Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik dan memimpin pengambilan sumpah jabatan bagi 11 pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.

"Momen ini sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Kabinet Merah Putih yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum," ujar Supratman saat memberikan kata sambutan.

Dengan dasar kebijakan tersebut, kata dia, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menjadi bagian dari upaya menjalankan roda organisasi agar tetap berjalan dengan baik mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa acara pelantikan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Kemenkum dalam membangun kementerian yang kuat, adaptif dan siap menghadapi tantangan hukum pada masa depan.

Supratman berharap semangat dan tanggung jawabnya yang diterima para pejabat eselon I yang baru dilantik mampu membawa Kemenkum menuju tujuan besar yang telah ditetapkan bersama menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Ia berpesan kepada para pejabat baru bahwa jabatan dan kekuasaan pasti akan berakhir. Sementara kepada para pejabat lama yang digantikan, Menkum mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah diberikan kepada negara.

"Entah ikhlas atau tidak, pada akhirnya kekuasaan akan berakhir. Oleh karena itu, mari bersama-sama berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara," tuturnya.

Sebanyak 11 pejabat eselon I yang dilantik merupakan pimpinan tinggi madya.

Sebanyak 11 pimpinan tinggi madya itu adalah Sekretariat Jenderal Komjen Pol. Nico Afinta, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo, Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, dan Inspektur Jenderal Komjen Pol. Reynhard Silitonga.

Kemudian, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSKH) Andry Indrady, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Suwardani, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto, serta Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Sucipto,

Selain 11 pejabat eselon I, terdapat pula lima orang fungsional ahli utama yang dilantik, yakni Analis Keimigrasian Ahli Utama Lucky Agung Binarto, Pemeriksa Merek Ahli Utama Anggoro Dasananto, Penyuluh Hukum Ahli Utama Marciana Dominika Jone, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Ambeg Paramarta, serta Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Saffar Muhammad Godam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa pelantikan 305 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, telah melalui pertimbangan yang matang.

“Pelantikan ini didasari oleh pertimbangan, mungkin yang selama ini kinerjanya kurang optimal dan memang harus ada rotasi. Selama ini juga memang di Pemprov DKI sendiri sangat minim terjadi perubahan struktur organinisasi,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

Trubus menambahkan, upaya perombakan pejabatPemprov DKI Jakarta tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan sinergitas antar birokasi guna mendukung status transisi Jakarta menjadi kota global setelah tidak lagi menjadi ibu kota.

“Saya sangat mendukung, disamping itu, kan, DKI sudah bukan DKI lagi, tapi statusnya kini menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ),” imbuhnya.

Birokrasi di Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, sebelumnya berjalan lambat dengan rotasi yang cenderung berbau politis, dikarenakan statusnya sebagai ibu kota.

“Reformasi birokrasinya kemarin itu berjalan lambat sekali, kebanyakan politk saja. Karena dulu statusnya Jakarta (masih) DKI, sekarang sudah DKJ jadi memang harus dirombak semua,” lanjut Trubus.

Selain itu, Trubus juga melihat dengan kembalinya Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI menjadi salah satu pendorong diadakannya perombakan tersebut.

“Saya melihat masuknya Marullah Matali jadi Sekda. Ini kelihatannya menjadi pendorong itu semua untuk melakukan perombakan, karena dia paham situasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi telah melantik 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.

Teguh mengatakan bahwa pejabat yang dilantik telah melewati proses seleksi yang ketat dengan rekomendasi dan persetujuan sesuai kompetensi, serta pengalaman di Pemprov DKI Jakarta.

"Proses pelantikan sudah mengalami proses yang lama, sejak Agustus lalu. Saya melakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kewenangan. Tidak ada faktor like and dislike, tidak ada faktor transaksional," ujarnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap pemerintah akan segera mengusulkan revisi UU Ketenagakerjaan ke DPR.

Hal ini dilakukan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Supratman mengatakan usulan revisi tersebut seiring dengan komitmen pemerintah untuk menaati putusan MK.

"Jadi ini sudah clear. Nantinya revisi UU Ketenagakerjaan yang diusulkan harus dipisahkan dari UU Ciptaker," ujar dia saat ditemui usai konferensi pers Peresmian Layanan Pencatatan Social Enterprise dalam Sistem AHU Online Jakarta, Rabu (13/11), melansir Antara.

Di samping itu, terkait dengan aturan besaran atau rumus upah minimum provinsi (UMP) yang akan berlaku per Januari 2024, Supratman mengatakan menteri ketenagakerjaan nantinya akan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terlebih dahulu dikarenakan situasi yang mendesak.

Dengan begitu, menurutnya, aturan UMP pada tahun depan tak akan menunggu revisi UU Ketenagakerjaan yang akan diusulkan.

"Nanti bisa ditanyakan kepada menaker lebih lengkapnya," ujar Supratman.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut DPR siap membentuk UU Ketenagakerjaan baru dalam 2 tahun. Ia menjelaskan pembentukan UU baru itu bisa saja dilakukan dalam 2 tahun jika memang putusan MK atas gugatan yang diajukan Partai Buruh dan enam pemohon lainnya menyatakan demikian.

"Kita kan harus selalu siap ya, mau 2 tahun, 3 tahun, setahun, mau 6 bulan, mau 2 bulan, mau sebulan juga kalau memang harus itu ya," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/11).

Kendati demikian, Adies menjelaskan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru itu harus dilakukan berdasarkan kajian mendalam oleh DPR. Ia juga menyebut UU Ketenagakerjaan baru itu harus sesuai dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto jika kelak diputuskan dibuat DPR.

"Jadi harus ada pembicaraan dulu antar pemerintah dan DPR, ada kajian-kajian akademis dan lain sebagainya, nanti kita akan lihat," tutur dia.

MK sebelumnya memandang pemerintah dan DPR perlu membuat UU Ketenagakerjaan baru dalam kurun waktu dua tahun. Hal itu termuat dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang uji materi UU Ciptaker yang diajukan oleh Partai Buruh dan enam pemohon lainnya, Kamis (31/10).

"Menurut Mahkamah, pembentuk Undang-undang segera membentuk Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

"Dengan Undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi Undang-undang Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang dan segera diselesaikan," sambungnya.

Gembong narkoba Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas bersama enam tahanan dan narapidana (napi) lainnya melarikan diri dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Mereka melarikan diri lewat gorong-gorong setelah menjebol terali sel besi.

Murtala cs diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pagi. Ketujuh orang tahanan dan napi tersebut diketahui kabur saat apel pergantian petugas.

Gorong-gorong yang menjadi jalan kabur Murtala cs itu berada di batas tembok Rutan Salemba, Jalan Percetakan Negara, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Gorong-gorong itu berdekatan dengan perumahan warga.

Murtala cs memotong besi gorong-gorong tersebut sampai akhirnya berhasil lolos. Saat ini, gorong-gorong itu kini sudah dipasangi besi kembali.

Para tahanan dan napi tersebut kabur pada Selasa (12/11) dini hari. Selain Murtala, enam orang lainnya juga kabur, yakni Meri Janwar bin Zainal Abidin (39), Maulana bin Sulaiman (29), Wahyudin bin Tamrin (47), Annas Alkarim bin Rusli (22), Agus Salim bin Nurdin (27), dan Jamaludin bin Ibrahim (29).

Lantas bagaimana Murtala cs bisa melarikan diri? Berikut informasinya, dirangkum detikcom, Jumat (15/11/2024).

Ini gorong-gorong yang jadi jalan Murtala cs kabur dari Rutan Salemba (Foto: 20detik)

Sel Terkunci dari Dalam

Dilansir Antara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan menjelaskan ketujuh tahanan dan napi ini diketahui kabur saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

Setelah apel berlangsung, petugas rutan melakukan pengecekan dan perhitungan dari kamar ke kamar. Lalu, terdapat kamar yang ditemukan dalam keadaan pintu terkunci dari dalam.

Petugas rutan kemudian mendobrak pintu dan menemukan terali kamar dekat kamar mandi sudah dalam kondisi terpotong (terbuka). Namun petugas tidak menemukan alat yang diduga dipakai untuk memotong terali tersebut, kecuali adanya sandal, pakaian, dan topi.

Kabur Lewat Gorong-gorong

Lalu, tujuh orang ini juga melarikan diri lewat gorong-gorong menggunakan alat bantu lain. Saat ini pencarian terhadap ketujuh orang ini masih terus dilakukan petugas Rutan Salemba berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Saat ini pengejaran terhadap ketujuh orang tahanan dan napi tersebut masih terus dilakukan. Tonny meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan tahanan dan narapidana ini untuk melapor.

Pengejaran Murtala cs

Pihak Rutan Salemba berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengejar Murtala cs yang melarikan diri dari sel. Pihak rutan juga tengah mendalami proses pelarian Murtala cs ini.

"Kami telusuri modus, waktu, tempat pelariannya. Dan yang sudah kita lakukan meminta bantuan ke kepolisian dan memberitahukan ke kejaksaan dan pengadilan yang sedang memproses perkara yang bersangkutan. Kita bersurat ke Polda Aceh dan Polda Jabar," jelas Tonny, dilansir Antara, Kamis (14/11).

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Sederet Fakta Kaburnya Gembong Narkoba Murtala cs dari Rutan Salemba':

[Gambas:Video 20detik]

Pengunjung Diperketat

Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, mengevaluasi pengamanan setelah kaburnya gembong narkoba Murtala cs dari tahanan. Pengawasan terhadap pengunjung ditingkatkan.

"Pelayanan kunjungan, pelayanan proses persidangan, dan proses yang lain tetap dilayani. Cuma pengawasannya sedikit kita tingkatkan," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan, dilansir Antara, Kamis (14/11).

Tonny menyebutkan Rutan Salemba juga akan melakukan evaluasi pada area-area yang bisa dilewati orang. Hal ini demi mencegah terulangnya kaburnya tahanan dan narapidana (napi).

"Jadi mungkin ini akan kami evaluasi dulu, baik itu untuk pengunjung, baik itu untuk area yang akan bisa dilewati orang, itu juga akan ada pembatasan untuk sementara ini," ujar Tonny.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan saat jumpa pers di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Senin (1/7/2024). (ANTARA/Syaiful Hakim)

CCTV Tak Aktif Saat Murtala cs Kabur

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan banyak closed circuit television (CCTV) atau kamera pengawas yang tidak aktif saat kaburnya tujuh tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta. Saat inspeksi mendadak (sidak), Willy mendapatkan informasi bahwa CCTV di sejumlah titik banyak yang mati saat malam kaburnya Murtala dkk.

"Kami mendapat laporan, beberapa CCTV itu tidak aktif, apalagi di bagian belakang tempat kaburnya tahanan," kata Willy usai melakukan sidak di Rutan Salemba, Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (14/11).

Willy menerangkan bahwa lokasi kaburnya tahanan pada beberapa hari yang lalu merupakan tempat atau titik buta (blank spot) yang tidak terpantau kamera pengawas sehingga bisa dengan mudah kabur.

"Saat kami datang tadi dan sempat masuk ke dalam, ternyata area itu sudah diperbaiki setelah diproses BAP oleh polisi dengan BNN juga," ujar dia.

Willy bersama anggota Dewan yang lain juga mempertanyakan terkait dengan status tujuh tahanan yang kabur itu. Ternyata, lanjut Willy, tiga dari total tujuh yang kabur merupakan narapidana atau napi dan sisanya berstatus tahanan.

"Kami masih mengecek dan menunggu jawaban tertulis, mengapa bisa ada napi dan tahanan berada dalam satu sel yang sama dan sejak kapan?" kata Willy yang didampingi oleh pejabat utama rutan dan lainnya.

Simak Video 'Sederet Fakta Kaburnya Gembong Narkoba Murtala cs dari Rutan Salemba':

[Gambas:Video 20detik]

Serang (ANTARA) - Beragam peristiwa yang terjadi kemarin, Kamis (14/11) telah kami rangkum agar dapat dibaca kembali oleh Anda baca mulai pemindahan narapidana risiko tinggi ke Nusa Kambangan, waspada DBD hingga lanjutan kunjungan Menteri Desa (Mendes) PDT.

1. Kemenkumham Banten kirim 40 narapidana risiko tinggi ke Nusa Kambangan

Cilegon (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten memindahkan 40 warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana risiko tinggi ke Lapas Super Maksimum Security di Nusa Kambangan, Jawa Tengah.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Jalu Yuswa Panjang dalam keterangan resminya di Cilegon, Kamis menyebutkan bahwa pemindahan ini menjadi langkah strategis yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Banten untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas maupun di Rutan.

Selengkapnya baca di sini

2. Warga Tangerang diingatkan waspadai wabah DBD saat musim hujan

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten mengingatkan warga di daerah itu agar mewaspadai adanya wabah penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang rentan menyebar saat musim hujan.

"Memasuki musim hujan ini kami meminta agar masyarakat bisa melakukan pemeriksaan jentik mandiri di rumah masing-masing," kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Tangerang Achmad Muchlis di Tangerang, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

3. Pilkada, petugas diinstruksikan siapkan langkah antisipasi TPS rawan banjir

Tangerang (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin menginstruksikan kepada petugas untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan banjir

"Antisipasi utama kami agar TPS tidak ditempatkan di lokasi rawan banjir dan untuk personel akan disiapkan maksimal tetapi menyesuaikan kebutuhan di lapangan demi menjamin kelancaran pemilu," kata Pj Wali Kota Nurdin usai Apel Siaga Bencana, yang digelar di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

4. Dukung swasembada pangan, Gapoktan Lebak tanam jagung 100 hektare

Lebak (ANTARA) - Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Binong Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Banten mengembangkan budi daya tanaman jagung seluas 100 hektare untuk mendukung swasembada pangan dan pendapatan ekonomi.
"Kita menanam jagung itu untuk memenuhi permintaan perusahaan peternakan unggas," kata Ketua Gapoktan Binong Kabupaten Lebak H Hadi di Rangkasbitung, Lebak, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

5. Tas dan klakat bambu dari Desa Kadugenep diharapkan bisa diekspor

Kabupaten Serang (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengharapkan produk kerajinan tas dan klakat bambu Desa Kadugenep, Kabupaten Serang, Banten, dapat diekspor.

Yandri mengatakan pihak swasta juga akan turut terlibat dalam pendampingan, sehingga kerajinan tas dan klakat bambu bisa memenuhi kebutuhan ekspor.

Selengkapnya baca di sini

Ivan Sugianto, tersangka intimidasi atau perundungan ke EN, salah satu siswa SMA Kristen Gloria 2, Surabaya, mendapatkan 'sambutan selamat datang' dari tahanan lain di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (14/11) malam.

Ivan awalnya menjalani pemeriksaan di gedung unit PPK dan Jatanras Polrestabes Surabaya usai ditangkap penyidik di Bandara Internasional Juanda, Surabaya pada Jumat sore.

Setelah diperiksa selama tiga jam lebih, Ivan lalu digelandang penyidik ke Gedung Anindita yang jaraknya tak jauh dari ruang pemeriksaan.

Kali ini dia sudah memakai baju tahanan berwarna oranye, tangannya dibelenggu borgol, tapi wajahnya tertutup masker.

Tak lama setelah Ivan masuk ke Ruang Tahanan Negara di Gedung Anindita Polrestabes Surabaya, suara sorakan puluhan orang terdengar keras dari arah dalam gedung, hingga ke halaman.

"Sujud! Sujud! Sujud! Gonggong! Gonggong! Gonggong!," teriak puluhan orang dari arah dalam Gedung Anindita.

Sejumlah petugas kepolisian yang berjaga di luar gedung kemudian mengecek kedalam. Keributan sorakan puluhan orang itu pun berhenti.

"Biasa itu sambutan tahanan lain kalau ada tahanan baru," kata petugas tersebut saat kembali berjaga di luar.

Ivan Sugito sudah ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan intimidasi dan perundungan ke salah satu siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, berinisial EN.

Ivan tak terima karena EN diduga sudah bercanda menyebut rambut anak Ivan, yakni EL, seperti anjing ras pudel.

Pengusaha tempat hiburan malam itu pun mendatangi EN di sekolahnya pada 21 Oktober 2024. Ia memaksa anak di bawah umur itu untuk minta maaf dengan bersujud dan menggonggong.

Karena perbuatannya, Ivan pun dipersangkakan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau Pasal 335 KUHP ayat (1) butir 1 KUHP.

"Dengan ancaman hukumannya 3 tahun penjara," kata Kabid Humas Polda Jagim Dirmanto di Mapolrestabes Surabaya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI memperkuat sistem pengamanan fasilitas publik dalam menyambut berbagai perhelatan besar, baik tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2025.

Dalam rapat koordinasi bersama pengelola fasilitas publik di Denpasar, Bali, Rabu (13/11), Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol. Imam Margono meyakini sistem pengamanan yang optimal merupakan langkah utama dalam mencegah aksi teror di berbagai tempat umum yang menjadi titik konsentrasi masyarakat.

"Pada tahun 2025 itu akan ada banyak even nasional dan internasional, stakeholders kita yang kaitannya dengan fasilitas publik dapat berkolaborasi dengan BNPT dalam memperbaiki sistem manajemen pengamanan,” ujar Imam dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan upaya penguatan sistem pengamanan diwujudkan melalui penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik untuk mengidentifikasi dan menutup berbagai celah yang berpotensi sebagai serangan terorisme.

Dalam implementasinya, kata Imam, BNPT secara aktif melakukan asesmen dan audit terhadap sistem pengamanan, memberikan rekomendasi, serta mendorong pengelola fasilitas publik dan objek vital untuk menerapkan pedoman dimaksud.

Imam pun mengajak seluruh pengelola fasilitas publik untuk berkolaborasi dalam memperkuat sistem pengamanan guna menciptakan rasa aman dalam setiap kegiatan berskala besar yang akan berlangsung.

Ia menegaskan peningkatan sistem pengamanan merupakan langkah membangun kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi ancaman terorisme di tanah air.

Meskipun Indonesia telah berhasil melewati dua tahun terakhir tanpa serangan teror, kata dia, namun demikian kewaspadaan harus ditingkatkan.

“Zero attack pada 2023 hingga 2024 ini menumbuhkan antisipasi kita untuk ke depan, kita tidak boleh melemah,” katanya..

Sementara itu, Vice Chairman Security and Safety Bali Hotels Association Franklyn Kocek menekankan bahwa implementasi pedoman BNPT memberikan dampak positif yang lebih luas.

"Tidak hanya untuk mengantisipasi ancaman, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan di berbagai tempat umum," ujarnya.

Adanya pedoman perlindungan, kata dia, bukan hanya soal memperkuat sistem keamanan, tetapi juga tentang menambah nilai dari fasilitas publik itu sendiri.

"Masyarakat akan merasa lebih percaya, aman, dan nyaman, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik fasilitas publik bagi pengunjung dari berbagai negara," tutur Franklyn.

Dia pun berharap penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik dapat menciptakan sistem pengamanan yang lebih kuat dan efektif dalam berbagai acara besar yang akan digelar pada tahun 2025.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

"Mayoritas merupakan narapidana kasus narkoba ada 43 orang,"

Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 48 narapidana kategori high risk (risiko tinggi) di Jawa Timur dipindahkan ke Lapas High Risk Karanganyar, Nusakambangan, Jawa Tengah, untuk menjaga kondusivitas di dalam lapas.

Pelaksanaan pemindahan 48 orang narapidana dilakukan dengan transit terlebih dahulu di Lapas Pemuda kelas II A Madiun di Jalan Yos Sudarso Kota Madiun.

Pemberangkatan dipimpin langsung Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jatim, Heri Azhari dalam upaya keamanan dari risiko gangguan stabilitas dalam lapas.

"Mayoritas merupakan narapidana kasus narkoba ada 43 orang," ujar Heri.

Selain narapidana kasus narkoba, terdapat tiga orang narapidana dengan kasus pencurian dan perampokan. Sedangkan narapidana dengan kasus pembunuhan dan perlindungan anak masing-masing 1 orang.

"Semuanya berasal dari tujuh lapas besar di Jatim dan merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas," tutur Heri.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono mengatakan bahwa narapidana yang dipindahkan memiliki rekam jejak yang berpotensi mengganggu stabilitas di lapas asal.

Jika dikelompokkan berdasarkan lapas asal, Lapas Pemuda Madiun menyumbang paling banyak dengan 18 narapidana, Lapas Kelas I Madiun dengan 14 orang dan Lapas I Surabaya dan Lapas Pamekasan masing-masing menyumbangkan enam narapidana. Masing-masing dua orang narapidana dipindahkan dari Lapas Sidoarjo dan Lapas Narkotika Pamekasan. Sedangkan Lapas I Malang menyumbangkan satu narapidana yang ikut dalam rombongan. Dengan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, diharapkan bisa lebih terkontrol dalam pengawasan.

"Dengan dipindahkan ke Nusakambangan, diharapkan pengawasan terhadap mereka lebih terkontrol," ujar Heni.

Heni menjelaskan, para napi ini akan menempati kamar one man one cell. Artinya dalam satu kamar hanya diisi satu napi dengan pengamanan super ketat.

Heni menerangkan, puluhan napi yang dipindahkan ke lapas dengan pengamanan maksimal itu sudah berdasarkan penilaian selama mereka menjalani masa penahanan. Saat berada di dalam lapas, kelakuan mereka dinilai tidak bertambah baik, sehingga mereka dipindahkan.

"Mereka sebelumnya sudah dilakukan asesmen penilaian terhadap warga binaan. Jadi mereka selama pembinaan menurut pengamatan kami tidak mengikuti program kerja yang sudah kami laksanakan dan pembinaan. Sehingga, kami memindahkan ke lapas yang levelnya lebih tinggi yaitu super maximum security. Kalau yang di kewilayahan yaitu levelnya medium security," katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Setelah pembentukan Kabinet Merah Putih, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tengah fokus untuk percepatan pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah.

Tak terkecuali di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) nantinya untuk pengisian jabatan ASN tersebut mengutamakan kompetensi ASN.

Dijelaskan, untuk mengakselerasi hal itu Kemenpan-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian Dan Lembaga.

Hal ini merupakan tindak lanjut atas Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

“Jadi untuk penataan struktur sudah kita susun, mengenai pembagian unit kerja kedeputiannya yang pindah ke kementerian ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan Pak Menko untuk pengisian jabatannya,” ujar Menpan-RB Rini Widyantini dalam siaran persnya, Kamis (14/11/2024).

Hal itu disampaikannya dalam Pertemuan dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, pengisian jabatan ASN pada masa transisi harus mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara baik manajerial atau pun nonmanajerial.

Adapun untuk pengisian jabatan diutamakan mempertimbangkan kompetensi pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi jabatan sebelumnya.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam percepatan pengisian jabatan ASN adalah metode uji kompetensi.

Rini menjelaskan, seseorang yang akan mengisi suatu jabatan minimal melalui tahap wawancara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tersebut memiliki kompetensi yang selaras dengan jabatan yg diemban,” tutur Menteri Rini.

Kemudian, pelaksana tugas (plt) untuk jabatan yang belum ada pemangku yang sesuai dengan syarat (dalam satu kementerian/lembaga ditetapkan oleh PPK).

"Terakhir yang perlu diperhatikan, yakni percepatan pengisian jabatan hanya dilakukan untuk satu kali penetapan," sambungnya.

Diungkapkan, ada tiga cara dalam pengisian Jabatan ASN. Pertama, elalui pengukuhan pelantikan. Kedua, melalui uji kompetensi. Ketiga, melalui pengisian dari instansi luar.

Selain itu, Rini juga menegaskan bahwa tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam pengisian jabatan ASN diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asal.

“Kami juga ingin memastikan mengenai masalah tunjangan kinerja para pegawai, karena Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas, instansi asalnya itu dari Kemenko Polhukam, maka tunjangan kinerjanya nanti akan kita sesuaikan dengan instansi induknya. Kami memastikan untuk tidak merugikan para pegawai ASN yang terdampak,” ungkap Menteri Rini.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Impias Yusril Ihza Mahendra menyampaikan dukungan dan apresiasinya kepada Menpan-RB dalam mempercepat pengisian jabatan ASN di instansi pemerintah.

“Terima kasih kepada Bu Menteri, yang selalu berkoordinasi dengan kami dalam hal penataan kelembagaan dan pengisian jabatan ASN di Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,” ucapnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mengatakan pihaknya akan mendalami dua hal ketika uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK. Golkar akan mendalami persoalan etika dan hukum.

"Kami dari Golkar itu, 2 hal penting yang akan kami gali satu di bidang di ranah etika, dan yang kedua di ranah hukum," kata Tandra kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

Tandra mengatakan hubungan antara etika dan hukum akan saling berkaitan. Ia menyebut dua unsur tersebut saling melengkapi.

"Kalau hubungan antara etika dan hukum itu begini, di mana etika itu lautan, hukum itu kapalnya. Ya kan sehingga kapal itu tidak bisa berlayar, kalau tidak ada laut. Kan begitu kan," kata Tandra.

Ia mengatakan bakal mempertimbangkan latar belakang dari capim dan cadewas. Tandra tak ingin kejadian pemimpin KPK justru menjadi tersangka korupsi terjadi lagi.

"Nah apa maksudnya saya begitu, kita akan gali latar belakang dari calon-calon baik itu calon pimpinannya, komisioner, maupun Dewasnya. Dari segi etikanya semuanya harus beres," kata Tandra.

"Baru kemudian kita melangkah lebih jauh ke arah yang persoalan teknis. Kita tidak ingin terulang, di masa periode yang lalu jangan sampai pimpinan KPK kena masalah kan," imbuhnya.

Lihat Video: DPR Terima Surat Presiden soal Capim dan Dewas KPK 2024-2029

[Gambas:Video 20detik]

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar sosialisasi buku saku pedoman deteksi dini potensi radikalisme di kelurahan/desa.

Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto saat membuka kegiatan tersebut mengatakan keberadaan buku saku tersebut sebagai bentuk kewaspadaan dini untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kota Madiun.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Kota Madiun aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing, termasuk juga antisipasi dengan paham radikalisme," ujarnya di sela kegiatan yang digelar di salah satu hotel berbintang di Madiun, Kamis.

Selain deteksi dini, buku panduan tersebut juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang cara mengenali dan menangani potensi ancaman terorisme, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dalam acara tersebut, peserta yang terdiri dari petugas Babinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat kelurahan, dan tokoh masyarakat tersebut, diberikan penjelasan mengenai isi buku saku yang memuat panduan praktis tentang bagaimana cara mengenali tanda-tanda terorisme, serta langkah-langkah yang perlu diambil jika ada indikasi yang mencurigakan di sekitar mereka.

Buku saku ini, lanjutnya, menjadi alat yang sangat penting untuk memberi edukasi kepada warga dalam menghadapi ancaman yang tidak terlihat.

Selain itu, sosialisasi itu juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Di era digital saat ini, ancaman terorisme bisa datang dari berbagai lini, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat untuk mengidentifikasi dan menangkal potensi ancaman sejak dini.

"Melalui buku saku ini, kami harap masyarakat dapat lebih waspada, bukan hanya terhadap ancaman terorisme, tetapi juga terhadap hal-hal yang dapat merusak keamanan dan ketenteraman kota kita. Kita semua punya peran untuk menjaga kedamaian," kata dia.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengungkap Kepala Rutan Kelas 1 Salemba Agung Nurbani kini dinonaktfikan imbas kasus tujuh tahanan kabur dari Rutan.Willy menjelaskan Agung dinonaktifkan untuk dimintai keterangan terkait kasus tujuh tahanan yang kabur dengan menjebol tralis besi kamar mandi."Karena Karutan-nya sedang di off kan, diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal," kata Willy usai sidak Rutan Salemba, Jakarta, Kamis (14/11).Lebih lanjut, Willy akan menindaklanjuti sejumlah hal yang diduga berkaitan dengan kasus kaburnya tujuh tahanan dari Rutan Salemba.

Salah satunya, terkait sejumlah CCTV di lokasi tujuh tahanan kabur yang mati hingga alasan Agung dan petugas piket jaga yang cuti saat kejadian terjadi."Nah yang piket juga sama, siapa yang piket hari itu dan yang piket seminggu sebelum itu. Karutannya nanti kita minta alasannya cuti apa," ujar dia.Di sisi lain, Willy menyebut kondisi Rutan Salemba mengalami kelebihan kapasitan atau over capacity yang signifikan. Ia menyebut jumlah petugas keamanan jauh lebih sedikit dibanding jumlah tahanan."Kalau over capacity udah pasti. ini 100 persen over capacity-nya. tapi kita enggak ingin masuk ke ranah itu. kalau itu sudah pasti," kata Willy.Sebelumnya, tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba melarikan diri dari Rutan Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani menjelaskan ketujuh tahanan dan narapidana itu diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar mandi.Setelahnya para narapidana melompat ke area luar kamar mandi dan langsung masuk menuju gorong-gorong atau saluran air."Lalu masuk ke gorong-gorong dan kembali menjebol teralis gorong-gorong menuju arah timur Rutan," kata Agung.Salah satu tahanan yang kabur adalah gembong narkoba Murtala Ilyas.Polisi menangkap gembong narkoba Murtala cs jaringan Malaysia-Medan-Aceh-Jakarta pada Maret 2024 lalu. Dari Murtala cs, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 110 kilogram.