Surabaya -

Aksi Ivan Sugianto marah-marah dan menyuruh seorang siswa SMA di Surabaya, Jawa Timur, menggongong, viral di media sosial. Akibat ulahnya itu, Ivan kini ditetapkan menjadi tersangka.

Adapun dalam video yang viral itu, tampak anak berbaju putih abu-abu yang diduga mendapat intimidasi dari seorang pria di hadapannya. Pria itu adalah Ivan Sugianto, yang merupakan orang tua dari siswa sekolah lain.

Murid tersebut dipaksa berlutut hingga menggonggong seperti anjing. Keduanya juga dikerubungi sejumlah orang yang berusaha melerai.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Jumat (21/10/2024) di depan SMA Gloria 2 Surabaya. Sedangkan Ivan merupakan wali murid SMA Cita Hati.

Usut punya usut, keributan itu bermula saat Ivan tak terima anaknya diejek dan di-bully oleh temannya di SMA Gloria 2. Karena hal ini, Ivan lantas mendatangi sekolah dan memaksa siswa yang diduga mengejek anaknya minta maaf sambil bersujud dan menggonggong.

Kedua pihak disebut sempat bertemu dan berdamai. Namun, urusan ini menjadi panjang usai SMA Gloria 2 Surabaya melaporkan Ivan ke polisi.

Laporan itu tertuang dalam surat tanda terima laporan/pengaduan masyarakat bernomor LPM/1121/X/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA yang dilakukan oleh seorang guru berinisial LSP atas ancaman dengan kekerasan.

Ditangkap Polisi

Atas laporan tersebut, polisi bergerak cepat menangkap Ivan pada Kamis (14/11) sekitar pukul 16.00 WIB. Ivan ditetapkan sebagai tersangka.

Ivan Sugianto, wali murid yang paksa siswa sujud sambil gonggong bak anjing ditangkap (Foto: Dok. Istimewa)

"Selesai gelar perkara saudara I (Ivan) sudah dinyatakan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto di Mapolrestabes Surabaya.

Dugaan Pencucian Uang

Tak sampai di situ, kasus ini merembet ke dugaan pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening Ivan Sugianto.

"Dugaan TPPU," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dihubungi.

PPATK mendeteksi adanya aktivitas ilegal. Selain rekening Ivan, PPATK turut memblokir belasan rekening terkait Valhalla Spectaclub Surabaya.

Berbaju Tahanan

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menemui Ivan Sugianto di Polrestabes Surabaya. Saat ditemui Sahroni, Ivan berbaju tahanan dan tangannya diborgol.

"Terima kasih kepada Kapolrestabes Surabaya yang telah menerima saya berkunjung sekaligus melihat pelaku. Appreciate pada kecepatan gerak langkah Polrestabes Surabaya atas viralnya seseorang yang berlaku sangat buruk di hadapan semua orang, mudah-mudahan kasus ini menjadi pembelajaran kepada semua pihak bahwa jangan merasa hebat dan jumawa untuk melakukan seenak-enaknya," ujar Sahroni dalam postingannya di Instagram @ahmadsahroni88, Minggu (17/11/2024).

Sahroni lalu berbicara bahwa sebagai orang tua hendaknya lebih berhati-hati dalam bersikap. Dia berharap orang tua seharusnya lebih bijak dalam bertindak.

"Pesan kepada semua orang tua termasuk saya tanpa terkecuali bahwa sikap-sikap anak-anak kita wajib kita awasi dengan baik agar mereka tetap saling bersapa ramah dan tidak merasa hebat pada posisi orang tuanya masing-masing," ujarnya.

(isa/knv)

Medan (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan berikan sosialisasi dan edukasi terkait keimigrasian kepada para kepala lingkungan di Kecamatan Medan Marelan, Medan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) di wilayah ini.

"Sosialisasi tentang keimigrasian dan tentang bahaya TPPO dan TPPM agar nantinya para kepala lingkungan dapat memberikan edukasi kepada warga dan turut serta dalam melakukan upaya pencegahan sehingga warga khususnya di Medan Marelan dapat terhindar menjadi korban TPPO atau TPPM," ucap Kepala Kantor Imigrasi Belawan Andriw Guntur Suryadarma Simanjuntak di Medan, Minggu.

Andriw mengatakan sinergi dan kolaborasi
yang sudah dilakukan selama ini oleh bhabinkamtibmas dan babinsa dengan aparat kelurahan hingga kepala lingkungan dalam rangka pengawasan orang asing.

"Para Kepala Lingkungan dapat langsung menginformasikan kepada Pimpasa jika ada orang asing yang sekiranya dicurigai keberadaannya di Wilayah Medan Marelan ini," ujar dia.

Camat Medan MarelanAnanda Sulung Parlaungan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini.

“Kami harap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan, dan menjadi wadah kolaborasi dan silaturahmi," kata Ananda.
.

Istanbul (ANTARA) - Turki pada Sabtu menyatakan peta Perencanaan Spasial Maritim Uni Eropa di Laut Aegea dan Laut Tengah "batal demi hukum" dan "tidak memiliki dampak hukum."

"Kami tidak akan membiarkan terjadinya pelanggaran hak-hak Turki dengan Perencanaan ini," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.

"Uni Eropa tidak memiliki kewenangan untuk mengomentari sengketa maritim antara negara-negara berdaulat. Keterlibatan Uni Eropa dalam inisiatif semacam itu membuat penyelesaian sengketa ini menjadi lebih sulit," tambah pernyataan itu.

Kementerian Luar Negeri Turki juga mengatakan bahwa upaya sepihak oleh Uni Eropa "merusak upaya untuk menemukan solusi yang komprehensif, adil dan berkelanjutan bagi masalah-masalah di Laut Aegea yang saling terkait," dan menekankan bahwa masalah-masalah tersebut harus diselesaikan "atas dasar hukum internasional dan hubungan bertetangga yang baik."

Turki telah berulang kali menekankan bahwa masalahnya dengan Yunani, yang merupakan negara tetangganya di Laut Aegea, harus ditangani antara kedua negara, bukan melalui Uni Eropa atau negara ketiga mana pun.

Sumber: Anadolu-OANA

Penerjemah: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Seorang petugas Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Robby Adriansyah merekam narapidana pesta, viral di media sosial.

Dalam video tersebut terlihat sejumlah napi berpesta sambil mendengarkan musik remix.

Akibat kejadian ini, Robby dimutasi dari jabatannya karena diduga positif narkoba dan disebut sengaja merekam untuk mendapatkan keuntungan dari napi.

Klarifikasi Robby

Disebut mengonsumsi narkoba, Robby muncul mengklarifikasi pernyataan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sumsel yang menyebutnya masih kecanduan narkoba saat tugas di Rupbasan.

Dalam video klarifikasinya, Robby meminta bukti dirinya disebut positif narkoba.

"Tolong Bapak jelaskan, buktinya mana? Positif apa? Kenapa Bapak tidak langsung tunjukkan ke media, berikan info, apakah saya positif sabu, ekstasi, metamin atau amfetamin atau marijuana? Saya benar positif, tapi positif benzo," tutur Robby.

Benzo adalah obat penenang yang biasanya digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan atau serangan panik.

"Saya ada riwayat penyakit. Saya diberi obat oleh dr. Abdullah Shahab di Rumah Sakit Ernaldi Bahar," ungkap Robby.

"Pernyataan Bapak di media seolah-olah mencondongkan (menyudutkan) saya, merugikan nama baik saya."

Dia menyesalkan tuduhan terhadap dirinya dan terungkap riwayat kesehatannya yang pernah direhabilitasi, namun ia mengaku itu semua masa lalu ya dan kini sudah berubah.

"Saya pernah di Ernaldi Bahar, berobat (untuk penyembuhan) psikis saya. Tapi itu masa lalu. Sekarang saya sudah berubah dan ingin memberikan (sumbangsih) pada negara," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil KemenkumHAM Sumatera Selatan, Mulyadi, membenarkan video tersebut direkam oleh petugas Lapas Tanjung Raja bernama Robby Ardiyansyah.

Namun, ia membantah adanya pesta narkoba di dalam Lapas.

"Tidak ada pesta narkoba di dalam Lapas. Video itu direkam RA dengan motif agar diberikan uang oleh napi," ujar Mulyadi, Jumat (15/11/2024).

Mulyadi menjelaskan, Robby terbukti menggunakan narkoba sejak 2021 dan telah dua kali menjalani rehabilitasi di Lampung dan Bogor.

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menemui Ivan Sugianto, tersangka perkara menyuruh siswa SMA di Surabaya menggonggong. Sahroni mengapresiasi gerak cepat Polrestabes Surabaya.

"Trimkasih kepada Kapolrestabes Surabaya yg telah menerima saya berkunjung sekaligus melihat pelaku. Apreciate pada kecepatan gerak langkah Polrestabes surabaya atas Viral nya seseorang yg berlaku sangat buruk di hadapan semua orang, mudah mudahan kasus ini menjadi pembelajaran kepada semua pihak bahwa jangan merasa hebat dan jumawa untuk melakukan se enak enaknya..," ujar Sahroni dalam postingannya di Instagram @ahmadsahroni88, Minggu (17/11/2024).

Dalam foto yang dibagikan, Sahroni terlihat berbincang empat mata dengan Ivan. Terlihat Ivan mengenakan baju tahanan oranye dengan tangan terborgol.

Sahroni lalu berbicara bahwa sebagai orang tua hendaknya lebih berhati-hati dalam bersikap. Dia berharap orang tua seharusnya lebih bijak dalam bertindak.

"Pesan kepada semua orang tua termasuk saya tanpa terkecuali bahwa Sikap sikap anak anak kita Wajib kita awasi dengan baik agar mereka tetep saling bersapa ramah dan tidak merasa hebat pd posisi org tua nya masing2," ujarnya.

"Sikap anak anak kita kadang pergaulan yg bisa melakukan hinaan atau bully kpd seseorang yg di lihat kelucuan yg menyebabkan banyak bully di semua sekolah. Sebagai orang tua pasti merasa iba dan kasian bilamana anaknya di lakukan tidak baik," tambahnya.

Ivan Sugianto ditangkap petugas gabungan sekitar pukul 16.00 WIB di Bandara Juanda. Ia digelandang ke Ruang Pelayanan Khusus Unit PPA Satreskrim. Kini ia sudah ditahan.

(azh/tor)

Ternate (ANTARA) - Densus 88 AT Polri bekerja sama dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melakukan sosialisasi pencegahan terorisme kepada jajaran perusahaan milik negara tersebut

Pegawai dan staf PT PLN (Persero) UIW MMU di lingkup Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) diberikan sosialisasi mengenai pencegahan terorisme dan penerapan sistem manajemen pengamanan.

General Manager PLN UIW MMU, Awat Tuhuloula di Ternate, Sabtu, menyampaikan sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya insan PLN.

Selain itu, kata dia, juga untuk memperkuat pemahaman dan kewaspadaan seluruh pegawai PLN dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.

"Ekstremisme dan aksi terorisme bisa saja terjadi, baik dari lingkungan luar maupun internal. Nah, ini yang perlu kita cegah dengan sosialisasi seperti ini," kata Awat.

Kegiatan sosialisasi itu diselenggarakan dengan menggandeng Satgas Wilayah (Satgaswil) Malut Densus 88 AT Polri.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Kepala Tim I Intelejen Sub Opsnap Intelejen Satgaswil Maluku Utara Densus 88 AT Polri, Ipda Herry Rinsampessy.

Herry Rinsampessy menyampaikan materi tentang strategi deteksi dini dan langkah pencegahan radikalisme di lingkungan kerja. Materi tersebut menekankan pentingnya kewaspadaan, pemahaman tentang radikalisme, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh pegawai BUMN untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman sejak dini.

Sementara itu, Manager PT PLN (Persero) UP3 Tobelo, Ramli Malawat mengapresiasi Densus 88 yang telah bersedia menyampaikan materi pada kegiatan tersebut.

Ramli menekankan pentingnya kegiatan ini untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan kerja dari pengaruh negatif paham radikal.

"Kami sangat mengapresiasi kehadiran tim Densus 88 yang telah memberikan pencerahan mengenai pencegahan radikalisme. Kami berharap seluruh pegawai PLN semakin memahami peran penting mereka dalam menjaga keamanan lingkungan kerja dan turut berkontribusi dalam mencegah potensi ancaman radikalisme di masyarakat," ujar Ramli.

Melalui sosialisasi ini, kata dia, PT PLN (Persero) UP3 Tobelo berkomitmen untuk terus memperkuat upaya preventif dan membangun sistem pengamanan yang solid, sehingga lingkungan kerja dapat terjaga dari ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan di BUMN.

"Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang positif dalam menciptakan lingkungan yang aman, berwawasan kebangsaan, dan berkomitmen pada integritas serta keamanan nasional," ujarnya.

Jambi (ANTARA) - Sebanyak 36 orang narapidana di Jambi bebas bersyarat setelah menerima program pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Jambi.

"Mereka secara resmi telah diizinkan mendapatkan pembinaan di luar lapas dan bisa kembali ke rumah masing-masing," kata Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) Bapas Kelas I Jambi, Nasrul, di Jambi, Sabtu.

Ke-36 orang tersebut mendapatkan program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Beryarakat (PB/CB) pada pertengahan November ini, dimana mereka adalah narapidana dalam kasus tindak pidana seperti korupsi, narkotika dan pidana lainnya yang sebelumnya mereka adalah warga binaan dari Lapas Kelas II A Jambi, Lapas Kelas II B Muara Bulian, Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, Lapas Kelas II B Kuala Tungkal dan Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak.

Setelah melaksanakan pendataan dan registrasi, puluhan klien pemasyarakatan tersebut bertemu dengan keluarga mereka yang telah menunggu di halaman kantor Bapas Jambi.

Nasrul mengatakan Bapas Jambi telah menerima klien pemasyarakatan sebanyak 19 orang program PB dari Lapas Jambi kemudian lima orang program PB dan satu orang program CB dari Lapas Kuala Tungkal, 10 orang PB dari Lapas Narkotika Muara Sabak, dua orang program PB dari Lapas Perempuan Jambi.

Untuk mendapatkan syarat WBP agar mendapatkan PB maupun CB yakni Telah menjalani minimal 2/3 masa pidana, berperilaku baik selama di dalam lapas dan program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan adanya surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah/kepala desa yang menyatakan narapidana tidak akan melarikan diri atau pun melakukan perbuatan melanggar hukum, serta membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program PB atau CB dan lainnya.

Nasrul juga menegaskan PB atau CB bukan berarti narapidana mutlak bebas namun, PB atau CB ini merupakan program pembinaan di luar penjara agar mereka dapat kembali bermasyarakat.

“Tujuan dari PB/CB ini salah satunya agar klien tersebut dapat kembali menjadi masyarakat normal dan bisa berkontribusi baik bagi lingkungan sekitarnya dan adanya pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupannya,” katanya.

Selanjutnya program dari Bapas Jambi bisa bermacam-macam seperti konseling, pembimbingan, pengawasan, kemandirian jika terhambat masalah pekerjaan, memfasilitasi agar klien mendapatkan pekerjaan, dan lain-lain.

Bandung -

Film SAS: Red Notice akan tayang di Bioskop Trans TV, Sabtu (16/11/2024) pukul 21.00 WIB malam ini. Film SAS: Red Notice yang dirilis pada tahun 2021 adalah film laga menegangkan yang disutradarai oleh Magnus Martens.

Film ini diadaptasi dari novel populer dengan judul yang sama karya Andy McNab, seorang mantan anggota pasukan khusus SAS Inggris. SAS: Red Notice dibintangi oleh Sam Heughan, Ruby Rose, dan Andy Serkis, dengan Heughan berperan sebagai karakter utama, Tom Buckingham, seorang anggota pasukan khusus yang harus menghadapi krisis terorisme saat kereta yang ditumpanginya dibajak.

Film ini diproduksi oleh Altitude Film Entertainment dan memanfaatkan lokasi pengambilan gambar di Eropa. Meskipun biaya produksi film ini tidak disebutkan secara rinci, film ini menghadirkan berbagai adegan aksi yang intens, termasuk ledakan besar dan aksi pertempuran khas pasukan khusus.

Sinopsis Film SAS: Red Notice

Cerita dimulai dengan Tom Buckingham yang berencana melamar kekasihnya, Dr. Sophie Hart, saat perjalanan kereta dari London ke Paris. Namun, rencana romantis Tom berubah menjadi mimpi buruk ketika kereta mereka dibajak oleh Grace Lewis (Ruby Rose), seorang teroris yang kejam. Grace dan kelompoknya, Black Swans, memiliki misi khusus yang mengancam nyawa para penumpang, termasuk Sophie.

Grace mengambil alih kereta dengan tujuan mengirim pesan kepada pemerintah, memaksa mereka menerima tuntutan kelompoknya. Sementara itu, Tom, yang tidak menyangka akan menghadapi situasi mengerikan ini, harus bertindak cepat untuk menyelamatkan semua orang. Terjebak di dalam kereta, Tom tidak hanya harus berjuang untuk menyelamatkan Sophie, tetapi juga menghadapi Grace, yang menunjukkan kemampuan taktis yang sama hebatnya.

Dalam situasi yang mencekam, Tom menggunakan keterampilan militernya untuk melumpuhkan para teroris satu per satu. Konflik semakin rumit saat Tom menyadari bahwa misi kelompok Grace memiliki dukungan dari pihak-pihak yang tidak terduga. Ketegangan terus meningkat, apalagi ketika masa lalu Grace yang kelam dan motif pribadinya terungkap, menambah dimensi baru dalam cerita.

Seiring waktu, situasi di kereta menjadi semakin berbahaya, dengan ancaman ledakan yang bisa memusnahkan semua orang. Tom harus memilih antara menyelamatkan diri atau berusaha melumpuhkan para teroris demi keselamatan seluruh penumpang. Saat situasi semakin mendesak, Tom berjuang melawan waktu dan kemampuan Grace yang tangguh, memaksanya menggunakan segala cara untuk bertahan hidup.

Di tengah aksi yang mendebarkan, hubungan Tom dengan Sophie juga diuji, karena Sophie tidak sepenuhnya memahami dunia berbahaya yang dijalani Tom. Saat drama dan aksi berpadu, pertanyaan pun muncul: apakah Tom berhasil menyelamatkan orang-orang yang ia cintai, atau justru menjadi korban dalam permainan mematikan ini?

Bagaimana akhir dari perjuangan Tom dalam menghadapi para teroris di tengah situasi yang sangat tidak terduga ini? Saksikan selengkapnya di Bioskop Trans TV malam ini.

(tya/tey)

Bandung -

Sejumlah mahasiswa di Bandung baru-baru ini mengenalkan inovasi baru yang bisa memberikan manfaat di bidang pelayanan hukum. Inovasi berupa perangkat lunak atau software itu diberi nama Legal Plus yang bisa mendukung transformasi digital di sektor hukum Indonesia.

Legal Plus digagas sejumlah mahasiswa yaitu James Ardy, Chrisostomus Paudra, Jesslyne, Jordan Yudhistira, dan Richard Yoshuara Yo. Legal Plus secara resmi telah diluncurkan dan dikenalkan kepada publik di Bandung pada 9 November 2024.

"Bidang industri lain sudah digitalisasi dengan teknologi software manajemen berbasis cloud, sementara bidang hukum belum. Legal Plus memiliki fitur-fitur yang tidak dapat ditemukan dalam software manajemen lainnya," kata Chief Marketing Officer Legal Plus Jordan Yudhistira, Sabtu (16/11/2024).

Legal Plus menawarkan fitur all-in-one yang mencakup peningkatkan produktivitas kerja-kerja paralegal di dunia hukum. Mulai dari manajemen kasus, penjadwalan, pelacakan waktu, pengelolaan finansial, pengelolaan dokumen, dan komunikasi klien dalam satu platform terpadu.

"Software ini menawarkan solusi komprehensif kantor hukum untuk mempermudah operasional kantor hukum, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat hubungan dengan klien di era digital," jelasnya.

Meskipun demikian, Jordan memastikan Legal Plus didukung keamanan tingkat tinggi. Sebab, aplikasi rancangannya itu menggunakan enkripsi data mutakhir untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi klien sesuai dengan regulasi privasi.

"Dengan teknologinya, Legal Plus mampu mengurangi waktu pekerjaan administratif hingga 50 persen sehingga memungkinkan pengacara untuk mengalokasikan lebih banyak waktu pada strategi perencanaan strategis dalam penanganan kasus dan pelayanan klien," ujarnya.

Kemudian, Legal Plus juga membuat kolaborasi tim jadi lebih efektif karena ada fitur kolaborasi real-time yang memudahkan tim hukum untuk bekerja secara bersamaan di mana pun mereka berada. Lalu kemudahan aksesibilitas karena platform berbasis cloud yang dapat diakses dari berbagai perangkat, memastikan fleksibilitas dan mobilitas bagi penggunanya.

Jordan menegaskan, pengembangan software ini terinspirasi dari tantangan yang dihadapi firma hukum dalam mengelola kinerjanya. Melalui kolaborasi dengan berbagai firma hukum selama tahap pengembangan, software ini dirancang untuk benar-benar memenuhi kebutuhan industri.

"Untuk merayakan peluncuran ini, Legal Plus menawarkan program free-trial selama 90 hari dan pelatihan eksklusif bagi kantor hukum yang mendaftar dalam periode promosi," pungkasnya.

(ral/dir)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut telah sepakat dengan Komisi XIII DPR bakal menindaklanjuti penambahan fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).

"Jadi tadi menjadi kesepakatan kita bersama antara Setneg dan Komisi XIII untuk tindak lanjuti coba kita memikirkan untuk memberikan penghargaan yang dirasa lebih layaklah," kata Prasetyo, Sabtu (16/11/2024).

Prasetyo menjelaskan, pemberian tambahan fasilitas bagi mantan presiden dan wapres bukan dinilai kurang. Namun, penambahan fasilitas sebagai bentuk apresiasi kepada para mantan presiden dan wapres karena sudah mendarmabaktikan hidupnya untuk negara.

"Ya macam macam lah nanti kita pelajari semua. Kalau berkenaan dengan masalah apresiasi dalam bentuk rumah kan sudah ya. Mungkin yang lain lain yang perlu kita fikirkan untuk memberikan apresiasi kepada beliau beliau. Semangatnya itu," jelasnya.

Prasetyo mengatakan, beberapa hal yang akan menjadi perbaikan terkait fasilitas mantan presiden dan wapres di antaranya dana pensiun hingga pengamanan.

"Ya mungkin bisa dimulai dari misalnya berkenaan dengan masalah dana pensiun para mantan presiden dan wakil presiden. Kemudian dukungan pengamanan maupun kegiatan beliau saat sekarang meskipun sudah tidak menjadi presiden maupun wakil presiden. Saya kira itu," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong agar pemerintah menjalankan reformasi pendidikan.

Ia khawatir, viralnya video tentang siswa SMA yang tidak bisa menghitung perkalian merupakan fenomena yang juga marak terjadi di Tanah Air.

“Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anak-anak kita, saya mendorong dilakukannya evaluasi dan reformasi pendidikan. Lanjutkan yang sudah baik dan benahi yang masih kurang,” ujar Cucun dalam keterangan, Sabtu (16/11/2024).

Ia masih optimis, banyak siswa SMA di Indonesia yang sebenarnya sudah memiliki kompetensi yang baik.

Namun, pemerintah tak boleh abai pada kualitas-kualitas pelajar yang masih rendah.

“Bahwa benar peristiwa yang ada di media sosial belum bisa dijadikan rujukan. Saya yakin betul banyak juga anak-anak kita yang pintar-pintar dan memiliki kompetensi akademik yang baik, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fenomena tersebut,” paparnya.

Cucun mengatakan, salah satu yang perlu diwujudkan adalah pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Apalagi, masih banyak generasi muda yang tidak bisa mengakses jenjang pendidikan tinggi.

“Maka berkali-kali saya sampaikan, penting sekali peningkatan kompetensi anak-anak melalui pendidikan dan program-program vokasi. Sehingga anak-anak kita yang tidak berkesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi tetap bisa memiliki modal keterampilan,” tutur dia.

Terakhir, ia mengingatkan agar pemerintah benar-benar memperhatikan persoalan ini. Pasalnya, Indonesia Emas 2045 tak bakal terwujud tanpa sumber daya manusia yang mumpuni.

“Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing global, perbaikan SDM menjadi hal prioritas yang harus dilakukan. Jangan sampai anak-anak kita tertinggal,” imbuh dia.

Manggarai Barat -

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo memperketat pengawasan warga negara asing (WNA) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Musababnya, Imigrasi bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) menilai ada peningkatan aktivitas WNA di Ngada.

"Timpora juga memfokuskan perhatian pada aktivitas orang asing yang semakin meningkat di Kabupaten Ngada," kata Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Dwi Fachrizal, Sabtu (16/11/2024).

Dwi mengatakan para WNA di Ngada itu merupakan pekerja hingga investor di sektor pariwisata. Ngada adalah salah satu kabupaten penyangga destinasi pariwisata superprioritas Labuan Bajo.

"Termasuk pelaku pariwisata, pekerja asing, dan pengusaha yang berinvestasi di bidang pariwisata dan sektor lainnya," ujar Dwi.

Imigrasi, Dwi berujar, terus meningkatkan pengawasan WNA di Labuan Bajo dan sekitarnya termasuk Ngada. Terlebih, keberadaan Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo sudah melayani penerbangan langsung dari luar negeri sejak awal September 2024.

"Bandara Internasional Komodo saat ini telah menjadi salah satu pintu masuk utama ke kawasan wisata unggulan di Labuan Bajo dan sekitarnya," kata Dwi.

Dwi menjelaskan Imigrasi juga rutin menggelar rapat koordinasi dengan Timpora di Kabupaten Ngada untuk meningkatkan pengawasan aktivitas WNA di daerah tersebut. Rakor itu dihadiri Kodim 1625 Ngada, Polres Ngada, Badan Intelijen Negara Kabupaten Ngada, Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngada, dan sejumlah OPD Pemerintah Kabupaten Ngada.

"Diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum akibat ulah orang asing di wilayah Kabupaten Ngada," tandas Dwi.

(iws/iws)