JAKARTA, KOMPAS.com- Artis peran Baim Wong yang diwakili kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, membantah tentang pengajuan perdamaian oleh kliennya.

Saat ini Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

"Sangat keliru karena supaya tidak menjadi sesuatu yang bias, mediasi itu wajib. Tidak ada keinginan Baim untuk berdamai. Jadi yang mengajukan perdamaian itu Baim tidak ada," kata Fahmi Bachmid saat ditemui di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Justru kata Fahmi, kliennya dan Paula hanya mengupayakan mediasi namun gagal.

"Yang ada wajib mediasi. Kalau wajib mediasi kedua belah pihak dipanggil diberikan saran oleh hakim. Mereka memutuskan apakah tetap lanjut perkaranya atau tidak," ucap Fahmi.

"Jadi tidak ada yang mempunyai inisiatif. Jadi jangan diblurkan agar tidak bias. Mediasi itu wajib," tambah Fahmi.

Saat ini Baim telah mengajukan bukti berupa tertulis dan elektronik untuk menunjang permohonan cerai.

"Kita membawa bukti, terdiri dari bukti tertulis dan ada beberapa bukti elektronik, berupa percakapan yang seperti apa buktinya, silahkan tanya di dalam," ungkap Fahmi.

Sebagai informasi, Baim Wong mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024.

Baim menuding Paula berselingkuh.

Permohonan talak cerai sutradara film Lembayung itu teregister dengan nomor perkara 3477/Pdt.G/2024/PA.JS per 8 Oktober 2024.

Namun belakangan Paula membantah ia berselingkuh dari Baim Wong.

Baim Wong menikah dengan Paula Verhoeven pada 22 November 2018. Keduanya dikaruniai dua anak laki-laki.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Agung Rektono Seto, mengonfirmasi bahwa terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Fiesta Veloso, masih berada di Lapas Perempuan Yogyakarta.

"Saat ini yang bersangkutan masih menjadi tahanan di Lapas Perempuan Yogyakarta, dan tidak ataupun belum dibebaskan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kanwil DIY pada Rabu (20/11/2024).

Agung menjelaskan bahwa status Mary Jane adalah tahanan titipan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Yogyakarta.

"Sepertinya kalau terkait dengan status hukumnya Mary Jane ini adalah titipan Kejaksaan," kata dia.

"Sepertinya kalau terkait dengan status hukumnya Mary Jane ini adalah titipan Kejaksaan," imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pemindahan Mary Jane.

"Belum ada, masih di sana. Masih di Lapas Perempuan," tegasnya.

Agung melanjutkan bahwa sampai saat ini, Mary Jane belum melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah Filipina, meskipun ia sempat beberapa kali berkomunikasi dengan keluarganya.

"Tidak ada, tidak ada. Kalau kunjungan keluarga ada pernah ya. Tapi kalau pemerintah setahu saya tidak ada pertemuan resmi terkait dengan pembebasan Mary Jane," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan bahwa Mary Jane Veloso akan segera pulang ke negaranya.

Merespons pengumuman tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta, Evi Loliancy menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui informasi tersebut.

Ia juga menekankan bahwa belum ada petunjuk atau arahan terkait pembebasan Mary Jane dari pemerintah pusat.

"Kami sampaikan kami tidak tahu pemberitaan tersebut, dan memang belum ada pemberitahuan petunjuk atau arahan," kata Evi saat dihubungi wartawan melalui telepon pada hari yang sama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia membantah membebaskan terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Veloso. Menteri Koordinator (Menko) Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hal tersebut menanggapi pemberitaan yang beredar tentang pernyataan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr yang menyatakan terpidana mati kasus narkotika itu dibebaskan dan dipulangkan ke Manila.

“Pemerintah Indonesia tidak membebaskan terpidana mati Mary Janes,” begitu kata Yusril dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Akan tetapi, Yusril menerangkan, Pemerintah Indonesia memang mengembalikan Mary Jane ke Filipina dalam statusnya masih sebagai terpidana mati. “Pemerintah Indonesia mengembalikan terpidana mati Mary Jane ke negara asalnya (Filipina) melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner,” sambung Yusril.

Yusril menjelaskan, Indonesia memang sebelumnya telah menerima permohonan resmi dari Filipina perihal pemindahan Mary Jane. Dan Indonesia, kata Yusril, menyetujui pemindahan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan Indonesia kepada Filipina.

Atas pemindahan tersebut, reaksi pemerintahan di Manila positif merespons kebijakan di Jakarta. Hal tersebut yang diutarakan langsung oleh Presiden Marcos melalui akun media sosial (medsos) resmi. Akan tetapi, kata Yusril, terjadi salah makna atas penyampaian terbuka Presiden Filipina itu di Indonesia.

“Tidak ada kata ‘bebas’ dalam statemen Presiden Marcos. (Presiden Marcos) menyampaikan ‘bring her back to the Philippines’. Yang itu artinya membawa dia (Mary Jane) kembali ke Filipina,” kata Yusril.

Kata dia, pemulangan Mary Jane oleh Indonesia, bukan berarti membebaskannya dari status terpidana.

Sleman -

Eks Kepala Pengamananan Lapas Cebongan, MRP, resmi menjadi tersangka kasus dugaan pungli di Lapas Kelas II B Sleman atau Lapas Cebongan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, modus pelaku yakni melakukan ancaman hingga pemukulan terhadap narapidana.

"Modus yang dilakukan, melakukan pengancaman, melakukan pemukulan, meminta uang," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian, saat rilis kasus di Polresta Sleman, Triharjo, Sleman, Rabu (20/11/2024).

Adrian menyebut nominal uang yang diminta oleh pelaku bervariasi. Mulai dari kedatangan tahanan, membayar untuk kamar, hingga setoran mingguan.

"Dengan rincian jumlah uang yang diminta pertama ucapan selamat datang sekitar Rp 1,5-Rp 5 juta, bayar kamar Rp 1-Rp 7 juta, kamar khusus Rp 50 juta, setoran mingguan Rp 100-200 ribu, per anak per blok," urainya.

Aktivitas itu dilakukan MRP selama satu tahun. Tersangka juga diketahui telah menerima duit ratusan juta dari para tahanan.

"Dari total uang selama terhitung 8 November 2022 sampai 16 November 2023 itu sebanyak Rp 730,25 juta," ucapnya.

Lebih lanjut, pembayaran uang itu ada yang melalui rekening ada yang tunai. Untuk menyamarkan jejak, pelaku menggunakan rekening atas nama istri mantan narapidana di Lapas Cebongan.

"Jadi modus tunai ada ke rekening bank, yang setelah dilakukan penyelidikan rekening itu punya dari istri salah satu narapidana (Lapas Cebongan) yang sudah bebas," katanya.

Uang tersebut, lanjut Adrian saat ini sudah tak bersisa. Dari hasil penyelidikan semua uang telah digunakan oleh tersangka.

"Itu aktivitas sudah satu tahun, rekening pas kita lakukan pemeriksaan itu sisanya sudah tidak ada lagi, jadi sudah dimanfaatkan yang bersangkutan untuk kebutuhan dia," katanya.

Polisi saat ini masih mendalami kasus tersebut untuk mengetahui apakah ada oknum petugas atau narapidana yang terlibat. Akan tetapi, dari pemeriksaan terhadap 53 orang saksi termasuk pelaku, polisi belum menemukan bukti yang mengarah ke pelaku lain.

"Dari hasil pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan tersangka sendiri sampai saat ini pelaku hanya yang bersangkutan karena sampai pemeriksaan terakhir pelaku masih menutup diri terkait masalah yang dilakukan. Jadi masih didalami," pungkas dia.

(ams/aku)

Gunungkidul -

Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr (Bongbong Marcos), melalui akun Instagram miliknya, menyebut jika terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso segera bebas. Pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan kelas IIB Jogja di Wonosari, Gunungkidul, memastikan Mary Jane saat ini masih menjalani pembinaan di lapas tersebut.

"Kita tidak mengetahui informasi tersebut (Mary Jane bebas) dan baru hari ini mengetahui hal tersebut dari media yang beredar," kata Kepala Lapas Perempuan (LPP) kelas IIB Jogja, Evi Loliancy kepada wartawan, Rabu (20/11/2024).

Oleh sebab itu, Evi memastikan jika Mary Jane masih berada di dalam LPP kelas IIB Jogja. Bahkan, Evi menyebut jika Mary Jane masih beraktivitas seperti biasa.

"Kondisi MJV (Mary Jane Veloso) sehat dan masih beraktivitas seperti biasa," ujarnya.

Selain itu, Evi mengungkapkan belum ada petunjuk maupun informasi terkait pembebasan Mary Jana, baik dari Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Pemasyarakatan, Kedutaan Filipina, dan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang memiliki wewenang penuh terhadap eksekusi Maey Jane.

"Karena pihak Lapas hanya dititipkan jadi konfirmasi lebih lanjut bisa dikonfirmasi dengan pihak Kejaksaan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, bebas. Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr (Bongbong Marcos) menyampaikan langsung kabar tersebut.

"Mary Jane Veloso pulang," bunyi postingan Bongbong Marcos yang dilihat dalam akun Instagramnya @bongbongmarcos, Rabu (20/11).

Bongbong mengatakan pemerintah Filipina berhasil menunda eksekusi Mary Jane. Dia mengatakan upaya pembebasan Mary Jane telah berlangsung lama.

"Kami berhasil menunda eksekusinya cukup lama sehingga mencapai kesepakatan yang akhirnya membawanya kembali ke Filipina," katannya.

Dia pun berterima kasih kepada Indonesia. Dia mengatakan Filipina menunggu kedatangan Mary Jane.

"Terima kasih Indonesia, kami tunggu kepulangan Mary Jane," ucapnya.

(aku/ams)

JAKARTA - Istana Presiden buka suara terkait terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso yang dipulangkan dari Indonesia ke Filipina.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa pemulangan Mary Jane ke Filipina merupakan bagian dari pemindahan tahanan.

"Ini pemindahan tahanan, atau istilahnya transfer of prisoner. Mary Jane Veloso akan melanjutkan sisa hukumannya di Filipina," kata Hasan saat dihubungi, Rabu (20/11/2024).

Hasan menjelaskan bahwa setelah Mary Jane dipindah, pembinaan selanjutnya akan menjadi kewenangan negara Filipina.

"Filipina sudah menghapus hukuman mati. Jadi sangat mungkin presiden Filipina akan memberi grasi lalu mengubah hukumannya jadi seumur hidup," jelasnya.

Meski begitu, Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sedang merumuskan terkait pemindahan tahanan narapidana asing.

"Pemerintah Indonesia sedang merumuskan kebijakan tentang pemindahan narapidana asing ini, sebagai upaya penyelesaian kasus serupa di masa depan," ungkapnya.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, atas bebasnya terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso yang ditangkap dan dihukum di Indonesia.

Dalam unggahan di akun Instagram resmi miliknya, Bongbong menilai bahwa kasus Mary Jane merupakan kasus yang panjang, karena memerlukan jalur diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia selama satu dekade.

"I extend my heartfelt gratitude to President Prabowo Subianto and the Indonesian government for their goodwill," ucap Bongbong di akun Instagram resminya @bongbongmarcos, Rabu (20/11/2024).

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan bahwa negaranya mendukung Indonesia mengatasi konflik Laut China Selatan sesuai dengan hukum laut internasional yang diterapkan negara-negara di dunia yakni UNCLOS.

“Amerika Serikat terus mendukung dengan kuat bahwa semua diskusi, baik itu dengan Indonesia atau tetangga-tetangga Indonesia, harus didasarkan pada hukum internasional UNCLOS. Itulah komitmen kami kepada Indonesia,” kata Dubes Lakhdhir saat konferensi pers di Kedubes Amerika Serikat, Jakarta, Rabu.

