Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait tujuh tahanan yang berhasil melarikan diri dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

"Saya sebagai Menteri Koordinator akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengambil satu langkah-langkah yang tegas, melakukan investigasi terhadap kasus ini. Apakah ada kelalaian atau keadaan kesengajaan," ujar Yusril ujar menghadiri agenda Ombudsman di Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

Apabila terbukti ada kelalaian, Yusril memastikan akan ada sanksi atau teguran untuk pegawai Rutan dimaksud.

"Sehingga terhadap pegawai kita itu kalau memang itu kelalaian, itu harus diberikan peringatan. Kalau kesengajaan itu harus diberikan satu tindakan sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian," ucap dia.

Yusril menambahkan kasus tersebut menjadi perhatian serius dari pemerintah. Ia mengatakan pemerintah juga secara serius sedang memikirkan untuk mengantisipasi masalah kelebihan kapasitas di Rutan maupun Lapas.

"Kami sendiri internal pemerintah sedang mendiskusikan masalah ini sebenarnya untuk mencari jalan keluar oleh karena kita mengetahui bahwa lebih dari 50 persen penghuni lembaga pemasyarakatan kita itu adalah kasus-kasus narkotika," ungkap Yusril.

"Ini memang berat sekali tapi percayalah kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah ini," tandasnya.

Sebanyak tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba sebelumnya melarikan diri dari Rutan Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani menjelaskan ketujuh tahanan dan narapidana itu diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar mandi.

Setelahnya para narapidana melompat ke area luar kamar mandi dan langsung masuk menuju gorong-gorong atau saluran air.

"Lalu masuk ke gorong-gorong dan kembali menjebol teralis gorong-gorong menuju arah timur Rutan," kata Agung.

Salah satu tahanan yang kabur adalah gembong narkoba Murtala Ilyas. Murtala cs jaringan Malaysia-Medan-Aceh-Jakarta itu ditangkap pada Maret 2024. Dari Murtala cs, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 110 kilogram.

Kasus tersebut menarik perhatian publik termasuk DPR yang lantas melakukan inspeksi mendadak atau sidak.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya peningkatan sistem pengamanan pada fasilitas publik untuk menyambut berbagai perhelatan besar di tingkat nasional dan internasional pada 2025.

Oleh karenanya, Direktur Perlindungan BNPT Imam Margono mengajak seluruh pengelola fasilitas publik berkolaborasi dalam memperkuat sistem pengamanan.

Hal itu dilakukan guna menciptakan rasa aman dalam setiap kegiatan berskala besar yang akan berlangsung.

Sistem pengamanan yang optimal diyakini sebagai langkah utama dalam mencegah aksi teror di tempat-tempat umum yang menjadi titik konsentrasi masyarakat.

“Pada 2025, akan ada banyak kegiatan yang event nasional dan internasional. Stakeholders kita yang kaitannya dengan fasilitas publik dapat berkolaborasi dengan BNPT dalam memperbaiki sistem manajemen pengamanan,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam rapat koordinasi bersama pengelola fasilitas publik, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, Rabu (13/11/2024).

Mantan Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT itu menjelaskan, peningkatan sistem pengamanan merupakan langkah membangun kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi ancaman terorisme di Tanah Air.

Meskipun Indonesia telah berhasil melewati dua tahun tanpa serangan teror, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan.

“Zero attack pada 2023 hingga 2024 menumbuhkan antisipasi kami untuk ke depannya, kita tidak boleh melemah,” katanya dalam siaran pers.

Upaya penguatan sistem pengamanan diwujudkan melalui penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik untuk mengidentifikasi dan menutup celah-celah yang berpotensi terjadinya serangan terorisme.

Dalam implementasinya, BNPT melakukan asesmen dan audit terhadap sistem pengamanan, memberikan rekomendasi, serta mendorong pengelola fasilitas publik dan objek vital untuk menerapkan pedoman dimaksud.

