Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan soal penjara dengan pengamanan maksimal atau maximum security di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Dia menyampaikan penjara maximum security diperuntukkan bagi narapidana dengan masa tahanan 20 tahun hingga narapidana yang kerap "bermain" kejahatan di lapas.

"Ini yang menjadi kriteria yang kami pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan di Nusa Kambangan di Super Maximum Security," ujarnya dalam acara pertemuan dengan sejumlah pimpinan media di Jakarta pada Kamis (14/11/2024).

Mantan Wakapolri itu menjelaskan penjara maximum security itu memiliki ruangan 2x3 meter persegi. Ruangan dipantau ketat oleh pihak keamanan selama 24 jam penuh. Narapidana pun baru bisa keluar ruangan selama satu jam dengan mata tertutup.

Tak banyak orang yang bisa mengunjungi penjara tersebut. Bahkan, Agus mengaku tidak diperkenankan untuk memasuki penjara itu. Oleh karena itu, masyarakat diberikan akses hanya sampai di area untuk publik.

"Jadi disana itu 2 x 3 dan dimonitor langsung oleh monitoring center. Jadi 24 jam itu hanya 1 jam yang bisa keluar dengan mata tertutup. Oleh karena itu, tadi kalau ditanya boleh gak ke lapas? Boleh tapi yang area yang memang untuk publik," tambahnya.

Kemudian, di lokasi juga tidak ada alat komunikasi yang dipergunakan oleh narapidana. Sebab, jika keluarga maupun kerabat ingin melakukan kunjungan maka akan disediakan ruang khusus untuk berkomunikasi secara langsung.

Pada intinya, dia mengatakan penjara ini dibuat agar bisa membuat jera narapidana khusus dan memberantas kejahatan yang dilakukan di balik jeruji besi lembaga pemasyarakatan atau lapas.

"Karena kalau tidak ada [HP] tidak akan bisa menghubungi siapa siapa ini tentu akan sangat sangat kecil sekali untuk bisa mengendalikan langsung dari dalam karena mereka disiapkan untuk berkomunikasi dengan keluarganya, ini di monitor langsung," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik dan mengambil sumpah jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Razilu di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024). Acara ini menandai transisi kepemimpinan dari Min Usihen ke Razilu, dalam upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan Kabinet Merah Putih .

Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menekankan pentingnya momen ini dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. "Pelantikan hari ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan bagian dari upaya kita untuk menjalankan roda organisasi agar tetap berjalan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Supratman menjelaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kami bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak, dengan membangun fondasi kelembagaan hukum yang kokoh serta sistem anti-korupsi yang efektif," katanya.

Supratman juga mengingatkan tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas, dukungan terhadap reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi dan profesionalisme, serta penguatan sinergi antar Kementerian. Supratman juga mengharapkan pelantikan ini akan menjadi langkah awal dalam membangun Kementerian yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan hukum di masa depan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.


"Mari kita menjadi pelopor keterbukaan informasi dan menciptakan sistem hukum yang terintegrasi dan harmonis," pungkasnya.

Supratman juga melantik pejabat baru untuk Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dirjen Perundang-undangan, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Inspektur Jenderal Kemenkum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkum, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi.

Sebelumnya, Razilu memimpin DJKI sebagai Pelaksana Tugas Dirjen KI pada tahun 2021-2023 menggantikan Freddy Harris. Razilu sebelumnya juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Razilu juga memiliki latar belakang kuat di bidang kekayaan intelektual sebagai pemeriksa paten serta Ketua Komisi Banding Paten DJKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah melakukan langkah proaktif untuk memberikan perlindungan kepada warga Desa Cinta Adil Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. Mereka menjadi korban penyerangan anggota TNI Batalyon Armed 2/Kilap Sumagan.

Peristiwa itu menewaskan seorang pria berinisial RB (61 tahun). Namun belum ada korban yang mengajukan perlindungan ke LPSK.

"Tim LPSK yang melakukan Langkah proaktif hingga kini belum mendeteksi adanya ancaman dari pihak tertentu terhadap para korban dan keluarga," kata Ketua LPSK Achmadi, Sabtu (16/11/2024).

