Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong agar UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) bisa segera disahkan. Menurutnya hal ini berkaitan dengan tugas negara yang wajib melindungi hak dan martabat setiap warganya.

Lestari menilai regulasi tersebut penting demi mewujudkan perlindungan yang menyeluruh terhadap para pekerja rumah tangga dan masyarakat adat.

"Khusus pekerja rumah tangga yang dirundung beragam kasus di dalam negeri, belum hadirnya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) juga berdampak pada tidak adanya jaminan hukum bagi para pekerja migran kita di luar negeri," katanya dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).

Hal itu dia sampaikan saat membuka Focus Group Discussion bertema Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Hukum Adat yang diselenggarakan Fraksi Partai NasDem di Kompleks DPR/MPR/DPD di Senayan, Jakarta.

Lestari atau yang akrab disapa Rerie ini menjelaskan masih banyak masyarakat, bahkan anggota parlemen yang belum memahami terkait pekerja rumah tangga dan masyarakat adat ini. Kondisi itu, dinilainya menyebabkan proses legislasi kedua rancangan undang-undang tersebut, berkepanjangan hingga puluhan tahun.

"Sehingga, diperlukan langkah-langkah strategis untuk membangun pemahaman yang sama terkait pentingnya kehadiran aturan perundang-undangan yang mampu melindungi para pekerja rumah tangga dan masyarakat adat," tuturnya.

Terkait Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA), anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat perlu dilengkapi dengan pengaturan aspek budaya di dalamnya. Sebab menurutnya kebudayaan juga mencakup gagasan dan karya yang dimiliki masyarakat adat.

"Apalagi, sejumlah ritual adat yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa mulai terabaikan dengan berbagai alasan," jelasnya.

Karenanya, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar semangat untuk memberi perlindungan menyeluruh kepada pekerja rumah tangga dan masyarakat adat dapat diwujudkan secara bersama, tanpa memandang sekat kelompok dan politik.

Dengan terbangunnya pemahaman yang sama di antara masyarakat dan para legislator, diharapkan, RUU PPRT dan RUU MHA dapat segera disahkan menjadi undang-undang yang mampu memberi perlindungan yang menyeluruh bagi pekerja rumah tangga dan masyarakat adat.

Saksikan juga video: Ibas soal Coding Diajarkan di SD-SMP: Bagus Bagi Negara Kita

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)

Apalagi tahanan narkotik kakap. Ini harus ada penempatan tersendiri. Negara tidak boleh kalah

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof Hibnu Nugroho mengatakan bahwa panitia kerja (panja) pemasyarakatan yang dicanangkan DPR dan pemerintah harus mengevaluasi secara keseluruhan kondisi sumber daya manusia (SDM) hingga sarana dan prasarana di rumah tahanan (rutan).

"Panja itu saya kira harus mengevaluasi total karena harus juga melihat bahwa kondisi napi tahanan itu sudah over capacity (melebihi kapasitas hunian)," kata Hibnu saat dihubungi ANTARA via telepon dari Jakarta, Jumat.

Menurut Hibnu, panja yang dibentuk nantinya perlu mengevaluasi jumlah tahanan di rutan yang melebihi kapasitas. Kondisi ini, kata dia, menyebabkan petugas rutan kewalahan dalam mengawasi tahanan dengan jumlah yang banyak.

"Kalau di (Rutan) Salemba itu 1:90. Satu orang mengawasi satu kompi. Jadi, sesuatu yang sudah tidak mungkin," ucapnya.

Selain itu, Hibnu juga berpesan agar panja dapat memperhatikan betul kondisi sarana dan prasarana di rutan. Dalam hal ini, ia menyoroti kualitas jeruji dan kamera pengawas (CCTV).

"Ke depan itu harus dipenuhi sebagai bentuk pengawasan," ucap dia.

Lebih lanjut, Hibnu berharap agar panja juga dapat mempertimbangkan pemisahan rutan berdasarkan jenis tahanan. Menurut dia, tahanan kasus kejahatan berat, seperti bandar narkoba, membutuhkan kualifikasi tersendiri dalam pengawasannya sehingga perlu dipisah dari tahanan lain.

