JAKARTA, iNewstangsel.id - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbagsel menggelar aksi damai di depan Polda Lampung, Rabu (7/5/2026), sebagai bentuk protes dan memberikan "rapor merah" kepada Kapolda Lampung. Ketua Badko HMI Sumbagsel, Tommy Perdana Putra, menyatakan aksi ini merupakan pengingat keras terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Lampung belakangan ini. Isu pungli, tahanan kabur, hingga tindakan represif aparat kepolisian terhadap aktivis menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.

Tommy Perdana Putra menjelaskan bahwa pemberian rapor merah ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang dianggap mencoreng citra kepolisian di Lampung. "Kami melakukan aksi damai ini adalah sebagai bentuk pengingat terhadap institusi kepolisian khususnya polda lampung terkait persoalan yang terjadi beberapa waktu ini dilampung," tegas Tommy. 

Ia menyebutkan beberapa poin penting yang menjadi dasar pemberian rapor merah, termasuk dugaan pungli terhadap sopir angkutan batubara, kaburnya tahanan narkoba, dan tindakan represif terhadap aktivis petani singkong. 

Dalam aksi tersebut, Badko HMI Sumbagsel secara simbolis menyerahkan langsung rapor merah berisi tuntutan mereka di depan Kantor Polda Lampung. 

"Kami mengantarkan langsung Rapor Merah ini agar Kapolda Lampung tidak perlu repot-repot mendatangi kami," pungkas Tommy. 

Rapor merah tersebut memuat empat poin tuntutan mendesak, antara lain menghentikan pungli angkutan batubara, mencopot Kapolres dan Kasat Reskrim Way Kanan yang diduga terlibat pungli, mengusut tuntas tahanan narkoba yang kabur, dan menghentikan kriminalisasi serta mengusut oknum represif terhadap aktivis.

Badko HMI Sumbagsel berharap pemberian rapor merah ini dapat menjadi pemicu perubahan positif di tubuh Polda Lampung demi kebaikan masyarakat dan institusi kepolisian itu sendiri. 

"Kami akan mengawal seluruh persoalan ini demi kebaikan bersama tanpa terkecuali institusi kepolisian itu sendiri," ujar Tommy Perdana Putra. 

Sementara itu, HMI Cabang Bandar Lampung memilih jalur audiensi langsung dengan Kapolda Lampung untuk menyampaikan kritik dan masukan mereka. Tommy Perdana Putra menghargai perbedaan metode penyampaian aspirasi ini. 

"Dalam penyampaian aspirasi serta masukan bisa dilakukan dengan berbagai metode," ujarnya. 

Editor : Aris

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Rancangan KUHAP harus menjadi alat reformasi dan refleksi karakter hukum bangsa Indonesia.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang bermartabat, adil, dan berintegritas.

"Jika kita ingin penegakan hukum yang bermartabat dan berintegritas, maka semua lembaga penegak hukum harus satu sistem, memiliki pedoman yang sama, serta menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia," ujar Prof Nyoman kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Lebih jauh Prof Nyoman menyatakan bahwa penyusunan Rancangan KUHAP harus mampu merespons perkembangan zaman dan tantangan global yang kian kompleks.

"KUHAP yang sedang dirancang ini harus menjadi jawaban atas kebutuhan zaman. Reformasi hukum acara pidana wajib mempertimbangkan dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta tantangan global yang terus berubah," ungkapnya.

Prof Nyoman menilai pembaruan hukum acara pidana melalui RKUHAP menjadi momentum krusial untuk mengoptimalkan kinerja lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian.

Dalam naskah RKUHAP, telah tersirat pengaturan yang lebih tegas dan jelas terkait pembagian kewenangan pra-penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan, terutama yang menjadi ranah utama Polri.

Menurut Prof Nyoman hal ini akan menjadi tantangan besar bagi institusi Polri. Karena Rancangan KUHAP mengharuskan polisi menempatkan diri secara profesional dan memainkan peran strategis dalam penegakan hukum yang menjunjung tinggi HAM dan kepastian hukum.

"Kewenangan dalam tahap investigasi, penyidikan, hingga pro justisia harus dilaksanakan dengan tanggung jawab yang tinggi," ujarnya.

Sementara dalam proses penyelidikan harus transparan dan akuntabel, termasuk dengan kewajiban memasang CCTV untuk menjamin perlindungan tersangka maupun terdakwa.

Hal ini merupakan wujud nyata implementasi prinsip due process of law yang semakin diperkuat dalam sistem hukum nasional.

"Polri harus mempersiapkan diri menghadapi regulasi baru yang akan diundangkan. Ketika KUHAP disahkan dan diberlakukan secara nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 sebagai dasar hukum nasional, maka profesionalisme, integritas, dan hati nurani harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi penegakan hukum," jelasnya.

Prof Nyoman juga menyoroti pentingnya pemahaman dan pembagian peran yang jelas dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana, terutama terkait peran penyidik dan penyelidik.

Hal ini bertujuan agar proses hukum berjalan secara efektif dan tidak tumpang tindih antar institusi.

"Rancangan KUHAP harus menjadi refleksi karakter hukum kita. Pembaruan ini adalah peluang emas untuk membangun sistem hukum acara pidana yang modern, terintegrasi, dan berakar pada nilai-nilai keadilan sosial," pungkasnya.

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hak Asasi Manusia membuka ruang penyelesaian secara damai terkait dugaan pelanggaran terhadap mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI).

Salah satu opsinya adalah mediasi, sebagai bentuk penyelesaian berbasis kepentingan dan kekeluargaan.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menyatakan bahwa kementerian telah memetakan sejumlah jalur penyelesaian yang disusun secara komprehensif demi mencapai keadilan yang diharapkan para eks pemain sirkus.

“Tadi kami sudah menjelaskan bahwa hasil tindak lanjut pelanggaran ini harus dibaca secara utuh dan komprehensif,” kata Munafrizal di kantornya, Rabu (7/5/2025).

“Kami menyajikan pemetaan (mapping) tentang opsi-opsi penyelesaian menuju keadilan sebagaimana diharapkan mantan pemain OCI, termasuk opsi melalui mediasi,” kata Munafrizal.

Menurutnya, mediasi merupakan bentuk penyelesaian kekeluargaan sebagaimana direkomendasikan Komnas HAM sejak tahun 1997.

“Kalau kita mengacu ke hasil rekomendasi Komnas HAM tahun 1997, disebutkan mendorong penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam konteks sekarang, itu bermakna mediasi,” ujar Munafrizal.

Ia juga menyampaikan bahwa Kemenham terbuka untuk menerima dan menjelaskan lebih lanjut kepada para pihak yang ingin mendapatkan klarifikasi terkait laporan maupun pemberitaan yang berkembang.

“Kami terbuka. Karena bisa jadi, apa yang dibaca di berita atau dokumen tertulis perlu dijelaskan secara lisan agar lebih dipahami,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh kuasa hukum OCI, Hamdan Zoelva, dan kuasa hukum Taman Safari Indonesia, Bambang Widjojanto, yang turut menyampaikan bahwa mediasi harus dijalankan atas dasar kesukarelaan dan kepentingan bersama.

“Prinsip dasar mediasi adalah kehendak sukarela para pihak dan kepercayaan kepada mediator. Semangatnya adalah penyelesaian berbasis kepentingan (interest-based), bukan hanya hukum semata (legal-based),” jelas Bambang.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian ini tidak bisa dipaksakan, melainkan harus dimulai dari kesadaran dan keikhlasan kedua pihak untuk duduk bersama.

“Semua argumen dalam mediasi dibangun atas dasar kepentingan bersama, bukan saling menyalahkan. Maka harus ada keikhlasan dan kesediaan untuk menyelesaikan ini dengan damai,” tutupnya.

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan sertifikat tanah milik Mbah Tupon (68) akan dikembalikan setelah proses hukum terhadap pelaku penipuan selesai dilakukan.

Mbah Tupon, warga lanjut usia yang buta huruf, sempat terancam kehilangan tanah seluas 1.655 meter persegi dan dua rumahnya setelah menjadi korban dugaan penipuan.

"Pelakunya sudah dilaporkan dan sudah dipanggil polisi. Ya, laporannya, korban penipuan (Mbah Tupon) dia ini buta huruf, dipaksa tanda tangan, dipikir tanda tangan apa? Rupanya tanda tangan tanahnya. Tapi itu bukan diakseskan ke bank, tapi ke PT PNM (Permodalan Nasional Mandiri)," ujar Nusron saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (7/5/2025).

Nusron menjelaskan, sertifikat tanah Mbah Tupon sempat diagunkan oleh pihak lain untuk pinjaman di PT PNM. Namun karena kredit macet, aset tersebut hampir dilelang. Menyikapi hal ini, pihak Kementerian ATR/BPN langsung memblokir sertifikat agar tidak berpindah tangan.

"PT PNM juga sudah melapor ke polisi dan polisi sudah menindaklanjuti. (Terus) karena yang pinjam di (PT PNM) bukan Mbah Tupon, kita berusaha semaksimal mungkin, setelah ada terbukti nanti salah si penipu itu, hak sertifikatnya akan kita kembalikan kepada Mbah Tupon," kata Nusron.

Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan penipuan, bukan bagian dari sindikat mafia tanah. Menurutnya, pelaku hanya sekali melakukan aksi serupa dan tidak termasuk dalam jaringan terorganisir.

"Berita ini viral karena isu human, karena beliau lansia dan buta huruf. Tapi kan kami melihatnya dari sudut pandang pertanahan, ini case-nya kecil dan pelakunya juga baru sekali melakukan," ujar Nusron.

"Sehingga ini gak bisa dikategorikan mafia tanah. Kalau mafia kan melibatkan sindikat dan luas. Ini cuma kecil, tapi ini human karena melibatkan orang tua dan lansia. Tapi kanwil kantor kami sudah membereskan di sana," lanjutnya.

Diketahui, aset milik Mbah Tupon sebelumnya telah berpindah nama menjadi milik orang lain dan digunakan sebagai agunan pinjaman. Karena pinjaman tak dibayar, bank sempat melelang aset tersebut meski Mbah Tupon bukan pihak yang mengajukan kredit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara dan kepolisian masih mencari Januar Murdianto, salah satu tahanan yang kabur dari sel tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada Selasa (6/5/2025).

"Tim Intelijen dan Kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan mencari keberadaan tahanan yang melarikan diri tersebut," kata Pelaksana Harian Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara Rico, dilansir dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Rico mengatakan, Januar disidangkan di PN Jakut dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan Penuntut Umum Erni Pramonti pada Selasa kemarin.

Januar tiba di PN Jakut dari Rumah Tahanan Cipinang sekitar pukul 13.00 WIB sebelum disidang. Kemudian, pada pukul 14.00 WIB, ia dibawa dari sel yang terletak di basement pengadilan menuju ruang sidang 7 yang dijaga oleh petugas pengawalan dan polisi.

Lalu pada pukul 17.00 WIB, Januar masuk ruang sidang Cakra di lantai dua untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi. Sidang tersebut selesai pada pukul 17.30 WIB.

Kemudian, Januar dibawa turun ke ruang sel dengan posisi diborgol bersama tahanan atas nama Dio Adhy Setia

Sewaktu keduanya menuju sel di lantai dasar, terdapat celah di tangga sebelah sel sehingga Januar dan Dio masuk melalui celah tangga dan memanjat tangga pembatas.

Kedua tahanan ini melompat keluar tembok pengadilan untuk kabur. Pengejaran pun dilakukan, tetapi Dio berhasil ditangkap setelah terjatuh dan mengalami keseleo pada kakinya.

"Tahanan ini berhasil diamankan petugas," kata Rico.

Sementara itu, Januar bisa melarikan diri melalui genteng pabrik yang ada di belakang Gedung PN Jakut.

Rico mengatakan, sekitar pukul 18.00 WIB petugas pengawalan yang dibantu oleh petugas kepolisian dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran pabrik dan gudang yang diduga menjadi tempat Januar bersembunyi.

"Namun tahanan ini belum ditemukan sampai pukul 23.00 WIB hingga saat ini," tutur Rico.

BLORA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora batal menggelar demonstrasi ke tiga kantor pada Rabu (7/5/2025).

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabupaten Blora, Munaji menjelaskan alasannya membatalkan aksi demonstrasi tersebut.

Awalnya, mereka berencana menggelar demonstrasi ketiga kantor yakni Gedung DPRD, Kantor Kejaksaan Negeri dan Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

"Enggak ada yang di kantor, para anggota dewan masih berada di luar kota, pulangnya baru hari ini," ucap Munaji saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (7/5/2025).

Menurutnya, aksi demonstrasi tidak ada gunanya apabila tidak ada anggota dewan yang menemui massa tersebut.

"Kalau di sana enggak ada orang, ya ngomong sama siapa," kata dia.

Sehingga, pihaknya berencana menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, (14/5/2025) mendatang.

"Enggak ada dicabut, di dalam surat itu ditunda, terus kita laksanakan tanggal 14 Mei," terang dia.

Sebelumnya diberitakan, Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora berencana akan melakukan demonstrasi di sejumlah titik, seperti Gedung DPRD, Kantor Kejari dan Gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Blora, Jawa Tengah, pada Rabu (7/5/2025) besok.

Ketua MPC PP Kabupaten Blora, Munaji menjelaskan rencana aksi tersebut dilakukan untuk mengusut dugaan adanya oknum salah satu aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi sindikat minyak solar ataupun pertalite industri.

"Kaitan demo besok itu adalah adanya diawali dengan adanya salah satu ASN yang menjadi sindikat atau bandit minyak solar industri dan pertalite industri," ucap dia saat ditemui wartawan di markasnya, Kecamatan Ngawen, Selasa (6/5/2025).

Munaji menyebut oknum ASN yang diduga menjadi perantara minyak solar industri tersebut dilindungi oleh salah satu anggota DPRD Blora.

"Di belakang ini memang ada salah satu oknum lah anggota DPRD di Blora, yang membekingi. Ini kan kita enggak kita benarkan lah apalagi Dinas Pendidikan jangan sampai ada unsur yang pidana seperti itu, jangan," terang dia.

Menurutnya, ASN dilarang untuk menjadi perantara minyak solar industri karena melanggar kode etik profesi.

Sebab, apabila ASN tersebut benar terlibat dalam bisnis minyak solar industri, maka akan merugikan masyarakat.

"Kalau per hari kemarin yang kita tahu di lapangan ada sekitar 27 ton, per hari. Berapa itu? Kalau kita mengacu ini kan juga yang dirugikan juga tidak hanya masyarakat, sebenarnya negara pun dirugikan, iya kan karena itu barang subsidi," kata dia.

Maka dari itu, dalam rencana demonstrasi besok, pihaknya mendesak agar Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada ASN tersebut.

"Karena ya juga untuk efek jera di kepegawaian sendiri. Jangan sampai kasihan nanti ya bupati ya kasihan juga kan gitu," jelas dia.

Partai Demokrat merespons Undang-Undang (UU) BUMN yang mengatur direksi maupun komisaris BUMN bukan penyelenggara negara. Sekjen Demokrat Herman Khaeron mengatakan, jika pejabat atau direksi BUMN melakukan korupsi, tetap akan dihukum.

Herman menegaskan direksi BUMN tidak lantas bisa bebas melakukan korupsi karena tertulis bukan penyelenggara negara. Para direksi tidak ada yang kebal hukum.

"Sehingga dipastikan bahwa undang-undang tidak mengunci, meskipun status pegawai BUMN itu bukan penyelenggara negara, tetapi jika melakukan hal-hal yang ini melanggar hukum, melakukan korupsi, tentu undang-undang lainnya berlaku untuk bisa menangkap, memperkarakan terhadap yang melanggar hukum tersebut," kata Herman Khaeron kepada wartawan di DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Herman menekankan UU BUMN ini tidak membuat anggapan seolah melindungi atau memberikan hak imunitas kepada direksi. Menurutnya, KPK bisa menindak meski status direksi bukan penyelenggara negara.

"KPK bisa menindak. Karena siapapun meskipun status bukan penyelenggara negara, tetapi objek yang dia kerjakan itu adalah badan usaha milik negara. Artinya tidak terlepas dari institusi tempat dia bekerja," tegas Herman.

Herman menambahkan, selama para direksi menyelewengkan dana perusahaan milik negara itu, tetap akan dihukum oleh lembaga penegak hukum mana pun.

"Kecuali kalau dia mau pakai uangnya sendiri ya silakan. Tapi selama bahwa dia mempergunakan keuangan negara secara tidak benar, institusi negara apa pun bisa untuk memperkarakannya," tutur Herman.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Singkawang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat memberikan bantuan sosial kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai bentuk pelayanan pemasyarakatan yang inklusif, responsif, dan penuh kepedulian sosial.

"Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi nyata dari 13 Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan perintah arahan langsung Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan sebagai bukti nyata bahwa Pemasyarakatan PASTI bermanfaat untuk masyarakat," kata Kalapas Kelas IIB Singkawang, David Anderson Setiawan, Rabu.

Paket bantuan sosial disalurkan kepada keluarga WBP yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi oleh tim Lapas Singkawang.

"Paket bantuan berisikan kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, dan bahan pangan lainnya yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga para WBP, terutama yang berada dalam kategori kurang mampu," ujarnya.

Kegiatan ini, katanya, merupakan wujud konkret dari kehadiran negara melalui lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada masyarakat, khususnya keluarga WBP yang terdampak secara sosial dan ekonomi akibat situasi pemidanaan anggota keluarganya.

"Kami memahami bahwa ketika seseorang menjalani masa pidana, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut, tetapi juga oleh keluarganya di luar. Oleh karena itu, kami hadir untuk menjembatani kebutuhan mereka dan memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap dikedepankan," ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara Lapas dengan masyarakat sebagai salah satu langkah membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi sosial, ujarnya.

Hal tersebut juga menjadi bagian dari strategi Lapas Singkawang dalam mendukung restorative justice, yaitu pendekatan pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara WBP, keluarga, dan masyarakat.

"Kami berkomitmen bahwa pemasyarakatan bukan hanya tempat menghukum, tapi tempat membina dan memperbaiki. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat dukungan kepada keluarga WBP agar proses reintegrasi mereka nanti berjalan lebih baik," katanya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Lapas Singkawang berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus dilanjutkan, serta menjadi inspirasi bagi satuan kerja pemasyarakatan lain untuk mengambil langkah serupa demi memperkuat makna pemasyarakatan sebagai bagian dari masyarakat.

Respon positif pun datang dari para penerima bantuan. Salah satu penerima, ibu dari seorang WBP, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lapas Singkawang.

"Kami merasa diperhatikan selama ini. Dengan bantuan ini, kami merasa ada yang peduli, ada yang hadir untuk kami," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebutkan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan Rektor Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH sebagai perkara yang menantang secara hukum. Pasalnya, pelaku disebut memiliki latar belakang sebagai ahli hukum.

Dengan demikian, Immanuel menyatakan, penanganan kasus ini membutuhkan penguatan dari sisi hukum, termasuk menghadirkan saksi ahli untuk memperkuat proses penyidikan.

“Kami butuh lagi saksi-saksi ahli yang bisa memperkuat persoalan ini, karena memang kejadian ini menantang. Menurut saya menantang, karena yang kita lawan ini rektornya alih hukum juga,” ujar Immanuel di Polda Metro Jaya, Rabu (7/5/2025).

Immanuel menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan akan tetap menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia, termasuk regulasi perlindungan terhadap pekerja dari kekerasan seksual di tempat kerja.

Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut dia, pasal 86 ayat 1 huruf b dan pasal 6 dalam undang-undang tersebut menegaskan hak pekerja atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan sanksi yang tinggi bagi pelanggar.

"Setiap pekerja atau buruh memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha dan ada sanksinya, luar biasa sanksinya tinggi sekali," ucap dia.

Immanuel juga menyampaikan bahwa saat ini dua korban telah memberikan laporan, namun ia menduga jumlah korban bisa lebih banyak.

Sebagian korban disebut enggan berbicara karena tekanan dan kekhawatiran terhadap pengaruh pelaku.

Korban pelecehan seksual yang berinisial RZ dan DF, yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor UP (ETH), melalui kuasa hukumnya, dilaporkan telah mendatangi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) karena merasa bahwa kasus tersebut "jalan di tempat."

Salah satu kuasa hukum korban, Yansen Ohoirat, menyampaikan bahwa berdasarkan penilaiannya, proses penyelidikan yang berlangsung sejak Januari 2024 hingga saat ini, yang sudah memasuki rentang waktu sekitar 1 tahun 5 bulan, tergolong sangat lama.

Yansen merasa bahwa dalam waktu yang panjang tersebut, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam proses penyidikan.

Yansen pun mengungkapkan, hal itu mendorong mereka untuk melapor ke Kompolnas, guna mengadu terkait dengan profesionalitas tim penyidik dalam menangani kasus dugaan pelecehan seksual tersebut.

Meskipun kasus tersebut sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, kata dia, tidak ada perkembangan lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi tersangka, meskipun pada saat perkara tersebut masuk ke tahap penyidikan, peristiwa pidananya sudah jelas.

Sementara itu, kuasa hukum korban lainnya, Amanda Manthovani, mengungkapkan bahwa dirinya juga dipertanyakan kredibilitasnya oleh korban terkait penanganan kasus ini.

NTH justru diduga memberikan pelatihan teknik pijat pada sebuah spa di wilayah Jakarta Selatan

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan melakukan deportasi terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam berinisial NTH karena melanggar izin tinggal.

"NTH dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Prihatno Juniardi di Jakarta, Rabu.

Prihatno mengatakan NTH dideportasi ke Vietnam pada Selasa (06/05) melalui Bandara Soekarno-Hatta.

NTH masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang berlaku hingga Senin (28/4). Namun ternyata, visa itu tidak digunakan sebagai tujuan wisata.

"Alih-alih memanfaatkan izin tersebut untuk tujuan wisata sebagaimana mestinya, NTH justru diduga memberikan pelatihan teknik pijat pada sebuah spa di wilayah Jakarta Selatan," jelasnya.

Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya.

Diimbau pula kepada seluruh WNA maupun pemilik usaha yang mendatangkan tenaga asing agar senantiasa tertib dalam hal izin tinggal dan kegiatan yang dilakukan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional, serta memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia tidak menyalahgunakan fasilitas keimigrasian yang telah diberikan.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Pemeriksaan keimigrasian umumnya identik dengan proses administratif yang lama di immigration checkpoint bandara atau pelabuhan internasional. Namun, terdapat inovasi pelayanan keimigrasian di atas alat angkut, khususnya kapal pesiar, yang dikenal dengan Immigration on Shipping (IoS).

IoS merupakan terobosan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan di atas kapal pesiar selama pelayaran menuju atau keluar dari Indonesia. Proses ini meliputi pengecekan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa sebelum kapal bersandar di pelabuhan tujuan pertama di Indonesia.

"Inisiasi layanan ini berangkat dari komitmen Ditjen Imigrasi dalam mendukung kelancaran peningkatan pariwisata Indonesia, khususnya wisata bahari serta pemberdayaan ekonomi lokal," bunyi keterangan tertulis, Rabu (7/5).

Dalam praktiknya, verifikasi pelaporan (general declaration), daftar awak kapal (crew list), dan daftar penumpang (manifes) dilakukan sebelum kapal pesiar meninggalkan pelabuhan di luar negeri. Petugas Imigrasi Indonesia dengan teliti memeriksa dokumen pemeriksaan dari petugas imigrasi di pelabuhan terakhir luar negeri.

Selama pelayaran berlangsung, awak kapal mengumpulkan seluruh paspor penumpang dan kru, yang kemudian diperiksa secara kolektif oleh petugas imigrasi. Dengan sistem ini, para penumpang tidak perlu mengantri di konter imigrasi saat tiba di pelabuhan Indonesia, sehingga dapat langsung menuju destinasi wisata tanpa hambatan administratif.

Salah satu petugas imigrasi berpengalaman dalam pelaksanaan IoS, Putu Maha Permanana Aditya, menyebutkan tidak semua pegawai imigrasi dapat ditugaskan untuk kegiatan IoS.

"Peraturan yang ada menyebutkan bahwa pegawai yang bisa mengikuti IoS wajib berstatus sebagai Pejabat Imigrasi, kecuali dalam situasi belum adanya Pejabat Imigrasi, pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas pendaratan," jelas Puma, sapaan akrabnya.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan, Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang.

Durasi tugas petugas IoS bervariasi, bergantung pada rute dan jadwal pelayaran. Rata-rata petugas menjalankan tugas selama dua hingga empat hari di atas kapal.

Dalam satu pelayaran, jumlah penumpang yang diperiksa bisa mencapai ribuan orang. Data Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat bahwa sepanjang periode Oktober 2022 hingga April 2025, sebanyak 215.453 penumpang telah dilayani melalui skema IoS.

Tiga negara asal penumpang terbanyak adalah Australia (11.523 orang), Amerika Serikat (8.460 orang), dan Inggris (7.504 orang). IoS telah dilaksanakan pada kapal-kapal yang berangkat dari sejumlah negara termasuk Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, India, dan Papua Nugini.

Pada masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025, sebanyak 2.515 penumpang kapal pesiar dilayani melalui IoS. Sementara itu, pada periode Idul Fitri 2025, tercatat 18.329 penumpang menjalani pemeriksaan keimigrasian melalui skema yang sama.

Beberapa pelabuhan utama di Indonesia menjadi titik masuk kapal pesiar, seperti Pelabuhan Benoa (Bali), Labuan Bajo (NTT), Tanjung Priok (Jakarta), Sabang (Aceh), dan Tanjung Emas (Jawa Tengah). Dari seluruh pelabuhan tersebut, Benoa tercatat sebagai yang tersibuk, dengan 48 kapal pesiar bersandar dalam periode yang sama.

Bagi para petugas imigrasi, bertugas dalam IoS memberikan pengalaman unik. Puma bercerita berlayar di atas kapal pesiar juga sangat menarik, dirinya juga banyak bertemu dengan orang Indonesia yang menjadi kru dari kapal tersebut.

"Terkadang jika kita masuk ke wilayah laut dengan ombak yang besar saat sedang memeriksa paspor, kapal terasa bergoyang sangat kencang sehingga perlu fokus yang tinggi saat bekerja," ujarnya.

Penerapan IoS dinilai menjadi bagian dari upaya strategis dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya wisata bahari. Dengan sistem pemeriksaan yang efisien dan terstruktur, Indonesia diharapkan mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan mancanegara yang datang melalui jalur laut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XIII DPR RI, Almuzzammil Yusuf mendorong penggunaan lahan milik pemerintah oleh sejumlah pihak di Senayan dan Kemayoran dapat dituntaskan sesuai hukum yang berlaku. Almuzzammil menekankan agar aspek keadilan diutamakan.

Hal itu disampaikan Almuzzammil merespons Presiden Prabowo Subianto yang kaget karena masih ada aset negara yang belum tercatat di Senayan seluas 200 hektare dan di Kemayoran seluas 400 hektare di bawah Kementerian Sekretarian Negara (Kemensetneg). Sebagian lahan itu dikuasai oleh pihak tertentu.

"Semoga bisa diselesaikan dengan prinsip keadilan hukum. Karena kita adalah negara hukum sebagaimana amanat Pasal 3 ayat 1 UUD 1945," kata Almuzzammil kepada Republika.co.id di Jakarta dikutip Rabu (7/5/2025).

Almuzzammil mengingat, saat bertugas di Komisi I DPR era 2004-2009 pernah menjadi anggota Panja Kasus Pertanahan. Saat itu, ia mendata kasus sengketa antara warga dan TNI. "Banyak sekali (kasusnya), saya tidak ingat jumlahnya. Ada yang diselesaikan dengan jalur hukum, ada yang jalur mediasi," ujar politikus senior PKS tersebut.

Walau demikian, Almuzzammil tak lagi memantau nasib sengketa lahan itu. Dia hanya berharap, jika lahan negara masih dikuasai segelintir orang maka harusnya dapat diselesaikan dengan hukum yang adil.

"Saya tidak tahu persis bagaimana perkembangan kasus sengketa lahan Senayan (dan Kemayoran) antara pemerintah dengan siapa-siapa saja," ujar Almuzzammil.

Sebelumnya, Prabowo sempat menyentil banyak pemimpin yang tidak mengerti karena beberapa birokrat di kementerian menyembunyikan aset pemerintah RI. Prabowo pun meminta para menterinya mengkaji lagi seluruh aset milik pemerintah RI yang belum terdata.

"Banyak ini aset disembunyikan, gak tau nanti udah ganti tiga, empat kali menteri, ganti tiga kali presiden bisa diapakan. Banyak aset negara itu hilang gak jelas," ujar Prabowo kemarin.