LPSK sudah menyampaikan kepada keluarga RB mengenai program perlindungan berikut mekanisme permohonannya.

“Pihak keluarga yang diwakili oleh anak korban belum ingin mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK karena masih dalam suasana berduka,” kata Achmadi.

Selain itu, LPSK sampai saat ini memastikan belum adanya ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang terafiliasi dengan peristiwa penyerangan tersebut.

“LPSK masih menunggu pengajuan permohonan perlindungan dari mereka (korban dan keluarga),” ujar Achmadi.

Sebelumnya, Tim LPSK dari Kantor Perwakilan Medan sudah melakukan penjangkauan ke lokasi pada 13 November 2024 dan melakukan koordinasi dengan Kapolsek Biru-Biru. Dari penjangkauan yang dilakukan, diperoleh informasi sebanyak 10 warga mengalami luka berat dan ringan. Korban dirawat di RS Sembiring dan RS Putri Hijau dengan biaya ditanggung Kodam I BB. Tersisa 3 orang yang masih dirawat, sementara korban lainnya sudah kembali ke kediaman masing-masing.

"Khusus bagi korban yang menderita luka-luka, langkah proaktif LPSK terus berkoordinasi dengan Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan dan pihak rumah sakit," ujar Achmadi.

LPSK juga berkomunikasi dengan kepala desa dalam menjangkau seluruh korban serta melakukan wawancara dan penggalian informasi. Perlindungan melalui upaya proaktif ini dilakukan LPSK sebagaimana Pasal 29 ayat 2 UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan," ujar Achmadi.

Palembang -

Sebuah video memperlihatkan salah satu ruang tahanan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel), sedang pesta minuman keras, narkoba, dan menghidupkan musik remix. Rekaman tersebut viral di media sosial.

Dikutip dari detikSumbagsel, terlihat belasan narapidana (napi) laki-laki berjoget sambil mendengarkan musik remix. Kemudian, ada juga WBP sambil bermain handphone (HP), dan ada yang diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu.

Berikut fakta-fakta peristiwanya.

1. Kejadian Agustus Viral Lagi, Bantah Ada Pesta Narkoba

Kepala Pengamanan Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir Ade Irianto membenarkan kejadian yang viral di medsos itu. Namun Ade mengatakan kejadian tersebut sudah lama dan video itu kembali viral sekarang.

"Kejadiannya sekitar akhir Agustus 2024 lalu dan sempat naik di medsos juga waktu itu, namun sudah kita tindak lanjuti," ujarnya, Rabu (12/11/2024).

Terkait dengan dugaan adanya pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Kadivpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Sumsel Mulyadi membantahnya. Dalam video itu, hanya suara remix saja yang dihidupkan.

"Hanya musik remix yang dihidupkan dan tidak ada pesta narkoba. Untuk napi yang merekam sudah kami beri sanksi berupa dicabut remisi dan bebas bersyaratnya, sementara untuk petugas yang menyebar video tersebut sudah dimutasi ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) OKU," jelasnya.

2. Pihak Lapas Razia dan Sita Sejumlah HP

Setelah kejadian tersebut, pihak lapas telah melakukan razia dan menyita handphone para WBP. Pelaku utama yang merekam merupakan WBP, lalu video disebar oleh petugas.

3. Napi Disanksi Batal Bebas Bersyarat

Untuk WBP yang merekam sudah ditindaklanjuti dan diberi sanksi berupa dicabutnya bebas bersyarat dan remisi. Lalu, untuk WBP lain yang turut serta diberi sanksi mutasi kamar dan teguran.

"Dua WBP yang menjadi pelaku utama saat itu sedang hitungan hari untuk bebas bersyarat karena ada kejadian tersebut bebas bersyarat dan remisinya langsung dicabut. Sementara itu, WBP yang ikut serta sudah diberi sanksi mutasi kamar dan internal," ujar Kepala Pengamanan Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir Ade Irianto.

4. Razia Tak Bisa Setiap Hari

Setelah kejadian viral di Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, pihak lapas langsung melakukan pemeriksaan dan razia. Namun razia tidak bisa setiap hari karena keterbatasan petugas. Penghuni lapas Tanjung Raja berjumlah 900 orang.

"Jika razia setiap hari, nanti takutnya panas bisa timbul keributan," jelas Ade.

5. Oknum Petugas Penyebar Video Dimutasi

Petugas Lapas Tanjung Raja berinisial RB yang menyebarkan video sudah dimutasi. Dia dimutasi ke Rupbasan Baturaja.

Oknum petugas tersebut memang bermasalah dan sudah pernah beberapa kali direhab seperti di Kalianda Lampung, BNN Lido Bogor, dan terakhir dirawat di RS Ernaldi Bahar Palembang.

"Sekarang sudah dimutasi ke Baturaja. Diduga dia menyebarkan kembali video tersebut karena sakit hati," ujarnya.

6. Perekam Bukan Petugas Lapas: Hanya Menyebarkan

Kadivpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Sumsel Mulyadi menjelaskan video viral yang terjadi di dalam sel tahanan Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel).

Saat itu, ada warga binaan yang membawa handphone dan menghidupkan musik remix begitu keras, lalu direkam. Petugas yang menjaga lapas saat itu bernama Robby.

"Robby menyita handphone napi tersebut dan mengancam kepada napi akan memberitahukan ke Kalapas dan KPLP. Karena Robby merupakan pecandu narkoba sehingga ia memanfaatkan situasi tersebut dengan meminta sejumlah uang kepada napi tadi dan handphone-nya dikembalikan ke napi," ujarnya.

Dia menegaskan yang merekam video itu bukan petugas lapas, tetapi warga binaan yang membawa handphone.

"Jadi kelemahan kami ada warga binaan yang membawa handphone ke dalam sel. Dia menghidupkan musik remix dengan volume cukup besar sehingga seolah-olah sedang ada yang berpesta narkoba," ujarnya.

7. Petugas Lapas Terancam Dipecat

Oknum petugas Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel), berinisial RB yang menyebarkan video napi diduga pesta sabu terancam dipecat. Saat ini oknum petugas tersebut sedang diperiksa.

"Saksi tegas berupa pemecatan," tegas Kadivpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Sumsel Mulyadi, Jumat (15/11/2024).

Mulyadi mengatakan oknum petugas yang menyebarkan video viral itu bernama Robby. Robby jarang masuk dan pernah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal serta dikenai disiplin berat.

"Robby ini diangkat jadi pegawai pada 2017, dan pada 2021 terindikasi memakai narkoba. Dia sudah dua kali direhabilitasi. Pertama direhab di Lampung, dan kedua di Bogor," ungkapnya.

Saat ini, Robby ada di Rupbasan Baturaja. Di sana, Kepala Rubbasan juga melakukan tes urine kepada bersangkutan dan ternyata masih positif narkoba.

"Terakhir bersangkutan pernah dirawat di RS Jiwa, Palembang," katanya.

8. Harapan Pihak Lapas: Petugas Ditambah, Bangunan Diperluas

Total penghuni di Lapas Tanjung Raja ada 900 orang dengan jumlah petugas sedikit. Satu blok hunian hanya memiliki dua orang petugas. Pihak lapas berharap jumlah petugas bisa ditambah.

"Kami berharap agar petugas ditambah karena jumlah penghuni sangat over kapasitas. Selain itu kalau bisa seperti kata menteri terdahulu kalau pemakai lebih baik direhab jadi tidak digabung dengan pengedar dan bandar," ungkap Kepala Pengamanan Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Ade Irianto.

Ade juga berharap gedung lapas bisa diperluas atau diperbaiki karena sudah sangat tua untuk menampung 900 orang napi.

"Lapas Tanjung Raja ini sudah berdiri sejak 1951, jadi sudah cukup tua semoga segera diperbaiki dan petugas juga ditambah," katanya.

Simak juga video: Polres Asahan Musnahkan 38 Kg Sabu, 7 Tersangka Dipamerkan

[Gambas:Video 20detik]

(kny/jbr)

Jakarta (ANTARA) - Puasa merupakan salah satu ibadah yang dilakukan oleh para umat Muslim. Dalam ibadah puasa, terdapat berbagai jenis puasa yang berbeda masing-masing hukumnya. Termasuk puasa Ayyamul Bidh, apa hukum puasa ini?

Dalam Islam, terdapat berbagai amalan ibadah yang dikerjakan oleh para umatnya. Amalan ibadah tersebut memiliki hukum yang dibagi menjadi dua, yakni hukum wajib dan sunnah. Hukum tersebut juga berlaku untuk ibadah puasa.

Ibadah wajib merupakan syariat yang harus dilakukan oleh para umat Islam dan tidak boleh ditinggalkan. Meskipun ditinggalkan, menjadi kewajiban untuk menggantinya atau akan berdosa.

Sementara, ibadah sunnah merupakan syariat yang tidak harus dilakukan, namun dianjurkan untuk dikerjakan. Bila dilakukan akan mendapatkan lipatan pahala dan tidak berdosa kalau ditinggalkan.

Salah satu jenis puasa wajib yakni seperti puasa Ramadhan. Sedangkan, puasa Ayyamul Bidh termasuk salah satu puasa sunnah.

Hukum puasa Ayyamul Bidh

Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa sunnah yang dilakukan selama tiga hari dalam sebulan. Waktu pelaksanaan puasa ini sesuai kalender Hijriyah pada hari 13, 14, dan 15 dalam tiap bulan Qamariyah.

Puasa ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu amalan sunnah yang mendatangkan banyak pahala dan manfaat.

Berdasarkan hadist riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Abbas, ia pernah berkata:
"Dari Ibnu Abbas, Rasullullah SAW terlihat sering tidak makan (berpuasa) pada hari yang malamnya cerah, baik sedang berada di rumah atau berpergian.".

Kemudian, dari Ibnu Milhan Al Qoisiy bahwa ayahnya pernah berkata:
"Rasullullah SAW sering memerintahkan pada kami agar berpuasa pada ayyamul bidh yakni 13, 14, dan 15 di bulan Hijriyah. Lalu, beliau bersabda 'Puasa ayyamul bidh seperti puasa setahun'." (HR Abu Daud dan An-Nasai).

Berpacu pada hadist tersebut, puasa Ayyamul Bidh merupakan ibadah yang sering diperintahkan dan dilakukan oleh Rasullullah SAW.

Selain untuk mendapatkan amalan pahala yang besar, beliau senang berpuasa pada malam yang cerah yakni munculnya sinar bulan purnama yang penuh dan sering terjadi pada setiap bulan di hari ke 13, 14, dan 15.

Malam cerah tersebut menjadi asal usul dinamai puasa Ayyamul Bidh yang artinya "hari hari yang cerah".

Oleh karena itu, puasa Ayyamul Bidh menjadi ibadah puasa yang hukumnya sunnah muakkad.

Sunnah muakkad adalah hukum ibadah yang tidak wajib namun sering dikerjakan Rasullullah SAW, sehingga sangat dianjurkan terhadap umat Muslim untuk mengerjakannya.

Keutamaan puasa Ayyamul Bidh

Walaupun menjadi amalan ibadah yang tidak wajib atau sunnah, sangat beruntung bagi umat Muslim yang mengerjakannya. Hal ini disebabkan terdapat berbagai keutamaan dalam puasa Ayyamul Bidh. Berikut adalah keutamaan puasa Ayyamul Bidh.

1. Mendapatkan pahala seperti puasa sepanjang tahun

Dalam Islam, satu amal kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali lipat pahalanya. Puasa tiga hari setiap bulan seperti setara dengan berpuasa selama 30 hari. Oleh karena itu, puasa Ayyamul Bidh memberikan pahala yang besar, seolah-olah seseorang berpuasa sepanjang tahun.

2. Memperkuat keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT
​​​​​​​
Puasa adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan rutin melaksanakan puasa Ayyamul Bidh, seorang Muslim dapat memperkuat keimanan dengan memperbaiki ibadahnya.

3. Melatih kesabaran dan emosi
​​​​​​​
Puasa mengajarkan para umat Muslim untuk bersabar, menahan hawa nafsu, dan mengontrol emosi. Hal ini dapat membentuk diri agar lebih kuat dalam menghadapi godaan dan cobaan dalam kehidupan.

4. Memberikan rasa syukur terhadap nikmat
​​​​​​​
Selain menahan lapar, haus, dan emosi, puasa dapat memberikan kesadaran diri untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang selama ini Allah SWT telah berikan. Sehingga, diri kita bisa terhindar dari sifat sombong dan lebih peduli terhadap orang lain yang kekurangan.

5. Dampak positif terhadap kesehatan
​​​​​​​
Tidak makan dan minum saat berpuasa bukan akan menimbulkan penyakit, namun mengurangi risiko penyakit. Hal ini disebabkan tubuh yang dapat melakukan detoks racun dalam tubuh, menghindari nafsu makan yang berlebihan, dapat bakar lemak, mengurangi berat badan dengan ideal, hingga mampu meningkatkan metabolisme tubuh.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Indonesia mendukung Reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan. Indonesia juga menekankan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (FTAAP) merupakan inisiatif penting dalam integrasi kawasan Asia Pasifik sesuai dengan Visi APEC Putrajaya 2040. Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC Ministerial Meeting/AMM) ke-35 di Lima, Peru.

Acara yang dilaksanakan pada Kamis (14/11) ini dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono. Mendag Budi mengatakan Indonesia mendukung Reformasi WTO untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan. Indonesia juga mendukung peran FTAAP dalam integrasi regional dan perdagangan terbuka sesuai dengan Visi APEC Putrajaya 2040.

"WTO merupakan pilar utama Sistem Perdagangan Multilateral. Untuk menjaga sistem yang tetap relevan, kita harus berdialog secara terbuka dan melangkah menuju reformasi WTO. Hal ini penting agar pertumbuhan yang inklusif, saling terhubung, dan berkelanjutan dapat tercapai, sekaligus memperkuat stabilitas rantai nilai global kita," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).

Menurut Budi, WTO tetap menjadi landasan Sistem Perdagangan Multilateral yang memberikan kerangka kerja penting untuk mengatasi tantangan bersama di antara berbagai perekonomian.

"Untuk menjaga relevansi dan efektivitas WTO, kita harus melakukan reformasi yang berarti," ungkapnya.

Dengan memprioritaskan pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat melalui penunjukan anggota Badan Banding, percepatan pembahasan mengenai Reformasi Penyelesaian Sengketa WTO sangatlah penting.

"Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan anggota terhadap WTO dan memperkuat kredibilitasnya dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan," urainya.

Lebih lanjut, Budi menggarisbawahi pentingnya memastikan akses pasar yang adil dan merata bagi produk pertanian, terutama dari negara berkembang. Selain itu, memberdayakan usaha kecil dan menengah UKM) dari negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan global juga tak kalah penting.

"WTO dapat mendukung hal ini dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan mengatasi hambatan non-tarif yang berdampak besar terhadap UKM, sehingga mendorong pasar global yang lebih inklusif," lanjut Budi.

Sementara itu, Djatmiko menambahkan Indonesia berkomitmen dalam memajukan inklusivitas dan mendukung paragraf khusus mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan dalam Deklarasi Menteri MC13. Meningkatkan peran perempuan dalam perdagangan akan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan ekonomi, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup, Indonesia juga menyadari pentingnya upaya untuk melindungi lingkungan dan melakukan mitigasi perubahan iklim.

"Namun, penting untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan hidup yang terkait dengan perdagangan tidak bersifat diskriminatif atau menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional, khususnya bagi negara-negara berkembang," ungkap Djatmiko

Terkait FTAAP, Djatmiko menjabarkan untuk mewujudkan visi ini, kerja sama, peningkatan kapasitas, dan fleksibilitas sangat penting dalam mengakomodasi berbagai tingkat pembangunan dalam APEC. Hal ini termasuk menciptakan kerangka kerja untuk integrasi bertahap dan memberikan dukungan bagi perekonomian pada berbagai tahap kesiapan.

"Memaksimalkan potensi FTAAP secara penuh juga memerlukan penanganan isu-isu utama seperti ketahanan rantai pasokan, fasilitasi investasi, dan penghapusan hambatan teknis terhadap perdagangan. Dengan menyamakan kedudukan, khususnya bagi UKM, kita dapat mendorong Asia-Pasifik yang lebih tangguh, inklusif, dan sejahtera," kata Djatmiko

Djatmiko berpendapat Indonesia sangat yakin dengan upaya kolektif, visi bersama, dan saling menghormati Visi Putrajaya 2040 akan terwujud. Hal ini juga bisa memastikan masa depan kemakmuran bersama yang bermanfaat bagi semua orang.

Ada tiga agenda di AMM ke-35, yaitu inovasi dan digitalisasi untuk transisi ekonomi formal dan ekonomi global, pertumbuhan berkelanjutan; serta perdagangan dan investasi bagi pembangunan yang inklusif dan terkoneksi. Pada AMM, Indonesia juga menyoroti pengurangan limbah pangan, transisi energi adil, dan inovasi hidrogen.

Selain itu, Indonesia juga mendorong investasi dan kerja sama di bidang ketahanan ekonomi dan energi berkelanjutan. Di sela pelaksanaan AMM, Mendag Budi melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan negara mitra dagang, seperti Jepang, Singapura, dan Kanada.

Sebelumnya, Mendag Budi juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Korea Selatan dan Hong Kong. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk meningkatkan perdagangan dengan para mitra dagang. Selain itu, Mendag Budi mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam sejumlah agenda, seperti Kunjungan Kenegaraan dengan Presiden Peru serta APEC CEO Summit.

Lihat juga video: RI-Jepang Sepakati Perhitungan Perdagangan Karbon di COP 29

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)

Surabaya -

Kuasa hukum siswa SMAK Gloria 2 Surabaya korban Ivan Sugiamto kurang puas dengan pasal yang dijeratkan ke Ivan. Namun keluarga korban tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Saya pribadi menanggapi hal itu sebagai praktisi hukum menanggapi hal itu, menurut saya itu perlu diperdalam lagi melalui pemeriksaan-pemeriksaan dengan pihak terkait," ujar kuasa hukum korban, Reifon Cristabella kepada wartawan, Jumat, (15/11/2024).

"Mengingat dugaan pidananya, ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Sebaiknya didalami kembali, tetapi kami mengapresiasi kinerja aparat hukum dalam kasus ini," sambungnya.

Bella mengatakan ancaman hukuman untuk Ivan yang di bawah 5 tahun membuat dirinya dan keluarga korban prihatin dan kurang puas. Sebab, sedari awal, ia memiliki prinsip kekhawatiran pada korban yang mengalami intimidasi begitu mendalam.

"Kami tersentuh (prihatin) dengan ini (ancaman hukuman di bawah 5 tahun), dari awal pada prinsipnya kami ada rasa kekhawatiran mengingat korban dan keluarga korban mengalami intimidasi yang begitu dalam," sebut Bella.

Intimidasi itu, lanjut Bella, tidak hanya dialami keluarga korban pada tanggal 21 Oktober. Tetapi intimidasi terus berlanjut dan akhirnya berhenti saat korban telah diamankan dan ditahan.

"Saya (mewakili keluarga korban) berpendapat terkait hal ini (hukuman pada pelaku), sebaiknya benar-benar dilakukan dengan serius," urainya.

"Kami juga ada menyimpulkan beberapa data, bilamana nanti diperlukan dan kami harus berpartisipasi secara langsung juga siap. Khawatir itu ada (terkait hukuman pada pelaku), tapi tidak sampai membuat kami mencurigai yang terlalu berlebihan," pungkas dia.

Polisi sendiri menjerat Ivan Sugiamto dengan pasal 80 ayat 1 UU perlindungan anak dan atau pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh Firtian Ramadhani, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom

(abq/iwd)

Ini menjadi salah satu tantangan hukum bagi BP2MI yang kini statusnya berubah menjadi kementerian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding berkoordinasi tentang hukum peralihan kewenangan dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Jakarta, Jumat (15/11).

Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa peralihan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ke Kementerian PPMI (Kemen PPMI) diperlukan lantaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kurang memfasilitasi perlindungan kepada PMI secara lengkap.

"Ini menjadi salah satu tantangan hukum bagi BP2MI yang kini statusnya berubah menjadi kementerian," ungkap Karding dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Karding lantas mencontohkan skema magang. Pemagang yang berstatus pelajar juga bekerja sampingan. Mereka tidak berstatus PMI, tetapi jika terkena musibah, Kemen PPMI ikut terlibat dalam penyelamatannya, tidak peduli statusnya prosedural atau tidak.

Untuk itu, Menteri Karding membutuhkan dasar hukum yang kuat sebagai acuan untuk penanganan berbagai musibah selanjutnya.

Ia ingin membuat satu aturan lengkap, sebuah omnibus, yang mencakup perlindungan bagi seluruh skema penempatan pekerja migran Indonesia.

Dengan demikian, Kemen PPMI akan mengajukan revisi UU Nomor 18 Tahun 2017 melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Saat ini, Biro Hukum KemenPPMI akan menyusun naskah akademik sebagai dasar perubahan UU PMI tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menkum Supratman Andi Agtas menyambut baik usulan Menteri PPMI dan sepakat untuk memfasilitasi proses harmonisasinya.

Menkum mengemukakan bahwa perubahan UU Nomor 18 Tahun 2017 akan banyak beririsan dengan Kemenaker.

"Banyak-banyaklah berkomunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan karena ada beberapa kewenangan Kemenaker yang nantinya akan menjadi kewenangan di kementerian Pak Karding," ucap Supratman.

Jika jumlah PMI yang tersebar di seluruh dunia mencapai hampir lima juta jiwa, menurut dia, mereka yang tidak tercatat sebagian besar merupakan tenaga low-skilled workers atau pekerja berketerampilan rendah.

Oleh karena itu, Supratman menilai revisi hukum perlindungan PMI menjadi kepentingan yang mendesak, mengingat perlindungan lima juta jiwa tersebut tidak maksimal.

"Kami akan membentuk tim khusus untuk memfasilitasi harmonisasi di awal-awal kabinet baru ini," kata dia menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Chongqing, Tiongkok, (ANTARA/PRNewswire)- Artikel berita dari iChongqing:

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Warga negara Belanda bernama Hans Remco Clipp (60) diciduk petugas Imigrasi dan ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Selasa (12/11/2024). Dia ditahan karena membuat onar hingga diduga membuat panti asuhan ilegal.

"Ya, dia membuat keributan dengan teman perempuannya," kata Humas Imigrasi Ngurah Rai Nyoman Asta dihubungi detikBali, Jumat (15/11/2024).

Bule Belanda itu sempat dipanggil ke Kantor Imigrasi untuk mengklarifikasi keonaran yang ditimbulkan. Saat diperiksa, Clipp dinilai cukup kooperatif. Sehingga, hanya paspor Clipp yang disita petugas.

"Kami periksa. Pertama orangnya kooperatif. Maka dilanjutkan penyitaan paspor," kata Asta.

Namun, Clipp kembali berulah. Asta mengatakan Clipp ribut dengan pacarnya yang tinggal se-atap tanpa ada ikatan pernikahan.

Keributan itu yang diduga memicu Clipp cekcok dengan warga di sekitar tempat tinggalnya, kawasan Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Ada warga yang sempat merekam Clipp membuat onar hingga menurunkan celananya di tengah jalan, hingga beredar di media sosial.

"Dia bikin keributan dengan perempuan itu. Tapi, mereka tidak menikah," ungkap Asta.

Kini, Clipp sudah diamankan petugas imigrasi dan mendekam di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. Bule Belanda itu akan dideportasi jika telah menyiapkan biaya kepulangannya sendiri.

Artikel ini telah tayang di detikbali

(sym/sym)

Jakarta (ANTARA) -

• Tanah dan bangunan seluas 120 m2/45 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp450.000.000
• Bangunan seluas 29.5 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan senilai Rp450.000.000
• Bangunan Seluas 29.5 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan senilai Rp450.000.000
• Tanah seluas 680 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp126.000.000
• Tanah seluas 1850 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp555.000.000
• Tanah seluas 1147 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp573.500.000
• Tanah dan bangunan seluas 449 m2/45 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp224.500.000
• Tanah seluas 4920 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp123.000.000
• Tanah seluas 1500 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp450.000.000.

• Mobil, Mercedes Sedan tahun 1983, hasil sendiri Rp75.000.000
• Mobil, Toyota Fortuner JEEP tahun 2016, hasil sendiri Rp400.000.000
• Mobil, Honda HRV Mini Bus Tahun 2015, hasil sendiri Rp250.000.000
• Mobil, Honda JAZZ Mini Bus tahun 2015, hasil sendiri Rp200.000.000

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Penutupan mendadak Superstar Fitness pada awal November 2024 kini bergulir ke proses hukum.

Ada delapan cabang Superstar Fitness yang tutup, yaitu berlokasi di Green Pramuka Square Mall, AEON Mall Sentul City, Living World Alam Sutera, AEON Mall Jakarta Garden City, AEON Mall Tanjung Barat, Living World Kota Wisata Cibubur, Trans Studio Mall Cibubur dan Cibinong City Mall.

Salah satu alasan yang sempat diungkapkan adalah gangguan listrik di mal tempat cabang mereka beroperasi, tetapi belakangan diketahui bahwa penutupan tersebut terjadi karena ketidakmampuan membayar sewa dan gaji karyawan

Hal ini tentu ,enimbulkan pertanyaan serta rasa kesal bagi para pelanggan atau member karena mereka harus merogoh kocel mulai dari Rp 30 juta hingga Rp120 juta untuk menjadi anggota temapt fitness tersebut.

Manajemen Superstar Fitness kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh salah satu korban, YMSM (41), atas dugaan penipuan dan penggelapan, Rabu (13/11/2024).

Laporan tersebut sudah dilakukan sejak dua hari lalu dan teregistrasi dengan nomor LP/B/6911/XI/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Sejauh ini, sebanyak 10 korban telah memberikan kuasa terhadapnya, termasuk YMSM dan anak Ferry sendiri.

"(Kerugian) Ada yang Rp 120 juta, ada yang Rp 40 juta, ada yang Rp 30 juta. Jadi, bervariasi. Kalau anak saya yang paling kecil, Rp 5,6 juta," kata kuasa hukum korban, Ferry Juan, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/11/2024).

Ribuan member Superstar Fitness kini menghadapi kerugian besar. Sebanyak 750 orang telah tergabung dalam paguyuban korban, dengan total kerugian mencapai Rp 5,1 miliar.

Beberapa korban membayar hingga puluhan juta untuk keanggotaan seumur hidup, namun fasilitas tersebut tidak bisa dinikmati akibat penutupan mendadak.

Saat ini, para korban menunggu kejelasan dari proses hukum yang sedang berlangsung.

Awal mula bangkrut

Permasalahan keuangan Superstar Fitness dimulai dari kegagalan membuka cabang baru di Cibinong City Mall (CCM), Bogor, lima bulan lalu.

Menurut kuasa hukum mereka, Daniel Hutabarat, kejadian ini membuat 40 member yang sudah bergabung memprotes dan memviralkan masalah tersebut di media sosial.

"Akhirnya karena viral, kepercayaan masyarakat turun (untuk bergabung dengan Superstar Fitness). Itu 90 persen pendapatan turun langsung," kata Daniel.

Penurunan pendapatan ini membuat manajemen tidak mampu membayar sewa tempat, listrik, dan gaji karyawan.

Meskipun begitu, Daniel memastikan bahwa manajemen Superstar Fitness tidak akan membawa kabur uang member.

"Kami tidak kabur, tidak lari, atau apa segala macam," ujarnya.

Namun, ia mengakui bahwa manajemen gagal mengatasi masalah keuangan yang menyebabkan penutupan mendadak di seluruh cabang.