Sementara itu, Vice Chairman and Security and Safety Bali Hotels Association Franklyn Kocek menekankan bahwa implementasi pedoman BNPT memberikan dampak positif yang lebih luas.

Menurutnya, pedoman itu tidak hanya untuk mengantisipasi ancaman, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan di tempat-tempat umum.

“Adanya pedoman perlindungan ini bukan hanya soal memperkuat sistem keamanan, tetapi juga tentang menambah nilai dari fasilitas publik itu sendiri,” jelasnya.

Franklyn mengatakan, masyarakat akan merasa lebih percaya, aman, dan nyaman, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik fasilitas publik bagi pengunjung dari berbagai negara.

Penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik diharapkan dapat menciptakan sistem pengamanan yang lebih kuat dan efektif dalam berbagai acara besar yang akan digelar pada 2025.

Brasilia -

Ledakan di kompleks Mahkamah Agung Brasil sedang diselidiki sebagai "aksi teroris". Motif di balik aksi itu masih gelap, namun otoritas setempat menduga ledakan itu ada hubungannya dengan pemberontakan terhadap Presiden Luiz Inacio Lula da Silva yang terjadi tahun lalu.

Pelaku di balik insiden ledakan itu, yang tewas di luar gedung Mahkamah Agung dalam insiden pada Rabu (13/11) malam, diketahui merupakan anggota partai politik yang menaungi mantan Presiden Jair Bolsonaro. Demikian seperti dilansir AFP, Jumat (15/11/2024).

Upaya serangan itu terjadi ketika Brasil bersiap menjadi tuan rumah KTT G20 yang dijadwalkan digelar pada Senin (18/11) dan Selasa (19/11) mendatang di Rio de Janeiro, dengan dihadiri pemimpin negara-negara besar seperti Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping.

Pria yang diyakini sebagai satu-satunya pelaku, telah tewas dalam ledakan yang mengguncang pintu masuk gedung Mahkamah Agung pada Rabu (13/11) malam. Ledakan itu diduga berasal dari peledak yang dibawa pria tersebut.

Satu ledakan lainnya berasal dari sebuah mobil yang diparkir di kompleks gedung Mahkamah Agung tersebut.

Jenazah pria itu tergeletak semalaman, dengan pasukan penjinak bom berupaya memindahkan detonator yang dibawa pria itu sebelum tewas, sebelum akhirnya dievakuasi pada Kamis (14/11) pagi.

Kepala Kepolisian Federal Brasil, Andrei Passos Rodrigues, dalam konferensi pers di Brasilia mengumumkan bahwa pelaku yang tewas itu bernama Francisco Wanderley Luiz, yang berusia 59 tahun. Disebutkan Rodrigues bahwa Luiz diduga merencanakan serangan sejak lama dan tampaknya bertindak sendirian.

Motif di balik aksi Luiz ini belum diketahui secara jelas. "Kami masih belum mengetahui motif kejahatan tersebut," ucap Rodrigues.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa "ini bukanlah aksi yang terisolasi" dan "para ekstremis kini aktif". Disebutkan Rodrigues bahwa serangan itu mungkin upaya "kekerasan" untuk menggulingkan "supremasi hukum yang demokratis".

Hasil penyelidikan otoritas berwenang mendapati Luiz telah berbulan-bulan menyewa sebuah tempat di "titik strategis" yang terletak dekat dengan Mahkamah Agung Brasil tersebut. Di dalam properti itu, para penyelidik menemukan pesan yang tampaknya menyuarakan dukungan kekerasan terhadap pemberontakan tahun 2023 dan simpatisan mereka.

Dilaporkan juga bahwa Luiz merupakan anggota Partai Liberal (PL) yang dipimpin Bolsonaro, mantan Presiden Brasil yang para pendukungnya pada Januari 2023 lalu berusaha menduduki dan mengambil alih lembaga-lembaga demokrasi di Brasilia dengan kekerasan setelah Lula da Silva kembali berkuasa.