"Apalagi tahanan narkotik kakap. Ini harus ada penempatan tersendiri. Negara tidak boleh kalah," ujarnya.

Hibnu menilai, pemisahan tahanan ini penting karena tahanan kasus kejahatan berat cenderung mampu menakar kualitas penjaga dan peralatan rutan. Dari sana, mereka membuat perencanaan untuk melarikan diri.

"Saya kira, mudah-mudahan panja bisa mengimbangi dengan tingkat kejahatan yang seperti itu, sehingga tidak mungkin terjadi lagi yang lari-lari seperti ini," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya akan menggelar rapat pimpinan pada Senin (18/11) untuk membahas pembentukan panja pemasyarakatan guna menindaklanjuti kasus kabur-nya tujuh tahanan di Rutan Kelas I Salemba, sekaligus membenahi rutan maupun lapas di seluruh Indonesia.

Willy, usai melakukan inspeksi di Rutan Salemba, Jakarta, Kamis (14/11), mengatakan pembentukan panja pemasyarakatan merupakan bentuk spirit dalam membangun dan meningkatkan kualitas rutan dan lapas. Komisi XIII, kata dia, tengah mengumpulkan data-data terkait persiapan pembentukan panja dimaksud.

Adapun, pada Selasa (12/11) dini hari, sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut, antara lain, AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30) dan AS bin N (27).

"Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana," kata Tonny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (13/11).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Dalam era teknologi yang berkembang pesat, ancaman radikalisasi tidak lagi hanya terjadi di dunia fisik, tetapi juga di ranah digital.

Menyadari potensi bahaya tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengedepankan strategi kolaboratif atau pentahelix.

Strategi tersebut melibatkan sinergi antara lima elemen utama, yakni pemerintah, masyarakat, media, akademisi, tokoh agama, dan pengusaha, dalam menghadapi ancaman radikalisme, khususnya di ruang digital.

Direktur Deradikalisasi BNPT Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi (Pol) Ahmad Nurwakhid menekankan bahwa media sosial dan gadget yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari telah dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi ekstrem.

"Handphone atau gadget kita itu tanpa batas, borderless. Media sosial dan perangkat digital lainnya sangat potensial digunakan oleh kelompok radikal terorisme untuk menyebarkan ideologi ekstrem dan meradikalisasi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (15/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad dalam talkshow di TVRI, Kamis (14/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya memperkuat strategi pentahelix dalam melawan radikalisasi, terutama di dunia digital.

Pasalnya, kelompok radikal menggunakan saluran digital seperti media sosial untuk menyebarkan ideologi ekstrem yang dapat mengancam keamanan nasional.

"Radikalisme yang menunggangi agama sering kali memanfaatkan penceramah agama sebagai pintu masuk infiltrasi ideologi. Namun, para penceramah ini juga bisa menjadi pintu keluar jika mereka menyampaikan pesan yang moderat, menyejukkan, dan mempersatukan," jelasnya.

Ahmad kembali menegaskan bahwa kolaborasi pentahelix antara pemerintah, masyarakat, media, akademisi, tokoh agama, dan pengusaha merupakan kunci untuk menangkal infiltrasi ideologi radikal.

Pentingnya menjaga kedaulatan digital

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kiai Haji Imam Pituduh (Gus Imam) menekankan pentingnya menjaga kedaulatan digital untuk mencegah penyebaran narasi kebencian.

"Ormas-ormas Islam harus berperan aktif dalam menjaga kedaulatan digital, karena ideologi kebencian sering kali diinfiltrasi melalui kanal digital," ujarnya.

Gus Imam juga memperingatkan bahwa radikalisasi online dapat memiliki dampak besar meskipun awalnya tampak kecil.

"Ledakannya mungkin kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap ancaman ini sangat krusial," katanya.

"Kalau kemudian ada pembiaran secara terstruktur dan ketidakwaspadaan dari kita, maka inilah yang akan menjadi faktor penghancur utama. Ini yang disebut sebagai low explosive and high impact. Artinya, ledakannya kecil tapi dampaknya besar. Itu yang harus diwaspadai," sambung Gus Imam.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan untuk Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Razilu di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan.

Acara ini menandai transisi kepemimpinan dari Min Usihen ke Razilu, dalam upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan Kabinet Merah Putih. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan betapa pentingnya momen ini dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.

