Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merotasi sejumlah pejabat istana. Ia melantik 25 orang menjadi pejabat di Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (29/11) ini.

Prasetyo mengatakan rotasi ini hal yang biasa. Menurutnya, hal ini untuk mendukung kerja Presiden Prabowo Subianto.

"Bagi organisasi, apalagi kita di abdi negara ini, ASN, itu sesuatu yang biasa. Itu bagian dari pengembangan karier, bagian dari refreshment, tentu juga bagian dari kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," kata Prasetyo di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat.

Salah satu nama yang dilantik hari ini adalah Kepala Sekretariat Presiden Mayjen TNI Ariyo Windutomo. Ariyo menggantikan Heru Budi Hartono. Sementara itu, Heru digeser ke posisi Staf Khusus Mensesneg.

Ada pula Mayjen Kosasih yang dilantik sebagai Sekretaris Militer Presiden. Begitu pula Mohamad Yusuf Permana yang kembali menjabat Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara.

"Ya saya kira apa pun itu, beliau (Prabowo) pasti memilih yang terbaik, yang beliau rasa mampu memberikan dukungan," ujarnya.

Berikut daftar pejabat istana yang dirotasi hari ini.

1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama

2. Kepala Sekretariat Presiden Mayjen TNI Ariyo Windutomo

3. Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Kosasih

4. Sekretaris Dukungan Kabinet Yuli Harsono

5. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Rika Kiswardani

6. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Mohamad Yusuf Permana

7. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital Sekretariat Wakil Presiden Dyah Kusumastuti

8. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden Dadan Wildan

9. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Al Muktabar

10. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono Wahjoe Sedjati

11. Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet Purnomo Sucipto

12. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet Satya Bhakti Parikesit

13. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet Mailani Amperawan

14. Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan Sekretariat Dukungan Kabinet Dyah Pancaningrum

15. Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet Kardwiyana Ukar

16. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet Thanon Aria Dewangga

17. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Lydia Silvanna Djaman

18. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Bey Triadi Machmudin

19. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti

20. Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara Gogor Oko Nurharyoko

21. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara Fadlansyah Lubis

22. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara Ratih Mayangsari

23. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara M. Rokib

24. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara Nandang Haris

25. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan Kementerian Sekretariat Negara Sari Harjanti

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan buka suara mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa kenaikan PPN 12 persen belum pasti akan berlaku mulai 1 januari 2025 mendatang.

Sebab, pemerintah hingga kini masih menghitung dan mengkaji dampak dari kebijakan itu.

"(Kenaikan PPN 12 persen) tunggu tanda lumayannya juga. Lagi dihitung, lagi dihitung," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen seharusnya dilakukan pada 1 Januari 2025.

Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, penerapan kenaikan tarif PPN berpotensi diundur pelaksanaannya.

"Hampir pasti (kenaikan tarif PPN) diundur," ujar Luhut, ditemui di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Luhut menjelaskan, opsi diundurnya kenaikan tarif PPN menjadi terbuka seiring dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu memberikan insentif kepada kelas menengah untuk menjaga daya belinya sebelum kebijakan kenaikan tarif PPN diberlakukan.

"PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," kata dia.

Meski sudah diatur dalam UU, namun kenaikan PPN 12 persen memungkinkan jika mendapat persetujuan DPR.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra memerintahkan agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI segera menyelesaikan hambatan keimigrasian terkait investasi asing.

Respons tersebut merupakan tanggapan serius terhadap keluhan para pengusaha Jepang mengenai pelayanan keimigrasian di tanah air yang menemui Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas di Jakarta, Jumat.

"Setelah mendengar berbagai keluhan para pengusaha Jepang yang tergabung dengan The Jakarta Japan Club, kami segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatasinya," kata Yusril saat dikonfirmasi.

Adapun para pengusaha tersebut, berasal dari beberapa organisasi pengusaha dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jepang di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan para pengusaha Jepang itu mengeluh karena sering didatangi petugas Imigrasi di berbagai lokasi.

Para petugas tersebut kerap menanyakan visa kerja dan izin tinggal terbatas khusus bagi kalangan direksi dan komisaris perusahaan yang tidak menetap di Indonesia.

Secara hukum, Yusril menuturkan para pengusaha itu memang tidak wajib memiliki visa kerja dan izin tinggal karena mereka memang tidak tinggal di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, para pengusaha dari Jepang tersebut mengontrol perusahaan dari negara mereka menggunakan teknologi dan informasi (TI), sehingga hanya sesekali datang secara fisik ke Indonesia.

"Hemat saya hal itu malah bagus karena pekerjaan pada level manajemen justru diserahkan kepada pekerja Indonesia sendiri," ujarnya.

Untuk itu, dirinya menilai berbagai hambatan keimigrasian tersebut seharusnya dapat diselesaikan jika semua aturan ditegakkan lantaran suasana tenang dan nyaman harus dimiliki oleh investor dan pengurus perusahaan asing yang beroperasi Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua The Jakarta Japan Club Shinichi Kikuchihara berterima kasih dengan respons cepat yang diberikan Menko Kumham Imipas RI dalam menanggapi berbagai keluhan yang mereka sampaikan.

Ketua The Jakarta Japan Club itu hadir didampingi oleh Atase Perdagangan, Investasi, dan Industri Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Hanawa Hiroyuki.

Sementara itu, Menko Yusril didampingi oleh Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli dan Plt Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

Hemat saya hal itu malah bagus karena pekerjaan pada level manajemen justru diserahkan kepada pekerja Indonesia sendiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra memerintahkan agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI segera menyelesaikan hambatan keimigrasian terkait investasi asing.

Respons tersebut merupakan tanggapan serius terhadap keluhan para pengusaha Jepang mengenai pelayanan keimigrasian di tanah air yang menemui Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas di Jakarta, Jumat.

"Setelah mendengar berbagai keluhan para pengusaha Jepang yang tergabung dengan The Jakarta Japan Club, kami segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatasinya," kata Yusril saat dikonfirmasi.

Adapun para pengusaha tersebut, berasal dari beberapa organisasi pengusaha dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jepang di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan para pengusaha Jepang itu mengeluh karena sering didatangi petugas Imigrasi di berbagai lokasi.

Para petugas tersebut kerap menanyakan visa kerja dan izin tinggal terbatas khusus bagi kalangan direksi dan komisaris perusahaan yang tidak menetap di Indonesia.

Secara hukum, Yusril menuturkan para pengusaha itu memang tidak wajib memiliki visa kerja dan izin tinggal karena mereka memang tidak tinggal di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, para pengusaha dari Jepang tersebut mengontrol perusahaan dari negara mereka menggunakan teknologi dan informasi (TI), sehingga hanya sesekali datang secara fisik ke Indonesia.

"Hemat saya hal itu malah bagus karena pekerjaan pada level manajemen justru diserahkan kepada pekerja Indonesia sendiri," ujarnya.

Untuk itu, dirinya menilai berbagai hambatan keimigrasian tersebut seharusnya dapat diselesaikan jika semua aturan ditegakkan lantaran suasana tenang dan nyaman harus dimiliki oleh investor dan pengurus perusahaan asing yang beroperasi Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua The Jakarta Japan Club Shinichi Kikuchihara berterima kasih dengan respons cepat yang diberikan Menko Kumham Imipas RI dalam menanggapi berbagai keluhan yang mereka sampaikan.

Ketua The Jakarta Japan Club itu hadir didampingi oleh Atase Perdagangan, Investasi, dan Industri Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Hanawa Hiroyuki.

Sementara itu, Menko Yusril didampingi oleh Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli dan Plt Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Hemat saya hal itu malah bagus karena pekerjaan pada level manajemen justru diserahkan kepada pekerja Indonesia sendiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra memerintahkan agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI segera menyelesaikan hambatan keimigrasian terkait investasi asing.

Respons tersebut merupakan tanggapan serius terhadap keluhan para pengusaha Jepang mengenai pelayanan keimigrasian di tanah air yang menemui Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas di Jakarta, Jumat.

"Setelah mendengar berbagai keluhan para pengusaha Jepang yang tergabung dengan The Jakarta Japan Club, kami segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatasinya," kata Yusril saat dikonfirmasi.

Adapun para pengusaha tersebut, berasal dari beberapa organisasi pengusaha dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jepang di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan para pengusaha Jepang itu mengeluh karena sering didatangi petugas Imigrasi di berbagai lokasi.

Para petugas tersebut kerap menanyakan visa kerja dan izin tinggal terbatas khusus bagi kalangan direksi dan komisaris perusahaan yang tidak menetap di Indonesia.

Secara hukum, Yusril menuturkan para pengusaha itu memang tidak wajib memiliki visa kerja dan izin tinggal karena mereka memang tidak tinggal di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, para pengusaha dari Jepang tersebut mengontrol perusahaan dari negara mereka menggunakan teknologi dan informasi (TI), sehingga hanya sesekali datang secara fisik ke Indonesia.

"Hemat saya hal itu malah bagus karena pekerjaan pada level manajemen justru diserahkan kepada pekerja Indonesia sendiri," ujarnya.

Untuk itu, dirinya menilai berbagai hambatan keimigrasian tersebut seharusnya dapat diselesaikan jika semua aturan ditegakkan lantaran suasana tenang dan nyaman harus dimiliki oleh investor dan pengurus perusahaan asing yang beroperasi Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua The Jakarta Japan Club Shinichi Kikuchihara berterima kasih dengan respons cepat yang diberikan Menko Kumham Imipas RI dalam menanggapi berbagai keluhan yang mereka sampaikan.

Ketua The Jakarta Japan Club itu hadir didampingi oleh Atase Perdagangan, Investasi, dan Industri Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Hanawa Hiroyuki.

Sementara itu, Menko Yusril didampingi oleh Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli dan Plt Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin kolaborasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) guna mempertajam program-program Kemensos yang berwawasan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kami minta didampingi oleh Kemenham supaya tajam dalam menyusun program-program Kemensos," kata Mensos Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat.

Menurutnya, bidang tugas Kemensos juga erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan HAM yang menjadi bidang tugas dari Kemenham.

Menanggapi hal tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai membenarkan keterkaitan yang dapat dijalin dengan Kemensos.

"HAM itu berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan HAM. Terkait pemenuhan kebutuhan HAM itulah hampir 80 persen kebijakannya ada di Kemenham. HAM itu juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan. Salah satu yang mengisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan bagi orang yang lemah (rentan) itu masuk ke bidang kerja Kemensos," kata Pigai.

Senada Mensos pun menjelaskan pihaknya memiliki sasaran program yang di dalamnya terdiri dari masyarakat rentan. Selain itu ada juga beberapa kategori sasaran yang merupakan penyintas dari permasalahan sosial dan hukum, tentunya yang masih berkaitan dengan pemenuhan HAM.

Ia melanjutkan di dalam 12 kategori sasaran Kemensos tersebut, diantaranya mencakup anak terlantar dan berhadapan hukum, afirmasi khusus Komunitas Adat Terpencil (KAT), korban kekerasan termasuk pekerja migran bermasalah sosial, dan warga binaan eks napi.

"Jadi mereka (12 PAS) rata-rata yang rentan dan penyintas, korban Napza, dan HIV/AIDS. Mereka yang bermasalah sosial seperti kelompok minoritas. Kemudian perempuan rentan, dan fakir miskin," kata Mensos.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah memahami rekam jejak (track record) Mayjen TNI Ariyo Windutomo yang dilantik sebagai Kepala Sekretariat Presiden pagi ini.

Jawaban ini menanggapi alasan Kasetpres berasal dari kalangan militer.

"Kami paham betul track record beliau, Mayjen Ariyo itu memang sudah sepantasnya di situ," kata Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ia meyakini, Ariyo bisa menjalankan tugas dengan baik. Dia pun meyakini Prabowo pasti memilih orang yang terbaik untuk menduduki jabatan tertentu.

"Saya kira apapun itu, beliau pasti memilih yang terbaik, yang beliau rasa mampu memberikan dukungan. Kami yakin beliau (Ariyo) akan bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

Sementara untuk Heru Budi Hartono yang dilantik sebagai Staf Khusus Mensesneg, ia mengaku akan mendiskusikan terlebih dahulu tugas dan fungsi jabatan Heru.

Intinya kata dia, Heru tidak akan dikhususkan dalam satu bidang mengingat memiliki pengalaman yang banyak.

"Dengan pengalaman beliau di Kasetpres, pengalaman beliau mendampingi Bapak Presiden Jokowi, dengan pengalaman beliau sebagai pj Gubernur, ilmunya sangat banyak. Kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekitaran Negara," tandasnya.

Sebagai informasi, Mensesneg melantik 25 pejabat di Gedung Krida Bakti, pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Pelantikan itu dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi.

"Pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan kepada wartawan, Jumat.

NewJeans membalas pernyataan ADOR mengenai keputusan keluar ADOR dan HYBE setelah tenggat waktu ultimatum mereka berakhir. Girl group itu menyoroti hal-hal yang disampaikan ADOR dalam 22 halaman sebagai respons.

Salah satu yang disoroti adalah tudingan NewJeans tidak memberikan kesempatan kepada ADOR untuk berkomunikasi langsung dengan mereka terhadap masalah yang dialami.

"Selama beberapa bulan terakhir, kami telah mengajukan beberapa permintaan perbaikan kepada ADOR," kata NewJeans seperti diberitakan Yonhap dan Korea Times pada Jumat (29/11).

"Namun, ADOR secara konsisten menanggapi dengan mengelak dan mencari-cari alasan. Kami ingin memperjelas bahwa komunikasi yang tulus berdasarkan rasa saling menghormati tidak mungkin dilakukan karena ADOR."

Mereka turut menyatakan tak ada satu pun masalah dalam tuntutan itu yang diselesaikan oleh ADOR selama ini.

Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein juga menyoroti pernyataan ADOR mengenai keputusan keluar agensi. ADOR menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran kontrak, sehingga kontrak eksklusif berlaku hingga 31 Juli 2029.

Agensi pun meminta girl group itu beraktivitas seperti biasa. Mereka juga menyatakan bakal memenuhi kewajiban seperti perilisan album baru NewJeans pada pertengahan 2025 dan tur dunia pada paruh kedua tahun depan.

"Kami memberi tahu ADOR tentang pemutusan kontrak kami karena pelanggaran kewajiban kontraktual dan kegagalan mereka untuk memperbaiki masalah dalam periode perbaikan," kata NewJeans.

"Pemberitahuan pemutusan ini sesuai dengan kontrak eksklusif kami, dan kami berlima telah menandatangani dokumen pemutusan. Pemberitahuan tersebut berlaku segera setelah dikirimkan ke ADOR pada 29 November 2024."

"Sejak saat itu, kontrak eksklusif tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, tidak perlu mengajukan putusan untuk mengakhiri kontrak, dan kami bebas untuk melanjutkan kegiatan kami mulai 29 November 2024," mereka menegaskan.

Lanjut ke sebelah...

"Halo, kami Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein.

Pada 29 November 2024, kami berlima telah mengakhiri kontrak eksklusif kami dengan ADOR dan akan melanjutkan aktivitas kami secara independen, bebas dari HYBE dan ADOR.

ADOR, sebagai agensi yang menandatangani kontrak eksklusif dengan kami, memiliki kewajiban untuk mengelola kami dengan tekun demi keuntungan kami.

Pada 13 November 2024, kami mengajukan permintaan terakhir kepada ADOR untuk memperbaiki pelanggaran tugas mereka. Periode perbaikan 14 hari telah berlalu, tetapi ADOR menolak melakukan perbaikan apa pun, dan tidak ada masalah yang kami ajukan yang terselesaikan.

Selama beberapa bulan terakhir, kami telah mengajukan beberapa permintaan perbaikan kepada ADOR.

Namun, ADOR secara konsisten menanggapi dengan mengelak dan mencari-cari alasan. Kami ingin memperjelas bahwa komunikasi yang tulus berdasarkan rasa saling menghormati tidak mungkin dilakukan karena ADOR.

Dalam permintaan perbaikan kami, kami menuntut tindakan khusus dari ADOR.

Namun, ADOR tidak mengambil tindakan apa pun untuk memperbaiki masalah tersebut dalam jam kerja, sehingga secara fisik mustahil untuk mengatasi masalah tersebut dalam periode perbaikan yang tersisa.

Oleh karena itu, klaim ADOR bahwa kami tidak menunggu tanggapan mereka sebelum mengadakan konferensi pers kemarin hanyalah permainan kata-kata.

Kami memberi tahu ADOR tentang pemutusan kontrak kami karena pelanggaran kewajiban kontraktual dan kegagalan mereka untuk memperbaiki masalah dalam periode perbaikan.

Pemberitahuan pemutusan ini sesuai dengan kontrak eksklusif kami, dan kami berlima telah menandatangani dokumen pemutusan. Pemberitahuan tersebut berlaku segera setelah dikirimkan ke ADOR pada 29 November 2024.

Sejak saat itu, kontrak eksklusif tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, tidak perlu mengajukan putusan untuk mengakhiri kontrak, dan kami bebas untuk melanjutkan kegiatan kami mulai tanggal 29 November 2024.

Selain itu, kami telah dengan setia memenuhi kewajiban kontraktual kami sebagai artis ADOR. Pemutusan kontrak semata-mata karena pelanggaran tugas ADOR, dan kami tidak bertanggung jawab atas hukuman apa pun.

Kami tidak ingin siapa pun dirugikan oleh pemutusan kontrak kami. Kami akan dengan tekun memenuhi semua kewajiban kontraktual yang dibuat antara ADOR dan pihak lain sebelum pemutusan kontrak kami.

Keputusan kami dibuat setelah pertimbangan yang panjang dan cermat. Kami tidak dapat lagi bertahan dengan ADOR, yang gagal memenuhi tugas dasarnya untuk melindungi artisnya, dan mempertahankan kontrak hanya akan menyebabkan tekanan mental yang parah bagi kami.

Oleh karena itu, kami telah memutuskan bahwa kami harus meninggalkan ADOR. Lebih jauh lagi, kami telah terluka dan terkejut oleh banyaknya pemberitaan media yang didasarkan pada informasi yang salah. Kami berharap situasi seperti itu tidak akan terjadi setelah pemutusan kontrak kami.

Kami akan terus berusaha sebaik mungkin untuk menghadirkan musik yang hebat bagi Anda. Kami akan berterima kasih jika Anda mendukung dan mengawasi hari-hari mendatang bagi kami berlima."

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga (SALAMPUAN) melakukan kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan yang diikuti oleh 230 pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Gorontalo.

Penanggungjawab program tersebut Afriyanto Abdul di Gorontalo Jumat mengatakan, kampanye itu berlangsung setiap tahun yang dimulai pada 25 November, yaitu Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan berakhir pada 10 Desember yaitu Hari Hak Asasi Manusia Internasional.

"Rentang waktu ini dipilih untuk menghubungkan secara simbolik antara kekerasan berbasis gender dan hak asasi manusia, menggarisbawahi bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling mendesak," ujarnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2024 ini, 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) bertambah hari menjadi 16 HAKTP plus, yang dapat diperingati sampai tanggal 18 Desember dan 22 Desember.

Dalam rangkaian kegiatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2024 kata dia, pihaknya menggelar program "SALAMPUAN Goes to School". Program itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya menciptakan lingkungan aman dan bebas kekerasan, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan di lingkungan sekolah.

"Sekolah adalah tempat yang seharusnya aman untuk semua siswa. Melalui program ini, kami ingin membangun kesadaran sejak dini agar generasi muda menjadi pelopor perubahan.” Kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau lebih dari 1.000 siswa," ucapnya.

Dengan program tersebut SALAMPUAN mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya untuk meminimalisasi segala potensi kekerasan.

Direktur SALAMPUAN Asriyati Nadjamuddin menyatakan harapannya setelah agenda 16 HAKTP 2024 dilakukan pendampingan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan warga sekolah khususnya terkait perkembangan anak dan remaja.

"Beberapa diskusi sudah kami agendakan seperti diskusi tentang pentingnya pengasuhan setara untuk mengurangi beban perempuan dan peningkatan kapasitas internal," ujarnya.

Dia berharap momentum 16 HAKTP 2024 ini bisa mendorong kesadaran semua pihak, bahwa masih banyak pekerjaan yang belum tuntas terkait penanganan kekerasan terhadap korban perempuan, terutama keterlambatan dalam proses penanganan dan peradilan yang dialami oleh perempuan korban kekerasan.

Lyon, Prancis (ANTARA) - Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Keamanan Publik China Wang Xiaohong bertemu dengan Presiden Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol) Ahmed Nasser Al-Raisi di Lyon pada Kamis (28/11), dengan kedua pihak bertekad meningkatkan kerja sama penegakan hukum.

Menegaskan dukungan China terhadap kepemimpinan Interpol dalam kerangka kerja penegakan hukum multilateral, Wang menyampaikan bahwa China siap memelihara komunikasi strategis dengan Interpol.

Bersama-sama memetakan cetak biru kolaborasi, memperdalam kerja sama praktis di bidang-bidang seperti memerangi penipuan jaringan telekomunikasi dan perjudian lintas perbatasan, antiterorisme, repatriasi buronan dan pemulihan aset, serta meningkatkan kerja sama dalam pengembangan kapasitas dan pelatihan penegakan hukum.

Wang menyerukan agar kedua pihak menjalin kerja sama bilateral yang lebih strategis, pragmatis, terarah, dan bermanfaat secara universal untuk menyuntikkan dorongan yang lebih kuat ke dalam penerapan Inisiatif Keamanan Global dan promosi tata kelola keamanan publik global.

Mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang sudah sejak lama diberikan China, Al-Raisi menegaskan komitmen teguh Interpol terhadap prinsip Satu China.

Dia menuturkan bahwa Interpol siap memperkuat kolaborasi praktis dengan China dalam hal penegakan hukum dan keamanan, serta bekerja sama untuk memastikan kesuksesan Sidang Umum Interpol ke-94 yang akan diselenggarakan di Hong Kong pada 2026 mendatang.

Dalam pertemuan itu, Wang dan Sekretaris Jenderal Interpol Valdecy Urquiza menandatangani sejumlah dokumen kerja sama.

Selama di Prancis, Wang juga bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau.

Pewarta: Xinhua
Editor: Desi Purnamawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) harus berubah atau bertransformasi menjadi badan hukum koperasi dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.

Hal itu dikatakan Budi Arie saat audiensi dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi di kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

"Karena koperasi itu sebuah badan usaha, sedangkan Gapoktan adalah LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau organisasi masyarakat,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2024).

Budi Arie mengatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi sudah terpangkas jauh dari pabrik langsung ke pengecer.

“Oleh sebab itu, Gapoktan harus segera mengurus badan hukum koperasi sebagai prasyarat penyaluran pupuk dari produsen," kata dia.

Data Kemenkop menunjukkan, saat ini ada sekitar 64.629 Gapoktan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, tercatat sekitar 4.000 Gapoktan sudah berbadan hukum koperasi. Kemudian, ada 27.000 kios atau pengecer pupuk yang sudah berbadan hukum.

“Dalam hal ini, Gapoktan dan kios atau pengecer bisa bergabung mendirikan koperasi," ucap Budi Arie.

Budi Arie menerangkan, saat ini pihaknya memiliki anggaran pengembangan bagi 500 koperasi. “Jadi, kita bisa melakukan piloting di 500 Gapoktan yang akan didorong untuk menjadi koperasi," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah akan memangkas proses pendistribusian pupuk bersubsidi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) yang akan menjadi penanggung jawab pupuk subsidi.

Kementan akan mengeluarkan surat keputusan (SK) pendistribusian pupuk subsidi.

“Jadi tidak lagi nanti ada (SK) dari bupati, gubernur, atau dari kementerian lain,” ujar Zulhas usai memimpin rapat penanganan pupuk bersubsidi di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).

Zulhas menyebutkan, selama ini ada delapan kementerian yang menangani pupuk subsidi. SK distribusi juga harus melalui gubernur dan bupati/wali kota.

Kini, pemerintah ingin memangkas jalur tersebut dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), hingga ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Zulhas menuturkan, Gapoktan yang akan bertanggung jawab agar pupuk bersubsidi sampai kepada petani.

Saat ini, Kementan dalam proses mengajukan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) ke Presiden Prabowo Subianto untuk menyederhanakan proses distribusi pupuk subsidi.

Situbondo (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, memberikan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako kepada puluhan keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari keluarga kurang mampu.

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Rudi Kristiawan mengemukakan bahwa penyaluran paket sembako kepada keluarga narapidana dari keluarga kurang mampu ini untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

"Selain itu, juga merupakan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

Kegiatan sosial pemberian paket sembako ini, lanjut Rudi Kristiawan, dilaksanakan di halaman rumah tahanan negara itu saat keluarga warga binaan hendak membesuk.

Ia menyampaikan pentingnya bantuan sosial berupa paket sembako sebagai bentuk kepedulian Rutan Kelas IIB Situbondo terhadap kondisi keluarga para narapidana, khususnya saat menghadapi kesulitan ekonomi.

"Bantuan sosial ini kami harap dapat meringankan beban keluarga warga binaan kurang mampu. Kami berkomitmen untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada mereka, terutama dalam masa-masa sulit seperti sekarang," kata Rudi Kristiawan.

Rutan Situbondo menyalurkan bantuan sosial pada tahap pertama sebanyak 20 paket sembako berisi beras, minyak goreng, tepung dan gula pasir yang diberikan kepada keluarga warga binaan kurang mampu.

Rudi Kristiawan memberikan bantuan sembari menyampaikan pesan kepada keluarga warga binaan penerima bantuan bahwa atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Semoga bantuan sosial paket sembako ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan keluarga warga binaan," tuturnya.