JAKARTA, KOMPAS.com - Bey Triadi Machmudin dilantik menjadi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Dalam foto-foto yang dibagikan Kantor Komunikasi Kepresidenan, pelantikan ini dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Setidaknya, ada 25 pejabat yang dilantik termasuk Bey.

Sebelum dilantik, Bey merupakan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat usai Ridwan Kamil menyelesaikan masa tugasnya.

Ia resmi menggantikan Ridwan Kamil pada 5 September 2023.

Bey juga bukan orang baru di lingkungan Istana Kepresidenan.

Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi pada 2011, lalu dipromosikan menjadi Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi Sekretariat Wakil Presiden pada 2014.

Sejak tahun 2021, Bey menjabat sebagai Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden.

Ia kemudian dirotasi menjadi Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Menteri Sekretaris Negara.

Usai pelantikan, Prasetyo menjabarkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi.

Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasi lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ia menuturkan, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup Abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

Ia pun meyakini pejabat yang dilantik akan memberi dukungan kepada kerja-kerja pemerintahan.

"Kami yakin beliau akan bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya" ucapnya.

Berikut ini daftar 25 pejabat yang dilantik pagi ini oleh Mensesneg:

1. Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Yuli Harsono, Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Mohamad Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

7. Dyah Kusumastuti, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

8. Dadan Wildan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

9. Al Muktabar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

11. Purnomo Sucipto, Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

12. Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

13. Mailani Amperawan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

14. Dyah Pancaningrum, Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

15. Kardwiyana Ukar, Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

16. Thanon Aria Dewangga, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

17. Lydia Silvanna Djaman, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

18. Bey Triadi Machmudin, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

19. Nanik Purwanti, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

20. Gogor Oko Nurharyoko, Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

21. Fadlansyah Lubis, Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

22. Ratih Mayangsari, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

23. M. Rokib, Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

24. Nandang Haris, S.IP, Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

25. Sari Harjanti, Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bey Triadi Machmudin dilantik menjadi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Dalam foto-foto yang dibagikan Kantor Komunikasi Kepresidenan, pelantikan ini dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Setidaknya, ada 25 pejabat yang dilantik termasuk Bey.

Sebelum dilantik, Bey merupakan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat usai Ridwan Kamil menyelesaikan masa tugasnya.

Ia resmi menggantikan Ridwan Kamil pada 5 September 2023.

Bey juga bukan orang baru di lingkungan Istana Kepresidenan.

Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi pada 2011, lalu dipromosikan menjadi Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi Sekretariat Wakil Presiden pada 2014.

Sejak tahun 2021, Bey menjabat sebagai Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden.

Ia kemudian dirotasi menjadi Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Menteri Sekretaris Negara.

Usai pelantikan, Prasetyo menjabarkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi.

Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasi lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ia menuturkan, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup Abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

Ia pun meyakini pejabat yang dilantik akan memberi dukungan kepada kerja-kerja pemerintahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayjen Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kosasih dilantik menjadi Sekretaris Militer Presiden pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Pelantikan dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Setidaknya, ada 25 pejabat yang dilantik, termasuk Kosasih.

Selain itu, ada pula Setya Utama, yang dilantik menjadi Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara; dan Mayjen TNI Ariyo Windutomo, yang dilantik menjadi Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara.

Prasetyo menjabarkan, pelantikan para pejabat baru itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi.

Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasi lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ia menuturkan, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup Abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

Berikut ini daftar 25 pejabat yang dilantik pagi ini oleh Mensesneg

1. Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Yuli Harsono, Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi rencana Presiden menyelenggarakan Sidang Paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat sore, yang akan membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya hasil lawatan Presiden Prabowo ke enam negara, baru-baru ini.

Setelah usai melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di Jakarta, Jumat pagi, Prasetyo mengatakan agenda sidang tersebut begitu. "Rencananya pasti," ujar Prasetyo Hadi ketika dikonfirmasi perihal agenda sidang kabinet sore ini.

Sidang tersebut, lanjut Prasetyo, tidak hanya akan mengulas hasil kunjungan kerja internasional Presiden, tetapi juga mencakup pembaruan dari setiap kementerian, termasuk petunjuk-petunjuk baru untuk koordinasi lebih lanjut.

"Ya tentunya selain hasil lawatan Bapak Presiden, ya pasti ada petunjuk petunjuk lain, update dari setiap kementerian koordinator, dari setiap kementerian-kementerian," katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai peluncuran program Danantara maupun kebijakan pemerintah lainnya, Prasetyo meminta publik bersabar.

"Tunggu tanggal mainnya," ucapnya tanpa merinci lebih lanjut perihal agenda sidang kabinet.

Saat disinggung terkait sikap Istana terhadap wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Prasetyo juga menegaskan hal tersebut masih dalam tahap penghitungan.

"Tunggu tanggal mainnya juga, lagi dihitung," katanya.

Sidang Kabinet Paripurna diagendakan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Kabinet kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, yang akan menghadirkan seluruh pejabat kementerian/lembaga terkait.

Sidang kali ini menjadi momentum mengevaluasi berbagai hasil kerja pemerintah, termasuk tindak lanjut dari hubungan bilateral dan multilateral yang terjalin selama lawatan Presiden ke enam negara baru-baru ini.

Lawatan itu melibatkan sejumlah negara kunci di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah, mencakup agenda pembahasan perdagangan, investasi, pertahanan, hingga transisi energi hijau.

Presiden juga memanfaatkan momen ini untuk bertemu dengan kepala negara serta pemimpin lembaga internasional guna memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis global.

Beberapa perjanjian penting di antaranya adalah perjanjian perdagangan baru, kerja sama pembangunan infrastruktur, dan inisiatif di bidang keamanan regional. Selain itu, lawatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan visi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah tantangan geopolitik dunia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden selenggarakan sidang kabinet bahas lawatan ke enam negara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara resmi melantik 25 pejabat baru di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Jumat.

Prasetyo usai pelantikan yang dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta, meminta para pejabat tersebut untuk segera beradaptasi dan berinovasi dalam tugas yang diemban.

"Kami berharap dengan terjadinya kebijakan ini (pelantikan), masing-masing segera bisa beradaptasi, berinovasi," katanya.

Dalam pernyataannya, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Kemensetneg merupakan benteng terakhir dari segala keputusan Presiden RI sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam tugas yang dijalankan.

Berikut daftar pejabat yang dilantik beserta jabatannya:

1. Drs. Setya Utama, M.Si. – Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). – Sekretaris Presiden.
3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. – Sekretaris Militer Presiden.
4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. – Sekretaris Dukungan Kabinet.
5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. – Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden.
6. Mohamad Yusuf Permana, S.E. – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden.
7. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden.
8. Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM, Sekretariat Wakil Presiden.
9. Dr. Al Muktabar, M.Sc. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden.
10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. – Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden.
11. Purnomo Sucipto, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Sekretariat Dukungan Kabinet.
12. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. – Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet.
13. Mailani Amperawan, S.E., M.Si. – Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet.
14. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. – Deputi Bidang. Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet.
15. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet.
16. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si. – Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet.
17. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum.
18. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. – Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.
19. Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm. – Deputi Bidang Administrasi Aparatur.
20. Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc. – Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi.
21. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. – Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan.
22. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. – Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.
23. M. Rokib, S.H., M.H. – Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan.
24. Nandang Haris, S.IP., M.P.P. – Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
25. Sari Harjanti, S.IP., M.Si. – Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan.

Acara pelantikan ditutup dengan pembacaan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) setelah badan peradilan itu merilis surat perintah penangkapan pada 21 November lalu.

Dengan perintah tersebut, ia dan eks Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, harus ditangkap jika berada di negara peratifikasi Statuta Roma ICC.

ICC menyatakan telah menemukan alasan kuat bahwa Netanyahu dan Gallant melakukan dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina.

ICC menyebut Netanyahu dan Gallant menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan serta melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan berbagai tindakan tak manusiawi lainnya kepada rakyat Palestina.

Sejumlah negara anggota ICC pun menyatakan akan patuh terhadap putusan ICC. Mereka di antaranya Kanada, Belgia, Irlandia, Belanda, Norwegia, hingga Afrika Selatan.

Kendati begitu, sejumlah negara menyatakan tak akan mengikuti perintah ICC. Hungaria, misalnya, yang menegaskan tak mau menangkap Netanyahu dan malah memberikan undangan kepadanya untuk berkunjung.

Prancis juga demikian. Setelah sempat menyatakan akan patuh, Paris kini mengubah pendiriannya dengan menyebut Netanyahu tak bisa ditangkap gegara kebal hukum. Impunitas itu didapat karena Israel "bukan anggota ICC."

Lantas, apakah benar Netanyahu kebal hukum seperti kata Prancis?

Pasal 27 Statuta Roma menyatakan bahwa putusan ICC "berlaku sama untuk semua orang tanpa perbedaan apa pun berdasarkan kapasitas resmi."

Pasal itu juga menyebut "tidak ada kasus yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana."

Prancis dengan demikian memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan pengadilan di bawah Statuta Roma dan "kewajiban kerja sama tersebut meluas hingga memberikan efek pada surat perintah penangkapan", demikian menurut direktur Human Rights Watch di Inggris, Yasmine Ahmed, kepada Al Jazeera.

Statuta Roma adalah dasar didirikannya ICC yang berisi kewenangan untuk mengadili kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, hingga kejahatan agresi.

Lantas, kenapa Prancis sebut Netanyahu kebal hukum?

Baca di halaman berikutnya >>>

Argumen Prancis tampaknya berdasar pada Pasal 98 Statuta Roma yang menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh bertindak tak konsisten dengan kewajibannya di bawah hukum internasional "sehubungan dengan ... kekebalan diplomatik seseorang ... dari Negara Ketiga."

Profesor hukum internasional di Universitas Middlesex, William Schabas, mengatakan sikap Prancis ini pernah menjadi "argumen yang masuk akal" di masa lalu, namun ICC telah menjernihkan ambiguitas tersebut dalam putusan Majelis Banding 2019.

Saat itu, ICC sedang menguraikan masalah perintah penangkapan terhadap mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir. Sama seperti Israel, Sudan bukan pihak yang meratifikasi Statuta Roma.

Namun, ICC menyimpulkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi kepala negara di bawah hukum kebiasaan internasional, baik itu pihak ketiga atau tidak.

Dengan begitu, Prancis mau tau mau wajib untuk menangkap Netanyahu sesuai perintah ICC.

Pada Maret 2023, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan serupa terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Saat itu, Prancis menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan bahwa tak ada yang bisa lolos dari hukum terlepas dari status mereka.

Pasca perilisan surat tersebut, Mongolia melanggar perintah ICC dengan menerima kunjungan resmi Putin ke negaranya.

Kementerian Prancis lantas mengeluarkan pernyataan yang menyebut "setiap Negara Pihak Statuta Roma memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC dan melaksanakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkannya, sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Statuta Roma."

Sikap Prancis ini pun, menurut Schabas, merupakan standar ganda karena Prancis mendasarkan posisinya terhadap siapa yang dianggapnya teman dan musuh, bukan terhadap prinsip hukum.

Tidak mungkin Netanyahu melakukan perjalanan ke negara tersebut meski Prancis telah menyatakan tak akan menangkap dia. Sebab, ICC masih bisa memutuskan bahwa surat perintah penangkapannya sah.

Oleh sebab itu, Prancis tak akan berani mengundang Netanyahu ke negaranya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Jumat (29/11/2024).

Pelantikan ini mencakup berbagai posisi, mulai dari deputi hingga Sekretaris Presiden dan Sekretaris Militer Presiden.

Dalam sambutannya, Prasetyo menjelaskan bahwa pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan peleburan fungsi di dalam pemerintahan.

Salah satu perubahan signifikan adalah peleburan fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang kini berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pelantikan hari ini dilakukan karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi dan penugasan," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Mensesneg menekankan bahwa rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa dalam lingkup Abdi Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari pengembangan karier, penyegaran, serta peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Berikut ini daftar 25 pejabat yang dilantik pagi ini oleh Mensesneg

1. Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Yuli Harsono, Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Mohamad Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

7. Dyah Kusumastuti, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

8. Dadan Wildan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

9. Al Muktabar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

11. Purnomo Sucipto, Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

12. Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

13. Mailani Amperawan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

14. Dyah Pancaningrum, Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

15. Kardwiyana Ukar, Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

16. Thanon Aria Dewangga, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

17. Lydia Silvanna Djaman, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

18. Bey Triadi Machmudin, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

19. Nanik Purwanti, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

20. Gogor Oko Nurharyoko, Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

21. Fadlansyah Lubis, Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

22. Ratih Mayangsari, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

23. M. Rokib, Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

24. Nandang Haris, S.IP, Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

25. Sari Harjanti, Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Jumat (29/11/2024).

Pelantikan ini mencakup berbagai posisi, mulai dari deputi hingga Sekretaris Presiden dan Sekretaris Militer Presiden.

Dalam sambutannya, Prasetyo menjelaskan bahwa pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan peleburan fungsi di dalam pemerintahan.

Salah satu perubahan signifikan adalah peleburan fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang kini berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pelantikan hari ini dilakukan karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi dan penugasan," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Mensesneg menekankan bahwa rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa dalam lingkup Abdi Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari pengembangan karier, penyegaran, serta peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Berikut ini daftar 25 pejabat yang dilantik pagi ini oleh Mensesneg

1. Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Yuli Harsono, Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Mohamad Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

7. Dyah Kusumastuti, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

8. Dadan Wildan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

9. Al Muktabar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

11. Purnomo Sucipto, Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

12. Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

13. Mailani Amperawan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

14. Dyah Pancaningrum, Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

15. Kardwiyana Ukar, Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

16. Thanon Aria Dewangga, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

17. Lydia Silvanna Djaman, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

18. Bey Triadi Machmudin, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

19. Nanik Purwanti, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

20. Gogor Oko Nurharyoko, Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

21. Fadlansyah Lubis, Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

22. Ratih Mayangsari, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

23. M. Rokib, Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

24. Nandang Haris, S.IP, Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

25. Sari Harjanti, Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal sikap pemerintah mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang jadi buah bibir di tengah masyarakat.

Prasetyo mengatakan urusan jadi atau tidaknya PPN naik jadi 12% masih dihitung oleh pemerintah. Termasuk soal potensi pengunduran kenaikan PPN.

"Tunggu tanggal mainnya juga itu. Lagi dihitung, lagi dihitung," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024)

Perlu diketahui kenaikan PPN 12% merupakan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut pemerintah akan menunda kenaikan PPN jadi 12% alias tidak jadi berlaku mulai 1 Januari 2025.

Luhut mengatakan penerapan PPN 12% harus diiringi dengan stimulus untuk masyarakat yang ekonominya sulit dan kelas menangah.

"Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah," kata Luhut ditemui usai mencoblos Pilkada Jakarta di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

Namun, berbeda dengan Luhut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembahasan soal penundaan kenaikan PPN.

"Belum. Belum, belum dibahas," ujar Airlangga ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah akan ada rapat khusus dengan Presiden Prabowo Subianto membahas masalah kenaikan PPN 12%, Airlangga juga mengatakan sejauh ini memang belum ada agenda tersebut. "Belum dibahas," jawabnya singkat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal sikap pemerintah mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang jadi buah bibir di tengah masyarakat.

Prasetyo mengatakan urusan jadi atau tidaknya PPN naik jadi 12% masih dihitung oleh pemerintah. Termasuk soal potensi pengunduran kenaikan PPN.

"Tunggu tanggal mainnya juga itu. Lagi dihitung, lagi dihitung," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024)

Perlu diketahui kenaikan PPN 12% merupakan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut pemerintah akan menunda kenaikan PPN jadi 12% alias tidak jadi berlaku mulai 1 Januari 2025.

Luhut mengatakan penerapan PPN 12% harus diiringi dengan stimulus untuk masyarakat yang ekonominya sulit dan kelas menangah.

"Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah," kata Luhut ditemui usai mencoblos Pilkada Jakarta di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

Namun, berbeda dengan Luhut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembahasan soal penundaan kenaikan PPN.

"Belum. Belum, belum dibahas," ujar Airlangga ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah akan ada rapat khusus dengan Presiden Prabowo Subianto membahas masalah kenaikan PPN 12%, Airlangga juga mengatakan sejauh ini memang belum ada agenda tersebut. "Belum dibahas," jawabnya singkat.

Simak juga Video 'Luhut Sebut Pajak 12% Diundur':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap 25 pejabat yang dilantik pada pagi ini dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru mereka.

Di antara pejabat yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) dan Heru Budi Hartono sebagai Staf Khusus Mensesneg.

"Kami berharap dengan terjadinya pergeseran ini, masing-masing segera bisa beradaptasi dan berinovasi," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

Dalam acara pelantikan tersebut, Heru Budi Hartono juga menekankan bahwa Kementerian Sekretariat Negara merupakan benteng terakhir dari keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya akurasi dalam pelaksanaan tugas.

"Di sini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun," ungkapnya.

Heru juga menyoroti pentingnya efisiensi dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Saya memberikan penekanan terhadap masalah efisiensi, bagaimana kita juga berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebagaimana komitmen Bapak Presiden yang harus kita mulai. Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," jelasnya.

Sebagai informasi, pelantikan 25 pejabat tersebut berlangsung di Gedung Krida Bakti pada Jumat pagi dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi.

"Pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan kepada wartawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap 25 pejabat yang dilantik pada pagi ini dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru mereka.

Di antara pejabat yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) dan Heru Budi Hartono sebagai Staf Khusus Mensesneg.

"Kami berharap dengan terjadinya pergeseran ini, masing-masing segera bisa beradaptasi dan berinovasi," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

Dalam acara pelantikan tersebut, Heru Budi Hartono juga menekankan bahwa Kementerian Sekretariat Negara merupakan benteng terakhir dari keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya akurasi dalam pelaksanaan tugas.

"Di sini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun," ungkapnya.

Heru juga menyoroti pentingnya efisiensi dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Saya memberikan penekanan terhadap masalah efisiensi, bagaimana kita juga berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebagaimana komitmen Bapak Presiden yang harus kita mulai. Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," jelasnya.

Sebagai informasi, pelantikan 25 pejabat tersebut berlangsung di Gedung Krida Bakti pada Jumat pagi dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi.

"Pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan kepada wartawan.