lapas Kelas III Wonreli ini juga turut berpartisipasi dalam Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025 di Jakarta.

Kepala Lapas Kelas IIA Ambon, Herliadi, mengakui kualitas karya dari warga binaan tersebut. Meski dalam jumlah terbatas dan dengan peralatan seadanya, mereka mampu menghasilkan karya berkualitas dengan detail finishing yang rapi.

“Pameran ini adalah karya dari warga binaan se-Maluku dari tanduk kerbau ini juga ada di pameran di Jakarta. Ini tingkat nasional mewakili karya di Maluku,” ujar di sela-sela kegiatan bazar.

Herliadi berharap karya-karya dari warga binaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkarya secara mandiri setelah bebas nanti.

KOMPAS.com - Unggahan yang menyebut visa ditolak karena namanya mengandung nama tokoh bersejarah, viral di media sosial.

Unggahan tersebut dimuat oleh akun X @convomfs pada Rabu (23/4/2025).

Dalam unggahan, disebutkan banyak keluhan mengenai visa atau paspor yang ditolak akibat mengandung nama tokoh bersejarah.

“Dan yap orang indo banyak namanya ditolak,” tulisnya.

Pengunggah menyarankan agar melakukan riset terlebih dahulu sebelum memberikan nama kepada anak. Menurutnya, seorang anak tidak boleh diberi nama “Roosevelt”.

“Gaboleh ada Roosevelt kalo emng ga ada hubungan darah sm yg punya marga,” tulis dia.

Marga atau nama keluarga Roosevelt ini mungkin merujuk pada nama mantan Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

Dikutip dari Britannica, Franklin D. Roosevelt adalah satu-satunya tokoh yang terpilih menjadi presiden sebanyak empat kali, dari 1933 hingga 1945.

Roosevelt memimpin Amerika Serikat melewati dua krisis terbesar di abad ke-20, yakni Depresi Besar dan Perang Dunia II.

Roosevelt memperluas kekuasaan pemerintah federal melalui serangkaian program dan reformasi yang dikenal sebagai New Deal.

Lantas, bagaimana tanggapan Imigrasi dan Dukcapil?

Imigrasi: kewenangan negara lain

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menilai bahwa unggahan tersebut membahas warga negara Indonesia (WNI) yang akan mengajukan visa.

Perlu diketahui, visa adalah suatu dokumen yang menjadi alat bukti diizinkannya seseorang untuk memasuki suatu negara.

Berbeda dengan paspor yang dikeluarkan oleh negara asal pemohon, visa dikeluarkan oleh negara tujuan yang akan didatangi oleh pemohon.

Sehingga Ditjen Imigrasi Indonesia tidak mempunyai kewenangan terhadap visa yang dimohonkan oleh WNI ke negara lain.

“Jadi enggak ada korelasinya sama Imigrasi Indonesia,” ungkap Achmad kepada Kompas.com, Sabtu (26/4/2025).

Tanggapan Ditjen Dukcapil

Tribunnews Ilustrasi akta kelahiran. Cara mengganti nama.

“Cuma kalau mengurus paspor, terkendala-terkendala (terus) juga, sebaiknya ganti nama saja,” tuturnya kepada Kompas.com, Sabtu (26/4/2025).

Meski demikian, seseorang perlu memahami sejumlah syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengganti namanya.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama dalam Dokumen Kependudukan.

Mengajukan permohonan ke pengadilan dahulu

Perlu diingat, proses penggantian nama ini didahulukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan.

Setelah mendapatkan surat penetapan penggantian nama dari pengadilan, kemudian mengurusnya ke Dukcapil.

“Pergi ke pengadilan, bermohon bahwa mau beralih nama,” ungkap Handayani.

“Nah berdasarkan surat penetapan pengadilan itu nanti, pergi ke Dukcapil kemudian diganti semuanya, mulai dari akta lahir, semuanya diganti. Dan itu resmi,” imbuhnya.

Perlu ada dasar untuk mengganti nama

Proses penggantian nama ini bisa dilakukan di pengadilan dan Dukcapil setempat, namun seseorang perlu mempunyai dasar untuk mengganti namanya.

Misalnya, surat dari Imigrasi yang menyatakan bahwa perlu mengganti nama karena terkendala dalam mengurus visa. Surat ini kemudian dibawa ke pengadilan.

“Kalau misalnya dapat dari luar (surat pernyataan dari pihak imigrasi negara tujuan), juga tidak apa-apa,” ucap Handayani .

“Bagi Dukcapil atau bagi pengadilan itu yang penting ada dasar suratnya. Jangan kemudian ini (karena) keinginan-keinginan liar,” lanjutnya.

Apabila seseorang tidak mendapatkan surat pernyataan dari imigrasi, maka bisa membuat surat permohonan sendiri.

Surat ini berisi permohonan untuk mengganti nama atas pertimbangan karena kesulitan mengurus visa yang bisa menghambat izin masuk ke negara tujuan.

“Untuk itu, ‘saya berkeyakinan dan berkeinginan untuk mengganti nama. Dengan demikian, saya bertanggung jawab atas segala konsekuensinya’,” ujar Handayani.

“Bagusnya (surat penyataan) pakai meterai, supaya berkekuatan hukum,” tambahnya.

Sebaiknya nama terdiri dari 2 kata

Namun perlu diingat bahwa saat mengganti nama tersebut, disarankan minimal terdiri dari dua kata.

Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan penulisan nama di paspor harus lebih dari satu kata.

“Tapi konsekuensinya sekali ganti, jangan bolak balik. Itu saja terus, semua dokumen kependudukannya nanti akan diganti,” kata Handayani.

“Nanti ada catatan pinggir di akta kelahiran, akan ada ini, akan ada itu. Jadi dengan demikian, namanya yang resmi adalah nama yang baru itu,” sambungnya.

KOMPAS.com - Unggahan yang menyebut visa ditolak karena namanya mengandung nama tokoh bersejarah, viral di media sosial.

Unggahan tersebut dimuat oleh akun X @convomfs pada Rabu (23/4/2025).

Dalam unggahan, disebutkan banyak keluhan mengenai visa atau paspor yang ditolak akibat mengandung nama tokoh bersejarah.

“Dan yap orang indo banyak namanya ditolak,” tulisnya.

Pengunggah menyarankan agar melakukan riset terlebih dahulu sebelum memberikan nama kepada anak. Menurutnya, seorang anak tidak boleh diberi nama “Roosevelt”.

“Gaboleh ada Roosevelt kalo emng ga ada hubungan darah sm yg punya marga,” tulis dia.

Marga atau nama keluarga Roosevelt ini mungkin merujuk pada nama mantan Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

Dikutip dari Britannica, Franklin D. Roosevelt adalah satu-satunya tokoh yang terpilih menjadi presiden sebanyak empat kali, dari 1933 hingga 1945.

Roosevelt memimpin Amerika Serikat melewati dua krisis terbesar di abad ke-20, yakni Depresi Besar dan Perang Dunia II.

Roosevelt memperluas kekuasaan pemerintah federal melalui serangkaian program dan reformasi yang dikenal sebagai New Deal.

Lantas, bagaimana tanggapan Imigrasi dan Dukcapil?

Imigrasi: kewenangan negara lain

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menilai bahwa unggahan tersebut membahas warga negara Indonesia (WNI) yang akan mengajukan visa.

Perlu diketahui, visa adalah suatu dokumen yang menjadi alat bukti diizinkannya seseorang untuk memasuki suatu negara.

Berbeda dengan paspor yang dikeluarkan oleh negara asal pemohon, visa dikeluarkan oleh negara tujuan yang akan didatangi oleh pemohon.

Sehingga Ditjen Imigrasi Indonesia tidak mempunyai kewenangan terhadap visa yang dimohonkan oleh WNI ke negara lain.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyayangkan insiden penembakan terhadap jajaran Komnas HAM perwakilan Papua yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4).

“Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi,” ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI Anis Hidayah saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Anis menuturkan bahwa Komnas HAM RI telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey usai penembakan. Adapun Frits menjadi korban dalam insiden tersebut.

“Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits, dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura,” ucap Anis.

Ia pun menekankan bahwa Komnas HAM terus mendorong semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apa pun, khususnya dalam merespons situasi yang terjadi di Papua.

Di samping itu, Komnas HAM juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

“Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama,” demikian Anis.

Diketahui, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey beserta rombongan ditembak oleh KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4).

Kepada ANTARA, Frits menjelaskan bahwa dia beserta rombongan ditembaki ketika mencari Inspektur Polisi Satu (Iptu) Tomi Marbun yang hilang sejak 18 Desember 2024.

Komnas HAM Papua pada mulanya mengikuti upaya pencarian Iptu Tomi Marbun bersama tim dari Mabes Polri dan Polda Papua Barat. Komnas HAM turut terlibat dalam upaya pencarian itu untuk memastikan upaya pencarian berlangsung sesuai standar hak asasi.

“Komnas HAM punya kepentingan untuk hadir agar kami memastikan bahwa proses pencarian itu memenuhi standar dalam rangka memberikan kepastian tentang hilangnya Tomi Marbun,” katanya melalui sambungan telepon, Senin sore.

Frits beserta rombongan sudah berada di lokasi sejak Jumat (25/4). Tim melakukan rekonstruksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga Sabtu (26/4).

Lalu, pada Minggu (27/4) pagi, Frits bersama empat anggota polisi lainnya turun ke bibir sungai untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK) karena hendak beribadah. Namun, tiba-tiba tembakan datang ke arah mereka.

“Ketika kami turun pukul 06 lewat (waktu Indonesia timur), kami MCK sampai pukul 07.10, kemudian kami diberondong oleh kelompok sipil bersenjata,” tutur Frits.

Frits bersama empat anggota polisi yang tidak membawa senjata itu langsung refleks mendengar tembakan tersebut. Mereka berlindung, merayap, dan menyelamatkan diri dengan lari ke arah hutan.

“Begitu tembakan pertama, tembakan kedua, langsung Brimob itu melakukan tembakan balasan untuk memberikan perlindungan karena di lokasi yang jaraknya hampir 150 meter, Kapolda Papua Irjen Pol. Jhonny Edison Isir juga ada di lokasi,” imbuh dia.

Menurut Frits, tidak ada korban tewas dalam insiden tersebut. Namun, dia mengalami luka-luka pada bagian lutut, kaki, dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri.

“Puji Tuhan, kami, saya terutama sudah dievakuasi ke Mayado dan sudah mendapat tindakan pengobatan dari dokter; dan syukur yang lain juga sudah dievakuasi kemarin dan hari ini,” katanya menambahkan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025