Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Pekalongan, menggagalkan aksi penyelundupan 100 butir pil koplo yang disembunyikan di dalam dubur salah seorang tahanan wanita. Terungkap, pelaku mendapatkan pil koplo dari seorang wanita yang menjenguknya saat berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan.

Kepala Rutan Kota Pekalongan, Sastra Irawan, mengatakan temuan ini berawal saat pelaku HH kembali ke Rutan usai mengikuti sidang di PN Kota Pekalongan. Sastra menyebut HH bukan warga binaan Rutan melainkan tahanan titipan yang masih menjalani proses persidangan perkara narkoba.

"Sebetulnya (HH) itu tahanan (titipan) ya, bukan warga binaan. Jadi masih proses hukum, menjalani persidangan di PN Pekalongan," kata Sastra kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Seperti biasanya, petugas melakukan penggeledahan sebelum HH masuk ke Rutan. Dalam penggeledahan itu, petugas mencurigai HH menyembunyikan benda mencurigakan.

"Didapati dari tahanan inisial HH itu diperoleh benda asing yang disimpan di dubur yang bersangkutan. Oleh teman-teman pengamanan dilakukan pengecekan dan mengeluarkan barang tersebut," kata Sastra.

Dalam pemeriksaan, petugas mendapati bungkusan berisi 100 butir pil koplo. Atas peristiwa tersebut, pihaknya langsung menghubungi Polres Pekalongan Kota.

"Dilakukan pengecekan didapati kondom yang di dalamnya dibungkus dengan lakban hitam di dalamnya ada plastik berisi seratus butir obat jenis Alprazolam," imbuhnya.

Dari pemeriksaan, terungkap bahwa HH menerima paket itu dari RDY (20), wanita warga Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. RDY menyerahkan paket pil koplo itu saat HH tengah menunggu giliran sidang di ruang tahanan PN Pekalongan.

Polisi yang mendapatkan laporan, kemudian bergerak dan menangkap RDY. Polisi lalu mengungkap modus RDY yang berpura-pura membesuk HH lalu menyerahkan paket pil koplo hingga tak diketahui petugas.

"Pembesuk datang kemudian (obat) diselipkan, maaf ya ini wanita diselipkan di bagian dada, terus (dada) nempel di jeruji (tahanan) kemudian diambil, dan langsung dimasukkan ke dalam dubur," kata Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayudha Widiatmoko, saat menggelar rilis di Mapolres Pekalongan Kota, hari ini.

Akibat perbuatannya, RDY dipastikan akan menyusul HH. RDY dijerat dengan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Momen Buron Nomor 1 Thailand Gelagapan saat Ditangkap di Bali

Momen Buron Nomor 1 Thailand Gelagapan saat Ditangkap di Bali

Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Pekalongan, menggagalkan aksi penyelundupan 100 butir pil koplo yang disembunyikan di dalam dubur salah seorang tahanan. Terungkap, pelaku mendapatkan pil koplo dari seorang wanita yang menjenguknya saat berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan.

Kepala Rutan Kota Pekalongan, Sastra Irawan, mengatakan temuan ini berawal saat pelaku HH kembali ke Rutan usai mengikuti sidang di PN Kota Pekalongan. Sastra menyebut HH bukan warga binaan Rutan melainkan tahanan titipan yang masih menjalani proses persidangan perkara narkoba.

"Sebetulnya (HH) itu tahanan (titipan) ya, bukan warga binaan. Jadi masih proses hukum, menjalani persidangan di PN Pekalongan," kata Sastra kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Seperti biasanya, petugas melakukan penggeledahan sebelum HH masuk ke Rutan. Dalam penggeledahan itu, petugas mencurigai HH menyembunyikan benda mencurigakan.

"Didapati dari tahanan inisial HH itu diperoleh benda asing yang disimpan di dubur yang bersangkutan. Oleh teman-teman pengamanan dilakukan pengecekan dan mengeluarkan barang tersebut," kata Sastra.

Dalam pemeriksaan, petugas mendapati bungkusan berisi 100 butir pil koplo. Atas peristiwa tersebut, pihaknya langsung menghubungi Polres Pekalongan Kota.

"Dilakukan pengecekan didapati kondom yang di dalamnya dibungkus dengan lakban hitam di dalamnya ada plastik berisi seratus butir obat jenis Alprazolam," imbuhnya.

Dari pemeriksaan, terungkap bahwa HH menerima paket itu dari RDY (20), wanita warga Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. RDY menyerahkan paket pil koplo itu saat HH tengah menunggu giliran sidang di ruang tahanan PN Pekalongan.

