Polisi menetapkan sembilan orang tersangka terkait kasus keributan antarkelompok di Kemang, Jakarta Selatan. Para tersangka saat ini telah ditahan polisi.

Pantauan detikcom di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2025), para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers. Mereka terlihat berbaju tahanan.

Salah satu tersangka terlihat senyum-senyum saat digiring ke ruangan konferensi pers. Namun, tak ada pernyataan yang disampaikan oleh para tersangka itu.

Seperti diketahui, Polres Metro Jaksel telah menetapkan 9 orang tersangka terkait keributan di Kemang. Keributan yang diwarnai aksi menenteng senapan di jalanan ini dipicu masalah sengketa lahan.

"Yang bisa ditetapkan jadi tersangka 9 orang," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal kepada wartawan, Kamis (1/5).

Tampang 9 tersangka kasus keributan sengketa lahan di Kemang, Jaksel, kini berbaju tahanan. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari para tersangka dalam penangkapan itu. Barang bukti itu antara lain 4 pucuk senapan angin, tiga bilah parang, hingga mobil berkelir kuning.

Pihak kepolisian juga menyita 3 bilah parang dari para pelaku. Selain itu, 3 bilah senjata tajam diamankan dalam operasi ini.

"Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa senapan angin tersebut telah diamankan di Jalan Kemang Utara G No. 01, RT 001 RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary saat dihubungi terpisah.

Aksi keributan ini sempat terekam video dan viral di media sosial, lantaran para pelaku menenteng senjata laras panjang. Saat itu polisi menangkap total 25 orang.

Keributan dua kelompok itu terjadi di Jalan Raya Kemang, Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jaksel, sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (30/4). Keributan ini dipicu oleh masalah perebutan lahan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, Ketua Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Fritz Ramandey berada dalam kondisi baik-baik saja meski sempat terjebak dalam adu tembak antara aparat dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Atnike mengatakan, Fritz tidak mengalami luka meski adu tembak antara aparat dan OPM yang terjadi saat pencarian Iptu Tomi Marbun itu berlangsung mencekam.

"Kalau kondisi beliau tidak ada apa-apa, tidak ada luka, dan itu terjadi ketika beliau itu kan memantau tim SAR untuk menemukan Tomi Marbun yang hilang beberapa waktu yang lalu," kata Atnike di Kantor Komnas HAM, Jumat (2/5/2025).

Dia menjelaskan, Fritz ikut dalam rombongan Search and Rescue (SAR) untuk memantau pencarian Tomi Marbun.

Pemantauan itu dilakukan karena pencarian merupakan rekomendasi dari Komnas HAM setelah keluarga Tomi Marbun mengadukan kasus tersebut.

"Maka kemudian kepolisian menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dengan melakukan pencarian lebih lanjut. Nah, Komnas HAM diminta melakukan pemantauan proses itu," imbuhnya.

Namun, pencarian itu kembali ditutup karena kontak tembak yang terjadi dan membahayakan tim dari Komnas HAM hingga SAR.

"Kami belum mendapatkan laporan lebih lanjut. Kemarin Pak Fritz masih perjalanan juga ke Jayapura, mungkin sekarang sudah tiba," kata Atnike.

Diberitakan, Fritz dan empat anggota kepolisian selamat dari serangan tembakan yang dilakukan OPM.

Serangan ini terjadi saat mereka melakukan mandi cuci kakus (MCK) di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

Di lokasi pencarian hilangnya Iptu Tomi Marbun, Kasat Reskrim Polres Bintuni, yang berada di pinggiran Sungai Rawara, juga hadir Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir.

Kapolda langsung memimpin pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun di daerah tersebut.

Saat penembakan terjadi dari seberang Sungai Rawara, Kapolda berada di salah satu camp yang ada di lokasi.

“Tidak hanya ada saya, ada juga Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir di sekitar lokasi camp. Saya yang keluar ke pinggir Sungai Rawara untuk MCK,” kata Fritz dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Setelah penembakan oleh KKB, Fritz segera berlari menuju tenda kamp untuk berlindung.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengecam aksi kelompok diduga anarko yang melakukan tindak anarkis di tengah aksi demonstrasi May Day di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, kemarin. Luthfi menyebut tindakan kelompok itu menodai perjuangan buruh saat May Day dan meminta kelompok ini diproses secara hukum.

"Kami sangat mengecam aksi kelompok anarko ini. Tindakan anarkis ini menodai perjuangan teman-teman buruh yang tengah memperingati May Day," kata Luthfi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5/2025).

Luthfi menyebut pihaknya didukung aparat Kepolisian, dan TNI, telah melakukan sederet persiapan demi kelancaran May Day. Dia menyesalkan akibat provokasi dan tindak kekerasan yang dilakukan kelompok itu merusak May Day yang seharusnya menjadi harinya para buruh.

"Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah aparat telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujar Luthfi.

"Namun tiba-tiba muncul kelompok anarko yang melakukan aksi anarkis, bahkan menyerang dan melukai petugas. Saya kira itu bukan cara berdemokrasi yang baik," sesal Luthfi.

Luthfi juga menyoroti rusaknya fasilitas umum di Semarang, akibat aksi anarkis kelompok tersebut.

"Fasilitas umum dirusak. Untuk memperbaiki juga menggunakan dana yang berasal dari rakyat. Artinya aksi anarkis itu juga merugikan masyarakat luas," terangnya.

Pihaknya meminta kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan agar diproses secara hukum.

"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum," ujar Luthfi.

Untuk diketahui, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah kemarin. Polda Jateng bertindak cepat untuk melindungi massa buruh dan mengendalikan situasi secara terukur.

Massa buruh dari aliansi KASBI, KSPIP, FSPMI dan KSPN telah menggelar aksi secara damai pada Kamis (1/5) sejak pukul 14.30 WIB. Massa buruh menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi dan selawatan. Namun pada pukul 15.15 WIB, tetiba muncul kelompok berpakaian serba hitam mengganggu jalannya aksi.

Petugas polisi di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando aliansi buruh untuk masuk ke halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah. Polisi juga melalui pengeras suara meminta pembubaran massa dengan tertib.

Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib.

Kendati demikian, imbauan tersebut tidak diindahkan. Sekelompok massa berbaju hitam yang diduga anarko itu mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.

Petugas bertameng kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan.

Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan. Imbauan untuk membubarkan diri terus disampaikan melalui pengeras suara.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok diduga anarko yang mengganggu peringatan Hari Buruh tersebut. Dia menegaskan pembubaran yang dilakukan polisi merupakan upaya melindungi keamanan dan keselamatan bagi rekan-rekan buruh yang melaksanakan aksi damai serta masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi.

"Polri mendukung penuh kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus dilakukan dengan tertib dan damai. Tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum serta membahayakan orang lain adalah pelanggaran hukum dan tidak dapat ditoleransi," kata Kombes Artanto dalam keterangan pers tertulisnya.

Video: Peringati May Day, Massa Buruh Mulai Padati Kawasan Senayan

Video: Peringati May Day, Massa Buruh Mulai Padati Kawasan Senayan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meluncurkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pemberi kerja.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro saat peluncuran di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat, mengatakan hak atas pekerjaan bukan sekadar hak untuk mendapatkan pekerjaan, melainkan juga hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Kalau bekerja, perbudakan itu juga pekerjaan, tetapi tidak layak. Perdagangan manusia, itu juga diberi kerja, tetapi eksploitatif. Namun, lebih memprihatinkan lagi kalau mau bekerja pun tidak ada lapangan pekerjaannya,” ucap Atnike.

Menurut dia, ketersediaan lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Komnas HAM, melalui SNP Nomor 14 itu, menggali dan merumuskan interpretasi, baik terhadap norma-norma HAM internasional maupun regulasi di tingkat nasional.

Atnike menyebut SNP tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi HAM.

Ditegaskannya, persoalan hak atas pekerjaan yang layak menjadi kepentingan bersama.

“Sebagai sebuah pedoman, dokumen ini bertujuan untuk terus mendorong bahwa pekerjaan yang layak adalah hak yang harus dijamin bagi setiap orang tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan, dan tanpa eksploitasi,” kata Ketua Komnas HAM.

Hak atas pekerjaan yang layak erat kaitannya dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya serta tidak pula bisa dipisahkan dari hak sipil dan politik. Maka dari itu, hak atas pekerjaan yang layak turut disertai dengan hak untuk berorganisasi, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pada acara peluncuran itu, Atnike menyerahkan langsung berkas SNP Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Bagi Atnike, kualitas dari hak atas pekerjaan yang layak tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, setelah peluncuran SNP ini, Komnas HAM akan beraudiensi dengan kementerian/lembaga maupun pihak terkait lainnya.

“Kami akan bertemu juga dengan kementerian lembaga yang lain dan mengarusutamakan bahwa ada prinsip-prinsip hak atas pekerjaan layak yang menjadi tanggung jawab negara dan juga sektor bisnis,” ucap dia.

Sementara itu, Yassierli mengatakan bahwa hak atas pekerjaan yang layak merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dia memastikan negara hadir untuk melaksanakan mandat konstitusi tersebut.

“Ini pekerjaan rumah besar. Artinya, ada tugas pemerintah dan itu tentu Kementerian Ketenagakerjaan hanya menjadi salah satu dari orkestrasi yang besar untuk creating decent jobs (menciptakan lapangan kerja yang layak), creating better jobs (menciptakan lapangan kerja yang lebih baik). Ini yang sedang kami push (dorong),” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengingatkan bahwa gelar pahlawan nasional semestinya diberikan kepada sosok yang dapat menjadi contoh baik bagi warga negara, salah satunya dalam menghormati HAM.

Hal ini disampaikan Atnike merespons wacana untuk menjadikan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto menjadi pahlawan nasional.

"Mungkin itu yang perlu menjadi pertimbangan. Apakah seseorang bisa menjadi role model yang cukup komprehensif sebagai warga negara yang baik, yang menghormati HAM salah satunya," kata Atnike di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Atinke menyebutkan, pemberian gelar pahlawan juga harus didasari oleh pertimbangan yang jelas dan komprehensif.

Menurut dia, keberhasilan seseorang pada satu aspek tidak cukup dijadikan alasan untuk menetapkan orang tersebut sebagai pahlawan nasional, tetapi harus melihat banyak aspek.

"Harus jelas, kan? Kita juga undang-undang mengenai kepahlawanan itu perlu dilihat kembali mungkin, apakah kepahlawanan itu hanya melihat satu aspek saja, misalnya, aspek pembangunannya saja atau harus komprehensif," ucap Atnike.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut, Presiden ke-2 RI Soeharto berpeluang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada tahun ini, setelah sempat dua kali diajukan tetapi kandas.

Sebab, menurut Mensos, keputusan mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional akan diumumkan pada November 2025.

"Jadi, itu nanti akan diputus bulan November lah, akhir Oktober atau bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar," kata Mensos di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Namun, pria yang karib disapa Gus Ipul ini menjelaskan bahwa tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih dalam proses pengkajian.

Sebab, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum diajukan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

SINGKAWANG, KOMPAS.com – Kasus penyiraman air keras terhadap Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kalimantan Barat di Kota Singkawang memasuki babak baru.

Aparat kepolisian mengungkap bahwa serangan keji tersebut didalangi oleh seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Singkawang.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Singkawang, AKP Deddi Sitepu.

"Hasil interogasi, pelaku H melakukan aksinya atas perintah seseorang berinisial W, yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang," kata Deddi dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (1/5/2025).

Polisi telah menangkap tiga orang tersangka yang terlibat dalam aksi ini.

Mereka adalah H (35), A (27), dan B (37), yang ditangkap di lokasi berbeda pada Rabu (30/4/2025). Sejumlah barang bukti juga telah diamankan dalam proses penyelidikan.

Meski telah menangkap para eksekutor, polisi masih mendalami motif di balik perintah W, sang narapidana yang diduga sebagai dalang utama.

“Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan, serta memastikan seluruh pihak yang terlibat bertanggung jawab secara hukum,” tegas Deddi.

Aksi penyiraman itu terjadi di Jalan Sebakuan, Kecamatan Singkawang Timur, pada Senin (21/4/2025) pukul 16.12 WIB. Korban mengalami luka bakar serius di bagian wajah, leher, dada, dan lengan kanan.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, juga angkat bicara. Ia mendesak polisi untuk segera mengusut tuntas kasus ini.

“Saya minta kepada Polres Kota Singkawang, segera mengungkap pelaku penyiraman air keras ini. Ini tindakan kriminal serius dan tidak boleh dibiarkan,” kata Norsan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "3 PelakuPenyiraman Air Keras ke Pejabat RSJ Singkawang Ditangkap, Aksi Diperintah Napi"

PADANG, KOMPAS.com – Empat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat masih dirawat di Rumah Sakit Ahmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi akibat keracunan alkohol parfum, Jumat (2/5/2025).

Sebelumnya, total terdapat 22 orang yang dirawat sejak Rabu (30/4/2025). Satu orang di antaranya meninggal dunia.

"Tadi kita pulangkan 7 orang lagi sehingga tinggal 4 orang yang dirawat," kata Direktur Utama RSAM Bukittinggi, Busril, saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Busril menjelaskan, tiga dari empat warga binaan tersebut masih dirawat intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU), sementara satu lainnya dirawat di bangsal inap.

Mereka diduga mengalami keracunan usai pesta minuman oplosan berbahan alkohol parfum yang dikonsumsi bersama di dalam Lapas.

Sebelumnya, Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati membenarkan kejadian tersebut.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Yessy saat dihubungi Kamis (1/5/2025).

Menurut Yessy, satu warga binaan sempat dirawat di RSUD Bukittinggi namun meninggal dunia, sementara 22 lainnya dibawa ke RS Ahmad Muchtar. Dengan tambahan satu korban jiwa, total warga binaan yang meninggal dunia akibat insiden ini menjadi dua orang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Sumatera Barat, Marselina Budiningsih menyatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi bersama Polresta Bukittinggi.

"Kita bersama Polresta Bukittinggi bentuk tim investigasi terkait kasus ini ya," kata Marselina kepada wartawan, Kamis (1/5/2025) di Bukittinggi.

Marselina menyebut, dari hasil pemeriksaan awal, minuman oplosan yang menyebabkan keracunan dibuat dari alkohol untuk bahan parfum yang dicampur dengan minuman sachet, batu es, dan air.

"Kemudian minuman itu diminum bersama-sama oleh warga binaan sehingga menyebabkan keracunan," jelas Marselina.

Ia menegaskan, jika ditemukan adanya unsur kelalaian dalam insiden ini, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil langkah hukum.

"Jika ada kelalaian akan kita proses sesuai dengan ketentuan," kata Marselina.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar sekaligus Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Budi Mulyanto mengatakan kepastian hukum atas tanah menjadi salah satu kunci untuk menarik investasi dan stabilitas nasional.

“Penyelesaian hukum lahan penting dilakukan secara tuntas sebagai fondasi utama untuk kepastian hukum, penarikan investasi, serta stabilitas nasional,” kata Budi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Adapun Budi menyoroti bahwa ada kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, terutama di sektor perkebunan sawit, menyusul Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menyita jutaan hektare lahan yang dinilai ilegal dan masuk kawasan hutan.

Menurut Budi, penyitaan besar-besaran lahan sawit yang dilakukan Satgas PKH tanpa proses dialog akan menimbulkan keresahan sosial dan ketidakpastian hukum, serta mengganggu iklim investasi.

Hal itu juga dikhawatirkan berdampak langsung pada peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia.

Budi menjelaskan, tanah bersertifikat akan memudahkan pemerintah menarik pajak, mengatur pemanfaatan lahan, dan memberi ruang bagi investasi.

“Penguasaan lahan yang legal adalah kunci kestabilan sosial dan keamanan nasional,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Jumlah korban jiwa akibat pesta minuman keras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, kini bertambah menjadi dua orang.

Satu narapidana dilaporkan meninggal pada pagi hari, disusul satu lagi pada malam harinya saat menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Ahmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi, Kamis (1/5/2025).

"Tadi malam ada satu orang warga binaan yang dirawat di ICU meninggal dunia," ujar Direktur RSAM Bukittinggi, Busril, saat dihubungi Kompas.com.

Ia menambahkan bahwa korban mengalami keracunan alkohol yang berujung pada gagal napas.

"Diagnosanya keracunan alkohol dan gagal napas ya," tambahnya.

Hingga kini, tiga narapidana masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Sementara itu, delapan orang lainnya dirawat di bangsal rawat inap.

"Awalnya ada 22 orang. Sebanyak 10 orang kemarin itu diperbolehkan rawat jalan, sisanya 4 di ICU dan 8 di rawat inap. Tadi di ICU meninggal satu dan sekarang jadi 3 orang," jelas Busril.

Insiden ini diduga terjadi setelah puluhan warga binaan mengonsumsi alkohol oplosan yang dicampur dengan bahan parfum. Akibatnya, satu orang tewas di tempat, sementara 22 lainnya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati saat dikonfirmasi.

Yessy mengungkapkan bahwa satu korban meninggal dunia di RSUD Bukittinggi, sementara puluhan lainnya dirawat di RSAM. Seluruh korban mengalami gejala keracunan alkohol.

Peristiwa memilukan ini terjadi pada Rabu sore, (30/4/2025), bertepatan dengan perayaan Hari Bakti Pemasyarakatan. Diduga, saat itulah para warga binaan melakukan pesta miras oplosan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, membenarkan bahwa sumber racun berasal dari alkohol yang biasa digunakan dalam pelatihan membuat parfum.

Alkohol tersebut diketahui telah disalahgunakan oleh warga binaan.

"Sekitar 200 mililiter diambil oleh tamping atau warga binaan kepercayaan untuk penghapus tato," terang Marselina kepada wartawan di Bukittinggi, Kamis (30/5/2025).
Alkohol itu kemudian dicampur dengan minuman sachet, es batu, dan air, lalu dikonsumsi secara bersama-sama oleh para narapidana.

Kombinasi berbahaya inilah yang memicu keracunan massal hingga menewaskan dua orang dan melukai belasan lainnya.

Pascainsiden, Marselina menyatakan bahwa pihaknya bersama Polresta Bukittinggi akan membentuk tim khusus guna mengusut tuntas kasus ini.

"Kita bersama Polresta Bukittinggi bentuk tim investigasi terkait kasus ini ya," ujarnya.

Dalam pemeriksaan awal, diketahui bahwa cairan beralkohol dari kegiatan kemandirian membuat parfum menjadi biang keladi tragedi ini. Marselina menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti lalai akan ditindak sesuai hukum.

"Jika ada kelalaian akan kita proses sesuai dengan ketentuan," tegasnya.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

Ia juga menyayangkan jika anak-anak nakal dibawa ke barak TNI karena bentuk penghukuman.

Menurut dia, penghukuman anak nakal ke barak TNI adalah bentuk yang keliru.

"Iya dong (keliru), itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana anak di bawah umur," ucapnya.

Diberitakan, Dedi Mulyadi berencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai langkah pembinaan karakter dan upaya mengurangi kenakalan remaja di wilayah Jawa Barat.

Program ini bertujuan untuk membina siswa yang terindikasi nakal agar terhindar dari perilaku negatif.

Program ini telah terlaksana di Purwakarta.

Setidaknya, ada 40 siswa nakal yang disebut menjalani pendidikan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha Batalyon Artileri Medan 9, Jalan Raya Sadang-Subang, Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sejak 30 April 2025.

Dua orang narapidana penghuni Lapas Biaro, Bukittinggi, Sumatera Barat, tewas dan belasan lainnya menjalani perawatan intensif akibat keracunan massal.

Mereka diduga keracunan karena aksi minum oplosan bahan kimia pembuat parfum di dalam penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial (bansos) bisa melanggar hak privasi.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigito mengatakan, vasektomi adalah bentuk pelanggaran hak privasi jika dilakukan secara paksa, terlebih oleh otoritas pemerintahan.

"Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu," ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial.

Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.

"Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi," ucapnya.

"Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM," ujarnya lagi.

Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah" di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.

Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak," ucap Dedi.

"Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun," lanjutnya.

"Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11," ucap Dedi.