Bolsonaro, dalam pernyataan via media sosial pada Kamis (14/11), mengecam serangan bom itu dan menyebutnya sebagai peristiwa yang terisolasi. Dia juga menyerukan "dialog" untuk melindungi demokrasi di Brasil.

(nvc/ita)

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara memindahkan enam tahanan Warga Negara Asing (WNA) atau detensi yang sebelumnya ditahan di Kantor Imigrasi setempat ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

"Pemindahan ini dilakukan sebagai bagian dari prosedur standar pengelolaan detensi yang ada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi," kata Kepala Seksi Intelijen Penindakan Imigrasi (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Widya Anusa Brata di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa keenam detensi berkewarganegaraan Nigeria tersebut dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta selama menunggu tindakan administratif Keimigrasian.

Ia mengatakan proses pemindahan dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek keamanan baik bagi detensi maupun petugas yang terlibat.

"Pengawalan ketat dilakukan selama perjalanan untuk memastikan kelancaran dan menghindari potensi risiko," kata dia.

Ia menambahkan, pemindahan dilakukan dengan pengawalan empat petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pelayanan Imigrasi (TPI) Jakarta Utara dan 10 petugas Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Menurut dia, tim beserta tahanan sampai di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada pukul 13.30 WIB dan diterima Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Muhammad Reza Alkahfi.

"Serah terima detensi ini dilakukan dikarenakan mereka telah melebihi batas pendetensiannya di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tak sepakat dengan anggapan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tak memberikan kepastian, apalagi disebut sebagai “pasal karet”.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar saat diminta tanggapan soal adanya gugatan uji materi Pasal 2 dan 3 UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kan semua harus dikembalikan kepada pemenuhan unsur, gitu loh. Saya kira enggak ada itu pasal karet. Tapi itu berpulang kepada politik nasional, nah itu bagian dari politik hukum ya,” ujar Harli kepada wartawan, Jumat (15/11/2024).

Menurut Harli, keberadaan Pasal 2 dan 3 yang sedang dipersoalkan di MK tetap diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangani persoalan korupsi.

Dia pun mempertanyakan urgensi untuk merevisi, apalagi mencabut dua pasal dalam beleid tersebut.

Justru implementasi untuk kedua pasal tersebut harus diperkuat oleh aparat penegak hukum karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa.

“Dalam urgensi apa? Kita tahu bahwa tindak pidana korupsi kan merupakan kejahatan luar biasa, extra ordinary crime. Nah kalo di extra ordinary crime tentunya ada cara-cara untuk penanganannya harus extra ordinary, harus cara-cara luar biasa," ujar Harli.

“Saya pikir masyarakat jangan digiring kepada satu pendapat seolah-olah Pasal 2 Pasal 3 ini karet. Padahal nanti APH juga bisa tumpul. Kalau tumpul lalu korupsi subur siapa yang rugi? Bagaimana Indonesia Emas 2045? Itu ya jadi kita harus jernih. Justru harus diperkuat ya kan karena itu kebutuhan hukum kita saat ini ya,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, tersangka kasus dugaan korupsi investasi fiktif Rp 1 triliun PT Taspen (Persero) Antonius Nicholas Stephanus Kosasih yang merupakan mantan Direktur Investasi PT Taspen (Persero) menggugat UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan itu teregister dengan nomor perkara 114.PUU-XXII/2024 dan telah disidangkan dalam pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Dalam permohonannya, Antonius menjelaskan bahwa dirinya selaku Direktur Investasi PT Taspen diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dugaan tersebut terkait dengan investasi PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019 yang dikelola oleh PT Insight Investments Management (PT IIM).

Dalam gugatan Antonius, penetapan tersangkanya dalam kasus ini diduga berdasarkan kebijakan optimalisasi untuk menyelamatkan aset PT Taspen (Persero) terkait Sukuk Ijarah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (PT TPSF) yang berpotensi pailit.

Kebijakan tersebut telah melalui analisis tim internal dan tim eksternal independen serta persetujuan rapat direksi.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dan bersifat diskresioner (freies ermessen) untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PT Taspen (Persero) dan negara.

Kami bersama anggota Komisi XIII DPR RI akan membentuk panja atau tim pengawas untuk menyelesaikan kasus ini

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Komisi XIII DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan kasus tujuh tahanan dan narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat yang melarikan diri.

"Kami bersama anggota Komisi XIII DPR RI akan membentuk panja atau tim pengawas untuk menyelesaikan kasus ini," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) PAS Y. Ambeg Paramarta dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ambeg mengatakan, Ditjen PAS berkomitmen untuk menyelesaikan peristiwa ini. Menurut dia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto juga memiliki semangat dan komitmen kuat untuk perbaikan di lingkungan pemasyarakatan.

"Hal ini menjadi catatan bagi kami dan akan segera ditindaklanjuti," ucap dia menegaskan.

Lebih lanjut, terkait keberadaan narapidana di dalam rutan, Plt Dirjen PAS menjelaskan bahwa pada dasarnya rutan dapat berfungsi menampung narapidana dengan sisa pidana 12 bulan.

Sementara itu, untuk mengatasi persoalan kepadatan di dalam rutan, Ambeg menyebut pembangunan rutan baru tidak akan bisa mengejar laju pertumbuhan tahanan yang terus bertambah.

"Upaya paling maksimal adalah optimalisasi reintegrasi sosial berupa cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan asimilasi. Kami mohon dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan," sambung Ambeg.

Pada Kamis (14/11), Plt Dirjen PAS mendampingi inspeksi anggota Komisi XIII DPR RI ke Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Dalam inspeksi tersebut, sambung Ambeg menjelaskan, anggota Komisi XIII menanyakan sejumlah hal terkait kabur-nya tahanan.

"Mereka menanyakan kronologi, solusi komprehensif, CCTV, dugaan keterlibatan petugas, proses penyelidikan, hingga harapan terhadap Kepala Rutan Jakarta Pusat yang baru nantinya," demikian Ambeg.

Diketahui bahwa sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut, antara lain, AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30) dan AS bin N (27).

"Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana," kata Tonny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Banyuwangi (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, Jawa Timur, meminta secara khusus ke Komisi Pemilihan Umum setempat untuk memberikan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara bagi warga binaannya menjelang Pilkada 2024.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi Agus Wahono di Banyuwangi, Jumat, mengatakan sosialisasi dan bimbingan teknis pemungutan maupun penghitungan suara bagi warga binaannya sangat penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di lapas.

"Alhamdulillah kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Melalui sosialisasi ini diharapkan warga binaan kami memiliki gambaran mengenai teknis pelaksanaan penyaluran suara pada 27 November mendatang, sehingga tidak ada kekeliruan akibat kurangnya informasi dan edukasi," ujarnya.

Menurut Agus, kendati sedang menjalani pidana, warga binaan juga memiliki hak yang sama untuk turut memberikan hak suaranya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi.

Oleh karena itu, Lapas Banyuwangi terus mengupayakan agar seluruh warga binaan dapat memberikan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024.

"Ada dua tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk menampung suara lebih dari 900 warga binaan di Lapas Banyuwangi," kata Agus.

Ia menjelaskan warga binaan yang telah tercatat sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pilkada di Banyuwangi berjumlah 887 orang.

Jumlah tersebut memang berada di bawah jumlah seluruh penghuni di Lapas Banyuwangi yang disebabkan adanya keluar masuk tahanan yang berpengaruh terhadap penetapan DPT pada bulan Agustus lalu.

"Bagi warga binaan yang belum tercatat dalam DPT akan kami upayakan untuk didaftarkan pada daftar pemilih tambahan (DPTb)," kata Agus.

Sementara itu, Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Banyuwangi Moh Qowim berharap sosialisasi dan bimtek yang diberikan mampu dipahami dengan baik oleh seluruh warga binaan.

"Harapan kami pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Lapas Banyuwangi nanti dapat berjalan dengan lancar," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan napi melarikan diri di Rutan Salemba Jakarta Pusat akibat kelalaian sipir.

Hal tersebut disampaikan Agus dalam acara pertemuan dengan sejumlah pimpinan media di Jakarta pada Kamis (14/11/2024).

"Terkait napi yang melarikan diri dari rutan narkoba. Ya, kesimpulannya banyak lalainya ya Pak," kata Agus.

Dia mengakui bahwa pihaknya memiliki keterbatasan dalam pelatihan terhadap sipir atau penjaga tahanan tersebut.

Oleh karena itu, ke depan, pihaknya merencanakan pelatihan terkait dengan penjagaan, pengawalan hingga patroli kepada sipir atau penjaga tahanan itu.

"Sehingga ke depan mudah mudahan kedepan kejadian ini menjadi pelajaran buat kami. Untuk memberikan pelatihan yang cukup kepada sipir-sipir," ujar Agus.

Melalui pelatihan itu, Agus berharap, nantinya tidak akan terjadi kejadian narapidana kabur lagi dari rumah tahanan manapun.

Pasalnya, kemampuan sipir mengenai penjagaan, pengawalan dan patroli telah ditingkatkan melalui pelatihan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat, Agung Nurbani mengatakan bahwa 7 orang tahanan narkotika tersebut melarikan diri dengan cara menjebol teralis tahanan.

Dia menduga bahwa ketujuh tahanan kasus narkotika tersebut melarikan diri pada hari Selasa 12 November 2024 dini hari pagi.

"Tujuh Tahanan dan Narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis kamar," kata Agung dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan lima pesan penting kepada 11 pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Hukum yang baru dilantik dan mengambil sumpah jabatan di Jakarta, Jumat.

Pesan tersebut penting untuk diingat karena para pejabat tinggi madya dan pejabat fungsional ahli utama yang baru dilantik akan mengemban amanah dan memiliki tanggung jawab yang besar.

"Jabatan itu bukan hanya sebuah kehormatan, melainkan juga kepercayaan dari negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan di kementerian ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab," ucap Supratman saat memberikan sambutan.

Ia menyebutkan kelima pesan penting tersebut, yakni pertama, jaga integritas dan akuntabilitas.

Menkum menegaskan pejabat yang baru dilantik harus menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan dan kebijakan, mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas demi kepercayaan masyarakat.

Kedua, dukung reformasi birokrasi. Supratman mendorong para pejabat agar bisa terus mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi para pelayanan publik guna membangun tata kelola hukum yang efisien dan berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat.

Pesan ketiga, yaitu kembangkan kompetensi dan profesionalisme. Sebagai pemimpin, kata Menkum, semua pejabat harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme untuk menjadikan Kemenkum sebagai tempat pembelajaran yang unggul dan teladan bagi lembaga hukum lainnya.

Ia melanjutkan pesan keempat, yakni perkuat sinergi antarkementerian. Sebagai entitas mandiri, Menkum menekankan agar Kemenkum perlu memperkuat sinergi dengan Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menciptakan sistem hukum yang berintegrasi dan harmonis.

Kelima, memberikan keteladanan dan semangat. Ia mengingatkan agar para pejabat yang baru dilantik bisa menjadi pemimpin yang inspiratif serta menunjukkan dedikasi dan komitmen penuh karena sikap dan tindakan semua aparatur mencerminkan budaya kerja Kemenkum.

"Pelantikan hari ini adalah bentuk nyata komitmen Kemenkum dalam membangun kementerian yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan hukum di masa depan," ucapnya menegaskan.

Sebanyak 11 pejabat eselon I yang dilantik merupakan pimpinan tinggi madya.

Sebanyak 11 pimpinan tinggi madya dimaksud, yakni Sekretariat Jenderal Komjen Pol. Nico Afinta, Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Widodo, Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, dan Inspektur Jenderal Komjen Pol. Reynhard Silitonga.

Kemudian, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSKH) Andry Indrady, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Suwardani, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto, serta Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Sucipto.

Selain 11 pejabat eselon I, terdapat pula lima orang fungsional ahli utama yang dilantik, yakni Analis Keimigrasian Ahli Utama Lucky Agung Binarto, Pemeriksa Merek Ahli Utama Anggoro Dasananto, Penyuluh Hukum Ahli Utama Marciana Dominika Jone, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Ambeg Paramarta, serta Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Saffar Muhammad Godam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) merupakan langkah awal untuk membentuk aparat Kementerian hukum yang berintegritas dan berkompetensi.

Dia mengatakan integritas dalam setiap tindakan dan kebijakan Kemenkum sangat diperlukan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas demi kepercayaan masyarakat.

"Untuk itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum dan panitia penyelenggara seleksi CPNS memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan seleksi yang lancar, tertib, dan transparan," kata Supratman saat memberikan sambutan pada pelantikan eselon I Kemenkum di Jakarta, Jumat.

Dengan begitu, dirinya menekankan agar setiap tahapan seleksi CPNS Kemenkum harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Ia pun meminta agar para panitia penyelenggara seleksi CPNS bisa memberikan bantuan untuk calon peserta yang memiliki kebutuhan khusus, dengan memberikan informasi yang jelas dan akses komunikasi yang mudah.

Selain itu, dia juga meminta agar para panitia tidak melakukan praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat.

Menkum menuturkan tahapan seleksi saat ini merupakan kesempatan bagi Kemenkum untuk memberikan citra positif dalam seleksi para calon aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan terpercaya.

"Saya yakin jika ini dilaksanakan dengan Kemenkum akan menjadi teladan dalam seleksi CPNS bagi kementerian dan lembaga negara," tuturnya.

Adapun rangkaian seleksi CPNS tahun 2024 digelar pada 19 Agustus 2024 hingga 23 Maret 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat pada tahun ini terdapat 250.407 formasi yang disediakan untuk para talenta baru lulusan perguruan tinggi terbaik (fresh graduate). Formasi tersebut terbagi untuk instansi pusat sebanyak 114.706 dan instansi daerah sebanyak 135.701.

Terdapat sebanyak 547 instansi pemerintah yang membuka formasi untuk seleksi CPNS kali ini, yakni terdiri atas sebanyak 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik 11 pejabat pimpinan tinggi madya dan 5 jabatan fungsional ahli utama. Supratman berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjaga integritas.

Pelantikan tersebut digelar di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jumat (15/11/2024). Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah itu dilanjutkan dengan Pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 169 TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum. Kemudian dibacakan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 81M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Tinggi Madya dan Pengangkatan serta Pengesuaian dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Supratman kemudian mengambil sumpah para pejabat pimpinan tinggi madya dan penjabat fungsional ahli utama. Para pejabat didampingi rohaniwan mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Supratman.

"Sebelum saya melantik dan mengambil sumpah pada saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya bersediakah saudara-saudara bersumpah menurut agama masing-masing?" ucap Supratman sebelum membacakan Sumpah

"Bersedia," jawab para pejabat yang akan dilantik

Dalam sambutannya, Supratman menitipkan beberapa pesan kepada pejabat yang baru dilantik. Supratman meminta agar para pejabat tetap menjaga integritas dan akuntabilitas.

"Dalam konteks transformasi yang berkeadilan ini, saya ingin memberi beberapa hal penting sebagai panduan kita bersama," ungkap Supratman

"Pertama, jaga integritas dan akuntabilitas pejabat yang baru dilantik harus menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan dan kebijakan, mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabulitas demi kepercayaan masyarakat," lanjutnya

Supratman menyebut jabatan yang diemban merupakan kepercayaan dari negara untuk memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Dia juga menyampaikan untuk terus mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.

"Jabatan itu bukan hanya sebuah kehormatan melainkan juga kepercayaan dari negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan di kementerian ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme dan tanggung jawab," sebutnya

Lebih lanjut, Supratman meminta untuk terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme sebagai pemimpin. Dia kemudian berpesan meski Kementerin Hukum telah menjadi entitas mandiri, tetapi harus tetap menjaga sinergi antar kementerian.

"Sebagai entitas mandiri, kita perlu memperkuat sinergi dengan Kementerian ham, serta Kementerian imipas untuk menciptakan sistem hukum yang berintegrasi dan harmonis," ujar Supratman

Berikut daftar pejabat Pimpinan Tinggi Madya:

Sekjen Kementerian Hukum: Nico Afinta
Dirjen Peraturan Perundang-Undangan: Dhahana Putra
Dirjen Administrasi Hukum Umum: Widodo
Dirjen Kekayaan Intelektual: Razilu
Irjen: Reynhard Silitonga

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional: Min Usihen
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum: Andry Indrady
Kepala Badan Pengembangan SDM: Suwardani

Staf Ahli bidang Politik dan Keamanan: Andap Budhi Revianto
Staf Ahli bidang Ekonomi dan Sosial: Wisnu Nugroho Dewanto
Staf Ahli bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi: Sucipto

Pejabat Fungsional Ahli Utama:

Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama: Ambeg Paramarta
Analis Keimigrasian Ahli Utama: Lucky Agung Binarto
Pemeriksa Merek Ahli Utama: Anggoro Dasananto
Penyuluh Hukum Ahli Utama: Marciana Dominika Jone
Asesor SDM Aparatur Ahli Utama: SaffarMuhammadGodam

(idn/idn)

KOTABARU - Bupati Kotabaru Sayed Jafar menerima penghargaan langsung dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Senin pagi (29/4/2024).

Bupati Kotabaru Sayed Jafar menjadi salah satu dari 10 pemerintah daerah seluruh Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI.

Bupati Kabupaten Kotabaru mendapat penghargaan Kemenkumham RI atas kontribusinya membangun sinergitas atas dukungan dalam menjalankan tugas serta fungsi pemasyarakatan dengan memberikan hibah dan pendanaan kegiatan untuk mendukung program pembinaan di Lapas Kelas IIA Kotabaru.

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM RI, bertepatan dengan kegiatan memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan Kemenkumham RI ke- 60 Tahun 2024 bertema Pemasyarakatan PASTI berdampak.

Dalam penghargaan ini, Bupati Kotabaru Sayed Jafar mengucapkan terima kasih dan akan terus mendukung program Kemenkumham RI.

Bupati Kotabaru juga mengucapkan selamat Hari Bhakti Pemasyarakatan Kemenkumham RI yang ke- 60.

"Selamat atas Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60, semoga Kementerian Hukum dan Ham RI selalu berjaya dalam menjalankan aktivitas dan tugas kenegaraan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada pagi hari ini,? ujarnya.

?Ini menjadi suatu kebanggan bagi kami bersama Lembaga Kemasyarakatan Kotabaru. Diharapkan, ke depannya Pemerintah Daerah antara Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) Kotabaru untuk selalu terus bersinergi melakukan pembinaan kepada anak-anak kita yang ada di Lapas Kotabaru untuk terus kita ayomi, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang berbakti, sukses, maju, dan pintar ke depannya karena atas pembinaan Lapas Kotabaru," tambahnya.

Sementara itu, Kalapas Kotabaru Yosef Benyamin Yembise memberikan selamat kepada Bupati Kotabaru atas penghargaan yang diterima Bupati Kotabaru dalam upacara Memperingati HBP ke-60.

"Saya merasa bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM RI yang telah memberikan penghargaan kepada Bupati Kotabaru Sayed Jafar karena beliau memang pantas untuk menerimanya,? tuturnya.

?Karena telah berkontribusi untuk Lapas Kotabaru, dan untuk Bapak Bupati Kotabaru selamat atas penghargaan yang telah diterima, semoga dengan adanya ini menambah sinergitas kita bersama," ungkapnya.

Perlu diketahui, Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) diperingati setiap 27 April. Tahun ini merupakan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60. Tujuan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan adalah sebagai media evaluasi untuk memperkokoh komitmen seluruh insan pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan.