Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menerima surat dari KPU mengenai permintaan libur nasional saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada di 27 November 2024. Prasetyo mengatakan perihal kepastian libur tersebut akan diputuskan usai Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Tanah Air.

"Hari ini sudah dikirimkan surat dari KPU yang sebagaimana di Halim pernah saya sampaikan juga karena ini baru pertama kali juga Pilkada serentak seluruh provinsi dan kabupaten," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Menurutnya, jika berdasarkan UU, pelaksanaan pemungutan suara menjadi hari libur. Namun, kata dia, hal itu akan dibahas kembali saat Prabowo telah kembali dari kunjungan kerjanya di luar negeri.

"Memang secara aturan perundang-undangan semestinya itu jadi hari libur nasional," ujarnya.

"Jadi mohon izin ditunggu hari ini surat dari KPU masuk nanti segera setelah Bapak Presiden kembali kita akan putuskan untuk menjadi hari libur nasional," sambung dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus berkoordinasi dengan pemerintah mengenai kepastian libur di 27 November 2024. KPU berharap ada kebijakan libur saat pemungutan suara Pilkada 2024.

"Ya, yang pasti kita akan berkoordinasi untuk 27 November menjadi hari yang diliburkan untuk pelaksanaan pilkada, sebagaimana pilkada-pilkada sebelumnya termasuk ketika Pemilu nasional kemarin," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan, Minggu (10/11).

"Karena ini kan pilkada nya serentak seluruhnya, jadi sama lah. Kita sedang koordinasi untuk kemudian kebijakan itu bisa diambil," sambungnya.

Afif mengatakan KPU akan segera mengirim surat terkait kebijakan libur tersebut. Seharusnya, kata dia, 27 November 2024 dapat menjadi hari libur, agar dapat melaksanakan pilkada.

Lihat juga video: Mensesneg Ungkap Perkembangan Produksi Mobil Dinas Maung untuk Menteri

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuahkan hasil baik dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik melalui Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024.

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat (Karorenhukmas) BNPT Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Tejo Wijanarko mengatakan bahwa presentasi tersebut merupakan tahapan akhir dalam penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Saya kira kita patut bersyukur BNPT bisa mengikuti uji publik karena tidak semua kementerian/lembaga (K/L) bisa mengikuti ini, harus lolos passing grade," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

Hal tersebut disampaikannya setelah Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Selasa (12/11/2024).

Tejo mengatakan, BNPT terus berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi melalui konsistensi pemenuhan hak publik atas informasi secara transparan dan akuntabel.

"Sampai hari ini kita terus berupaya bagaimana memberikan informasi kepada publik dengan cara efektif,” ungkapnya.

Dok.Humas BNPT Karorenhukmas BNPT Brigjen Pol Tejo Wijanarko saat melakukan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024.

Selain itu, Tejo juga membagikan strategi peningkatan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik, mengingat BNPT merupakan lembaga negara yang berfungsi mencegah terjadinya aksi terorisme sehingga tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik.

"Akan tetapi, secara umum, BNPT akan berupaya membuat akses memperoleh informasi yang mudah dan cepat untuk masyarakat," paparnya.

Lebih lanjut, BNPT juga memiliki strategi keterbukaan informasi yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan proses pelayanan permintaan informasi publik yang sistematis.

Serta, mengoptimalkan pengelolaan website dan media dalam rangka menyediakan informasi yang dapat mendeteksi dini radikal terorisme, dan meningkatkan sinergi antarbadan publik yang membidangi politik dan keamanan.

Tujuh tahanan dan narapidana di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, melarikan diri dengan menjebol terali besi. Petugas Rutan Salemba diperiksa terkait kejadian ini.

"Jajaran Rutan Jakarta Pusat bersama Ditjenpas siap bersinergi dengan aparat penegak hukum lain untuk menginvestigasi kasus ini, termasuk meminta keterangan petugas," ujar Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Rabu (13/11/2024).

Agung mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengejar ketujuh orang tersebut. Pengejaran masih terus dilakukan.

"Rutan Jakarta Pusat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan kepolisian terus lakukan pengejaran terhadap tujuh tahanan dan narapidana yang melarikan diri, Selasa (12/11) dini hari," kata Agung.

Ketujuh orang yang berstatus sebagai tahanan dan napi tersebut kabur pada Selasa (12/11) dini hari. Ketujuh tahanan dan napi kasus narkoba ini kabur setelah menjebol terali kamar tahanan.

"Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," ujarnya.

Penyisiran di Rutan

Petugas Rutan Jakarta Pusat langsung melakukan pengecekan dan penyisiran sekitar area rutan untuk mencari ketujuh orang tersebut. Namun mereka sudah meloloskan diri.

"Petugas Rutan Jakarta Pusat langsung melakukan pengecekan kamar dan penyisiran sekitar area Rutan. Kepala Rutan Jakarta Pusat juga sudah melaporkannya kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan kepolisian setempat," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengenalkan program penanggulangan terorisme melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme (RAN PE) kepada delegasi Rusia saat menerima kunjungan delegasi di Jakarta, Selasa (12/11).

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menjelaskan BNPT RI berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik kementerian ataupun lembaga, dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme melalui RAN PE.

"Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021, disahkan RAN PE yang bertujuan mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme," kata Ibnu dalam kunjungan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 pun menjadi dasar bagi BNPT RI untuk mengoordinasikan seluruh kementerian/lembaga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Di sisi lain, dirinya berharap BNPT RI dapat terus menjalin kerja sama dengan pihak Rusia terkait pertukaran data dan informasi penanggulangan terorisme.

"BNPT RI dapat terus meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Rusia dalam bidang penanggulangan terorisme sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, pimpinan delegasi Rusia, Vladimir Bulavin mengungkapkan bahwa sinergi yang dibangun antarkedua belah pihak dapat terus terjalin dan memberikan dampak positif untuk meningkatkan kewaspadaan serta meningkatkan berbagai program penanggulangan radikal terorisme dari kedua belah pihak.

"Pertemuan ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta semakin memperkuat kemampuan kedua negara dalam proses penanggulangan radikal terorisme," ucap Bulavin.

Dalam kunjungan tersebut, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI didampingi oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT RI Mayjen TNI Roedy Widodo, Direktur Kerja sama Bilateral Brigjen Pol. Kris Erlangga Aji Widjaya, serta Inspektur BNPT RI Catur Imam Pratignyo.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tujuh orang tahanan Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, melarikan diri dengan cara menjebol terali besi. Salah satunya adalah gembong narkoba Murtala Ilyas atau Murtala bin Ilyas.

Informasi yang diperoleh detikcom, ketujuhnya adalah tahanan kasus narkoba dan belum divonis. Salah satu yang melarikan diri adalah Murtala bin Ilyas, gembong narkoba yang sebelumnya ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Berikut ini daftar ketujuh tahanan kabur tersebut:

1. Murtala bin Ilyas (43)
2. Meri Janwar bin Zainal Abidin (39)
3. Maulana bin Sulaiman (29)
4. Wahyudin bin Tamrin (47)
5. Annas Alkarim bin Rusli (22)
6. Agus Salim bin Nurdin (27)
7. Jamaludin bin Ibrahim (29).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dimintai konfirmasi membenarkan daftar nama tahanan kabur, termasuk Murtala.

"Iya, benar itu. Iya, ada Murtala juga," kata Ade Ary saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (13/11/2024).

Sebagai informasi, Murtala sebelumnya ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kepemilikan 110 kilogram sabu yang terafiliasi dengan jaringan Malaysia. Wakapolda Metro Jaya saat itu, Brigjen Suyudi Ario Seto, mengatakan Murtala adalah seorang residivis. Murtala pernah berurusan dengan aparat penegak hukum dalam kasus serupa.

"MT ini adalah residivis kasus narkoba yang sebelumnya pernah ditahan dan ditangkap juga dalam kasus TPPO narkotika, kemudian tim berhasil menangkap kembali yang bersangkutan," jelas Suyudi, Rabu (6/3/2024).

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi mengungkapkan Murtala adalah residivis kasus pencucian uang.

"Jadi memang benar MT ini pemain besar narkoba, kita identifikasi sebagai residivis tindak pidana pencucian uang (TPPU)," kata Syahduddi.

Kabur Jebol Terali

Sebelumnya diberitakan, 7 tahanan dan narapidana di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, melarikan diri dengan menjebol terali besi. Petugas Rutan Salemba diperiksa terkait kejadian ini.

"Jajaran Rutan Jakarta Pusat bersama Ditjenpas siap bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum lain untuk menginvestigasi kasus ini, termasuk meminta keterangan petugas," ujar Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Rabu (13/11/2024).

Agung mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengejar ketujuh orang tersebut. Pengejaran masih terus dilakukan.

"Rutan Jakarta Pusat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan kepolisian terus lakukan pengejaran terhadap tujuh tahanan dan narapidana yang melarikan diri, Selasa (12/11) dini hari," kata Agung.

Ketujuh orang yang berstatus sebagai tahanan dan napi tersebut kabur pada Selasa (12/11) dini hari. Ketujuh tahanan dan napi kasus narkoba ini kabur setelah menjebol terali kamar tahanan.

Sebanyak tujuh orang tahanan dan narapidana Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, melarikan diri. Salah satunya adalah gembong narkoba Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas.

"Benar, salah satunya adalah Murtala," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (13/11/2024).

Ade Ary mengatakan saat ini ketujuh napi dan tahanan yang kabur tersebut masih dalam pengejaran tim kepolisian. Mereka diketahui kabur setelah menjebol terali Rutan Salemba pada Selasa, 12 November 2024, dini hari.

Sosok Murtala

Sebelumnya, gembong narkoba Murtala Ilyas ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Murtala ditangkap atas kepemilikan ratusan kilogram sabu berlogo 'diamond' senilai sekitar Rp 198 miliar.

"Nilai nominal barang bukti yang disita misalkan 1 gram sama dengan Rp 1,8 juta x 110 kg sama dengan Rp 198.000.000.000," kata Kasatresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat saat itu, AKBP Indrawienny Panjiyoga.

Murtala diketahui sempat melakukan transaksi sabu seberat 100 kilogram dengan jaringannya dari Malaysia. Transaksi itu dilakukan di depan masjid di Medan, Sumatera Utara.

Transaksi sabu yang dilakukan pada 13 Februari 2024 terekam CCTV masjid. Dalam rekaman CCTV yang diperoleh detikcom, terlihat awalnya kurir jaringan Malaysia tiba di parkiran masjid dengan mobil warna hitam.

Tak lama kemudian, Murtala datang dengan membawa mobil Honda HR-V warna putih. Diketahui, saat itu Murtala bersama Meri, orang kepercayaannya, tapi ia tidak turun.

Meri adalah salah satu dari enam kaki tangan Murtala yang juga ditangkap. Saat ini Meri ditahan polisi.

Kabur Jebol Terali

Tujuh tahanan dan narapidana di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, melarikan diri dengan menjebol terali besi. Petugas Rutan Salemba diperiksa terkait kejadian ini.

"Jajaran Rutan Jakarta Pusat bersama Ditjenpas siap bersinergi dengan aparat penegak hukum lain untuk menginvestigasi kasus ini, termasuk meminta keterangan petugas," ujar Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Rabu (13/11/2024).

Agung mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengejar ketujuh orang tersebut. Pengejaran masih terus dilakukan.

"Rutan Jakarta Pusat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan kepolisian terus lakukan pengejaran terhadap tujuh tahanan dan narapidana yang melarikan diri, Selasa (12/11) dini hari," kata Agung.

Ketujuh orang yang berstatus sebagai tahanan dan napi tersebut kabur pada Selasa (12/11) dini hari. Ketujuh tahanan dan napi kasus narkoba ini kabur setelah menjebol terali kamar tahanan.

"Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," ujarnya.

Simak juga Video 'Penampakan Aset Rp 12 M Ari Ambo, Bandar Narkoba Jaringan Helen':

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Yusril Ihza Mahendra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan dinilai menjadi menteri dengan nilai kekayaan yang biasa-biasa saja, bahkan beberapa sumber mengatakan ia adalah menteri termiskin.

Narasi tersebut muncul berdasarkan data laporan yang disampaikan ke LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 31 Mei 2007.

Dalam laporan harta kekayaan tersebut, sosok yang menulis naskah pidato terakhir Presiden Soeharto ini hanya memiliki total kekayaan sebesar Rp1.623.362.911 dan hanya memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp20.310.000.

Sedangkan, harta lain yang dimiliki Yusril adalah transportasi pribadi hingga sektor perkebunan. Yusril juga disebut sering menghibahkan harta pribadinya seperti sebidang tanah yang membuat penyusutan nilai pada harta kekayaannya.

Berikut adalah rincian terbaru harta kekayaan Yusril yang tercatat:

Tanah dan bangunan
Yusril mengakui memiliki satu bidang tanah di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas 1.354 meter persegi. Tanah yang berasal dari hasil usahanya sendiri ini memiliki nilai Rp20.310.000.

Tidak ada bangunan lain yang tercatat sebagai miliknya, tanah ini menjadi satu-satunya harta tidak bergerak yang diakui Yusril dalam laporan kekayaannya.

Alat transportasi dan mesin lainnya
Dalam kategori ini, Yusril memiliki dua unit alat transportasi dengan total nilai Rp105.000.000. Rinciannya:

• Motor antik merek NSU keluaran tahun 1958, yang diperoleh dari hibah pada tahun 1972, dengan nilai Rp5.000.000.
• Mobil Volvo yang dibeli dari hasil sendiri pada tahun 2006, senilai Rp100.000.000.

• Sebidang lahan perkebunan seluas 2,7 hektare yang diperoleh tahun 1999, dengan nilai Rp54.000.000.
• Sebidang lahan lainnya seluas 4 hektare yang diperoleh pada tahun 1998, dengan nilai Rp40.000.000.

Harta bergerak lainnya
Dalam kategori ini, Yusril mencatat berbagai harta bergerak lainnya senilai Rp1.328.677.000. Harta ini meliputi barang-barang seni, antik, logam mulia, dan batu mulia yang dikumpulkan sejak tahun 1984. Aset ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam laporan kekayaannya.

Kas dan setara kas
Yusril mencatat saldo giro dan setara kas lainnya dengan total nilai Rp75.375.911.

Hutang
Tidak ada utang yang dilaporkan dalam LHKPN terbaru Yusril.

Total kekayaan
Dengan rincian harta yang ada, total kekayaan Yusril mencapai Rp1.623.362.911. Jumlah ini membuatnya berada di posisi yang unik sebagai salah satu menteri dengan kekayaan paling sedikit dibandingkan dengan menteri lain di Kabinet Merah Putih periode 2024–2029..

Meski dikenal sebagai pakar hukum dan politikus berpengalaman, kekayaan Yusril tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa pejabat tinggi lainnya.

Julukan sebagai "menteri termiskin" di Kabinet Merah Putih tampaknya mencerminkan pilihan hidup Yusril yang lebih fokus pada pengabdian daripada akumulasi kekayaan pribadi.

Namun, sejauh ini belum ada laporan harta kekayaan terbaru yang dapat diakses dari Yusril Ihza Mahendra. Nilai kekayaan yang tertulis merupakan hasil laporan 17 tahun yang lalu atau tempatnya pada tanggal 31 Mei 2007.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melaporkan total harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru. Laporan ini disampaikan melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan bagi pejabat negara.

Menurut data LHKPN, aset terbesar Prasetyo Hadi berada pada kepemilikan tanah dan bangunan yang berada lokasi di kota Bogor dengan total nilai mencapai Rp3,3 miliar. Selain itu, Prasetyo juga memiliki beberapa kendaraan pribadi senilai Rp959 juta, serta Kas dan setara kas sejumlah Rp2,85 miliar.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo di Partai Gerindra. Dirinya telah menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Prasetyo Hadi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Mensesneg, melaporkan kekayaannya melalui LHKPN untuk tahun 2023. Berdasarkan data yang diumumkan KPK pada 24 April 2024, total kekayaan Prasetyo tercatat sebesar Rp7,1 miliar. Dengan demikian, berikut ini merupakan rincian sebagian besar harta kekayaannya.

• Mobil Toyota Fortuner 2.5 G (2014): Rp265 juta.
• Mobil Toyota Alphard S 2.4 (2012): Rp325 juta.
• Motor Honda GL 200 (2013): Rp10,5 juta.
• Motor Honda N (110A) C AT (2011): Rp3,5 juta.
• Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 (2016): Rp355 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tengah membentuk satuan kerja (satker) untuk membantu pekerjaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), meski Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk anggota Wantimpres.

Prasetyo mengungkapkan, nantinya Wantimpres bakal menjadi salah satu dari 17 satker yang dibentuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang dinaungi oleh 7 unit organisasi (UO) masing-masing.

“UO Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari 1 satker,” ujar Pras dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Di sisi lain, ia mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari Prabowo karena saat ini formasi Wantimpres belum ditentukan.

“Ini hanya memang untuk Dewan Pertimbangan Presiden ini, pimpinan maupun anggotanya belum ditunjuk secara definitif oleh Bapak Presiden,” kata Prasetyo.

Sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo belum menentukan siapa saja anggota Wantimpres.

Sebaliknya, Prabowo justru melantik 7 penasihat khusus yang mengisi bidang masing-masing.

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Dudung Abdurachman sempat menyatakan Prabowo tidak akan memiliki Wantimpres.

Sementara itu, politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengingatkan, bahwa pemerintah harus tetap membentuk Wantimpres karena merupakan perintah undang-undang dan konstitusi.

“Pembentukan wantimpres itu perintah Pasal 16 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perintah UUD tersebut lalu diatur melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 yang baru saja disahkan revisinya. Salah satu revisi adalah nomenklaturnya menjadi Wantimpres Republik Indonesia, bukan hanya Wantimpres,” ujar Dradjad kepada Kompas.com, 22 Oktober 2024.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kementeriannya sedang melakukan efisiensi perjalanan dinas ke luar negeri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dan kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan untuk kami mengefisienkan dan mengurangi perjalanan-perjalanan dinas ke luar negeri,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Walaupun demikian, dia meminta pemakluman dan permohonan maaf kepada Komisi XIII DPR RI bila ke depannya terdapat perjalanan dinas ke luar negeri.

“Kami mohon izin dalam forum terhormat ini ingin menyampaikan kami mohon maaf, dan pemakluman,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna menegaskan bahwa seluruh jajaran Kabinet Merah Putih perlu melakukan efisiensi untuk tugas-tugas dinas demi menjalankan program-program prioritas yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

"Presiden menyatakan untuk seluruh kementerian/lembaga dan badan untuk menjalankan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian, dan dalam menyelenggarakan kegiatan mereka, termasuk juga misalnya efisiensi dalam perjalanan dinas," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat memberikan keterangan usai Sidang Kabinet Paripurna selesai di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11).

Ia mengatakan bahwa tidak hanya perjalanan dinas, Presiden Prabowo juga mengarahkan agar efisiensi anggaran bisa dilakukan dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan badan layanan umum (BLU) Gelora Bung Karno dan Kemayoran bakal diaudit karena kurang memberikan pemasukan pada negara.

“Dua BLU ini dalam waktu dekat sedang kami inventarisir untuk kami tinjau ulang seluruh perjanjian-perjanjiannya,” ujar Pras dalam rapat dengan Komisi XIII DPR, Rabu (13/11/2024).

Pras menyebutkan, kontrak kerja antara kedua pengelola kedua BLU tersebut dengan mitra-mitranya juga perlu diperbaiki.

Menurut dia, langkah tersebut dapat menambah pemasukan dari GBK dan Kemayoran untuk keuangan negara.

“Yang sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi pembagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara,” kata Pras.

Pras menuturkan, kontrak dua BLU itu dengan sejumlah mitra kerja juga sudah berakhir.

Dengan demikian, proses audit akan dilakukan untuk melihat berbagai peluang ke depan demi menambah pemasukan untuk negara.

“Beberapa habis masa kontraknya yang kami mohon izin, dalam waktu cepat, di bulan ini kami akan selesaikan semuanya,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Polri menggelar Pengantar Purnatugas untuk Jenderal (Hor) Agus Andrianto, Komjen (Purn) Purwadi Arianto, dan Komjen (Purn) Suntana. Pada acara yang sama juga digelar Pengantar Tugas Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri.

Acara yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Acara dihadiri oleh seluruh pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan Kapolda se-Indonesia serta ribuan personel Polri.

"Kita semua sudah tahu bagaimana kiprah dari beliau-beliau di dalam memberikan pengabdian terbaiknya terhadap institusi Polri," kata Jenderal Sigit dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/11/2014).

Tradisi pelepasan ini biasa dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada putra terbaik Korps Bhayangkara yang purnatugas.

Jenderal Sigit mengetahui bagaimana sosok Agus Andrianto yang telah bekerja sama selama menjabat Wakapolri selama 1 tahun 4 bulan.

"Jadi Pak Agus Andrianto kita kenal sebagai sosok yang ceplas-ceplos apa adanya. Berani, tegas, jadi benar kalau tadi ada putrinya nyampaikan 'bapak saya kelihatannya serem padahal hatinya baik'," ucapnya.

Selain itu, Sigit mengungkap banyak masa-masa sulit yang dilalui bersama-sama. Di mana Polri tengah mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat, tapi dengan komitmen dan soliditas yang tinggi bisa melewati masa tersebut hingga pada 1 Juli lalu, survei Litbang Kompas mencatat naiknya citra positif terhadap Polri menjadi 73,1 persen.

"Dengan semangat bersama kita, kita saat itu berkomitmen untuk menjaga soliditas, memperkuat soliditas untuk bekerja keras, mengembalikan kepercayaan publik dan alhamdulillah di 1 Juli yang lalu kita berada di angka 73 persen. Artinya kita bisa kembali di posisi nomor 3 kalau tidak salah," ujar Sigit.

"Dan ini tentunya berkat kerja keras rekan-rekan semua. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus untuk kerja keras seluruh teman-teman," imbuhnya.

Pada puncak acara, Jenderal Sigit mengantarkan Jenderal (HOR) Agus Andrianto dan Komjen (Purn) Purwadi Arianto keluar dari auditorium untuk menjalani acara seremonial prosesi pedang pora yang diiringi oleh marching band.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk eks Wakapolri Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, mantan Kalemdiklat Polri Komjen Purwadi Arianto sebagai Wakil Menteri PAN-RB dan Komjen (Purn) Suntana sebagai Wakil Menteri Perhubungan dalam Kabinet Merah Putih.