TANAH LAUT, iNews Depok.id - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengintensifkan berbagai upaya untuk mencapai target swasembada pangan nasional pada 2027, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak termasuk sumber daya manusia (SDM) pertanian, khususnya petani.

"Kita harus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, karena ini merupakan kunci ketahanan pangan nasional," ujar Amran dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/12/2024).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk fokus mendukung swasembada pangan melalui pencetakan SDM pertanian yang adaptif terhadap teknologi.

Mendukung hal di atas, Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni, meninjau dan memantau lahan Brigade Pangan, program unggulan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Tanah Laut.

Program ini dirancang melalui kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Kolaborasi tersebut melibatkan sumber daya manusia dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah menjalani program reintegrasi sosial di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Kalimantan Selatan.

Nantinya, warga binaan ini akan tergabung dalam Brigade Pangan untuk menggarap lahan pertanian seluas 100 hektare. Program ini bertujuan memberikan pelatihan sekaligus memberdayakan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru.

Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa lahan yang digunakan merupakan milik rakyat yang telah diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, generasi milenial, dan warga binaan.

Di kesempatan ini Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni menyampaikan bahwa Kementan siap mendukung upaya optimalisasi lahan, sejumlah langkah strategis telah direncanakan, termasuk pendalaman irigasi, pencetakan sawah baru, serta penggunaan alat-alat pertanian lokal.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan memberikan arahan agar pendampingan dan pelatihan intensif diberikan kepada WBP. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan para warga binaan mampu mengelola lahan secara produktif, meskipun beberapa di antara mereka sudah memiliki pengalaman di bidang pertanian.

Awal persiapan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, melalui Divisi Pemasyarakatan, akan melakukan asesmen terhadap 17 Lapas pada minggu kedua Desember 2024. Asesmen ini bertujuan memilih 100 warga binaan untuk bergabung dalam Brigade Pangan.

Hadir di kesempatan ini, Penjabat (Pj.) Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman menyampaikan bahwa akan mengagendakan penanaman perdana, yang direncanakan pada minggu kedua Januari 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yang menyampaikan dukungannya terhadap program ini. Ia menilai bahwa keterlibatan lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan, dapat memperkuat keberhasilan program Brigade Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memberdayakan masyarakat.

Editor : Mahfud

JAMBI, iNews.id - Dua anggota Polsek Kumpeh Ilir berinisial Bripka YS dan Brigpol FW, tersangka kematian tahanan Ragil Alfarizi (20) direkomendasikan hukuman pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Saat ini sidang etik kedua anggota Polres Muarojambi tersebut masih digelar Bid Propam Polda Jambi.

Kasubbid Penmas Humas Polda Jambi mengatakan, setelah dilakukan sidang etik, Polda Jambi masih menunggu 14 hari tanggapan dari dua anggota tersebut.

"Hasil rekomendasi sidang etik dua orang tersebut dilakukan PTDH. Masih menunggu waktu, apakah dua orang ini menerima rekomendasi PTDH atau mau banding," ujar Amin, Kamis (5/12/2024).

Menurutnya hingga saat ini, penyidik masih melengkapi sesuai petunjuk jaksa. Sebab berkas perkara kedua oknum polisi ini dikembalikan jaksa dan masih P19.

Sebelumnya, Bripka YS dan Brigadir FW mengambil tindakan menangkap korban bernama Ragil Alfarizi atas tuduhan pencurian pada September lalu. Namun ternyata laporan atau pengaduan terkait masalah pencuriannya tidak ada. 

Hasil penyelidikan, tuduhan pencurian tidak terbukti. Ragil ditangkap tanpa bukti kuat oleh Bripka YS dan Brigadir FW sebagai pelaku pencurian dan ditahan di sel tahanan Mapolsek Kumpeh Ilir. Selama dalam tahanan, korban diduga mendapat penganiayaan di bagian kepala belakang hingga mengalami pendarahan dan meninggal dalam perawatan.

Editor: Donald Karouw

DALAM sektor keuangan, integritas dan independensi para profesional menjadi fondasi utama yang menjaga stabilitas serta kepercayaan sistem.

Selain aktor-aktor seperti akuntan, aktuaris, dan penilai keuangan, profesi hukum seperti notaris dan advokat memegang peran sentral dalam mendukung ekosistem keuangan yang sehat.

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menegaskan peran profesi penunjang, termasuk konsultan hukum dalam industri jasa keuangan.

Namun, pengaturan yang menempatkan pembinaan dan pengawasan konsultan hukum di bawah Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah langkah ini sejalan dengan prinsip independensi profesi hukum?

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menempatkan profesi advokat, termasuk konsultan hukum, sebagai bagian dari entitas yang bebas dan mandiri.

Pengawasan atas profesi ini dilakukan secara internal oleh organisasi advokat, bukan institusi pemerintah.

Pengaturan dalam UU P2SK yang memberikan wewenang pembinaan kepada Kementerian yang membawahi hukum membuka potensi konflik regulasi.

Apalagi, kini kementerian yang membawahi hukum telah dibagi ke dalam tiga portofolio. Hal ini tidak saja berisiko menurunkan independensi profesi advokat, tetapi juga menciptakan ketidakharmonisan dengan semangat UU Advokat yang mengutamakan kebebasan profesi hukum dari campur tangan pemerintah.

Masalah independensi profesi advokat menjadi perhatian serius. Sejak awal kemunculannya, profesi ini telah menunjukkan bahwa ia bukan bagian dari struktur kekuasaan negara.

Pada masa Orde Lama, himpunan para advokat menolak untuk meminta restu dari Presiden Soekarno untuk menjalankan kegiatan mereka (Lev, 2013).

Menurut Daniel S. Lev (2013), profesi advokat memiliki cita-cita khusus yang melekat padanya, yakni pembelaan terhadap hak-hak pribadi, keadilan, dan perlindungan dari kekuasaan pemerintah.

Pengaturan dalam UU P2SK yang mengatur pembinaan profesi konsultan hukum justru berisiko merusak nilai-nilai inti ini, khususnya dalam hal perlindungan terhadap independensi profesi hukum dari campur tangan kekuasaan pemerintah.

Menempatkan konsultan hukum yang bergerak di bidang pasar modal di bawah pengawasan pemerintah dapat menimbulkan persepsi bahwa pasar modal Indonesia dapat diintervensi.

Konsultan hukum yang bergerak di bidang pasar modal, yang selama ini digambarkan harus independen, dapat kehilangan kebebasan dalam menjalankan tugasnya.

Apalah artinya sekadar pasal yang menyatakan bahwa konsultan hukum independen, tapi ekosistem yang disediakan justru tidak menunjang hal tersebut untuk terwujud?

Menjaga independensi, menjamin kepercayaan

Investasi membutuhkan kepercayaan yang pada gilirannya akan memengaruhi partisipasi pasar dan harga (Gurun & Booth, 2024).

Kepercayaan ini merupakan kesediaan untuk mengambil risiko dengan harapan bahwa keinginan yang diharapkan tersebut akan terpenuhi (Zamzami, 2021).

Dalam hal ini, independensi konsultan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga dan memperkuat kepercayaan tersebut, memastikan bahwa investor yang terlibat dapat merasa yakin bahwa nasihat yang diberikan bebas dari intervensi.

Jika konsultan hukum kehilangan kebebasan karena berada di bawah kendali institusi pemerintah, risiko konflik kepentingan meningkat.

Pengalaman global menunjukkan bahwa kebebasan profesi hukum berbanding lurus dengan kepercayaan pasar.

Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh mengambil risiko dengan merusak ekosistem hukum yang sudah mulai berkembang. Jika kepercayaan terhadap independensi konsultan hukum goyah, daya tarik investasi di sektor keuangan bisa terancam.

Kebebasan profesi hukum, khususnya konsultan hukum, harus tetap dijaga agar tidak terpengaruh eksternal yang bisa merusak objektivitas dan kredibilitas penasihat hukum.

Oleh karena itu, pengawasan yang berbasis pada organisasi profesi, yang sudah memiliki mekanisme internal kuat, menjadi alternatif yang lebih tepat.

Dengan memperkuat peran organisasi profesi sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga standar etik dan profesionalisme, pengawasan lebih responsif dan relevan terhadap dinamika sektor keuangan tanpa harus mengorbankan independensi profesi hukum dapat terjaga.

Peran organisasi profesi inilah yang nantinya dapat diperkuat dengan kerja sama yang sifatnya setara, baik dengan otoritas pasar modal yang ada ataupun institusi pemerintah lainnnya.

Kolaborasi ini dapat mencakup penyusunan standar kerja, kode etik, dan pengawasan preventif yang tidak mengurangi independensi profesi hukum.

Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan menteri yang mengakui organisasi profesi konsultan hukum pasar modal sebagai otoritas sesuai Pasal 259 angka (4) UU P2SK.

Dengan demikian, prinsip lex specialis derogat legi generali dapat diterapkan tanpa melanggar UU Advokat.

Sebagai hasilnya, profesi konsultan hukum pasar modal tidak ditempatkan sebagai onderbouw pemerintah, melainkan mitra yang saling mengasah untuk menajamkan kualitas regulasi dan praktik yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar.

Kolaborasi ini akan memungkinkan terciptanya lingkungan yang lebih transparan dan efisien, di mana semua pihak, baik regulator, pelaku pasar, maupun konsultan hukum, menjalankan perannya masing-masing secara seimbang.

Kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia adalah kunci keberhasilan investasi. UU P2SK harus menjadi alat untuk memperkuat sektor keuangan tanpa mengorbankan independensi konsultan hukum.

Dengan mengadopsi pendekatan berbasis organisasi profesi, Indonesia dapat menjaga kebebasan konsultan hukum, meningkatkan daya tarik investasi, dan tetap berada pada jalur pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kini saatnya para pemangku kebijakan bertindak untuk memastikan regulasi yang harmonis dan mendukung ekosistem keuangan yang sehat.

Sentani (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Jayapura dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Jayapura berkolaborasi mengungkap sindikat peredaran narkoba di dalam lapas tersebut.

Kasat Narkoba Polres Jayapura Iptu Muhammad Imran di Sentani, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya meringkus dua warga binaan yang mengedarkan ganja di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura.

“Beberapa kasus yang ditangani kami selalu berkolaborasi dengan BNNK Jayapura dan Lapas Narkotika,” katanya.

Menurut Kasat Narkoba, hampir sebulan anggota Polres Jayapura ditempatkan di Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura dan berhasil mengungkap peredaran narkoba yang dimainkan oleh warga binaan.

“Hampir sebulan anggota kami bertugas dan berhasil mengungkap (peredaran narkoba) yang mana warga binaan bermain di sana dengan dua warga binaan yang kami sedang proses lebih lanjut,” ujarnya.

Dia menjelaskan, selain dua warga binaan yang diproses karena “bermain” narkoba di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura, pihaknya juga mendapatkan ganja tak bertuan.

“Ganja-ganja ini sengaja dilepas dari luar ke dalam tembok lapas, hal ini juga sedang kami dalami,” katanya.

Sementara itu Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kantib) Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura Irwanto mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan BNNK Jayapura dan Polres Jayapura dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba sejak awal Januari 2024 hingga saat ini.

“Kami di Lapas (Narkotika Kelas II A Jayapura) tetap berkomitmen sesuai arahan pimpinan dari pusat hingga wilayah bahwa tidak ada petugas yang coba bermain-main dengan Narkotika,” ujarnya.

Dia menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas peredaran Narkoba di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura.

“Bentuk komitmen itu tiga warga binaan tertangkap tangan memiliki Narkoba dan telah diserahkan ke pihak Polres Jayapura diproses lebih lanjut, satu diantaranya tidak terbukti karena kurangnya alat bukti,” katanya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas melantik Wahyu Eka Putra sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali. Wahyu menggantikan posisi Pramella Yunidar Pasaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

Supratman juga melantik dua pejabat baru lainnya. Keduanya adalah I Wayan Redana sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali dan Anggiat Ferdinan sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali. Pelantikan berlangsung di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta.

"Para pejabat yang dilantik hari ini diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalisme, serta inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Supratman dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Kamis (5/12/2024).

Supratman mendorong para pejabat baru itu agar mampu mempercepat implementasi program-program Kementerian Hukum sekaligus menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan transparan. Ia meminta seluruh jajaran untuk tetap berkomitmen dan memperkuat sistem hukum nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Acara pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Menteri Hukum tentang pengangkatan dalam jabatan. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji jabatan yang dipimpin langsung oleh Supratman dan disaksikan oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing.

Berikut tiga pejabat baru yang dilantik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali:

1. Wahyu Eka Putra sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

2. I Wayan Redana sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

3. Anggiat Ferdinan sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

(iws/gsp)

Gunungkidul -

Mary Jane, warga negara Filipina narapidana kasus narkoba, masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Jogja yang berlokasi di Wonosari, Gunungkidul, DIY. Pihak lapas menyebut Mary Jane kemungkinan akan merayakan natal bersama keluarganya di Lapas Jogja.

"Untuk MJV kemungkinan ada kunjungan dari keluarga," kata Kepala LPP Kelas IIB Jogja, Evi Loliancy kepada wartawan, dilansir detikJogja, Kamis (5/12/2024).

Pihaknya kini tengah menunggu izin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Kejaksaan Agung terkait kunjungan tersebut. Evi menyebut kunjungan itu kemungkinan untuk merayakan Natal bersama.

"Biasanya keluarganya itu datang seminggu sebelum Natal," ujarnya.

Terkait update pemulangan Mary Jane, Evi menyebut masih menunggu arahan dari pusat. Pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut terkait pemulangan Mary Jane.

"Kalau terkait pemulangan kami belum mendapatkan informasi lanjutan dari pusat," ucapnya.

Terlepas dari hal tersebut, Evi mengungkapkan kondisi terkini Mary Jane. Menurutnya, Mary Jane tengah mempersiapkan perayaan Natal dan selalu berdoa terkait kepulangannya.

"MJV masih berkegiatan di Lapas dan sedang melakukan persiapan untuk Natal. MJV juga sedang memotivasi dirinya untuk selalu berdoa terkait kepulangannya," katanya.

Baca selengkapnya di sini

(idh/imk)

Jakarta -

Agenda persidangan antara Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah memasuki agenda pembuktian. Baim Wong menyiapkan 71 bukti dan lebih dari 10 saksi untuk sidang cerai.

Jika ada pertanyaan apakah ada niatan rujuk dari ayah dua anak itu, hal tersebut dikatakan Fahmi Bachmid, kuasa hukumnya, tak mungkin terjadi.

"Sekali lagi saya sampaikan ya, yang mengajukan gugatan cerai itu adalah Muhammad Ibrahim. Jadi mustahil dia ingin melakukan yang selama ini (dibilang) damainya ditolak, ingin damai, ingin rujuk, itu semua mustahil," kata Fahmi Bachmid saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Fahmi Bachmid menegaskan Baim Wong bersikeras melanjutkan perceraiannya dengan Paula Verhoeven.

"Kalau Baim ingin rujuk tinggal cabut gugatan, selesai. Jadi jangan ada kalimat yang selama ini (banyak disebut) Baim ingin rujuk. Tidak, Baim ingin cerai," tegas Fahmi Bachmid.

"Karena gugatannya seperti itu, yang mengajukan gugatan adalah Baim artinya kapan saja Baim bisa mencabut gugatan sebelum putusan," ujarnya.

Menurut Fahmi Bachmid, Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah sepakat untuk bercerai. Namun, keduanya belum menemukan kesepakatan soal pengasuhan anak.

"Di dalam perdamaian tidak terjadi kesepakatan, tapi bukan kesepakatan terkait perceraian, tapi kesepakatan terhadap anak," pungkasnya.

(ahs/pus)

Gunungkidul -

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Jogja yang berlokasi di Wonosari, Gunungkidul menyebut jika Mary Jane Veloso (MJV) tengah bersiap merayakan Natal. Dia, kemungkinan akan merayakan natal bersama keluarganya di Lapas Jogja.

"Untuk MJV kemungkinan ada kunjungan dari keluarga," kata Kepala LPP Kelas IIB Jogja, Evi Loliancy kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

Menurutnya, saat ini pihaknya tengah menunggu izin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Kejaksaan Agung terkait kunjungan tersebut. Evi menyebut jika kunjungan itu kemungkinan untuk merayakan Natal bersama.

"Biasanya keluarganya itu datang seminggu sebelum Natal," ujarnya.

Terkait update pemulangan Mary Jane, Evi menyebut masih menunggu arahan dari pusat. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut terkait pemulangan Mary Jane.

"Kalau terkait pemulangan kami belum mendapatkan informasi lanjutan dari pusat," ucapnya.

Terlepas dari hal tersebut, Evi mengungkapkan kondisi terkini Mary Jane saat ini. Menurutnya, Mary Jane tengah melakukan mempersiapkan untuk perayaan Natal dan selalu berdoa terkait kepulangannya.

"MJV masih berkegiatan di Lapas dan sedang melakukan persiapan untuk Natal. MJV juga sedang memotivasi dirinya untuk selalu berdoa terkait kepulangannya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah mendapat permohonan resmi dari Pemerintah Filipina untuk memulangkan Mary Jane. Yusril menerangkan wanita itu bukan dibebaskan, melainkan dipindahkan lewat kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

"Tidak ada kata bebas dalam statemen Presiden Marcos itu. 'Bring her back to the Philippines', artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril, dalam keterangan tertulisnya, dilansir Antara, Rabu (20/11), seperti dikutip detikNews.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," ujar Yusril.

(afn/apu)

YOGYAKARTA,KOMPAS.com-Keluarga terpidana mati kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso (MJV) dimungkinkan akan berkunjung merayakan Natal ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta, di Wonosari, Gunungkidul.

"Dimungkinkan akan datang berkunjung ke Lapas, tapi kami menunggu izinnya dari pusat, itu dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Kejaksaan Agung," kata Kepala LPP Kelas IIB Yogyakarta Evi Loliancy saat ditemui wartawan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Wonosari, pada Rabu (4/12/2024).

Hal ini biasa dilakukan keluarga Mary Jane menjelang perayaan Natal.

Mary Jane dalam sepekan berkomunikasi dengan keluarga dan Kedutaan Besar Filipina.

Dia masih beraktivitas seperti biasa dan mempersiapkan perayaan Natal di dalam Lapas. Romo Kieser sebagai pendamping rohani juga rutin ke LPP Gunungkidul, sepekan sekali.

"Saat ini lagi mempersiapkan buat natal dan juga sedang memotivasi dirinya untuk selalu berdoa terkait kepulangannya ini agar bisa kembali ke negaranya," kata dia.

Evi mengatakan, terkait kepulangan Mary Jane, pihaknya belum mengetahui secara pasti.

Dia menyebut masih menunggu arahan dari Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan soal pemulangan Mary Jane.

"Kami belum dapat memastikan apakah MJV akan pulang tanggal 10 Desember atau tidak. Kalau ada update terbaru nanti kami informasikan," ucap dia.

Kepala Sub Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan TI Kanwil Kemenkumham DIY, Sambiyo mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan informasi terkait kepulangan Mary Jane ke negaranya.

"Belum ada informasi dari pimpinan di atas, termasuk yang katanya pemulangan tanggal 10 Desember ini juga belum ada. Begitupun, dari Kedubes Filipina sampai hari ini belum ada surat atau informasi apapun," kata dia.

JAMBI - Dua polisi, Bripka YS dan Brigpol FW menjadi tersangka penganiayaan Ragil Alfarizi (20) hingga tewas di sel tahanan Mapolsek Kumpeh Ilir,Muarojambi, Jambi pada September 2024 lalu.

Kedua polisi yang menganiaya koban hingga tewas direkomendasikan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atau dipecat.

Kasubbid Penmas Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution menyatakan, sidang etik dua anggota Polres Muarojambi telah digelar oleh Bid Propam Polda Jambi.

"Kalau sidang etik sudah dilakukan, hasil rekomendasi sidang etik dua orang tersebut dilakukan PTDH," tegas Amin, Kamis (5/12/2024).



Dia menjelaskan, nantinya setalah dilakukan sidang etik, Polda Jambi masih menunggu 14 hari tanggapan dari dua anggota tersebut.

"Masih menunggu waktu, apakah dua orang ini menerima rekomendasi PTDH atau mau melakukan banding," kata Amin.

Hingga saat ini, penyidik kepolisian masih melengkapi sesuai petunjuk Jaksa. Pasalnya, berkas perkara dua orang ini dikembalikan jaksa dan masih P19.

Sebelumnya, kedua oknum anggota berinisial Bripka YS dan Brigadir FW menangkap korban bernama Ragil Alfarizi.

Ragil dituduh atas pencurian di sekolah tersebut. Ternyata laporan atau pengaduan terkait masalah pencuriannya tidak ada.

Hasil penyelidikan, tuduhan pencurian tersebut tidak terbukti. Ragil ditangkap tanpa bukti yang kuat oleh Bripka YS dan Brigadir FW sebagai pelaku pencurian.

Ragil tewas di dalam sel tahanan Polsek Kumpeh Ilir lantaran mendapatkan kekerasan di bagian kepala belakangnya yang mengakibatkan pendarahan hebat.

Penyidik menyimpulkan, bahwa luka kekerasan di kepala Ragil menjadi penyebab kematiannya.

GAZA - Investigasi terbaru yang dilakukan oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) terkemuka Amnesty International telah menyimpulkan bahwa militer Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

Hasil investigasi itu diumumkan setelah wilayah kantong Palestina itu dibombardir militer Zionis selama lebih dari setahun terakhir.

Dalam laporan berjudul "You Feel Like You Are Subhuman: Israel's Genocide Against Palestinians in Gaza", Amnesty menggunakan bukti yang dikumpulkan untuk mendokumentasikan bagaimana Israel melakukan kekejaman berat di daerah kantong Palestina yang dikepung tersebut.

Laporan itu mencatat bahwa tindakan yang melanggar hukum internasional termasuk pembunuhan, kekerasan mental atau fisik, dan dengan sengaja memberikan kondisi yang akan memastikan kehancuran warga Palestina.

"Bulan demi bulan, Israel telah memperlakukan warga Palestina di Gaza sebagai kelompok submanusia yang tidak layak mendapatkan hak asasi manusia dan martabat, menunjukkan niatnya untuk menghancurkan mereka secara fisik," kata Agn�s Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International dalam sebuah pernyataan yang dilansir New Arab, Kamis (5/12/2024).

Israe Bantai 21 Warga Palestina

Sementara itu, serangan udara terbaru Israel telah menewaskan 21 warga Palestina di wilayah kamp pengungsi al-Mawasi di Khan Younis, Gaza selatan.

Angkatan Udara Israel melancarkan dua serangan berturut-turut, yang menyebabkan beberapa tenda darurat terbakar.

Tim darurat bekerja untuk mengendalikan api sambil melakukan upaya penyelamatan.

Pembantaian melalui serangan udara itu terjadi setelah serangan Israel lainnya menewaskan sedikitnya lima orang, termasuk empat anak-anak di wilayah kamp Nuseirat.

Rumah Sakit Awda, yang menerima para jenazah, mengatakan tubuh kelima korban dikumpulkan di luar tempat penampungan di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah.

Rumah sakit tersebut mengatakan 15 orang lainnya, sebagian besar anak-anak, terluka dalam serangan itu. Tidak ada komentar langsung dari militer Israel.

Di Lebanon, gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hizbullah telah berlangsung meskipun pasukan Israel melakukan beberapa serangan pesawat nirawak dan artileri baru pada hari Selasa, menewaskan seorang penggembala di selatan negara itu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertekad untuk terus menyerang "dengan tangan besi" terhadap pelanggaran gencatan senjata yang dianggap dilakukan oleh Hizbullah.

Denpasar -

Praktik prostitusi yang melibatkan warga negara asing (WNA) marak ditemukan di Bali beberapa waktu terakhir. Mereka menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan menawarkan jasa esek-esek dengan sistem open booking out (BO) secara online.

Meski kucing-kucingan dengan petugas Imigrasi, beberapa PSK asing yang menjual diri di Pulau Dewata berhasil terungkap. Terbaru, dua perempuan Rusia berinisial AT (24) dan KM (22) dideportasi lantaran terlibat praktik prostitusi dengan menjadi terapis pijat plus-plus di sebuah vila di kawasan Seminyak, Kuta, Badung, Bali.

Kepala Divisi (Kadiv) Imigrasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali Samuel Toba menyebut kebanyakan PSK asing itu awalnya datang ke Bali untuk pelesiran. Tingginya animo turis mancanegara yang berlibur ke Bali pun dijadikan peluang untuk meraup cuan secara haram.

"Niatnya datang ke sini (ke Bali) untuk berwisata. Ternyata, sampai di sini, malah melihat peluang (terlibat prostitusi)," kata Samuel, Rabu (4/12/2024).

Selain dua perempuan Rusia itu, Imigrasi juga mendeportasi sejumlah orang asing yang terlibat praktik prostitusi di Bali. Akhir November lalu, seorang pengacara perempuan asal Brasil, AGA, dideportasi lantaran nekat banting setir menjadi PSK di Bali. Perempuan 34 tahun itu mematok tarif Rp 7,8 juta untuk sekali berhubungan badan dengan pelanggan.

Pada Agustus lalu, dua warga Uganda berinisial FN (24) dan RKN (26) serta seorang warga Rusia berinisial IT (22) juga dideportasi lantaran menjadi PSK di Bali. Adapun, IT menjajakan dirinya dengan tarif US$ 600 per jam. Sedangkan, RKN dan FN memasang tarif US$ 400. Ketiga orang asing itu ditangkap di sebuah hotel di Kota Denpasar.

Tak hanya terjun langsung sebagai pemuas hasrat seksual, ada pula orang asing yang berbisnis prostitusi berkedok layanan pijat. Dua warga Australia berinisial MJLG (50) dan LJLG (44) misalnya membuka Pink Palace Bali Spa di Kerobokan, Kuta Utara, Bali. Mereka bisa meraup omzet hingga Rp 3 miliar per bulan dari bisnis spa plus-plus itu.

Imigrasi Sulit Cegah WNA Terlibat Prostitusi di Bali

Samuel mengakui petugas Imigrasi kesulitan memastikan dan mendeteksi tujuan para turis asing datang di Bali. Kecuali jika ada informasi catatan kriminal dari otoritas negara asal terhadap warga asing yang bersangkutan.

Biasanya, WNA yang telah terciduk baru mengakui berwisata di Bali hanya kedok. Menurutnya, mayoritas dari mereka memang ingin menjajakan diri di Bali. Termasuk para warga asing yang melihat ada peluang layanan prostitusi berkedok tempat hiburan atau pijat.

"Karena petugas kami tidak bisa mem-profiling (mendeteksi) bahwa orang asing ini mau jadi prostitusi. Setelah didalami itu (baru ketahuan). Alasannya berwisata, tahu-tahu menjajakan diri," kata Samuel.

Dua warga negara (WN) Rusia berinisial AT (24) dan KM (22) dideportasi lantaran menjajakan diri dengan menjadi terapis pijat plus-plus selama berada di Bali. (Foto: Istimewa)

Menurutnya, satu cara untuk memberantas warga asing yang melanggar aturan izin tinggal hanya dengan memperketat pengawasan. Ada tim pengawas orang asing (tim pora) yang berpatroli di darat dan internet untuk mengawasi dan menindak para warga asing yang melanggar izin tinggal di Bali.

Selain itu, Samuel berujar, Imigrasi sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan penegak hukum dalam rangka memperketat pengawasan orang asing. Dia juga mengimbau masyarakat agar melapor jika mengetahui ada warga asing di lingkungannya yang diduga menyalahi aturan izin tinggal.

"Bukan hanya dibebankan Imigrasi. Semua stakeholder, instansi, dan masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan (orang asing)," pungkas Samuel.

Pemilik Vila Diminta Jangan Cuek terhadap Tamu Asing

Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana (Unud), I Putu Anom, meminta warga Bali untuk tidak cuek terhadap kedatangan orang asing. Ia mendorong warga lokal turut mengawasi aktivitas orang asing. Termasuk tamu asing yang menginap di vila yang dikelola warga Bali.

Selain pemilik vila, Anom juga mendorong para perangkat desa adat dan dinas untuk turut mengawasi orang asing yang tinggal di wilayahnya. "Jangan cuek begitu, harus tegas. Kayaknya banyak sekali saya masih memantau pemerintah ke bawah itu tidak tahu siapa yang tinggal di vila kawasan mereka," ujar dia.

Anom meminta pengelola tempat tinggal para WNA juga proaktif melapor ke desa dan kepolisian setempat jika ada wisatawan yang menginap di tempat usaha mereka. "Banyak sekali kelengahan dari aparat kita (yang) belum ketat. Jadi Imigrasi di airport setelah bayar dipantau di mana dia menginap, apa kegiatannya, itu ada kelemahan, itu yang perlu diperbaiki oleh pemerintah," imbuhnya.

Anom juga mendorong pemerintah agar memperketat Visa on Arrival (VoA) untuk negara-negara tertentu saja. Kebijakan itu dilakukan guna meminimalkan wisatawan yang memiliki sumber daya manusia rendah datang ke Bali.

"Jadi perlu ke depan diseleksi oleh pemerintah visa on arrival itu, evaluasi negara-negara mana yang cocok diberikan VoA," ujar mantan Dekan Fakultas Pariwisata (FPar) Unud itu.

(iws/gsp)