"Pelantikan hari ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan bagian dari upaya kita untuk menjalankan roda organisasi agar tetap berjalan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan," ujar Supratman pada Jumat.

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa Kemenkum memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kami bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak, dengan membangun fondasi kelembagaan hukum yang kokoh serta sistem anti-korupsi yang efektif," tambahnya.

Supratman juga mengingatkan tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas, dukungan terhadap reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi dan profesionalisme, serta penguatan sinergi antar Kementerian. Supratman juga mengharapkan pelantikan ini akan menjadi langkah awal dalam membangun Kementerian yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan hukum di masa depan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Mari kita menjadi pelopor keterbukaan informasi dan menciptakan sistem hukum yang terintegrasi dan harmonis," pungkasnya.

Seperti diketahui, Razilu telah memimpin DJKI sebagai Pelaksana Tugas Dirjen KI pada tahun 2021 - 2023 menggantikan Freddy Harris. Razilu sebelumnya juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Razilu juga memiliki latar belakang kuat di bidang kekayaan intelektual sebagai pemeriksa paten serta Ketua Komisi Banding Paten DJKI.

Selain Dirjen KI, Supratman juga melantik pejabat baru untuk Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dirjen Perundang-undangan, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Inspektur Jenderal Kemenkum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkum, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial, serta Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Murtala Ilyas menjadi satu dari tujuh tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024) dini hari.

Murtala kabur bersama enam tahanan lainnya, yakni, Maulana bin Sulaiman, Meri Janwar bin Zainal, Annas Alkarim bin Rusli, Wahyudin bin Tamrin, Agus Salim bin Nurdin, dan Jamudin bin Ibrahim.

Lantas, siapa Murtala Ilyas?

Murtala dikenal sebagai bandar narkoba jaringan Malaysia. Pada 2016, Murtala ditangkap polisi.

Saat itu, dia dijerat Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas aset yang dimilikinya dari penjualan narkoba.

Dilansir dari Kompas.id, pada 2017, Murtala divonis Pengadilan Negeri Bireuen Aceh dengan hukuman 19 tahun penjara. Selain itu, asetnya sebesar Rp 144 miliar dirampas negara.

Atas putusan itu, Murtala mengajukan banding. Pada tahun yang sama, Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengabulkan banding Murtala dan memangkas vonisnya menjadi empat tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar.

Pada awal Maret 2024, Murtala kembali ditangkap polisi karena mengoperasikan narkoba jaringan Malaysia bersama sejumlah rekannya, yakni SD (44), AN (42), MR (42), ML (29), WP (24), dan RD (22).

"Dari pengungkapan, saudara MT (Murtala) ini sebagai otak intelektual dari kelompok ini atau bandar besarnya," ungkap Wakapolda Metro Jaya saat itu, Brigjen Pol Suyudi Ario Seto, dalam jumpa pers, Rabu (6/3/2024).

Awalnya, Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang tersangka dengan barang bukti sabu satu kilogram di Bandara Soekarno-Hatta pada Oktober 2023.

Setelah itu, pada November 2023 hingga Januari 2024, polisi menangkap tersangka berinisial WP dan RD. Dari penangkapan ini, polisi menyita sabu seberat lima kilogram.

Dari kedua tersangka, polisi mendapatkan informasi transaksi narkoba di kawasan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

"Kemudian berkembang lagi ada informasi transaksi narkotika jenis sabu di rest area travoy kilometer 65 A, Kelurahan Tanah Raja, Serampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara," ucap Suyudi.

Dari pengakuan kedua tersangka, terdapat gudang penyimpanan sabu di Kota Medan, Sumatera Utara. Saat melakukan penggeledahan di gudang tersebut, polisi menangkap Murtala.

"Kemudian tim melakukan penggeledahan dan diamankan dua orang laki laki yaitu saudara MR dan MT (Murtala)," kata Suyudi.

Dari penggeledahan gudang milik Murtala, polisi menyita 100 paket sabu seberat 100 kilogram.

Murtala merupakan dalang dari jaringan ini. Pelaku mendapatkan sabu dari Malaysia yang diselundupkan ke Indonesia melalui kapal laut.