Polisi yang mendapatkan laporan, kemudian bergerak dan menangkap RDY. Polisi lalu mengungkap modus RDY yang berpura-pura membesuk HH lalu menyerahkan paket pil koplo hingga tak diketahui petugas.

"Pembesuk datang kemudian (obat) diselipkan, maaf ya ini wanita diselipkan di bagian dada, terus (dada) nempel di jeruji (tahanan) kemudian diambil, dan langsung dimasukkan ke dalam dubur," kata Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayudha Widiatmoko, saat menggelar rilis di Mapolres Pekalongan Kota, hari ini.

Akibat perbuatannya, RDY dipastikan akan menyusul HH. RDY dijerat dengan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

*) Ada perbaikan judul dan sebagian isi artikel ini pada Jumat 22 November 2024 pukul 20.14 WIB karena ada pembetulan pernyataan dari narasumber.

Momen Buron Nomor 1 Thailand Gelagapan saat Ditangkap di Bali

Momen Buron Nomor 1 Thailand Gelagapan saat Ditangkap di Bali

KPU Sampang melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada tujuh petugas di bawah naungannya. Beberapa di antaranya dicopot karena terafiliasi dengan salah satu pasangan calon (paslon).

Ketua KPU Sampang Aliyanto menyebut 2 dari 7 petugas yang di-PAW, merupakan petugas di Kecamatan Camplong. Lalu, ada salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengundurkan diri dan digantikan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Darma, Camplong.

"Penggantinya adalah anggota PPS yang saat itu ikut seleksi PPK, namun berada di urutan keenam. Posisi anggota PPS yang kosong otomatis digantikan peserta tes PPS dengan nomor urut empat," ujar Aliyanto, Jumat (22/11/2024).

Selain itu, terdapat lima anggota PPS lainnya yang dicopot melalui proses sidang etik KPU setelah menerima laporan masyarakat.

"Ada lima orang anggota PPS yang diganti melalui sidang etik. Satu anggota dari PPS Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah; lalu dari Kecamatan Kedundung ada PPS Desa Bajrasokah, Pesarenan, dan Rabasan, serta di Kecamatan Omben dari Desa Meteng," jelas Aliyanto.

Menurut Aliyanto, beberapa petugas dicopot karena terafiliasi dengan salah satu paslon, sementara lainnya tersandung kasus hukum.

"Anggota PPS Desa Bajrasokah dicopot karena terafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Sedangkan PPS Desa Pesarenan pernah divonis lima tahun, dan PPS Desa Rabasan tengah menjalani proses hukum di Polres Sampang," tandasnya.

Aliyanto juga menambahkan anggota PPS Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, dicopot setelah diketahui pernah menyelinap masuk ke gudang logistik secara diam-diam selama tiga hari saat Pemilu 2019, hingga memicu konflik di wilayah tersebut.

Video Emil Dardak Pamer Jatim Punya Pengelolaan Limbah B3 Terbesar

Video Emil Dardak Pamer Jatim Punya Pengelolaan Limbah B3 Terbesar

Bengkayang (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bengkayang Kalimantan Barat melibatkan warga binaan permasyarakatan (WBP) dalam mendukung program ketahanan pangan yang dirancang Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

"Untuk mendukung program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk ketahanan pangan pihak Rutan kelas IIB Bengkayang memanfaatkan lahan kosong di sekitar untuk menyukseskan program dan melibatkan warga binaan," kata Kepala Rutan Kelas IIB Bengkayang Keynes di Bengkayang, Jumat.

Untuk mengelola lahan yang ada di sekitar Rutan, kata Keynes juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang, terutama dalam hal penyediaan traktor untuk membajak lahan agar bisa ditanami berbagai macam tanaman.

Kemudian tenaga kerja juga memberdayakan warga binaan yang ada, sehingga mereka juga punya aktivitas yang positif. Hal tersebut kata dia, untuk menciptakan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

"Kita akan memanfaatkan setiap jengkal lahan di sini, bahkan ada warga binaan kita juga mulai bertanya-tanya kapan tanaman Kalamsoi mereka bisa dipanen," kata dia.

Lewat kerja sama dengan Dinas Pertanian Bengkayang, kata dia akan menjadikan program ketahanan pangan di Bengkayang khususnya di Rutan kelas IIB Bengkayang sukses.

Dalam waktu dekat lanjut dia, Rutan juga akan mulai panen Kalamsoi ini menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan memberdayakan warga binaan.

"Ini menjadi bukti bahwa dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat, warga binaan dapat berkontribusi positif dan membangun masa depan yang lebih baik," katanya.

Denpasar (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyerahkan sertifikat keamanan kepada sejumlah objek vital dan fasilitas publik di tanah air salah satunya tempat wisata di Kabupaten Badung, Bali, Garuda Wisnu Kencana (GWK).

“Sertifikasi ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen kami dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung,” kata Direktur Operasi GWK Cultural Park Rossie Andriani di Denpasar, Bali, Jumat.

BNPT telah melakukan evaluasi komprehensif selama tujuh bulan sejak April 2024 untuk menilai standar keamanan di kawasan wisata dengan patung ikonik Garuda Wisnu itu.

Pemberian sertifikat keamanan itu dilakukan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 tahun 2020 dan bagian apresiasi kepada pengelola objek vital dan fasilitas publik yang strategis sebagai cerminan partisipasi aktif dalam mencegah tindak pidana terorisme.

Ada pun indikator penilaian itu mencakup aspek keamanan fisik, sistem pengawasan, prosedur tanggap darurat hingga kompetensi tim keamanan di objek wisata itu.

Dengan diterimanya sertifikat keamanan itu objek wisata tersebut memenuhi standar audit penerapan pengamanan fasilitas publik sesuai yang ditetapkan BNPT untuk kategori destinasi wisata klasifikasi level kedua.

Rossie mengungkapkan upaya penguatan sistem pengamanan diwujudkan dengan menerapkan pedoman perlindungan sarana dan prasarana objek vital dan fasilitas publik dan menutup celah potensi terjadinya serangan terorisme.

GWK adalah objek wisata yang berada di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, dengan patung Garuda dan Wisnu setinggi 122 meter.

Selain menjadi daya tarik wisata seni budaya dipadukan dengan sentuhan teknologi, objek wisata itu juga menjadi salah satu tujuan untuk wisata konferensi dan pameran (MICE).

Ada pun rata-rata kunjungan di destinasi wisata itu per hari rata-rata diperkirakan sekitar 3.000 orang dan berpotensi melonjak saat akhir pekan dan libur panjang.

Dari jumlah pengunjung itu diperkirakan mayoritas atau sekitar 80 persen adalah wisatawan domestik dan sisanya adalah wisatawan mancanegara.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan, ada tiga langkah prioritas yang akan segera ditindaklanjuti Desk Pemberantasan JudiOnline. Salah satunya, melakukan koordinasi hukum lintas negara.

Menurut Budi Gunawan, koordinasi lintas negara ini penting untuk menelusuri aliran dana dan mengejar aktivitas pencucian uang terkait judionline.

“Desk gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan,” kata Budi Gunawan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat pada Kamis (21/11/2024).

Selain melakukan koordinasi hukum lintas negara, Desk Pemberantasan Perjudian Online akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis terkait situs yang disinyalir terkait dengan judi online.

Terakhir, Budi Gunawan menyebut, desk gabungan akan memasifkan kampanye dan edukasi kepada publik tentang bahaya judi online. Dia bahkan menyebut bakal mengkampanyekan bahwa publik ditipu oleh operator judi online.

“Bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Masyakarat selama ini ditipu oleh para operator judi online. Masyarakat diberi harapan bisa menang padahal program judi online itu sudah di-setting agar masyarakat ujung-ujungnya pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya,” ujarnya.

Senada dengan Budi Gunawan, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Wahyu Widada mengatakan, Desk Pemberantasan Perjudian Online akan melakukan langkah lebih lanjut terkait kasus judi online, yakni dengan melakukan penelusuran aset atau asset tracing.

Tujuannya adalah menelusuri dugaan pemanfaatan uang yang diperoleh dari judi online, termasuk indikasi adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Diketahui, terbaru Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangkap satu orang buron dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus judi online.

Wahyu mengungkapkan, pelaku judi online yang ditangkap di Filipina adalah HS alias A. Dia adalah pengelola salah satu situs judi online.

Menurut Wahyu, situs tersebut beroperasi di Filipina dengan perputaran uang pada periode 2024 mencapai Rp 1 triliun.

"Sekarang ada pelaku yang akan kita kembalikan, akan kita handing over dari Filipina atas nama tersangka HS alias A,” kata Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi pers yang sama.

Wahyu mengungkapkan peran HS dalam jaringan salah satu situs judi online adalah menyediakan rekening deposit dan rekening withdraw untuk para pemain.

“Jadi HS ini memerintahkan para tersangka untuk mengirimkan buku rekening, token, kartu SIM, beserta handphonenya yang sudah terkoneksi dengan embedding untuk dikirim melalui jasa ekspedisi ke Filipina dan juga ke Kamboja,” ungkap dia.

“Ini yang kita kejar dan kita bisa tangkap di Filipina oleh otoritas Filipina dan hari ini akan di-handing over ke Indonesia,” katanya lagi.

Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berisiko terancam dengan terpilihnya formasi lima pimpinan dan anggota dewas baru KPK.

Pasalnya, kata dia, para calon pimpinan KPK dan dewas yang terpilih setelah proses fit and proper test di Komisi III DPR itu ternyata--bisa dikatakan--berlatar belakang aparat penegak hukum institusi lain.

Menurut Abdul, keterpilihan tersebut memberikan gambaran buruk bagi perkembangan independensi lembaga antirasuah.

"Keterpilihan personil komisioner KPK 2024-2029 adalah gambaran buruk bagi perkembangan independensi penegakan hukum pemberantasan korupsi," ujarnya dalam sebuah perbincangan aplikasi pesan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/11).

Abdul meyakini hal tersebut karena latar-latar belakang para calon pimpinan KPK yang terpilih di DPR itu semuanya berasal dari institusi penegak hukum yang menjadi alasan terbentuknya lembaga antirasuah itu pascareformasi 1998.

"Para personil komisioner terpilih justru berasal dari latar belakang aparatur penegak hukum pemerintahan yang justru menjadi dasar pertimbangan (konsiderasi UU) dilahirkannya KPK, " kata Abdul.

"Yaitu lemah dan tidak objektifnya aparatur penegak hukum pemerintahan pemberantasan korupsi (kepolisian dan Kejaksaan)," tambahnya.

Sebagai organisasi independen negara, KPK resmi berdiri pada 2002 lalu lewat UU 30/2002. Namun, cikal bakalnya sudah muncul sejak pascareformasi setelah lahir UU 31/1999 tentang pemberantasan tipikor.

Dalam proses di Komisi III DPR, Komjen Pol Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Jenderal bintang tiga polisi yang pernah jadi Direktur Penyidikan KPK itu ditemani capim petahana Johanis Tanak yang berlatar belakang jaksa, Agus Joko Pramono (eks Wakil Ketua BPK), Fitroh Rohcahyanto (jaksa yang pernah jadi Direktur Penuntutan KPK), dan Ibnu Basuki Widodo (hakim di Pengadilan Tinggi Manado).

Sementara itu, untuk komposisi lima anggota Dewas KPK, Komisi III DPR memilih  Chisca Mirawati (Founder & Managing Partner CMKP Law), Benny Mamoto (pensiunan jenderal Polri, mantan Ketua Harian Kompolnas), Wisnu Baroto (jaksa), Sumpeno (hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta), dan Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda).

Abdul menjelaskan, KPK bertugas mengawas di ranah eksekutif secara sistemik, namun personel yang kini terpilih untuk memimpin lembaga tersebut justru juga berasal dari kekuasaan eksekutif. Setelah revisi UU KPK pada 2019 lalu, lembaga antirasuah itu pun sudah masuk ke rumpun eksekutif di mana seluruh pegawainya berstatus ASN.

"Tuntas sudah KPK menjadi lembaga bagian dari kekuasaan, karena secara sistemik KPK berada di ranah eksekutif yang diisi oleh personil personil yang justru juga berasal dari kekuasaan eksekutif," tuturnya.

Selain itu, kata Abdul, hasil pemilihan ini berpotensi membangun prasangka bahwa tindakan tersebut sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah.

"Dengan hasil pilihan ini Komisi III telah 'sengaja' menjadi limbung akan fakta sejarah ini, demikian juga fakta ini bisa membangun prasangka bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pelemahan KPK," ujar Abdul.

"Maka tamatlah riwayat independensi KPK pada zaman pemerintahan baru ini," imbuhnya.

Untuk menyelamatkan independensi lembaga terdepan pengawalan tindak pidana korupsi itu, Abdul berpendapat bahwa peranan masyarakat sangat dibutuhkan. Ia menyampaikan, masyarakat harus selalu kritis dalam mengawal KPK.

"Masyarakat Indonesia terutama yang concern dengan pemberantasan korupsi harus terus mengawal KPK, masyarakat harus terus kritis jika diperlukan bisa menggunakan upaya hukum, praperadilan misalnya,"

Menurutnya, sejumlah upaya seperti pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dapat dilakukan untuk membatalkan hasil pemilihan tersebut.

"Tidak mustahil ini juga jadi bagian dari pengawalan terhadap eksekutif. Karena itu juga tidak mustahil melakukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk membatalkan hasil pemilihan ini ke pengadilan," kata Abdul.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menyangkal tudingan dari koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Transparency International Indonesia (TII) bahwa pemilihan calon pimpinan serta anggota dewas KPK periode 2024-2029 sudah dikondisikan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan publik dapat melihat proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar sebelum proses pemilihan oleh pihaknya.

"Saya berpendapat sebaliknya. Publik bisa melihat sendiri proses pemilihan capim dan cadewas berlangsung sangat demokratis," kata Habib lewat sambungan telepon, Kamis (21/11).

Menurutnya, suara yang diperoleh dari voting akan cenderung sama pada orang tertentu apabila ada pengkondisian, sedangkan perolehan suara saat itu cukup variatif.

"Perolehan suara para kandidat juga variatif. Logikanya kalau ada pengondisian, pasti lima orang yang terpilih perolehan suara tak akan sama," ucapnya.

Habib pun menambahkan bahwa DPR sejak awal telah membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, namun tak ada perwakilan dari koalisi masyarakat yang melakukan hal itu.

DELISERDANG, iNewsDeliraya.id- Lapas Pancur Batu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA, menyalurkan bantuan kepada keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar Lapas Pancur Batu yang kurang mampu, Jumat (22/11).

Dalam bakti sosial ini, Lapas Pancur Batu menyalurkan 55 paket sembako, terdiri dari 10 Kg beras, minyak goreng 1 liter, telur ,dan gula 1 Kg, kepada 55 keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar. 

Kegiatan sosial melibatkan Pejabat struktural, DWP Lapas Pancur Batu dan CV. Aurel Barus/Pandawa dan seluruh petugas Lapas yang secara langsung mendistribusikan bantuan kepada penerima. 

Kalapas Pancur Batu Nimrot Sihotang, mengatakan Kegiatan sosial merupakan wujud nyata implementasi program akselerasi Perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Bertujuan untuk meringankan beban keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar  menghadapi kesulitan ekonomi. 

Nimrot berharap, kegiatan ini tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga membangun hubungan emosional dan sosial lebih baik antara keluarga warga binaan, masyarakat sekitar dan pihak Lapas.

Editor : Sadam Husin

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU-- Dua narapidana kasus terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu menjalani ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Jumat (22/11/2024).

Keduanya adalah Rahmat Saleh Siregar dan Faisal Efendi Hutasuhut. Mereka sebelumnya tergabung ke dalam jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan ditangkap di Aceh pada Juli 2022 lalu. Pembacaan ikrar setia itu berlangsung haru. Keduanya berjanji untuk kembali sepenuhnya ke pangkuan bumi pertiwi dan meninggalkan kelompoknya.

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jabar, Robianto mengatakan, ikrar setia NKRI itu bukan sebatas seremonial semata. Dia berpesan kepada kedua napiter tersebut untuk benar-benar meresapi dalam kehidupan sehari-hari. ‘’Itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa dia betul-betul sudah NKRI,’’ ujar Robianto, saat ditemui usai menyaksikan ikrar setia napiter itu.

Robianto mengatakan, dalam memberikan pembinaan kepada para napiter, pihaknya juga bekerja sama dengan BNPT, Densus 88 dan Kementerian Agama.Tak hanya di Lapas Indramayu, ikrar setia NKRI belum lama ini juga disampaikan oleh napiter yang mendekam di Gunungsindur dan Banjar.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistiyono mengatakan, kedua napiter itu sebelumnya divonis tiga tahun penjara. Sebelum dipindahkan ke Lapas Indramayu, mereka menjalani hukuman di Lapas Cikeas. ‘’Mereka baru dipindahkan ke Lapas Indramayu sekitar dua bulan yang lalu,’’ kata Hero.

Hero mengatakan, selama mendekam di Lapas Indramayu, kedua napiter itu menerima berbagai kegiatan pembinaan. Seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kemandirian maupun pelatihan kerja yang diadakan di lapas.

‘’Kami ajak mereka bicara dari hati ke hati hingga akhirnya mereka menyadari kesalahannya. Dan ikrar setia kembali ke NKRI ini merupakan kesadaran dan inisiatif mereka sendiri sehingga kami bantu fasilitasi melalui kegiatan ini,’’ katanya.

Hero menambahkan, selain kedua napiter tersebut, di Lapas Indramayu tidka ada lagi napiter lainnya. Tiga orang napiter lain yang sempat mendekam di Lapas Indramayu dan kini telah bebas juga sebelumnya sudah menyatakan ikrar setia NKRI.

Ria Ricis menghadiri sidang mantan satpam yang melakukan pemerasan terhadap dirinya. Ria Ricis hadir memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada kesempatan itu terdakwa AP terlihat secara langsung meminta maaf di ruang sidang kepada Ria Ricis, Kamis (21/11/2024). Selesai persidangan dan tatap muka dengan terdakwa AP, Ria Ricis mengaku sedih.

"Nggak gimana-gimana, masih sedih karena dia itu kan termasuk salah satu karyawan yang kenal baik. Kalau teman-teman yang pernah lihat dulu kita pernah bikin video sama-sama, apa-apa sama-sama karyawan, tiba-tiba kejadian gini kan jadi sedih. Lebih ke sedih sih," ungkap Ria Ricis di kawasan Ampera, Jakarta Selatan.

Mantan istri Teuku Ryan itu mengatakan AP memang sudah meminta maaf. Juga dengan keluarga AP terhadap dirinya.

"Iya dari kemarin juga udah minta maaf, istrinya juga minta maaf. Ya kita maafin, cuma sambil berjalan kan. Kalau semua perbuatan buruk minta maaf selesai, gampang dong. Jadi tetap proses hukum berjalan," kata Ria Ricis.

AP sudah bekerja selama 5 tahun di rumahnya. Namun, Ria Ricis semula tak tahu AP diberhentikan sebagai petugas keamanan di rumahnya.

"Cuma terakhir itu diberhentikan bukan saya yang berhentiin karena saya lagi nggak di rumah waktu itu. Saya lagi nyewa di rumah yang lain, jadi tiba-tiba yang bersangkutan udah nggak kerja. Saya juga, 'Oh udah nggak kerja'. Ya sudah sampai situ aja," jelasnya.

AP ditangkap dan diadili karena melakukan pemerasan terhadap Ria Ricis senilai Rp 300 juta dengan pengancaman menyebarkan foto saat berolahraga tanpa hijab. AP melakukan pengancaman tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi.

Video: Eks Sekuriti Peras Ria Ricis Pakai Foto Olahraga Tanpa Hijab

Video: Eks Sekuriti Peras Ria Ricis Pakai Foto Olahraga Tanpa Hijab

Surabaya (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan aksi terorisme di Indonesia telah menurun selama tiga tahun terakhir karena pemerintah berhasil dalam meredam cikal bakal pergerakan terorisme sejak dini.

"Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi penurunan insiden terkait terorisme di Indonesia. Dari tahun 2023 hingga paruh pertama tahun 2024, Indonesia berhasil mempertahankan status zero terrorism attack," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Adi Winarso saat memimpin Delegasi RI pada kegiatan The 4th Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) seperti dikutip siaran pers Kemenko Polkam, Jumat.

Menurut Adi, Indonesia berhasil berada dalam status aman dari terorisme karena pemerintah melakukan langkah pencegahan awal seperti menindak para pelaku sebelum melakukan aksinya.

Namun demikian, Adi tetap menyoroti munculnya fenomena aksi terorisme baru yang lebih moderen dengan menggunakan teknologi.

Ragam fenomena yang muncul, seperti perekrutan anggota teroris lewat teknologi media, penyebaran paham-paham ekstremisme melalui internet, penggunaan artificial intelligence (AI) dan penggunaan cryptocurrency dalam pendanaan terorisme.

Adi mengatakan penting bagi pemerintah Indonesia dan seluruh pihak untuk mengantisipasi fenomena penggunaan teknologi dalam aktivitas teroris ini.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang penggunaan teknologi, terkhusus AI.

"Minimnya penggunaan AI dalam pekerjaan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme menjadi tantangan tersendiri," katanya.

Walau demikian, pihaknya yakin pemerintah akan melakukan terobosan melalui kebijakan yang strategis demi mencegah aktivitas terorisme yang bersinggungan dengan teknologi AI.

Dengan demikian, Indonesia bisa terus dalam kondisi kondusif dan mempertahankan status zero terrorism attack.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024