JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto sempat menyebut pendiri Microsoft sekaligus filantropis Bill Gates lebih Pancasila daripada orang-orang Indonesia.

Sebab, pendekatan filantropis Bill Gates mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu Bill Gates dan sejumlah pengusaha Indonesia di Istana, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

“Suatu kehormatan kedatangan saudara Bill Gates, pendiri Gates Foundation, filantropi terbesar di dunia,” ujar Prabowo.

“Dan inilah apa pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates, mungkin lebih Pancasila daripada kita,” sambungnya disambut tawa hadirin.

Selanjutnya, Prabowo menyampaikan, Bill Gates sudah memberikan dana hibah lebih dari 159 juta US Dollar ke Indonesia.

Dana hibah itu disebar ke sejumlah sektor, mulai dari kesehatan, pertanian, hingga teknologi.

“Jadi ini sesuatu yang menarik, tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai lebih dari USD 159 juta. Di kesehatan (USD) 119 juta, pertanian (USD) 5 juta, teknologi (USD) 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari (USD) 28 juta,” kata Prabowo.

Prabowo pun menekankan, Bill Gates sudah melakukan banyak hal untuk Indonesia.

Dia akan memberikan penghormatan tertinggi kepada Bill Gates pada September 2025 mendatang.

KOMPAS.com – Seorang calon haji asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dideportasi oleh Pemerintah Arab Saudi sesaat setelah tiba di Tanah Suci. Calon haji tersebut bernama Sandri Mursidin, yang tergabung dalam Embarkasi Lombok Kloter 4.

Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB, Lalu Muhammad Amin, membenarkan adanya deportasi tersebut. Ia mengatakan Mursidin dipulangkan karena memiliki catatan pelanggaran keimigrasian di Arab Saudi sejak tahun 2019.

"Berdasarkan nomor paspor X4582164, Mursidin dideportasi karena memiliki catatan imigrasi saat bekerja di Arab Saudi tahun 2019 silam," ujar Amin saat dihubungi di Mataram, Rabu (7/5/2025).

Pernah Kabur Saat Jadi PMI

Menurut Amin, kasus ini berawal ketika Sandri Mursidin pernah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Namun pada saat itu, ia diketahui kabur dari tempat kerjanya karena tidak cocok dengan majikan.

"Calon haji tersebut pernah kabur saat bekerja sebagai PMI di Arab Saudi karena tidak cocok dengan majikannya, sehingga visa yang bersangkutan ditahan oleh pemerintah di sana," jelasnya.

Karena pelanggaran tersebut, nama Mursidin masuk dalam daftar hitam (blacklist) imigrasi Arab Saudi, yang menghalangi dirinya untuk kembali ke negara itu selama periode tertentu.

"Akibat dari pelanggaran tersebut, namanya masih tercatat dalam daftar hitam imigrasi Arab Saudi," ungkap Amin.

Sandri Mursidin sempat berangkat bersama rombongan haji dari Kloter 4 Embarkasi Lombok pada Minggu (4/5/2025). Namun sesampainya di Bandara Madinah, ia langsung diamankan oleh petugas imigrasi setempat.

"Calon haji ini diamankan karena memiliki catatan. Jadi masih masuk blacklist, sehingga pada saat haji visanya terdeteksi masuk daftar hitam," kata Amin.

Masa Blacklist Berlaku 10 Tahun

Amin menyebutkan, masa berlaku larangan masuk atau blacklist visa Arab Saudi bagi pelanggar seperti Mursidin adalah selama 10 tahun. Selama masa itu, yang bersangkutan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi, termasuk untuk menjalankan ibadah haji.

"Masa blacklist visa di Arab Saudi berlaku 10 tahun sehingga calon haji tersebut tidak diperkenankan masuk Arab Saudi untuk berhaji sebelum masa itu berakhir," jelasnya.

Setelah dipastikan tidak bisa melanjutkan ibadah haji, Mursidin langsung diterbangkan kembali ke Indonesia. Ia tiba di Lombok pada Selasa sore (6/5/2025) dan kini berada dalam pendampingan petugas Kemenag Kota Mataram.

"Saat ini sedang dalam pendampingan oleh petugas dari Kemenag Kota Mataram," tutup Amin.

SUMBER: Antaranews.com

Balikpapan -

Presiden Prabowo Subianto menyebut Bill Gates lebih Pancasila. Ia berkelakar di depan pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia tersebut.

Prabowo menyampaikannya saat memberikan sambutan di sesi diskusi bersama Bill Gates dan sejumlah pengusaha ternama di Indonesia. Prabowo menyebut pendekatan filantropis Bill Gates mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Dari situ, Prabowo berkelakar bahwa Bill Gates lebih Pancasila.

"Suatu kehormatan kedatangan saudara Bill Gates, pendiri Gates Foundation, filantropi terbesar di dunia," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

"Dan Inilah apa pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates, mungkin lebih Pancasila dari pada kita," lanjut Prabowo yang disambut tawa menteri hingga pengusaha yang hadir.

Ia lalu melanjutkan bahwa Bill Gates sudah memberikan dana hibah lebih dari USD 159 juta ke Indonesia. Dana hibah itu banyak dialokasikan ke sektor kesehatan.

"Jadi ini sesuatu yang menarik, tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai lebih USD 159 juta. Di kesehatan (USD) 119 juta, pertanian (USD) 5 juta, teknologi (USD) 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari (USD) 28 juta," ujarnya.

"Saya katakan kepada para pejabat bahwa Anda telah membantu kami secara langsung melalui donasi langsung. Lebih dari 159 juta dolar AS sejak 2009, sebagian besar untuk bidang kesehatan. Terutama hal-hal strategis seperti vaksin, vaksin polio, beliau bantuannya Rp 1,3 triliun, dan sekarang kita punya Biofarma, salah satu produsen Rp 2 miliar dosis vaksin tiap tahun dan ini dimanfaatkan oleh 42 negara di seluruh dunia. Dipakai oleh 902 juta orang," lanjut Prabowo.

Menurut Prabowo, Bill Gates saat ini tengah mengembangkan vaksin TBC (tuberkulosis) yang rencananya akan diuji coba di Indonesia. Hal ini krusial karena TBC masih menjadi penyakit mematikan di Tanah Air.

"Jadi hal-hal semacam ini, belum lagi vaksin lain, teknologi mRNA dan teknologi-teknologi pembuatan vaksin yang luar biasa. Terutama beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan menjadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban cukup besar," ujarnya.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikNews dengan judul Prabowo: Bill Gates Mungkin Lebih Pancasila daripada Kita.

(sun/des)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan empat rekomendasi terkait kasus dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang terjadi sejak sekitar tahun 1970-an.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan rekomendasi terkait kasus mantan pemain OCI itu bersifat mengikat kepada kementerian/lembaga, seperti Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tetapi tidak untuk lembaga independen, seperti Komisi Nasional HAM.

"Kementerian HAM itu memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan HAM kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah, agak beda relasinya dengan Komnas HAM," ujar Mugiyanto saat konferensi pers mengenai laporan tindak lanjut penanganan pengaduan HAM atas kasus mantan pemain OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan mengatakan rekomendasi pertama Kementerian HAM terkait kasus OCI ditujukan kepada Komnas HAM.

Kementerian HAM merekomendasikan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penyelidikan dimaksud untuk menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat pada masa lalu dan memastikan dapat atau tidaknya entitas korporasi dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini.

"Sekurang-kurangnya Komnas HAM melakukan penelitian untuk menjajaki apakah kasus ini memberikan petunjuk atau tidak untuk dilakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat masa lalu," jelas Munafrizal.

Kedua, rekomendasi ditujukan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dalam hal ini, Kementerian HAM meminta kepolisian memeriksa dugaan tindak pidana dalam kasus ini dengan bertolak pada perlakuan yang dialami mantan pemain OCI generasi akhir.

Kementerian HAM juga merekomendasikan Bareskrim Polri untuk memastikan waktu pasti kelompok sirkus OCI berhenti beroperasi. Hal ini untuk memastikan waktu kejadian dan perbuatan (tempus delicti) pertanggungjawaban atas kasus ini.

Turut direkomendasikan oleh Kementerian HAM agar kepolisian meminta pihak pendiri dan pemilik OCI memberikan dokumen-dokumen terkait penyerahan atau pengambilalihan anak-anak yang mereka pekerjakan.

"Guna keperluan pengungkapan penelusuran identitas diri dan asal-usul keluarga para mantan pemain sirkus OCI, (serta) melakukan ekspose perkara dalam penangan kasus ini dan menyampaikan hasilnya kepada publik," imbuh Munafrizal.

Ketiga, Kementerian HAM merekomendasikan Kementerian PPPA untuk memfasilitasi penyembuhan trauma terhadap mantan pemain OCI, sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan anak.

Keempat, direkomendasikan pula pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas dasar adanya permintaan resmi dari DPR RI untuk melakukan pendalaman lebih lanjut yang bersifat investigasi.

Berdasarkan hasil pendalaman kasus yang dilakukan Tim Tindak Lanjut Penanganan Aduan HAM atas pengaduan sembilan orang mantan pemain OCI, Kementerian HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus tersebut.

Salah satu bentuk dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus OCI, yaitu pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya.

Mantan pemain OCI juga diduga dilanggar haknya untuk terbebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, serta mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial.

Selain itu, Kementerian HAM turut menduga para korban mengalami kekerasan fisik yang dapat mengarah pada penganiayaan, kekerasan seksual oleh salah satu pihak yang diadukan, serta terjebak dalam praktik perbudakan modern.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ini empat rekomendasi Kementerian HAM terkait kasus mantan pemain OCI

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan empat rekomendasi terkait kasus dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang terjadi sejak sekitar tahun 1970-an.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan rekomendasi terkait kasus mantan pemain OCI itu bersifat mengikat kepada kementerian/lembaga, seperti Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tetapi tidak untuk lembaga independen, seperti Komisi Nasional HAM.

"Kementerian HAM itu memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan HAM kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah, agak beda relasinya dengan Komnas HAM," ujar Mugiyanto saat konferensi pers mengenai laporan tindak lanjut penanganan pengaduan HAM atas kasus mantan pemain OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan mengatakan rekomendasi pertama Kementerian HAM terkait kasus OCI ditujukan kepada Komnas HAM.

Kementerian HAM merekomendasikan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penyelidikan dimaksud untuk menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat pada masa lalu dan memastikan dapat atau tidaknya entitas korporasi dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini.

"Sekurang-kurangnya Komnas HAM melakukan penelitian untuk menjajaki apakah kasus ini memberikan petunjuk atau tidak untuk dilakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat masa lalu," jelas Munafrizal.

Kedua, rekomendasi ditujukan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dalam hal ini, Kementerian HAM meminta kepolisian memeriksa dugaan tindak pidana dalam kasus ini dengan bertolak pada perlakuan yang dialami mantan pemain OCI generasi akhir.

Kementerian HAM juga merekomendasikan Bareskrim Polri untuk memastikan waktu pasti kelompok sirkus OCI berhenti beroperasi. Hal ini untuk memastikan waktu kejadian dan perbuatan (tempus delicti) pertanggungjawaban atas kasus ini.

Turut direkomendasikan oleh Kementerian HAM agar kepolisian meminta pihak pendiri dan pemilik OCI memberikan dokumen-dokumen terkait penyerahan atau pengambilalihan anak-anak yang mereka pekerjakan.

"Guna keperluan pengungkapan penelusuran identitas diri dan asal-usul keluarga para mantan pemain sirkus OCI, (serta) melakukan ekspose perkara dalam penangan kasus ini dan menyampaikan hasilnya kepada publik," imbuh Munafrizal.

Ketiga, Kementerian HAM merekomendasikan Kementerian PPPA untuk memfasilitasi penyembuhan trauma terhadap mantan pemain OCI, sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan anak.

Keempat, direkomendasikan pula pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas dasar adanya permintaan resmi dari DPR RI untuk melakukan pendalaman lebih lanjut yang bersifat investigasi.

Berdasarkan hasil pendalaman kasus yang dilakukan Tim Tindak Lanjut Penanganan Aduan HAM atas pengaduan sembilan orang mantan pemain OCI, Kementerian HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus tersebut.

Salah satu bentuk dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus OCI, yaitu pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya.

Mantan pemain OCI juga diduga dilanggar haknya untuk terbebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, serta mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial.

Selain itu, Kementerian HAM turut menduga para korban mengalami kekerasan fisik yang dapat mengarah pada penganiayaan, kekerasan seksual oleh salah satu pihak yang diadukan, serta terjebak dalam praktik perbudakan modern.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com -Eks pemain sirkusOriental Circus Indonesia (OCI) menolak uang Rp 150 juta yang ditawarkan Direktur Taman Safari Aswin Sumampau dalam mediasi tertutup pada Senin (5/5/2025) di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat.

Kuasa Hukum Eks OCI Muhammad Sholeh atau Cak Sholeh mengatakan, uang tersebut memiliki jumlah yang sangat kecil. Tidak sebanding dengan yang telah dialami para eks pemain sirkus.

Apalagi jika eks OCI harus mencabut gugatan hukum setelah menerima uang tersebut.

“Nah, kalau menawarkan uang segitu, dan kasusnya ditutup, tentu ditolak sama para korban. Logika sederhana, dipisahkan dari orang tua bertahun-tahun, mendapatkan penyiksaan, tidak sekolah, tidak terima gaji,” ujar Cak Sholeh saat dihubungi wartawan, Rabu (6/5/2025).

“Dia menawarkan duit Rp 150 juta untuk korban. Itu tidak manusiawi, menurut para korban. Kondisi para korban juga kan bukan orang berkecukupan dari segi ekonomi. Jadi, betul-betul ya, menurut para korban ini sangat pelit,” tegasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum OCI, Hamdan Zoelva, mengatakan bahwa eks pemain sirkus OCI menolak menerima uang sebesar Rp 150 juta yang ditawarkan.

“Kami berikan itu sebagai jalan terbaik sebagai satu keluarga besar. Tapi apa? Mereka ngotot, menolak,” kata Hamdan di kantornya, Rabu (7/5/2025).

Hamdan mengatakan tidak menjadi masalah jika para eks OCI menempuh jalur hukum.

Hal ini lantaran dia yakin bahwa pihaknya memiliki bukti-bukti yang cukup kuat.

“Saya bilang silakan, kalau ada yang mau menempuh jalur hukum, kita siap karena saya yakin sekali dengan bukti-bukti yang ada, tidak ada masalah apapun,” ujarnya.

“Sudah pernah ada yang lapor polisi, tapi kan SP3, karena tidak ada buktinya,” lanjut dia.

Hamdan mengatakan bahwa dana ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab kekeluargaan atas jasa para eks pemain yang dinilai turut membesarkan nama OCI.

“Kami dari pihak OCI setuju untuk memberikan uang Rp 150 juta. Itu diberikan secara kekeluargaan kepada eks OCI. Rp 150 juta itu untuk per orang,” tegas Hamdan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) merekomendasikan Bareskrim Polri untuk memeriksa dugaan tindak pidana dalam kasus eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Rekomendasi tersebut disampaikan Kementerian HAM dalam laporan tindak lanjut penanganan pengaduan HAM atas perkara tersebut.

"(Merekomendasikan Bareskrim) melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan dalam konferensi Pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Munafrizal mengatakan, dari kronologis yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM menyatakan bahwa ada empat dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus eks pemain sirkus OCI.

Pertama, dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

"Lalu memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Munafrizal.

Kedua, dugaan kekerasan fisik yang dapat mengarah kepada penganiayaan.

Ketiga, dugaan kekerasan seksual yang dilakukan salah seorang teradu.

Keempat, dugaan praktik perbudakan modern.

"Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," ujar dia.

Munafrizal mengatakan, aspek pembuktian menjadi tantangan utama mengingat keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen penting yang berada di bawah kendali pihak teradu.

Dia mengatakan, Kementerian HAM tidak memiliki otoritas untukmelakukan pemeriksaan atau penyitaan dokumen, pemanggilan paksa, maupun tindakan investigatif lain yang bersifat memaksa.

"Hal ini menyebabkan proses verifikasi atas fakta-fakta yang disampaikan menjadi sangat terbatas, bergantung sepenuhnya pada kemauan dan kesukarelaan pihak-pihak untuk membuka informasi," tuturnya.

Oleh karena itu, Kementerian HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk Bareskrim Polri, salah satunya adalah mengusut dugaan tindak pidana di balik kasus pemain sirkus OCI.

Kementerian HAM juga meminta Bareskrim memeriksa dan memastikan kapan OCI benar-benar berhenti beroperasi dalam pertunjukan hiburan sirkus guna memastikan tempus delicti pertanggungjawaban atas kasus ini.

Kemudian meminta kepada pihak pendiri dan pemilik OCI untuk memberikan dokumen-dokumen penyerahan/pengambilalihan anak-anak guna keperluan pengungkapan/penelusuran identitas diri dan asal usul keluarga para mantan pemain sirkus OCI.

Selanjutnya melakukan ekspose perkara dalam penangan kasus ini dan menyampaikan hasilnya kepada publik.

Sebelumnya, sejumlah mantan pemain sirkus OCI mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun menjadi pemain sirkus ke Kementerian HAM.

Mereka mengaku mengalami kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi seperti dirantai, disetrum, hingga dipisahkan denan anaknya.

Founder Oriental Circus Indonesia Tony Sumampau, membantah tudingan bahwa pihaknya melakukan praktik eksploitasi dan perbudakan terhadap para pemain sirkus di bawah naungan OCI.

Tony menegaskan, proses latihan di sirkus memang memerlukan kedisiplinan tinggi yang kerap kali melibatkan tindakan tegas, tetapi ia menyebut hal tersebut wajar dalam dunia olahraga dan bukan bentuk kekerasan yang disengaja.

“Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin,” ujar Tony saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

“Kalau mereka luka, justru nggak bisa tampil atraksi,” ujar dia.

Jakarta -

Perwakilan advokat anti-premanisme, Appe Hutauruk, meminta DPR mendesak pemerintah membubarkan ormas-ormas yang meresahkan. Appe mengusulkan DPR meminta pemerintah menindak tegas perilaku premanisme.

Hal itu disampaikan Appe dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Bimantoro Wiyono.

"Kita harus peduli dan kami berharap pertemuan ini bukan sekadar dagelan politik atau pentas aksi kebohongan, kegunaan ini harus dibicarakan secara eksplisit, serius dan mendalam," kata Appe.

Appe mengatakan saat ini banyak aksi premanisme yang mengamputasi hak-hak warga negara. Terlebih, kata dia, aksi premanisme itu juga kerap menghalangi warga menyampaikan pendapat dalam bentuk demo.

"Negara atau pengusaha atau kelompok tertentu sering juga menggunakan jasa premanisme untuk memberangus itu. Kita harus jujur, bahkan lebih dari itu pemerintah suka menjalankan jasa premanisme ketika ada kelompok-kelompok yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah," jelasnya.

Dia juga menyoroti aksi premanisme yang menghalangi pihak-pihak tertentu untuk beribadah. Padahal, kata dia, negara telah menjamin kebebasan beribadah untuk warganya.

"Perlu dibuat suatu regulasi yang jelas apalagi ini menyangkut masalah freedom of diligence, orang bagaimana kemudian menjalankan ibadah kalau diganggu," ujarnya.

Dia pun mengusulkan agar DPR dapat meminta pemerintah membubarkan ormas-ormas yang meresahkan. Selain itu, mengusulkan agar aparat negara yang berafiliasi dengan premanisme untuk dipecat.

"Kami mendesak supaya DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat itu menyampaikan, mendesak pemerintah, menindak tegas seluruh aksi premanisme yang memiliki label atau latar belakang apapun tanpa terkecuali itu permintaan kami. Kemudian segera membubarkan ormas-ormas atau LSM yang melakukan aktivitas premanisme," ungkapnya.

"Memecat aparatur negara atau pejabat publik yang berafiliasi dan atau membekingi ormas-ormas dalam bentuk apa pun juga," imbuh dia.

Perwakilan advokat lainnya, Petrus Bala Pattyona, juga mengusulkan agar ormas-ormas yang merusak ketertiban dibekukan. Menurutnya, dalam Pasal 69 UU Ormas, pemerintah memiliki kewenangan membekukan ormas yang meresahkan.

"Saya kira keberadaan ormas itu sudah sangat meresahkan, contoh kasusnya pembakaran mobil polisi di Depok atau yang sangat memalukan wajah republik ini penyegelan pabrik mobil di Bekasi oleh investor asing, sehingga investor asing akan angkat kaki dari Indonesia, betapa malunya republik ini investasi tidak aman di Indonesia sehingga harus angkat," jelasnya.

Menurutnya, DPR perlu memanggil wali kota Bogor hingga Gubernur Jawa Barat terkait aksi premanisme tersebut. Selain itu, kata dia, pemerintah seharusnya memberi sanksi kepada ormas-ormas bermasalah.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Endang Agustina mengaku sepakat premanisme telah meresahkan masyarakat. Dia mengatakan pihaknya sangat menaruh perhatian terhadap kasus-kasus premanisme.

"Kami setuju bahwa preman itu sudah sangat meresahkan dan ini harus ada upaya nyata dari kita, dari pemerintah untuk meniadakan premanisme yang tadi disampaikan rekan-rekan," ujarnya.

"Kami sangat menaruh perhatian dengan ini pak dan kami juga tidak ingin pertemuan kita hari ini hanya sebuah seremonial, pertemuan biasa saja yang tidak ada aksi. Ini bertekad dan insya Allah apa yang kami terima hari ini penyampaian bapak semua, kita terima, kita catat akan kita sampaikan ke pimpinan untuk segera ditindaklanjuti," imbuh dia.

Dia mengatakan pihaknya juga mendorong aparat penegak hukum berani menindak aksi premanisme. Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan menertibkan premanisme.

"Dan kita juga akan mendorong aparat penegak hukum untuk tegas dan jangan takut dengan preman," tuturnya.

(amw/gbr)

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - KAI Commuter akan memproses secara hukum terkait peristiwa mobil boks yang tertabrak KRL Commuter Line di jalur Bojonggede-Citayam, JPL 26 KM 42+100/200, Selasa (6/5/2025) malam.

Langkah ini ditempuh sebagai tindak lanjut usai menimbang kerugian yang terjadi pada PT. KAI.

“KAI Commuter memastikan untuk mengambil langkah hukum terkait kejadian tersebut, lantaran kerugian serius akibat tindakan penerobosan tersebut,” kata Manajer Humas KAI Commuter Leza Arlan dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Leza menyebutkan, kejadian itu mengakibatkan kerusakan serius terhadap KA 1459, yakni berupa kaca kabin depan yang retak.

Bahkan, rangkaian yang terdampak itu harus menukar rangkaian dengan KA 1117 YS 205 JR 130 demi menormalkan kembali pelayanan.

"Kereta dengan trainset pengganti ini baru bisa kembali berangkat dari Jalur I Stasiun Depok pada pukul 22.46 WIB. Meskipun petugas kami sudah bekerja cepat, namun tentunya proses pelayanan penumpang jadi terhambat akibat penemperan itu," ujar Leza.

Gangguan itu dapat terlihat dari keterlambatan yang dialami tujuh rangkaian kereta lainnya dan baru diperkirakan beroperasi normal sejam setelahnya.

Atas insiden ini, pihak KAI menduga bahwa pengendara mobil boks menerobos palang jalur perlintasan.

“Dugaan sementara pengemudi kendaraan tersebut menerobos palang pintu perlintasan,” jelas Leza.

“Maka itu, kami akan menyiapkan berbagai langkah diperlukan, dan memastikan akan menempuh jalur hukum. Untuk ini, tim legal KAI Commuter akan menangani ini nantinya,” lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, mobil boks tertabrak KRL Commuter Line di jalur perlintasan Bojonggede-Citayam pada Selasa (6/5/2025) sekitar pukul 21.46 WIB.

Kanit Reskrim Polsek Bojonggede AKP Teguh Prayitno menyebutkan mobil boks mengalami slip ban belakang hingga tersangkut di tengah lintasan.

Meski demikian, baik pengendara dan kenek truk dipastikan selamat dan tidak ada korban lainnya selain kerusakan material.

JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membeberkan laporan hasil tindak lanjut atas laporan kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dalam hasil temuannya, Kemenham menduga adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan dalam jumpa pers di Kementerian HAM, Rabu (7/5/2025). Munafrizal mengatakan bahwa laporan ini disampaikan setelah Kemenham menggali sejumlah informasi ke pelapor, terlapor, hingga sejumlah lembaga lain.

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Munafrizal.



"Adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia berdasarkan fakta peristiwa yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997," ujarnya.

Lebih lanjut, temuan dari Kementerian HAM ini, OCI menerima penyerahan anak untuk ditipkan dan dibesarkan. Namun informasi ini perlu pencarian fakta lebih lanjut terkait kebenarannya.

"Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM yang selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI," tuturnya.

"Sejak ditampung oleh OCI, sebagian besar pemain sirkus tidak mengetahui kejelasan asal-usul keluarganya, siapa orang tuanya, dan hubungan kekeluargaannya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) merekomendasikan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran hukum dan HAM terhadap mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI).

“Pembentukan TGPF atas dasar adanya permintaan resmi DPR RI terlebih dahulu berdasarkan hasil kesimpulan tertulis dalam rapat DPR RI,” ucap Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan dalam konferensi pers di Kementerian HAM, Jakarta, Rabu.

Berdasarkan hasil pendalaman atas pengaduan korban, Kementerian HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM. TGPF dinilai perlu guna melakukan pendalaman lebih lanjut yang bersifat investigatif mengingat kompleksnya kasus ini.

Kasus yang terjadi sejak sekitar tahun 1970-an ini disebut kompleks karena panjangnya rentang waktu peristiwa, persoalan penetapan subjek hukum, aspek pembuktian, serta kerentanan korban yang mengalami dampak sosial dan psikologis hingga kini.

“Kalau TGPF dibentuk dan menggali semakin banyak fakta atas kasus ini, pada akhirnya nanti temuan fakta itu juga akan berujung pada opsi penyelesaian seperti apa untuk mewujudkan keadilan bagi para mantan pemain sirkus OCI,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kementerian HAM memberikan opsi-opsi yang dapat ditempuh untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, antara lain, melalui penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, hukum pidana umum, keperdataan, keadilan restoratif, dan mediasi.

Penyelesaian melalui kerangka pelanggaran HAM berat masa lalu dapat ditempuh mengingat peristiwa yang diadukan korban terjadi puluhan tahun lalu, sehingga berpotensi kedaluwarsa menurut peraturan perundang-undangan.

Namun, langkah ini memiliki sejumlah tantangan, seperti harus dapat membuktikan unsur serangan sistematis atau meluas sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tantangan lainnya, kata Munafrizal, harus melalui penyelidikan pro justitia oleh Komnas HAM sebagai penyelidik, harus melalui penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum, serta memerlukan persetujuan DPR RI untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Sementara itu, penyelesaian melalui jalur hukum pidana dapat digunakan karena diduga kuat para mantan pemain OCI mengalami sejumlah tindak pidana seperti eksploitasi anak, penyiksaan, perdagangan orang, hingga pemisahan dari keluarga yang berujung pada penghilangan identitas.

Kendalanya, tutur Munafrizal, sebagian besar peristiwa yang dilaporkan terjadi pada dekade 1970-an hingga 1990-an sehingga secara formal dapat dinyatakan telah melampaui batas waktu penuntutan pidana.

Meskipun demikian, Kementerian HAM mendorong kepolisian untuk mencermati bahwa sebagian tindakan pidana tersebut memiliki dampak berkepanjangan yang belum sepenuhnya berhenti hingga kini, seperti penghilangan identitas atau tidak adanya pemulihan yang memadai.

Kecenderungan pola keberulangan yang bisa saja dialami oleh generasi pemain OCI yang lebih muda juga perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, Polri yang pada tahun 1999 telah menetapkan penghentian penyidikan dinilai dapat membuka kembali penyelidikan kasus ini atas dasar bukti baru (novum).

Dari sisi pendekatan perdata, para korban dapat menuntut ganti rugi, pengakuan atas kerugian non-material secara spesifik, serta rekonstruksi hubungan hukum antarpihak. Namun, aspek pembuktian dikhawatirkan menjadi kendala utama.

Adapun terkait pendekatan keadilan restoratif, Kementerian HAM menyebut korban dapat menempuh langkah ini untuk membuka ruang pengakuan kebenaran, permintaan maaf, pemberian kompensasi atau bentuk pemulihan lainnya, serta rekonsiliasi.

Kemudian, pendekatan mediasi dapat dipertimbangkan sebagai instrumen penyelesaian yang relevan dan adaptif. Mediasi dapat diformulasikan bukan sebagai bentuk penyelesaian pelanggaran terhadap anak saja, melainkan juga upaya pengakuan terhadap kerugian historis korban yang masih membekas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi pelarian dua tahanan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Selasa (6/5/2025) malam berlangsung dramatis bak adegan film laga.

Dio dan Januar Murdianto, dua tahanan titipan yang baru selesai menjalani sidang di Ruang Cakra lantai dua PN Jakarta Utara, memanfaatkan celah keamanan untuk kabur.

“Nah, di situlah dia itu langsung lari menuju tangga-tangga yang menghubungkan dengan pagar di luar. Langsung lompat ke atap gedung sebelah,” ungkap Penjabat Humas PN Jakarta Utara, Mariyono, Rabu (7/5/2025).

Namun, upaya kabur Dio kandas. Ia terpeleset di atas atap berbahan asbes dan jatuh.

Tulang kaki Dio diduga retak. Ia tertangkap saat bersembunyi di kolong mobil tak jauh dari gedung pengadilan.

“Terus lari, yang satunya lari itu terjeblos, ambrol, jatuh ke bawah. Kakinya mungkin agak retak apa. Langsung dia menyelinap di bawah kolong mobil,” lanjut Mariyono.

Sementara itu, Januar berhasil kabur. Ia diduga melompat ke atap yang lebih kokoh lalu menyelinap ke arah belakang kompleks pengadilan.

Januar diduga melewati kawasan Kantor KPU Jakarta Utara. Ia bahkan sempat melepas baju tahanan agar bisa membaur dengan warga.

Menurut informasi yang diterima Mariyono, pelarian Januar tak dilakukan sendiri, tetapi diduga dibantu orang dekat.

“Informasinya justru yang Januar itu dibantu oleh pacarnya atau apa gitu. Mungkin larinya dibantu atau apa gitu. Informasinya dari petugas kantor begitu. Karena pada saat diinterogasi, Dio itu mengaku begitu,” kata Mariyono.

Pelarian dua tahanan ini menyoroti celah pengamanan di lingkungan PN Jakarta Utara. Meski pengawalan disebut sesuai prosedur, Mariyono tak menampik kemungkinan kelalaian petugas.

“Kalau memang itu terjadi, berarti itu keteledoran dari jaksa pengamanan itu. Kan polisi juga ada tuh, bertugas,” ujarnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Tommy Brian menyebut, satu tahanan sudah berhasil ditangkap.

“Satu sudah tertangkap,” kata Tommy.

Saat ini, polisi masih memburu Januar yang kabur. Drone juga sempat diterbangkan untuk menyisir lokasi sekitar.

"Info (kabur) sekitar 19.00 WIB, itu info dari staf pengadilan," kata Tommy.

Dio sendiri terjerat kasus pencurian dengan pemberatan, sementara Januar adalah terdakwa kasus prostitusi sebagai muncikari.

Kini, satu ditangkap dalam keadaan cedera, satu lagi masih buron dan diduga melarikan diri dengan bantuan dari luar.

(Reporter: Baharudin Al Farisi, Akhdi Martin Pratama, Faieq Hidayat, Abdul Haris Maulana)