Kabur dari rutan

Adapun Murtala bersama tahanan lain kabur usai memotong terali dekat kamar mandi rutan di kamar nomor 16 blok S.

Setelah berhasil menjebol terali, ketujuh tahanan itu keluar melalui celah terali dan turun dibantu kain sarung.

Selanjutnya, mereka masuk ke gorong-gorong dan keluar di kawasan sekitar Rutan Salemba.

Posisi gorong-gorong atau titik terakhir dari kaburnya ketujuh napi ini berada tepat di Pos RT 004 RW 002, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Peristiwa kaburnya tujuh tahanan itu baru diketahui petugas rutan sekitar pukul 07.50 WIB.

PALEMBANG, KOMPAS.com – Sebuah video yang menarasikan napi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berpesta sabu sembari mendengarkan musik remix viral di media sosial.

Video itu diunggah akun Instagram @palembang_bedesau dan disebut-sebut direkam oleh petugas Lapas.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil KemenkumHAM Sumatera Selatan, Mulyadi, membenarkan video tersebut direkam oleh petugas Lapas Tanjung Raja bernama Robby Ardiyansyah. Namun, ia membantah adanya pesta narkoba di dalam Lapas.

"Tidak ada pesta narkoba di dalam Lapas. Video itu direkam RA dengan motif agar diberikan uang oleh napi," ujar Mulyadi, Jumat (15/11/2024).

Mulyadi menjelaskan, Robby terbukti menggunakan narkoba sejak 2021 dan telah dua kali menjalani rehabilitasi di Lampung dan Bogor.

Meski demikian, ia tetap tidak bisa berhenti dari ketergantungan.

"Statusnya masih ASN, tapi sudah dipindahkan dan akan diberikan sanksi tegas berupa pemecatan," katanya.

Menurutnya, video itu direkam menggunakan dua ponsel, satu untuk memutar musik remix dan satu lagi milik Robby untuk merekam napi.

Robby diduga mengancam napi dengan menyebarkan video tersebut jika tidak diberi uang, meski jumlah yang diminta belum diketahui.

"Videonya sudah lama direkam untuk mengancam napi. RA juga jarang masuk kerja, pernah diperiksa Inspektorat Jenderal, kena hukuman disiplin berat, dan terakhir positif narkoba saat bertugas di Rupbasan Baturaja," jelas Mulyadi.

Mulyadi juga mengakui masih adanya handphone yang digunakan napi di dalam Lapas. Handphone tersebut kini telah disita, dan napi yang bersangkutan diberi sanksi.

"Kami akui masih ada kelemahan dan kurangnya personel pengawasan. Ke depannya, Kalapas atau Karutan di tempat yang ditemukan narkoba dan handphone akan dicopot," tegasnya.

Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menjajaki penguatan kerja sama di bidang hukum dengan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, saat menerima kunjungan di Jakarta, Kamis (14/11).

Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang hukum, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan perlindungan kekayaan intelektual serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

"Beberapa prioritas Kementerian Hukum (Kemenkum) antara lain rencana pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, perlindungan kekayaan intelektual, dan reformasi birokrasi di bidang hukum," kata Supratman dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyambut baik inisiatif Indonesia dalam mereformasi sistem hukum dan menawarkan kerja sama dalam berbagai bidang, seperti sistem hukum pidana, demokrasi, dan perlindungan anak.

"Kami terbuka untuk bertukar pikiran terkait perspektif sistem hukum pidana dan demokrasi," ucap Dominic dalam kesempatan yang sama.

Selanjutnya, Dubes Inggris menggarisbawahi kebijakan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia, khususnya bagi warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana berat.

Menurutnya, penting bagi kedua negara untuk menjaga komunikasi dalam menangani berbagai kasus tersebut demi memastikan proses yang adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia (HAM).

Dengan begitu, Dominic berharap ada ruang dialog lebih lanjut mengenai penerapan hukuman mati, terutama terkait warga negara Inggris yang menghadapi ancaman hukuman tersebut.

Di akhir pertemuan, ia menyampaikan dukungan Inggris terhadap upaya Indonesia untuk menjadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, merupakan organisasi internasional bermarkas di Paris, Prancis, yang didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia.

Menanggapi permintaan Dubes Inggris, Supratman menjelaskan, bahwa kebijakan hukuman mati di Indonesia akan diterapkan secara ketat berdasarkan undang-undang (UU) yang berlaku, termasuk ketentuan dalam KUHP yang baru.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada penegakan hukum nasional yang konsisten dan berharap agar setiap negara, termasuk Inggris, menghormati kebijakan hukum Indonesia.

"Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun," ucap Supratman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membeberkan pesan Presiden Prabowo kepada jajaran Kementerian Hukum yang baru dilantik. Prabowo berpesan agar tidak banyak membuat undang-undang.

?Pesannya jangan terlalu banyak melahirkan Undang-Undang. Tapi yang penting bagaimana mewujudkan cita-cita bersama untuk menjadikan Indonesia Emas 2045,? ujar Supratman, Jumat (15/11/2024).

Dia menuturkan pelantikan para pejabat Kementerian Hukum merupakan momen dalam membentuk sebuah tim yang solid untuk mewujudukan cita-cita dalam rangka reformasi di bidang hukum.

?Walaupun demikian tentu layanan publik di Direktorat Jenderal AHU dan Kekayaan Intelektual akan tetap berjalan. Kami akan melakukan semua proses itu,? ucapnya.

Adapun daftar pejabat Kementerian Hukum (Kemenkum) yang dilantik Supratman Andi Agtas yakni Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ir Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kemudian, Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum, Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Selain itu, ada beberapa nama baru yang juga terpilih untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum seperti Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk posisi Staf Ahli Kementerian Hukum yakni Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkum, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Kemenkum, serta Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkum.

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto di hadapan jajaran Kementerian Hukum yang baru saja dilantik. Prabowo meminta agar tak membuat terlalu banyak undang-undang dan fokus pada cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Pesannya satu, jangan terlalu banyak melahirkan sebuah undang-undang, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita bersama untuk menjadikan Indonesia Emas Tahun 2045," kata Supratman usai melantik jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/11/2024).

Sementara itu, Supratman berharap nantinya Kementerian Hukum dapat menghasilkan regulasi yang searah dengan pesan Prabowo. Supratman juga memandang pelantikan Dirjen hingga Staf Ahli merupakan sebuah momen mewujudkan cita-cita dan melakukan reformasi di bidang hukum.

"Karena itu kita berharap nanti semua regulasi pun yang kita hasilkan juga mengarah ke sekarang," ujarnya.

"Pelantikan hari ini adalah momen untuk membentuk sebuah tim yang solid dalam rangka mewujudkan cita-cita, dalam rangka melakukan reformasi di bidang hukum terutama di perundang-undangan," tambahnya.

Supratman melantik 11 pejabat yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan 5 pejabat yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama. Pelantikan digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum hari ini.

Lihat juga video: Pesan Prabowo ke Kabinetnya di Akmil: Disiplin dan Setia ke Bangsa

[Gambas:Video 20detik]

(taa/taa)

Menteri Sekertaris Negara Prasetyo Hadi berkilah, dukungan Prabowo Subianto kepada pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Jateng 2024 dengan kapasitas Ketua Umum Partai Gerindra.

Prasetyo mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap sikap Prabowo tersebut terutama posisi Prabowo sebagai presiden sekaligus Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan kedaulatan digital dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di dunia digital akan melawan radikalisasi secara daring (online).

Pasalnya, Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid mengatakan media sosial dan gawai yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari merupakan alat kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi ekstrem.

"Handphone kita atau gadget kita kan borderless, tanpa batas. Media sosial dan lain sebagainya itu merupakan perangkat yang sangat potensial dan selama ini digunakan oleh kelompok radikal terorisme untuk meradikalisasi umat atau masyarakat," kata Ahmad dalam sebuah talkshow di Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, BNPT terus memperkuat strategi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, media, pengusaha, akademisi, dan tokoh agama untuk menangkal penyebaran narasi kebencian di dunia maya.

Menurut dia, strategi tersebut penting karena kelompok radikal menggunakan saluran digital sebagai sarana infiltrasi ideologi yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Dalam konteks radikalisme kanan, sambung Ahmad, yang menunggangi agama ini merupakan para penceramah agama. Dia berpendapat penceramah berpotensi menjadi pintu masuk serta pintu keluar ideologi radikalisme.