Dubes Lakhdhir menekankan bahwa Presiden AS Joe Biden dan pejabat senior lainnya di Washington menyampaikan komitmen untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan mendukung kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

“Kami mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta mendukung kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif-nya dan bahwa diskusi-diskusi ini harus berada dalam kerangka hukum internasional UNCLOS,” ucapnya.

Adapun melalui pernyataan bersama antara Presiden Biden dan Presiden Prabowo usai pertemuannya di Gedung Putih, Amerika Serikat pada 12 November, kedua pemimpin menegaskan bahwa menghormati hak-hak kedaulatan dan yurisdiksi negara pesisir atas zona ekonomi eksklusif mereka sesuai dengan hukum laut internasional, sebagaimana tercermin dalam UNCLOS.

Amerika Serikat dan Indonesia juga mengakui pentingnya pelaksanaan penuh dan efektif Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan 2002 dan menyatakan dukungan untuk upaya ASEAN dalam mengembangkan Kode Etik Perilaku yang efektif dan substantif di Laut Cina Selatan yang mematuhi hukum internasional, khususnya UNCLOS.

Lebih lanjut Presiden Subianto menyambut dukungan berkelanjutan dari AS untuk sentralitas ASEAN dan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik serta mengakui nilai mekanisme regional dan subregional di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia yang bekerja dengan ASEAN pada area-area kepentingan bersama.

Kedua pemimpin juga berkomitmen untuk bekerja sama dalam mempertahankan arsitektur regional yang terbuka, inklusif, berbasis aturan, dan berpusat pada ASEAN yang menjunjung tinggi hukum internasional.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Sleman -

Polisi akhirnya merilis MRP sebagai tersangka kasus dugaan pungli di Lapas Kelas II B Sleman atau Lapas Cebongan. Berikut penampakan tersangka saat rilis kasus di aula Mapolresta Sleman.

Pantauan detikJogja, tersangka digiring petugas menuju aula tempat rilis berlangsung. Tersangka tampak berpakaian baju tahanan warna oranye dengan tangan diikat.

Selain itu, polisi juga memakaikan masker serta sebo untuk menutupi wajah pelaku. Sepanjang rilis kasus yang dihadiri Kalapas Cebongan, dan dipimpin Kasat Reskrim Polresta Sleman, MRP tampak memandang lurus dan hampir tidak pernah menundukkan kepala.

"Hari ini rilis ungkap kasus yang mana terkait pungli atau yang kita kategorikan kasus korupsi," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian saat jumpa pers di Mapolresta Sleman, Triharjo, Sleman, Rabu (20/11/2024).

Kasus ini bermula pada Desember 2023, jajaran Polresta Sleman mendapat aduan terkait pungutan, pengancaman, dan penganiayaan yang terjadi di Lapas Cebongan. Hal itu ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan selama kurang lebih 7 bulan.

"Tepatnya pada 3 Juni 2024 kami memiliki keyakinan bahwa kami jumpai suatu tindak pidana korupsi dari laporan tersebut," ujarnya.

Tersangka, kata Adrian, sebelumnya merupakan ASN di Lapas Cebongan. Adapun dalam beraksi, tersangka melakukan pengancaman, pemukulan, dan meminta uang.

"Waktu itu dia Kepala KPLP Cebongan," ujarnya.

Adapun barang bukti yang diamankan dalam kasus ini yakni beberapa dokumen, ponsel, dan monitor serta TV. Terhadap tersangka, polisi menjerat dengan Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

"Ancaman penjara paling singkat 4 tahun paling lama 12 tahun," pungkas dia.

(ams/dil)

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menyebut proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoner terhadap Mary Jane Fiesta Veloso asal Filipina masih dalam proses pembahasan.

Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra menjelaskan Menko Kumham dan Imipas Yusril Ihza Mahendra memang sempat bertemu dengan Duta Besar Filipina Gina Alagon Jamoralin, pada 11 November.

Dalam pertemuan itu, Deddy mengatakan salah satu pokok pembahasannya memang terkait penyelesaian masalah hukum terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane.

Ketika itu pemerintah menghargai permohonan pemindahan narapidana Mary Jane yang diajukan oleh Pemerintah Filipina. Akan tetapi hal itu masih harus didiskusikan dengan pihak terkait lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

"Para pihak sejauh ini masih harus merumuskan kebijakan demi menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di Indonesia, seperti lewat perundingan bilateral maupun penyerahan narapidana (transfer of prisoner) atau pengembalian narapidana (exchange of prisoner)," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11).

"Dapat disimpulkan hingga saat ini belum ada kesepakatan pembebasan dan/atau pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina," imbuhnya.

Di sisi lain, Deddy memastikan saat ini terpidana mati Mary Jane masih belum dibebaskan serta masih mengikuti kegiatan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Sebelumnya Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr mengatakan Mary Jane akan kembali ke Filipina, setelah lebih dari satu berdiplomasi dan berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusinya.

"Mary Jane Veloso akan pulang," tulis Bongbong dalam unggahannya.

Presiden Bongbong pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan pihak berwenang atas kerja sama yang berbuah kepulangan Mary Jane ini.

"Hasil ini merupakan cerminan dari kedalaman kemitraan negara kita dengan Indonesia, yang bersatu dalam komitmen bersama untuk keadilan dan kasih sayang," kata Bongbong.

"Terima kasih, Indonesia. Kami menanti untuk menyambut kepulangan Mary Jane," lanjutnya.

Bisnis.com, Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Namun, dalam penyelesaian tersebut, Supratman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak terikat oleh tenggat waktu dalam menandatangani keputusan presiden atau Keppres pemindahan ibu kota ke IKN.

“Soal deadline-nya [Keppres pemindahan ibu kota], karena pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar ya, baik itu legislatif, kemudian eksekutif, dan yudikatifnya terpenuhi [di IKN]. Itu aja, nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/11/2024).

Supratman menambahkan, dalam waktu dekat ini, Presiden Prabowo ingin proses pembangunan gedung DPR/MPR/DPD bisa segera dilakukan.

Tak hanya itu, Prabowo ingin gedung Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga segera dibangun, karena itu sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dengan demikian, lanjut eks Ketua Baleg DPR ini, sudah tidak ada masalah apapun, bahkan sekarang pembangunan gedung untuk beberapa kementerian dan apartemen untuk tempat tinggalnya sedang dikebut hingga tahap penyelesaian.

“Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor, termasuk untuk tempat tinggalnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengemukakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan berlaku seusai Presiden menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota. Selama itu belum, maka Jakarta masih menjadi ibu kota Republik Indonesia.

“Di Undang-undang itu sudah jelas dinyatakan Undang2 tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangan. Nggak ada debatable lagi, jadi hari ini ibu kota kita masih tetap di Jakarta dan namanya masih juga daerah khusus ibu kota Jakarta,” tandasnya.

KOMPAS.com - Imigrasi mengenalkan desain paspor Indonesia terbaru dalam simposium program pelancong ICAO (TRIP) di Montreal, Kanada, yang berlangsung dari Rabu (13/11/2024) sampai Jumat (15/11/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), termasuk Indonesia, untuk membahas isu terkini dalam pengelolaan identitas pelancong.

Anggiat Napitupulu, Direktur Kerja Sama Keimigrasian, menjelaskan fitur paspor elektronik Republik Indonesia (RI) terbaru sebagai dokumen perjalanan, sekaligus representasi identitas dan budaya Indonesia.

“Paspor RI terbaru dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan canggih. Jadi penggunaan 33 motif batik tradisional yang dicetak dengan teknologi khusus bukan hanya untuk alasan estetika semata melainkan juga alasan keamanan,” ujar Anggiat dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Sebelumnya, desain paspor RI dirilis bertepatan pada Hari Kemerdekaan RI pada Sabtu (17/8/2024).

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Anggiat melanjutkan, chip pada paspor juga terhubung dengan antena radio memungkinkan penyimpanan data biometrik dan tanda tangan digital pemegangnya lebih aman.

“Halaman biodata yang terbuat dari polikarbonat juga membuat paspor ini lebih tahan
lama dan sulit dipalsukan," ujar dia.

Hal ini sejalan dengan pencegahan teknik morphing yang menjadi ancaman keamanan dokumen perjalanan internasional, seperti paspor.

Morphing memungkinkan seseorang menggabungkan wajah dua orang berbeda pada sebuah foto sehingga dapat digunakan untuk memalsukan identitas.

"Untuk mengantisipasi ancaman ini, negara-negara di dunia terus mengembangkan
teknologi dan prosedur keamanan yang lebih canggih, tidak terkecuali Indonesia,” tutur Anggiat.

• Dirjen Imigrasi Belum Berencana Buka Immigration Lounge di Bali
• Imigrasi Gandeng VFS Global Terbitkan Electronic Visa on Arrival, Jangkau Lebih Banyak Turis Asing

Indonesia pun telah bergabung dengan jaringan Public Key Directory (PKD) ICAO sejak 2019, yang memungkinkan Indonesia bertukar informasi dengan negara lain terkait verifikasi keaslian dokumen perjalanan, sekaligus meningkatkan kerja sama.

PKD merupakan repositori pusat yang dikendalikan oleh ICAO sebagai media otentifikasi dokumen perjalanan setiap negara yang terdaftar dan sesuai dengan format mesin pembaca dokumen perjalanan guna memastikan validitasnya.

"Dengan demikian, paspor kita telah terdaftar dalam sistem informasi perjalanan internasional
dan dengan demikian informasi mengenai dokumen perjalanan tersebut akan dibagikan
ke seluruh perlintasan internasional anggota ICAO yang telah mendaftar PKD," ujar Anggiat.

Lebih lanjut, Anggiat menuturkan, desain baru paspor Indonesia menjadi upaya
dari Imigrasi Indonesia untuk memperkuat paspor RI.

Mengingat penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sudah sesuai dengan standar ICAO.

"Menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antarnegara, sekaligus menjadi duta budaya Indonesia dengan desainnya yang indah,” tutup Anggiat.

• Imigrasi Buka Layanan Paspor di Kompas Travel Fair 2024, Kuota 3 Hari Sudah Penuh
• 14 Cara Membuat Paspor Online Pertama Kali, Simak Langkahnya

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Bisnis com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah telah membebaskan terpidana mati asal Filipina, Mary Jane.

Yusril menyatakan pemerintah Indonesia tidak membebaskan terpidana mati Mary Jane, namun mengembalikannya ke negara asal melalui kebijakan pemindahan narapidana atau "transfer of prisoner".

"Tidak ada kata bebas dalam statemen Presiden Marcos itu. ‘bring her back to the Philippines' artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril melalui keterangan pers, Rabu (20/11/2024).

Dia juga menjelaskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh negara pemohon pemindahan narapidana atau transfer of prisoner yaitu, mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia.

Kemudian, napi tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Syarat selanjutnya terkait biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang memohon untuk memindahkan terpidana.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," kata Yusril.

Adapun, soal pemberian keringanan hukuman berupa remisi, grasi dan sejenisnya, Yusril mengatakan, hal tersebut menjadi kewenangan kepala negara yang bersangkutan.

"Dalam kasus Mary Jane, yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," pungkasnya.

Sebelumnya, Yusril mempertimbangkan pemindahan narapidana asing, termasuk terpidana kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, sebagai respons atas permintaan dari negara asal mereka.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia pada Senin (11/11/2024), dia menjelaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan kerja sama bersama kedua negara untuk menegakkan hukum dan diplomasi internasional.

"Hal ini sudah kami bahas secara internal dan dengan Presiden Prabowo Subianto," kata Yusril.

Menurutnya, bahwa Kementeriannya sedang menyusun kebijakan untuk menangani narapidana asing di Indonesia, bisa melalui perundingan bilateral atau perjanjian pemindahan narapidana.

Yusril menegaskan, meskipun Indonesia menghormati permintaan pemerintah Filipina, namun kedaulatan hukum Indonesia harus ditegakkan, termasuk menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Veloso ditangkap karena perdagangan narkoba pada 2010 dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Setelah mendapat penangguhan hukuman sementara pada 2015, dia tetap dijatuhi hukuman mati sejak saat itu.