Dua pria di Nunukan, R (32) dan MH (20) ditangkap karena mencuri sarang burung walet milik keluarga senilai Rp 99 juta. Mereka sempat kabur ke Tarakan sebelum diringkus dan dijebloskan ke penjara.

Kasi Humas Polres Nunukan, Ipda Zainal Yusuf menjelaskan aksi pencurian terjadi pada Jumat (25/4/2025) di sebuah rumah sarang walet di Jalan Tanjung Haus, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan. Pelaku R yang merupakan keponakan korban, diduga mengetahui lokasi kunci dan sarang walet karena sering berkunjung.

"Korban awalnya diminta orang tuanya mengecek kunci sarang walet. Saat dihubungi, R mengaku tidak mengambil kunci. Namun, tak lama kemudian, sarang walet sebanyak 11 kilogram raib," ujar Zainal kepada detikKalimantan, Selasa (29/4/2025).

Pintu dan gembok rumah sarang walet tidak rusak, sehingga korban curiga adanya pencurian yang dilakukan orang dalam. Kecurigaan itu mengarah pada R, yang sering mengambil kunci sarang walet sebelumnya. Polisi lalu menyelidiki dan mendapati R bersama MH kabur ke Tarakan.

"Personel Polsek Kawasan Pelabuhan Tarakan berhasil menangkap keduanya dengan upaya paksa," kata Zainal.

Berdasarkan pengakuan pelaku, sarang walet itu dicuri untuk dijual. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli pakaian, celana, emas, dan kebutuhan hidup lainnya.

Polisi menyita sisa uang tunai Rp 28,94 juta dari tangan pelaku. R juga diketahui residivis kasus pencurian pada 2020.

"Keduanya kini ditahan dan dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-4e subsider Pasal 362 KUHP," terang Zainal.

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum model Paula Verhoeven akan melaporkan akun media sosial yang mengungkapkan rekam medis buruk sang klien.

Sebagai informasi, setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Baim Wong, muncul unggahan detail dokumen putusan di sebuah akun Instagram.

Di dalamnya tertulis bahwa Paula pernah sakit HIV.

"Itu satu hal, nanti memang ada beberapa langkah hukum yang kami lakukan," kata Erwin Natosmal di Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Erwin menuturkan bahwa mereka masih mengumpulkan bukti untuk dilaporkan.

"Secepatnya, sedang kami analisis tentang sejauh mana, mana yang bisa masuk ranah Dewan Pers, mana yang tidak bisa," kata Erwin.

Erwin juga mengadukan pemberitaan media massa yang bersumber dari akun Instagram tersebut.

Sebelumnya, pada 24 April, tim kuasa hukum dan Paula telah melaporkan tindakan tidak profesional humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Suryana, ke Komisi Yudisial.

Suryana mengungkapkan rincian putusan sidang Paula dan Baim, yakni Paula dinyatakan terbukti berselingkuh dengan seorang pria berinisial NS.

Paula pun telah mengajukan banding tentang hasil putusan cerai tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar, melihat perlunya Kejaksaan Agung (Kejagung) mengejar kasus-kasus yang perkaranya diatur oleh terdakwa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Zarof Ricar. Jika ada alat bukti lain Zarof bisa dijerat dengan dengan tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Saya kira perlu. Karena selain TPPU, jika ada didapatkan alat bukti lain, baik saksi,surat atau petunjuk, Zarof aktif ketika masih aktif sebagai pegawai MA juga bisa dijerat dengan Tipikor,” kata Abdul Fickar.

Hal ini disampaikan Abdul Fickar menanggapi desakan publik agar Kejagung membongkar mafia peradilan, atas kelanjutan pengusutan temuan uang suap dan 51 kg emas saat penggeledahan di rumah Zarof Ricar.

Dari temuan ini, Kejagung telah menemukan dugaan suap Rp.60 miliar kepada hakim tipikor PN Jakarta Pusat, yang memberi vonis lepas korporasi yang menjadi terdakwa di kasus impor CPO.Dari besarnya uang yang dan emas yang hampir mencapai Rp.1 triliun, publik menduga Zarof mengatur banyak perkara hukum.

Abdul Fickar mengatakan penting untuk terus mengejar kasus-kasus yang terkena suap Zarof ini. “Penting untuk memberi alasan (rasionalisasi) dari jumlah barang bukti uang yang begitu banyak, yang tidak mungkin hanya diberikan oleh seorang saja,” ungkapnya.

Untuk mengejar pengungkapan secara tuntas kasus-kasus yang terkait Zarof, menurut Abdul Fickar, Kejagung harus memanggil dan memeriksa semua pihak yang berhubungan dengan Zarof untuk urusan perkara. Termasuk jika memang ada diinternal kejaksaan yang berhubungan dengan Zarof.

Selain itu, lanjut Abdul Fickar, mengingat diduga banyak kasus yang diatur dan melibatkan Zarof, Kejagung disarankan bekerja sama dengan penegak hukum lain. Di antaranya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Zarof Ricar sebagai tersangka kasus TPPU yang terkait dengan penemuan uang Rp.951 miliar dan 50 kg emas saat penggeledahan di rumahnya. Awalnya pengeledahan ini terkait dengan suap hakim PN Surabaya yang memvonis bebas kasus pembunuhan, dengan terdakwa Ronald Tannur.

Saat penggeledahan penyidik Kejagung menemukan uang dalam berbagai jenis mata uang, yang diperkirakan senilai Rp.951 miliar. Penyidik juga menemukan emas 51 kg, serta sejumlah dokumen, yang diduga merupakan dokumen kasus yang akan diatur putusannya.

Salah satunya adalah dokumen perkara impor CPO dengan terdakwa tiga korporasi. Dari temuan dokumen ini, penyelidik Kejagung menemukan dugaan suap senilai Rp.60 miliar, yang melibatkan hakim tipikor, pengacara, dan panitera pengadilan.

KOMPAS.com - Sebanyak delapan tahanan di Polres Lahat, Sumatera Selatan, melarikan diri setelah menjebol tembok ruang sel menggunakan obeng yang telah dimodifikasi.

Aksi pelarian itu diketahui pada Minggu (27/8/2025) ketika petugas mendapati beberapa tahanan tidak berada di tempat.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto menjelaskan bahwa para tahanan memanfaatkan situasi sepi di sekitar ruang tahanan untuk melancarkan aksi mereka.

"Berbekal alat sederhana berupa obeng, para tahanan ini nekat menjebol dinding beton dan melarikan diri saat situasi sekitar rutan dalam keadaan sepi," ujarnya, Senin (28/4/2025).

Setelah berhasil menjebol dinding, para tahanan kabur melalui bagian belakang ruang tahanan agar tidak terdeteksi oleh petugas.

Siapa Saja Tahanan yang Kabur dan Sudah Ditangkap?

KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya.

Dari delapan tahanan yang melarikan diri, tiga di antaranya berhasil ditangkap kembali oleh tim gabungan kepolisian.

Mereka adalah Andre Suwardi (25), Dika Cahyadi (37), dan Irpan Suryadi (24). Ketiganya ditangkap saat bersembunyi di wilayah perbukitan dan hutan yang berada di perbatasan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat.

Lima tahanan lainnya yang masih dalam pengejaran hingga saat ini adalah Popo Pendri (35), Jimi Desa (23), Saputra (23), Harliko Darliansyah (28), dan Erlan Purnomo (29).

Kapolres Novi menyatakan bahwa pengejaran terus dilakukan dan pihaknya akan bekerja tanpa lelah hingga semua tahanan berhasil ditangkap.

Ia juga mengimbau keluarga dan masyarakat agar memberikan informasi jika mengetahui keberadaan para buronan tersebut.

Apa Sanksi bagi Petugas yang Lalai?

Sebagai langkah awal dalam penegakan disiplin internal, tiga anggota polisi yang bertugas sebagai penjaga tahanan saat kejadian telah dikenakan sanksi berupa penempatan di tempat khusus (Patsus). Ketiganya juga tengah diperiksa oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Lahat.

"Dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut, ketiga petugas jaga yang bertugas malam itu telah diberikan sanksi dan ditempatkan di tempat khusus untuk pemeriksaan," ujar Kapolres Novi Edyanto, Selasa (29/4/2025).

Pemeriksaan oleh Propam ini bertujuan untuk mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam pengawasan tahanan.

Jika terbukti, mereka akan dikenakan sanksi administratif maupun disiplin sesuai aturan internal Polri.

Kapolres Novi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi pelanggaran prosedur, baik oleh tahanan maupun petugas jaga.

Ia juga memastikan bahwa Polres Lahat terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengamanan tahanan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

"Kami akan terus melakukan pengembangan penyelidikan, baik terhadap tersangka yang sudah tertangkap kembali maupun penyelidikan di dalam internal personel Polres Lahat," tambahnya.

Kepolisian juga mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan informasi hingga penangkapan tiga tahanan berhasil dilakukan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "8 Tahanan Kabur Jebol Dinding Sel, 3 Polisi Lahat Kena Sanksi Patsus".

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan (Jaksel) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Jaksel memperkuat kerja sama. Diharapkan kerja sama ini membuat layanan keimigrasian lebih cepat dan murah.

Kepala Kantor Imigrasi Jaksel, Bugie Kurniawan, bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

"Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan koordinasi serta membahas upaya peningkatan pelayanan keimigrasian di wilayah Jakarta Selatan," demikian keterangan dari Kantor Imigrasi Jaksel, Selasa (29/4/2025).

Rombongan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan diterima langsung oleh Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Imigrasi dalam mendukung pelayanan publik yang prima.

"Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta pelayanan keimigrasian yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi untuk masyarakat Jakarta Selatan," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Lahat (ANTARA) - Polres Lahat, Sumatera Selatan memberikan sanksi terhadap tiga petugas yang berjaga saat delapan tahanan kabur dari rumah tahanan (rutan) setempat.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto di Lahat, Selasa, mengatakan pihaknya memberikan sanksi terhadap tiga petugas itu karena dianggap lalai, sehingga mereka harus menjalani penahanan di tempat khusus (patsus).

"Dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut, ketiga petugas jaga yang bertugas malam itu telah diberikan sanksi dan ditempatkan di tempat khusus untuk pemeriksaan," katanya.

Ia menjelaskan saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya masih terus berlangsung. Tim dari Polda Sumsel dan Propam Polres Lahat tengah menyelidiki proses kelalaian yang menyebabkan para tahanan dapat melarikan diri.

"Untuk saat ini kami terus melakukan pengejaran dan tidak akan berhenti sampai semua tahanan yang kabur dapat ditangkap," jelasnya.

Tim khusus Polres Lahat berhasil menangkap kembali tiga orang dari delapan tahanan melarikan diri atas nama Andre Suwardi, Irpan Suryadi, dan Dika Cahyadi. Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, dan kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, pada Minggu (27/4) pukul 16.00 WIB.

"Proses pengejaran masih dilakukan dengan intens. Kami sedang berusaha secepatnya menangkap mereka yang masih kabur," kata Kapolres Lahat.

Sebelumnya, sebanyak delapan orang tahanan kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Polres Lahat pada Minggu (27/4), pukul 03.30 WIB, dengan cara menjebol dinding menggunakan obeng yang sudah di modifikasi.

Dari peristiwa tersebut, Polres Lahat cepat membentuk tim khusus dan memimpin langsung pengejaran terhadap tahanan yang kabur.

Lahat (ANTARA) - Polres Lahat, Sumatera Selatan memberikan sanksi terhadap tiga petugas yang berjaga saat delapan tahanan kabur dari rumah tahanan (rutan) setempat.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto di Lahat, Selasa, mengatakan pihaknya memberikan sanksi terhadap tiga petugas itu karena dianggap lalai, sehingga mereka harus menjalani penahanan di tempat khusus (patsus).

"Dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut, ketiga petugas jaga yang bertugas malam itu telah diberikan sanksi dan ditempatkan di tempat khusus untuk pemeriksaan," katanya.

Ia menjelaskan saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya masih terus berlangsung. Tim dari Polda Sumsel dan Propam Polres Lahat tengah menyelidiki proses kelalaian yang menyebabkan para tahanan dapat melarikan diri.

"Untuk saat ini kami terus melakukan pengejaran dan tidak akan berhenti sampai semua tahanan yang kabur dapat ditangkap," jelasnya.

Tim khusus Polres Lahat berhasil menangkap kembali tiga orang dari delapan tahanan melarikan diri atas nama Andre Suwardi, Irpan Suryadi, dan Dika Cahyadi. Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, dan kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, pada Minggu (27/4) pukul 16.00 WIB.

"Proses pengejaran masih dilakukan dengan intens. Kami sedang berusaha secepatnya menangkap mereka yang masih kabur," kata Kapolres Lahat.

Sebelumnya, sebanyak delapan orang tahanan kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Polres Lahat pada Minggu (27/4), pukul 03.30 WIB, dengan cara menjebol dinding menggunakan obeng yang sudah di modifikasi.

Dari peristiwa tersebut, Polres Lahat cepat membentuk tim khusus dan memimpin langsung pengejaran terhadap tahanan yang kabur.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai menjelaskan bahwa seleksi kualitas dalam tahapan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung tahun 2025 bertujuan mengukur penguasaan keilmuan dan keahlian para calon hakim.

“Kami percaya Bapak dan Ibu yang sudah lolos administrasi tentu sudah memiliki kompetensi yang memadai sehingga memiliki keunggulan untuk mengisi formasi hakim agung di Indonesia,” kata Amzulian dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Seleksi kualitas calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM dilaksanakan pada Selasa ini hingga Rabu (30/4). Karena ada satu calon hakim agung dari kamar perdata dan satu calon hakim ad hoc HAM yang mengundurkan diri, total peserta seleksi kualitas menjadi 160 calon hakim agung dan 17 calon hakim ad hoc HAM.

Para peserta seleksi kualitas itu terdiri atas 32 calon dari kamar perdata, 69 calon dari kamar pidana, 39 calon dari kamar agama, 7 calon dari kamar militer, 4 calon dari kamar tata usaha negara (TUN), dan 9 calon dari kamar TUN khusus pajak, serta 17 calon hakim ad hoc HAM di MA.

Sementara itu, anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa para calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM akan menjalani tes pembuatan karya tulis dan tes objektif pada hari pertama seleksi kualitas.

Pada hari kedua, imbuh dia, peserta diuji kemampuan penyelesaian kasus hukum dan studi kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Dalam seleksi itu juga dilakukan penilaian karya profesi khusus calon hakim agung yang dikumpulkan setelah lolos tahap administrasi.

“KY memastikan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA tahun 2025 dilakukan secara transparan, terbuka, dan objektif. Dengan demikian, KY benar-benar dapat menjaring calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang profesional dan berintegritas,” kata Mukti.

KY menggelar seleksi ini untuk mengisi posisi 17 calon hakim agung yang terdiri atas 5 hakim agung kamar pidana, 3 hakim agung kamar perdata, 2 hakim agung kamar agama, 1 hakim agung kamar militer, 1 hakim agung kamar TUN, 5 hakim agung kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA.

Sebelumnya, Selasa (15/4), KY mengumumkan bahwa sebanyak 161 calon hakim agung dan 18 calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Seleksi administrasi diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan dari total 183 pendaftar calon hakim agung dan 24 pendaftar calon hakim ad hoc HAM yang diterima oleh KY sejak Kamis (6/3) hingga Kamis (10/4).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Pelatihan bela negara yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi di Lanud Sulaeman, Margahayu, Kabupaten Bandung, diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas hingga integritas pegawai di lembaga tersebut, kata Komandan Wingdik 800/Pasgat Kolonel Pas Harry Nugroho.

"Diharapkan para siswa yang mengikuti pendidikan ini dengan baik sejak Senin (28/4) kemarin, mampu menjadi pegawai yang profesional, tangguh, dan berintegritas tinggi," kata dia dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Ia mengatakan pelatihan ini untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat bela negara kepada para peserta, dalam hal ini Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Direktorat Jenderal Imigrasi serta memperkuat karakter dan jiwa nasionalisme dalam pelaksanaan tugas keimigrasian.

"Bela negara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menumbuhkan semangat nasionalisme, patriotisme, membentuk kepribadian kuat, disiplin, serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan kebersamaan di antara peserta," ujar dia.

Pelatihan Bela Negara Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2025 dibuka pada Senin (28/4) di Pusat Pendidikan Kodiklat AU Wingdik 800/Pasgat Lanud Sulaeman, Kabupaten Bandung yang diikuti 95 orang, termasuk dari Kantor Imigrasi Bandung.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Johannes Oberlin Lumban Tobing, memenuhi panggilan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).

Johannes bersama Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli tiba di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa pukul 14.14 WIB.

"Jadi, kami datang siang ini pukul 14.00 untuk memenuhi undangan dari Dewas KPK," ujar Johannes di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.

Undangan itu, kata dia, terkait dengan pihaknya yang telah membuat pengaduan mengenai dugaan tindak pelanggaran etik oleh Kasatgas KPK Rossa Purbo Bekti dan seluruh tim.

Johannes menjelaskan bahwa pihaknya membawa sejumlah alat bukti untuk mendukung pelaporan terkait dengan pelanggaran oleh Rossa terhadap kliennya, Hasto, dan ajudan Hasto bernama Kusnadi.

"Kami akan menyampaikan seluruh keberatan kami, apa-apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik KPK. Nanti semuanya akan kami uraikan di sana, di dalam pertemuan dengan Dewas,” jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pihaknya akan mempertanyakan alasan Dewas KPK baru memanggil mereka usai membuat laporan pada tahun 2024.

"Justru ini mau kami sampaikan, kenapa kok begitu lama? Jadi, kekhawatiran saya, jangan sampai selesai perkaranya Hasto, ini enggak jelas urusannya gitu loh ya 'kan," katanya merujuk penyelesaian laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Rossa.

Hasto saat ini merupakan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019—2024, dan perintangan penyidikan yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui penjaga Rumah Aspirasi Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

LAHAT, KOMPAS.com - Tiga polisi yang bertugas sebagai penjaga tahanan Polres Lahat dikenakan sanksi berupa penahanan di Tempat Khusus (Patsus) pasca kaburnya delapan orang tahanan dengan menjebol tembok sel.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto mengatakan, selain dilakukan patsus, ketiga personel itu pun kini telah diperiksa oleh Propam Polres Lahat karena diduga adanya kelalaian mereka dalam bertugas.

"Dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut, ketiga petugas jaga yang bertugas malam itu telah diberikan sanksi dan ditempatkan di tempat khusus untuk pemeriksaan," kata Novi Edyanto, Selasa (29/4/2025).

Menurut Novi, Propam Polres Lahat saat ini masih melakukan pendalaman untuk menyelidiki kaburnya delapan tahanan tersebut setelah berhasil menjebol tembok sel dengan menggunakan obeng.

Selain itu, mereka juga masih terus mengejar lima orang tahanan yang belum tertangkap.

Sementara, tiga di antaranya telah lebih dulu tertangkap saat bersembunyi di hutan lereng gunung kawasan Kabupaten Muara Enim dan Lahat.

"Untuk saat ini kami terus melakukan pengejaran dan tidak akan berhenti sampai semua tahanan yang kabur dapat ditangkap," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, delapan tahanan di Polres Lahat melarikan diri setelah menjebol dinding dengan menggunakan obeng.

Aksi pelarian delapan tahanan ini diketahui pada Minggu (27/8/2025).

Petugas yang mengetahui tahanan kabur langsung melakukan pencarian.

Sehingga, tiga orang di antaranya kini telah tertangkap.

Para tahanan yang kabur dan tertangkap tersebut diketahui bernama Andre Suwardi (25), Dika Cahyadi (37), dan Irpan Suryadi (24).

Sementara, lima tahanan lainnya yakni Popo Pendri (35), Jimi Desa (23), Saputra (23), Harliko Darliansyah (28), dan Erlan Purnomo (29) kini masih dalam pengejaran.

Modus menjebol dinding ruang sel

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto mengatakan, para tahanan itu menjebol dinding ruang sel dengan menggunakan obeng yang telah dimodifikasi.

Setelah terbuat lubang, mereka kemudian kabur dari belakang ruang tahanan agar tidak diketahui petugas.

"Berbekal alat sederhana berupa obeng, para tahanan ini nekat menjebol dinding beton dan melarikan diri saat situasi sekitar rutan dalam keadaan sepi," kata Novi, Senin (28/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Paula Verhoeven mengadu ke Dewan Pers pada Selasa (29/4/2025) terkait pemberitaan perceraian sang model dengan aktor Baim Wong.

Erwin Natosmal dan Ainul Yaqin mendatangi Dewan Pers lantaran merasa data pribadi Paula tersebar ke publik.

"Ada 2 poin untuk audensi kita hari ini. Yang pertama kita beraudensi tentang bagaimana seharusnya pers dan media merespons tentang data pribadi, terutama yang spesifik seperti data rekam medis," ujar Erwin di kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa sore.

Erwin menuturkan ada media massa yang tidak menghargai data pribadi Paula.

"Soal bagaimana data pribadi ditulis di sana. Misalnya, apakah rekam medis bisa tidak untuk ditulis sebagai data mereka di sana?" tutur Erwin.

Menurut Erwin, Dewan Pers menyambut baik kedatangan mereka.

"Bahkan mengusulkan tim kuasa hukum Paula untuk melakukan pengaduan terhadap media-media yang, tanda kutip, kurang bisa merespons data pribadi," ucap Erwin.

Erwin menambahkan, pihaknya bukan mau memberi hukuman, tetapi sebagai bagian untuk menjaga kredibilitas.

Paula tak ikut hadir karena waktunya tak pas dengan kegiatannya.

Tim kuasa hukum juga enggan menjawab kondisi Paula sekarang seperti apa.

Seperti diketahui, gugatan cerai Baim terhadap Paula dikabulkan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April lalu.

Setelah itu, muncul rumor di media sosial bahwa Paula mengidap HIV sejak sebelum menikah, namun tak ada bantahan ataupun klarifikasi lebih lanjut.