"Kalau penceramah-nya moderat, menyejukkan, melembutkan, dan mempersatukan, maka ini menjadi pintu keluar dari infiltrasi ideologi-ideologi radikal itu," ucap dia.

Untuk itu, BNPT, dengan dukungan berbagai pihak, terus mengupayakan penanggulangan radikalisasi di dunia maya. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat (ormas), tokoh agama, dan berbagai elemen masyarakat, BNPT berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedamaian Indonesia, baik di dunia fisik maupun digital.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kiai Haji Imam Pituduh (Gus Imam) mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan digital untuk mencegah penyebaran narasi kebencian.

"Ormas-ormas Islam juga harus menjaga kedaulatan digital. Ini penting karena nilai-nilai dan narasi kebencian itu efektif untuk di-infiltrasi melalui kanal-kanal digital," kata Gus Imam.

Dia menambahkan bahwa radikalisasi daring, yang sering menyebar melalui pesan kebencian, berpotensi menimbulkan dampak besar meskipun ledakan-nya kecil. Karena itu, kewaspadaan terhadap ancaman tersebut menjadi hal yang sangat krusial.

Apabila ada pembiaran secara terstruktur dan ketidakwaspadaan, kata dia, maka otomatis hal itu akan menjadi faktor penghancur utama, yang disebut sebagai low explosive and high impact.

"Artinya ledakan-nya kecil tapi dampaknya besar. Itu yang wajib diwaspadai," tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

INDONESIA kembali digemparkan dengan persoalan di wilayah penegakan hukum. Kali ini, tujuh orang tahanan dan narapidana Rutan Kelas I, Salemba, Jakarta Pusat, dikabarkan kabur pada Selasa (12/11) dini hari.

Mereka menjebol teralis besi lubang angin di dalam sel dan kabur melalui gorong-gorong saluran air.

Hingga kini, ketujuh tahanan dan narapidana yang melarikan diri itu masih dalam pengejaran polisi.

Merespons hal tersebut, anggota DPR RI sampai melakukan sidak ke Rutan Salemba pada Kamis (14/11), guna melihat bagaimana kondisi TKP dan problematika di dalamnya.

Hasilnya diketahui salah satu penyebab adanya celah bagi tahanan untuk kabur adalah karena kelebihan kapasitas.

Rutan tersebut mengalami kelebihan kapasitas sekitar 100 persen, di mana kapasitas hanya 1.500-an tahanan, tapi dihuni 3.000 tahanan. Hal ini berimplikasi pada kuantitas pengawas dan kualitas pengawasan.

Kelebihan kapasitas Rutan dan Lapas

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per Maret 2023, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang. Padahal kapasitas Lapas yang ada hanya maksimal 140.424 orang.

Kondisi per Maret 2023, kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia telah mencapai 89,35 persen. Bahkan pada 2022, pernah mencapai 103 persen.

Kelebihan kapasitas Lapas merupakan masalah kompleks. Ada banyak faktor memengaruhi yang masih dalam suatu kesatuan sistem peradilan pidana, baik pada tataran formil maupun materiil.

Pertama, pada tataran materiil, salah satu yang menjadi faktor utama adalah di mana setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP masih berorientasi pada ancaman pidana dalam bentuk hukuman perampasan kemerdekaan/penjara.

Hal ini dinilai wajar mengingat KUHP yang berlaku hingga saat ini merupakan KUHP peninggalan masa penjajahan Belanda yang masih menjadikan pidana sebagai media balas dendam.

Pada tataran formil, yaitu dalam penegakan hukumnya, aparat dan masyarakat umumnya masih berorientasi pada penerapan hukuman pidana.

Padahal hukum pidana sejatinya menganut asas ultimum remedium yang berarti norma atau kaidah dalam bidang hukum lain seperti hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus diselesaikan dengan penggunaan sanksi administrasi.

Begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata harus diutamakan diselesaikan dengan sanksi perdata.

Namun, jika sanksi administrasi dan sanksi perdata dinilai belum cukup untuk mencapai tujuan guna menciptakan ketertiban dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat, maka baru digunakan sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir).