Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan kelayakan suatu pekerjaan tidak bisa semata-mata dinilai dari sudut pandang pemberi kerja. Menurutnya, pekerjaan yang layak harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan sosial bagi pekerja.

"Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

Hal itu disampaikan Yassierli ketika memberikan sambutan pada Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (2/5).

Yassierli mengatakan jika merujuk pada rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) dari Komnas HAM yang menjadi panduan komprehensif untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia di lingkungan kerja, telah menjadi acuan penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tantangan berikutnya adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha, agar memahami pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia.

"PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama," ucapnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, turut menegaskan bahwa pekerjaan layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bukan hanya milik mereka yang telah bekerja, melainkan hak setiap warga negara.

"Pekerjaan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak," ujar Atnike.

Atnike juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut, katanya, merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.

"Ada peran besar dari sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM, juga ikut bertanggung jawab," jelas Atnike.

"Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Simak juga Video: Menaker Ungkap Pengangguran Lulusan SMA dan SMK Capai 3 Juta

(prf/ega)

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) proaktif menjangkau korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan dokter kandungan berinisial MSF (33) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada korban yang dibiarkan berjuang sendiri," kata Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK M. Ramdan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kegiatan proaktif tersebut merupakan bagian dari mandat LPSK untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan menyeluruh pada setiap tahapan proses hukum.

Sebagai bagian upaya pemetaan awal, tim LPSK melakukan koordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Garut, UPTD PPA Kabupaten Garut, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta penasihat hukum salah satu korban.

Dari hasil penelaahan, kata Ramdan, terdata ada lima orang korban yang mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan dokter kandungan tersebut.

"Dua korban saat ini telah mendapat pendampingan dari UPTD PPA Kabupaten Garut. Para korban juga telah menyerahkan sejumlah dokumen berupa kronologi dan bukti kepada penyidik; dan perkara kini masuk tahap penyidikan," jelasnya.

LPSK telah memberikan formulir permohonan perlindungan kepada korban melalui penasihat hukumnya.

LPSK juga sudah menjelaskan kepada korban terkait hak mereka atas keamanan, termasuk bantuan medis, psikologis, dan pendampingan selama proses hukum.

"Saat ini LPSK sudah menerima satu permohonan dari korban dan masuk tahap penelaahan," kata Ramdan.

Dia juga menggarisbawahi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur bahwa korban berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikologis agar korban dapat pulih secara fisik, mental, dan sosial.

"LPSK menekankan urgensi negara hadir bagi korban, terutama mengingat korban dalam kondisi mengandung," ujarnya.

Sebelumnya, aparat Polres Garut telah menangkap MSF (33) terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan sedang ditahan untuk menjalani proses hukum.

MSF diduga melakukan melecehkan pasiennya ketika pemeriksaan ultrasonografi (USG) di klinik tempatnya berpraktik. Kasus ini ramai setelah rekaman kamera pemantau (CCTV) saat perbuatan bejat itu terjadi viral di media sosial.

Akibat perbuatannya, tersangka MSF dijerat Pasal 6 huruf b dan c dan/atau Pasal 15 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp300 juta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa Biro Hukum Kemendag berinisial FA dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan FA berkapasitas sebagai saksi saat diperiksa dalam kasus vonis lepas perkara minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) korporasi.

"Saksi yang diperiksa berinisial FA selaku Biro Hukum pada Kementerian Perdagangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

Namun, Harli tidak memperinci lebih jauh mengenai pemeriksaan ini. Dia hanya menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara atas tersangka Muhammad Arif Nuryanta (MAN) Cs.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," katanya.

Sekadar informasi, kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis bebas terhadap tiga grup korporasi di kasus minyak goreng.

Namun, Djuyamto kemudian dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar.

Uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan.

Syafei sejatinya telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para hakim tersebut memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa grup korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

Tehran (ANTARA) - Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Sumber: IRNA-OANA

Tehran (ANTARA) - Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Sumber: IRNA-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam melegalkan sumur minyak ilegal mendapat apresiasi. Hal itu menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi menilai, kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberi kepastian hukum, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperkuat fondasi energi nasional.

?Langkah Menteri Bahlil sudah tepat. Pertama, dengan melegalkan, sumur minyak ilegal akan memberi kepastian dan sekaligus kebijakan afirmasi bagi pelaku usaha kecil,? ujarnya, Sabtu (5/3/2025).

Abdul Rahman Farisi menekankan kebijakan ini membuka ruang bagi UMKM untuk masuk ke sektor migas, yang selama ini dianggap eksklusif. ?Ini menunjukkan Pemerintahan Prabowo mulai memberikan afirmasi dengan memberi ruang pelaku UMKM untuk masuk di sektor migas,? tambahnya.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga diyakini menjadi awal dari proses penyederhanaan regulasi di sektor energi. ?Ini juga menjadi langkah awal dalam penyederhanaan regulasi usaha sektor migas sehingga makin memudahkan dalam mencapai target 1 juta barel per hari,? jelas mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Menteri ESDM yang akan menjadi dasar hukum pengelolaan sumur minyak ilegal di berbagai wilayah Indonesia.

?Kita punya illegal drilling itu kan banyak sekali. Kurang lebih sekitar 10-20 ribu barel per day. Nah, kita ingin ini semua harus ada payung hukumnya. Agar masyarakat kita dalam mengelola sumur minyak itu ya dalam keadaan yang baik. Tidak dikejar-kejar oleh oknum-oknum. Ya, kita memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,? kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM.

Abdul Rahman juga menambahkan, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, langkah Bahlil menunjukkan arah kepemimpinan partai yang visioner dan solutif. ?Kami di Partai Golkar mendukung penuh inisiatif ini. Ini bukan hanya soal energi, tapi juga soal keadilan ekonomi. Kebijakan ini selaras dengan semangat Golkar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan pemerataan,? katanya.

Jakarta (ANTARA) - The Indonesian National Counterterrorism Agency (BNPT) is currently focusing on implementing a balanced approach that combines hard and soft measures to prevent potential terrorism threats.

At the Global Security Forum (GSF) in Doha, on Wednesday (April 30), the agency’s Deputy for International Cooperation, Andhika Chrisnayudhanto, stated that the threat of terrorism in Indonesia persists, even after the dissolution of the radical organization Jamaah Islamiyah (JI).

"A balanced approach prevents potential threats that have not disappeared after the disbandment of JI as well as the trend of lone wolf threats and youth radicalization," Andhika noted in his statement.

He said the BNPT will continue to engage with thousands of former JI members and ensure that those not involved in the declaration are informed of its end.

Related news: BNPT to assist Jemaah Islamiyah ex-members

Meanwhile, Qatari Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani discussed the influence of non-state entities that support criminal networks by exploiting the weaknesses of a region.

He explained that non-state actors involved in organized crime networks, including terrorist groups, have the potential to endanger global security.

"These non-state actors exploit the weak security of a region, the rampant chaos, and public dissatisfaction with the government," he stated on the same occasion.

The panel discussion, titled "How Terrorism Ends: A Law Enforcement Case Study from Southeast Asia," was part of the annual GSF held in Doha, Qatar, on April 28-30, 2025.

In addition to terrorism, the conference addressed topics such as the role of non-state actors in cyber and information warfare, the influence of the private sector on energy and environmental security, the impact of non-state actors in conflict zones on state sovereignty and stability, as well as strategies for combating organized crime involving illegal networks and cross-border hostage-taking.

This year's conference is themed "The Impact of Non-State Actors on Global Security."

Indonesia's participation in the forum highlighted its positive progress in countering terrorism and violent extremism, offering a model of best practices for the international community.

Related news: Indonesia secures low-impact rating on 2024 Global Terrorism Index

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Utara bekerja sama dengan asosiasi hukum daerah itu guna memperkuat langkah dan strategis dalam pemajuan HAM.

"Kerja sama dengan lintas institusi menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pemahaman dan implementasi HAM di masyarakat," ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sumatera Utara Flora Nainggolan di Medan, Jumat.

Hal tersebut disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman Kanwil Kemenham Sumut dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Provinsi Sumatera Utara serta Sentra Perlindungan Hak Asasi.

Flora mengatakan HAM memegang peran penting dalam mendukung Nawacita, sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Karena, ia mengatakan, kolaborasi tersebut adalah wujud nyata sinergi antara pemerintah dan akademisi dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar HAM secara berkelanjutan.

Flora melanjutkan melalui nota kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk berkolaborasi dalam kegiatan kajian, diseminasi, serta edukasi HAM kepada publik, khususnya di lingkungan kampus dan komunitas hukum.

"Upaya ini juga mencakup penyebarluasan nilai-nilai prinsip-prinsip dasar HAM, sebagai bagian dari penguatan budaya hukum dan penghormatan terhadap hak asasi di Sumatera Utara," ucapnya.

Di sisi lain, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang HAM, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor fundamental yang tak dapat diabaikan.

Sebab, ketersediaan fasilitas yang representatif bukan sekadar masalah administratif, melainkan manifestasi dari komitmen negara terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menilai, usul Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) harus dipertimbangkan dengan matang.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa ada aspek agama hingga hak asasi manusia (HAM) sebelum menetapkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos.

“Saya lihat idenya juga hanya pernyataan gitu aja. Mestinya harus dilandasi dengan dasar-dasar, sudut pandangnya,” kata Gus Ipul kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).

“Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” imbuh dia.

Menurut Gus Ipul, kebijakan sosial semacam itu tidak bisa diberlakukan dengan cara memaksa, karena menyentuh ranah hak asasi dan sensitivitas budaya serta agama.

Ia berpandangan, vasektomi semestinya cukup hanya menjadi imbauan, bukan syarat yang memaksa.

“Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” kata Gus Ipu.

Gus Ipul menambahkan bahwa program bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan daya hidup kelompok rentan.

Setiap bantuan juga sudah memiliki kriteria dan penggunaannya ditentukan, seperti untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Program keluarga berencana (KB) itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” tegasnya.

Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pemaksaan vasektomi sebagai syarat tertentu, yang menjadikannya semakin kompleks jika diterapkan dalam kebijakan publik seperti bansos.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.

Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.

Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.

"Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga," kata Dedi, Selasa (29/4/2025).

Seirampah (ANTARA) - Kabupaten Serdang Bedagai mencatatkan lompatan signifikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Tanah Bertuah Negeri Beradat meraih Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 74,14 dengan predikat “BB”. Angka ini menunjukkan peningkatan yang mencolok dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai skor 56,76 dengan predikat “CC”.

Capaian membanggakan ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025–2029 dan pengumuman hasil evaluasi Indeks RB 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB secara daring melalui kanal YouTube, Rabu (30/4/2025).

Ditemui di sela-sela aktivitasnya di Sei Rampah, Jumat (2/5/2025), Bupati H. Darma Wijaya menyampaikan apresiasi atas hasil evaluasi tersebut. Ia menyebut capaian ini sebagai bukti nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terlebih lagi, proses penilaian dilakukan oleh tim lintas kementerian dan lembaga negara seperti LKPP, BPKP, Ombudsman RI, BPS, LAN RI, BKN, KPK RI, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenpan RB, dan lainnya.

“Alhamdulillah, ini merupakan capaian yang sangat menggembirakan. Informasi yang saya terima, hanya ada 25 kabupaten/kota se-Indonesia yang mengalami kenaikan nilai. Namun yang paling penting bukan sekadar angka. Reformasi birokrasi adalah representasi dari kesungguhan kami dalam menghadirkan layanan publik yang lebih baik. Kami akan terus berbenah,” ujar Bang Wiwik, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Dengan SPBE, pelayanan menjadi lebih efisien dan transparan. Ini akan memangkas birokrasi yang rumit serta mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Pencapaian ini juga tidak terlepas dari hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diraih Pemkab Sergai dengan predikat “BB” pada tahun 2024, yang turut memberikan kontribusi positif dalam penilaian reformasi birokrasi.

Kendati berhasil mencatat sejumlah progres, Pemkab Sergai menyadari masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan. Di antaranya, kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital yang saat ini masih dalam tahap persiapan. Selain itu, berbagai inovasi pelayanan publik dari Sergai diharapkan mampu bersaing dan menembus seleksi nasional yang digelar oleh Kemenpan RB.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sergai tercatat pada angka 86,53 dengan predikat “Baik”. Hasil Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan juga berhasil meraih kategori “PRIMA”.

Menutup pernyataannya, Bupati menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi hasil evaluasi akan segera ditindaklanjuti, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembenahan perencanaan program, dan penguatan peran organisasi perangkat daerah (OPD).

“Reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dari visi besar kami: Sergai Mantab—Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan. Evaluasi ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berinovasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Jumat (2/5) menjadi sorotan, mulai dari Kejagung memeriksa Miss Indonesia 2010 Asyifa Syafningdyah sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina 2018–2023 hingga PPATK membekukan lebih dari 5.000 rekening terkait judi online senilai Rp600 miliar.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Kejagung periksa Miss Indonesia 2010 terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung memeriksa Miss Indonesia 2010 Asyifa Syafningdyah Putriambami sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Selengkapnya klik di sini.

2. PPATK blokir 5.000 rekening terkait judi "online" senilai Rp600 miliar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir atau membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi daring atau online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.

Selengkapnya klik di sini.

3. Dua orang tewas dalam kecelakaan mobil anggota DPR di tol Pemalang

Polisi mencatat dua orang tewas dalam kecelakaan mobil yang ditumpangi anggota DPR Alamudin Dimyati Rois di KM 315 ruas tol Pemalang-Batang di Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jumat dini hari.

Selengkapnya klik di sini.

4. Kabareskrim: Tidak ada pemain judi yang menang

Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan bahwa tidak ada pemain judi yang menang karena kemenangan yang didapatkan hanyalah iming-iming semata.

Selengkapnya klik di sini.

5. Polri limpahkan tersangka kasus judi "online" Agen138 ke Kejagung

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melimpahkan empat tersangka kasus judi online Agen138 kepada Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Bengkayang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang memberikan sosialisasi dan penyebaran informasi keimigrasian di wilayah perbatasan, tepatnya SMK Negeri 1 Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Indonesia) yang berbatasan dengan Serawak (Malaysia), Jumat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelajar terkait regulasi keimigrasian, pentingnya memiliki dokumen perjalanan yang sah, serta upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Herry Pranowo.

Dalam kegiatan ini, kata dia, Tim dari Kantor Imigrasi Singkawang juga memberikan materi tentang Sekolah Kedinasan Imigrasi kepada para siswa.

Dia berharap melalui kegiatan ini generasi muda di wilayah perbatasan itu semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian serta mampu menjadi agen informasi di lingkungan sekitar.

Kepala Sub Seksi Pemeriksa Keimigrasian, Imam Suroso mengatakan, jika mengganggu sudah melakukan persiapan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan terkait pemeriksaan dokumen perjalanan dan keimigrasian, pemberi tanda masuk dan keluar.

Serta menolak memberikan tanda masuk bagi WNI atau WNA yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, katanya.

Secara terpisah, Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang, Misdo Jerry Purba, mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan mutu dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi.

“Dalam meningkatkan kualitas layanan, PLBN Jagoi Babang juga meningkatkan kapasitas SDM (sumber daya manusia) pejabat PLBN melalui diklat (pendidikan dan latihan) dan bimbingan teknis,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga memikirkan untuk memaksimalkan peralatan "x-ray mobile" di PLBN yang saat ini tidak berfungsi dengan baik.

Misdo mengatakan PLBN Jagoi Babang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi pelintas batas negara dalam memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan.

Dia menuturkan PLBN Jagoi Babang telah beberapa kali menggagalkan percobaan penyelundupan kendaraan dan narkotika yang mencoba melewati PLBN.

Dengan memaksimalkan peralatan CCTV yang ada di PLBN Jagoi Babang, kata Misdo, pihaknya telah membantu untuk mencegah kegiatan ilegal dan penerapan zona integritas yang dipersiapkan tim PLBN dan Bea Cukai.

Pihak PLBN Jagoi Babang juga membangun hubungan dengan masyarakat dan pihak terkait yang berkoordinasi dengan CIQS (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan), dan melakukan pertemuan rutin.

“Kami juga rutin melakukan sosialisasi kepada para pelintas tentang pentingnya memiliki dokumen resmi, menghindari bahaya narkoba, dan menghentikan praktik ilegal,” ujarnya.

Dalam meningkatkan kualitas layanan, kata dia, PLBN Jagoi Babang juga merekrut tenaga pendukung seperti pengamanan dalam (pamdal) dan "cleaning service" dari masyarakat sekitar perbatasan.