Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat memfasilitasi kegiatan menjahit bagi warga binaan guna mengembangkan keterampilan praktis.

"Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka dalam menjalani masa pidana dengan lebih produktif," ujar Kasubsi Pengelolaan Hasil Kerja Juliandri Hutapea di Rantauprapat, Kamis.

Juliandri mengatakan kegiatan kemandirian menjahit di dalam lapas memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk saling belajar dan menguasai keterampilan baru.

Mereka dapat mengembangkan teknik menjahit, memahami pola-pola busana, serta mengasah kemampuan dalam mengoperasikan mesin jahit.

" Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam hal peningkatan keterampilan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk mengembangkan kreativitas dan rasa percaya diri mereka," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa tidak ada dasar hukum dari kebijakan memindahkan penahanan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina.

Kebijakan tersebut, menurut Yusril, termasuk hal baru yang dilakukan pemerintahan saat ini yang disebut sebagai transfer of prisioner yaitu pemindahan narapidana ke negara asalnya dengan beberapa syarat.

“Memang belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisioner sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

Namun, Yusril mengatakan, Indonesia memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

“Kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, Mutual Legal Assitance jadi bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik antar kedua negara itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yusril menegaskan, proses pemindahan tahanan ke negara asalnya itu tetap bisa dilakukan meskipun tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Didasarkan pada MLA dan juga didasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari Presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini,” kata Yusril menjelaskan.

Dia pun memberi contoh saat Pemerintah Australia menyita harta terpidana Hendra Rahardja untuk menjalankan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Menurut Yusril, hal itu menjadi preseden bahwa kesepakatan dua negara bisa menjadi dasar melakukan kebijakan termasuk pemindahan narapidana ke negara asalnya.

“Jadi sudah ada preseden walaupun tidak dalam konteks transfer of prisioner tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain itu sudah ada presedennya di masa yang lalu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan perihal kebijakan transfer of prisioner yang disebutnya memiliki beberapa syarat.

Pertama, negara yang bersangkutan meminta atau memohon kepada pemerintah Indonesia supaya warga negaranya ditransfer ke negaranya.

Kedua, Yusril mengatakan, negera itu mengakui keputusan pengadilan Indonesia dan tidak mempersoalkannya. Lalu, menghormati putusan pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Ketiga, narapidana itu dikembalikan ke negaranya untuk menjalani sisa hukumannya. Meskipun, jika sudah diserahkan maka pembinaan terhadap narapidana itu menjadi kewenangan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan.

Yusril juga menegaskan bahwa kebijakan transfer of prisioner tersebut bersifat bersifat resiprokal.

“Artinya, jika sekarang ini permintaan negara yang bersangkutan kita penuhi maka suatu saat apabila nanti ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipidana di negara yang bersangkutan, mereka juga wajib mempertimbangkan permohonan dari negara kita untuk mengembalikan narapidana warga negara kita itu,” katanya.

Yusril pun menyinggung soal banyaknya WNI yang dipidana di negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi.

“Itu mungkin suatu saat setelah kita menelaah nanti, mungkin kita yang megajukan permohonan kepada pemerintah Malaysia atau kepada pemerintah Saudi Arabia supaya narapidana itu ditransfer atau dikembalikan ke Indonesia untuk menjalani sisa pidananya di Tanah Air,” ujarnya.

Masih ditahan di Lapas Yogyakarta

Sementara itu, terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan (PAS) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan bahwa Mary Jane Veloso saat ini masih berada di Tanah Air dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

“Saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antaranews.

Eduar lantas menjelaskan bahwa Menko Yusril sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Alagon Jamoralin pada Senin, 11 November 2024.

“Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis mati,” ujar Eduar.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada bulan April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Mary Jane tak juga dieksekusi hingga 2024. Eduar pun menjelaskan alasan kenapa eksekusi tak kunjung dilakukan.

“Pada tahun 2015, eksekusi mati Mary Jane Veloso ditangguhkan di menit-menit terakhir setelah adanya penangkapan di Filipina terhadap seorang perempuan yang dicurigai merekrut Mary Jane Veloso terkait narkoba,” kata Eduar.

Sebelumnya, pada 20 November 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyebut bahwa Mary Jane akan kembali ke Filipina.

Marcos Jr mengatakan, Mary Jane akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Bahkan, Marcos Jr menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

Jajaran imigrasi akan mewaspadai seluruh potensi pelanggaran orang asing di seluruh Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebutkan 687 warga negara asing (WNA) terjaring dalam operasi Jagratara di 270 titik se-Indonesia pada tanggal 12–15 November 2024.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andiranto menjelaskan bahwa operasi Jagratara bertujuan untuk memastikan setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku.

"Operasi ini menjadi makin penting mengingat meningkatnya jumlah pendatang, terutama di sektor pariwisata dan investasi," kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut Agus, operasi Jagratara menjadi langkah yang tepat untuk menjamin keamanan sekaligus memberi efek jera bagi WNA yang bandel. Pasalnya, Ditjen Imigrasi berhasil menjaring sekitar 3.000 WNA dalam tiga operasi Jagratara sepanjang tahun 2024.

"Sesuai dengan arti nama Jagratara, yaitu ‘selalu waspada’, jajaran imigrasi akan mewaspadai seluruh potensi pelanggaran orang asing di seluruh Indonesia. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap imigrasi," kata dia.

Khusus untuk operasi Jagratara pada bulan November, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan bahwa jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan WNA ialah terkait izin tinggal.

"Dari 687 WNA yang kami jaring, sebanyak 128 di antaranya kami tindak lanjuti. Kasusnya bermacam-macam, mulai dari berkegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan hingga masuk dan tinggal secara ilegal di Indonesia," ucap Godam.

Godam menjelaskan bahwa kasus-kasus kegiatan WNA yang tidak sesuai dengan izin tinggal, antara lain, indikasi prostitusi, bekerja sebagai terapis dan layanan kecantikan di salon, juru masak, berdagang pakaian, berdagang rokok elektrik, hingga menjadi mandor proyek.

Operasi Jagratara pada bulan November ini melibatkan 50 unit pelaksana teknis keimigrasian.

Plt. Dirjen Imigrasi juga menginstruksikan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Barron Ichsan melakukan pengendalian dan komando secara terpusat.

Dari seluruh unit pelaksana teknis yang menjalankan operasi, Kantor Imigrasi Surabaya menjadi kantor imigrasi yang melakukan pengawasan WNA terbanyak, yakni dengan jumlah WNA yang dijaring sebanyak 92 orang, diikuti Kantor Imigrasi Batam sebanyak 64 orang, dan Kantor Imigrasi Tanjung Priok sebanyak 48 orang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Medan (ANTARA) - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Rudy F Sianturi bersama Tim Satops Patnal melaksanakan tes urine di di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan untuk mencegah peredaran narkoba.

"Untuk menjaga keamanan, kita perlu melakukan deteksi dini. Malam ini kita melakukan razia blok hunian dan tes urine," ujar Rudy di Medan, Kamis.

Rudy mengatakan 10 orang warga binaan yang dipilih secara acak serta petugas jaga sebanyak 15 orang petugas. Selain itu, dilakukan razia barang-barang yang dilarang masuk ke rutan.

Kegiatan razia ini berjalan lancar dan tanpa insiden berarti, dan juga dilalukan di beberapa rutan dan lapas se Sumut. Ini mencerminkan komitmen Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan Pemasyarakatan.

Lamongan (ANTARA) - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) kelas II B Kabupaten Lamongan, Heri Sulistyo menyatakan kesiapanya menjalankan program deradikalisasi terhadap dua narapidana terorisme (napiter) limpahan dari Rutan Kelas I Depok, Jawa Barat.

"Hari ini kami menerima pelimpahan dua narapidana terorisme dari Rutan Kelas I Depok. Ini merupakan bagian dari program pembinaan terpadu yang dirancang untuk membantu narapidana terorisme dalam meninggalkan paham radikal," ujarnya usai serah terima pelimpahan dua napiter di Lapas II B Lamongan, Jawa Timur, Kamis.

Heri mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program deradikalisasi, Lapas Lamongan akan memberikan pembinaan intensif, baik secara keagamaan, sosial, maupun psikologis.

"Para napiter nantinya akan mengikuti sejumlah kegiatan seperti diskusi keagamaan, pelatihan keterampilan hingga program yang mendorong introspeksi diri," katanya.

Program deradikalisasi yang didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tokoh agama, dan tim ahli tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran dan memberikan keterampilan bagi para napiter agar nantinya ketika kembali ke masyarakat dapat berkontribusi positif.

Sebagaimana informasi yang dihimpun, proses pelimpahan kedua napi terorisme tersebut mendapat pengawalan ketat dari Anggota Densus 88 AT bersama petugas Rutan Kelas I Depok dan didampingi oleh anggota Polres Lamongan dan Kodim 0812.

Kedatanganya diterima petugas bagian registrasi Lapas Lamongan, kemudian dilaksanakan penggeledahan barang da badan. Selain itu, pemeriksaan kondisi kesehatan, serta kelengkapan dokumen serah terima pemindahan napiter juga dilakukan sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP).

Selain itu, pihak Lapas setempat saat ini juga meningkatkan pengawasan dan keamanan untuk memastikan stabilitas di dalam dan sekitar lapas sebagai antisipasi potensi ancaman dan menjaga ketenangan warga sekitar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Ia menyebutkan hingga saat ini belum ada undang-undang (UU) yang mengatur tentang mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoner di Indonesia, namun pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan MLA, kesepakatan para pihak, dan diskresi dari Presiden untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.

"Karena UU tidak mengatur, tidak menyuruh, dan melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," ujar Yusril saat memberikan keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ke depan, Yusril membuka peluang untuk membahas penyusunan UU tentang pemindahan narapidana bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mekanisme tersebut memiliki payung hukum yang lebih kuat.

Tak hanya dalam pemindahan narapidana, dia membeberkan, perjanjian bilateral berupa MLA juga pernah dilakukan Indonesia dalam bentuk permintaan penyitaan aset narapidana kepada pemerintah Australia terkait kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 2004.

Kala itu, kata dia, permintaan penyitaan dilakukan terhadap aset terpidana Hendra Rahardja yang berada di Australia. Permohonan tersebut diajukan oleh Yusril saat menjadi Menteri Kehakiman RI kepada mantan Jaksa Agung Australia Jared William.

Setelah tercapai kesepakatan kedua pihak, ia menuturkan pemerintah Australia pun mau mengakui putusan pengadilan Indonesia dan mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia di Australia, sehingga beberapa aset Hendra di Australia dieksekusi oleh pemerintah Australia.

"Jadi, sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain itu sudah ada presedennya di masa lalu," ucap dia.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, Yusril menyebutkan terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Syarat pertama, yakni Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia karena Indonesia berwenang mengadili warga negara Filipina yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian syarat kedua, yaitu jaminan keamanan mengembalikan narapidana ke Filipina merupakan tanggung jawab negara tersebut.

Nantinya, pemerintah Filipina juga harus menyetujui apabila terdapat permintaan pemindahan narapidana Indonesia yang dijatuhi hukuman di negara tersebut untuk kembali ke Tanah Air.

Adapun pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa hari yang lalu.

Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada tahun 2010 karena kasus narkotika.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ahli hukum acara pidana Chairul Huda menilai penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016 prematur.

"Belum adanya hasil audit itu menyebabkan penetapan tersangka prematur," kata Chairul dalam sidang gugatan praperadilan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

Chairul mengatakan penetapan tersangka tidak sesuai dengan prosedur sehingga dinilai tidak sah.

Karena itu, dalam banyak praktik, penetapan tersangka harus dicari dan dikumpulkan bukti-buktinya. Salah satunya, hasil audit investigatif dari auditor negara yang menyatakan bahwa telah ada kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya.

"Jadi hasil audit itu yang menentukan, barulah kemudian dicari apakah ada sebabnya adalah adanya perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau tidak," ujarnya.

Ahli hukum pidana yang juga guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir mempertanyakan kasus yang sudah 10 tahun lamanya baru diperiksa.

Dia menegaskan, dalam peradilan tidak ada kata prematur melainkan sah atau tidaknya. Dalam hal ini terkait subjek produk yang sudah dilakukan audit oleh BPK.

"Kalau sudah dilakukan audit oleh BPK kemudian diaudit kembali oleh lembaga yang kewenangannya bersumber dari peraturan pemerintah, kalau bahasa kami disebut itu melakukan perbuatan yang melawan hukum," katanya.

PN Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar sidang gugatan praperadilan tahapan pembuktian menghadirkan saksi ahli dari pemohon Tom Lembong pukul 10.00 WIB.

Keenam saksi ahli antara lain ahli pidana, ahli acara pidana, ahli keuangan negara, ahli perdagangan gula, ⁠ahli statistik kebutuhan gula dan ahli administrasi negara.

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar layanan paspor jemput bola atau "Eazy Passport" di Belinyu Kabupaten Bangka, guna memudahkan masyarakat di daerah itu mengurus dokumen keimigrasian.

"Kegiatan ini untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, efektif dan efisien serta dapat menjangkau masyarakat di daerah," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Alimuddin di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan eazy passport Kamis ini dipusatkan di Kantor Camat Kabupaten Bangka merupakan sebagai bagian dari inovasi Imigrasi Corner (ICON) yang digagas oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Babel.

"Ini merupakan komitmen Jajaran Imigrasi Pangkalpinang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat," katanya.

Ia menambahkan Imigrasi Corner merupakan inovasi yang digagas Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Babel dalam rangka menghadirkan layanan imigrasi di tengah masyarakat sebagai corong informasi melalui agen-agen literasi yang akan diberikan pengetahuan mengenai keimigrasian praktis, khususnya bagi daerah-daerah yang letaknya jauh dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Pangkalpinang.

Selain sebagai corong informasi, ICON juga dapat dipergunakan untuk memperoleh layanan keimigrasian, salah satunya yaitu Eazy Passport.

Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Dheka Triandy menuturkan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan keimigrasian, dapat menghubungi agen literasi yang ada di setiap Imigrasi Corner yang kemudian akan mendata dan menjadwalkan pelaksanaan pembuatan paspor jemput bola secara kolektif.

"saat ini Imigrasi Corner telah tersedia di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan. Kemarin juga kami telah melaksanakan peresmian Imigrasi Corner di Kabupaten Bangka Tengah," katanya.

Ia menyatakan dengan telah dibukanya Imigrasi Corner di tiga kabupaten yang ada di Pulau Bangka ini, masyarakat dapat memanfaatkan inovasi tersebut dengan sebaik-baiknya

"Tentunya Kami berharap masyarakat yang berada di daerah tersebut dan sekitarnya dapat memanfaatkan layanan ini,” katanya.

Ia menambahkan melalui kegiatan pada hari ini tercatat sebanyak 39 permohonan terlayani. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sangat antusias dengan program ini.

“Alhamdulillah pada hari ini kegiatan dapat berjalan baik dan tanpa ada kendala. Semoga masyarakat dapat terbantu dengan layanan paspor jemput bola ini dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat," ujarnya.

Itu sebagai bentuk terobosan yang harus seimbang dengan perjanjian negara lain.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof. Hibnu Nugroho berpesan agar pemerintah Indonesia memastikan adanya kesetaraan perjanjian dengan negara lain ketika menerapkan skema pemindahan tahanan (transfer of prisoner).

Menurut Hibnu, wacana pemindahan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina, merupakan terobosan yang cemerlang. Namun, Indonesia mesti memastikan perjanjian yang setara di antara kedua negara terlebih dahulu sebelum pemindahan.

"Itu sebagai bentuk terobosan yang harus seimbang dengan perjanjian negara lain. Artinya, kalau kita memindahkan satu, harusnya ada keseimbangan. WNI (terpidana) yang ada di Filipina juga harus dipindahkan ke Indonesia," ucap Hibnu ketika dihubungi via telepon dari Jakarta, Kamis.

Hibnu menuturkan bahwa pemindahan tahanan antarnegara berangkat dari tujuan yang baik, yakni saling menjaga warga negara. Skema ini pada akhirnya menyangkut kehormatan negara sehingga jangan sampai Indonesia berada di posisi yang lemah.

"Prinsipnya baik. Bagaimanapun untuk melindungi warga negara masing-masing. Kita juga melindungi warga negara yang ada di negara lain. Negara lain pun juga melindungi warga negara kita sehingga ada keseimbangan. Makanya, prinsip yang sama itu harus dijaga," ujarnya.

Di sisi lain, Hibnu juga menyoroti dampak yang perlu dikaji dari pemindahan tahanan antarnegara ini. Latar belakang tahanan yang dipindahkan harus diteliti secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi Indonesia.

"Katakanlah kalau bandar, saya kira hitung-hitung dahulu. Akan tetapi, kalau ini Mary Jane 'kan sebagai ibu, yang kemudian sebagai korban trafficking (perdagangan orang) dan sebagainya. Mungkin ada alasan-alasan pembenaran," kata dia.

Dikatakan pula bahwa pemindahan tahanan baru pertama kali dilakukan oleh Indonesia. Skema ini sejatinya telah diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dengan diterapkannya pemindahan tahanan ini, Hibnu berpendapat bahwa Indonesia bisa makin dipandang sebagai negara yang beradab dan menjunjung nilai kemanusiaan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.

Ditegaskan pula bahwa Mary Jane bukan dibebaskan dari hukuman. Pemerintah Indonesia memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya dalam hukum pidana.

"Jadi, bukan pembebasan, bukan pengampunan, melainkan dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina dalam status sebagai narapidana," tutur Menko Yusril dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut Yusril, kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden RI Prabowo Subianto.

Di sisi lain, koordinasi dengan kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga telah dilakukan.

"Insyaallah, pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat dilaksanakan," ucapnya.

Selain itu, Yusril mengemukakan bahwa pemindahan narapidana ini dengan prinsip timbal balik. Artinya, jika nanti ada narapidana warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana oleh negara lain, Indonesia berhak meminta pemindahan narapidana kepada negara tersebut.

"Prinsip-prinsip ini kita jaga untuk menyetarakan kedudukan masing-masing negara dan setiap negara juga menghormati kedaulatan hukum masing-masing," kata Menko.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara membuka layanan Eazy Passport di Kantor Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia pada Kamis.

"Petugas Imigrasi hari ini melayani 103 pemohon di kantor Wantannas yang digelar sejak Kamis pagi," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta, Wahyu Eka Putra di Jakarta.

Ia mengatakan pemohon yang memanfaatkan layanan kali ini berasal dari lingkup pegawai dan keluarga Wantannas Republik Indonesia (RI).

Sekretaris Jenderal Wantannas RI,
TSBN Hutabarat mengatakan layanan paspor kolektif ini merupakan perwujudan koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah.

"Hal ini sangat bermanfaat bukan saja bagi staf Wantannas RI, tapi juga bagi keluarga dan masyarakat di sekitar dalam kemudahan membuat paspor," kata dia.

Ia mengatakan peserta dengan antusias mengajukan permohonan paspor baru maupun penggantian paspor dengan jenis paspor elektronik.

"Peserta bisa mendapatkan paspor dengan pelayanan yang sangat prima, sangat bagus dan sangat membantu kami," kata dia.

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara Kelas I TPI Qriz Pratama mengatakan, layanan ini bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam proses pembuatan paspor tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi Jakarta Utara (Jakut).

Ia mengatakan layanan Eazy Passport merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal pelayanan paspor secara kolektif.

Ia mengatakan layanan diberikan untuk permohonan paspor baru maupun penggantian paspor tanpa perlu melakukan pendaftaran secara daring melalui aplikasi M-Paspor.

"Layanan tersebut diadakan di luar Kantor Imigrasi dan menuju lokasi pemohon sehingga pemohon paspor tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi," kata dia.

​​​​​​

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, Akhmad Herriansyah menghadiri acara Penutupan Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi WBP Rutan Kelas IIB Mamuju, Kamis (21/11/2024).

Hadir dalam kegiatan penutupan, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mamuju H. Ibrahim Plh. Kepala Bidang Pencegahan BNNP Sulawesi Barat dr. Caezar, Kepala Rutan Kelas IIB Mamuju Novian Endus Santoso 

Kepala Rutan Mamuju Novian menyampaikan, bahwa pelaksanaan kegiatan rehab sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pecandu/penyalahguna narkotika. 

Kegiatan Rehab sosial bagi WBP Rutan Mamuju dilaksanakan secara bertahap dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2024 dengan jumlah peserta/residen sebanyak 20 orang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan berharap dengan adanya kegiatan rehab sosial di Rutan Mamuju, Warga Binaan dapat memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat kepribadian yang lebih baik.

Selanjutnya ia mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para peserta rehab dan pendamping atas keberhasilannya menyelesaikan program rehab.

Secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja mendukung upaya yang dilakukan oleh jajaran Divisi Pemasyarakatan.

"Sehingga memberi dampak terhadap peningkatan kinerja," harapnya.

Editor : Lukman Rahim

KOMPAS.com - Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke negaranya.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Saya sendiri beberapa hari yang lalu telah permohonan pemulangan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina. Dengan Dubes FIlipina di Jakarta Gina Gamoralin hal itu juga sudah dibahas," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

Menurutnya, pemulangan Mary Jane ke Filipina ini dapat terwujud melalui kebijakan transfer of prisoner.

Lantas, apa itu transfer of prisoner?

Apa itu transfer of prisoner

Transfer of prisoner atau transfer of sentenced person (TSP) merupakan kerja sama internasional, di mana narapidana yang sudah menjalani hukuman di suatu negara dipindahkan ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman.

Menurut laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), seseorang yang berada di wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di tempat tersebut.

Meski begitu, mereka tetap berada dalam perlidungan negara asalnya.

Di Indonesia, pemindahan narapidana antarnegara dapat dilakukan dengan perjanjian, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Tujuan transfer of prisoner

TSP pertama kali dikemukakan dalam Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crimmme and the Treatmment of Offenders pada 1985 dan kini telah menjadi praktik umum di dunia internasional.

Tujuan utama dari TSP untuk memberikan perlindungan HAM dengan melakukan rehabilitasi kepada narapidana di dalam wilayahnya sendiri.

Ini dilakukan agar tidak ada kendala selama menjalani proses hukum.

Kendala yang dimaksud, seperti perbedaan bahasa, kebudayaan, agama, adat istiadat maupun kebiasaan.

Dengan menjalani hukuman di negara asalnya, diharapkan fisik dan mental narapidana dapat menjadi lebih baik ketimbang dihukum di negara asing.

Narapidana jadi kewenagan negara asal

Yusril menjelaskan, Indonesia dapat memulangkan narapidana apabila pemerintah negara asal mengajukan permohonan dan disetujui oleh presiden.

Syaratnnya, negara tersebut harus mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.

Setelah narapidana kembali ke negara asal, mereka akan menjalani sisa hukuman di sana, sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Namun, negara asal berhak memberikan kewenangan berupa remisi, grasi, dan sejenisnya kepada narapidana tersebut.

Biaya selama proses pemulangan narapidana juga ditanggung oleh negara asal.

Nasib Mary Jane usai dipulangkan ke Filipina

Yusril melanjutkan ada kemungkinan hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan Indonesia dibatalkan oleh Filipina, karena negara tersebut tidak menerapkannya.

Namun, hal itu bukan berarti Filipina tidak mengakui dan menghormati putusan final pengadilan.

Menurutnya, ini merupakan bagian dari kewenangan kepala negara yang diberikan konstitusi.

''Pengadilan final tetapi Presiden berwenang meberikan grasi,'' ujarya.