JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Marinus Gea, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan keamanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Desakan itu disampaikan Marinus menyusul terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (9/5/2025).

Menurut Marinus, kerusuhan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa.

Sebab, kejadian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan.

"Dalam kasus seperti ini, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem hukum dan pengawasan di lapas," ujar Marinus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/5/2025).

"Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru menjadi sarang kerusuhan dan transaksi narkoba,” sambungnya.

Marinus mengingatkan bahwa kerusuhan di Lapas Narkotika Musi Rawas tidak hanya dilihat dari dugaan kelalaian petugas, tetapi juga masalah kelemahan dalam regulasi terkait lembaga pemasyarakatan.

"Persoalan ini bukan hanya tentang kelalaian petugas lapas. Aturannya juga perlu ditinjau ulang. Bisa jadi, ada celah dalam sistem yang membuat pengawasan jadi lemah,” jelas Marinus.

Politikus PDI-P itu pun menyoroti sikap pemerintah, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang seringkali hanya mengambil langkah pencopotan kepala lapas jika terjadi kerusuhan.

Menurut Marinus, penggantian pejabat bukanlah solusi konkret untuk menyelesaikan akar masalah di suatu lapas.

"Kalau sasarannya hanya mengganti Kalapas, apakah ada jaminan peristiwa seperti ini tidak akan terulang? Kan tidak juga," tegas Marinus.

Marinus menambahkan, pemerintah harus menjadikan insiden ini sebagai momentum pembenahan terhadap sistem lembaga pemasyarakatan.

“Terutama dalam hal pengawasan, transparansi, dan penegakan aturan yang lebih tegas dan ketat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025).

Dalam insiden ini, para narapidana bahkan sempat menguasai seluruh ruangan di dalam kompleks lapas tersebut.

Mereka bahkan menyuarakan keluh kesah mereka melalui pengeras suara dari dalam lapas.

Para narapidana menyatakan bahwa mereka kerap mengalami penindasan selama menjalani masa hukuman.

Usai menyampaikan protesnya, para napi kemudian melempari batu dari dalam dan memicu kebakaran.

Asap pekat mengepul dari dalam lapas.

Sejumlah fasilitas rusak, termasuk kaca jendela yang pecah akibat lemparan batu.

Ratusan personel gabungan dari TNI-Polri dikerahkan, termasuk kendaraan taktis Brimob dan water cannon dari Polres Lubuklinggau untuk mengendalikan situasi.

Gas air mata tampak ditembakkan aparat ke arah dalam Lapas untuk memukul mundur para narapidana.

Sementara itu, pihak Lapas Narkotika Muara Beliti menduga kerusuhan disebabkan adanya razia yang digelar petugas pada pukul 08.00 WIB.

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan keresahan yang disuarakan oleh para narapidana.

Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti, Ronald Heru Praptama, mengatakan bahwa mereka semula menggelar razia sejak Rabu (7/5/2025) malam.

Razia dimulai dengan menyisir Blok Bangau.

Dalam razia itu, petugas mendapatkan sebanyak 54 unit handphone dari 10 sel.

Dengan temuan tersebut, mereka pun kembali melanjutkan razia pada Kamis (8/5/2025) untuk menyisir Blok Angsa yang terdapat sebanyak 10 kamar.

“Razia itu kami lanjutkan karena diduga masih banyak barang terlarang di dalam sel napi,” kata Ronald kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui sinergi strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) terus memperkuat komitmennya dalam percepatan Reformasi Birokrasi (RB) 2025

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam percepatan Reformasi Birokrasi (RB) 2025 melalui sinergi strategis dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).

Kolaborasi ini diwujudkan dalam kegiatan Asistensi dan Coaching Clinic yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung H, Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5).

Kepala Bagian Umum Ditjen Bina Adwil Kemendagri Rizza Kamajaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit sebagai kunci utama keberhasilan reformasi birokrasi.

"Ditjen Bina Adwil memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang unik. Kami tidak hanya mengampu kebijakan tingkat pemerintah daerah tetapi juga dalam beberapa tugas fungsinya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini mempengaruhi pola sosial politik di Indonesia, misalnya terkait bencana, trantibumlinmas, bagaimana reformasi birokrasi bisa menjawab tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Bina Adwil,” kata Rizza.

Salah satu capaian positif Ditjen Bina Adwil dalam mendukung reformasi birokrasi adalah peningkatan digitalisasi arsip melalui implementasi aplikasi SRIKANDI yang berjalan konsisten dan sistematis. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga berperan strategis dalam menjalankan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi.

Rizza juga memberikan arahan terkait inventaris kegiatan reformasi birokrasi. "Masing-masing direktorat Ditjen Bina Adwil silakan menginventarisasi kegiatan utama reformasi birokrasi tematik, jangan terjebak pada hal teknis saja dan jangan sampai mendegradasi peranan kita," ujarnya.

Dalam sesi pemaparan, Analis SDM Aparatur Ahli Muda perwakilan dari Kepala Biro Ortala Rahmad Hadi menyampaikan materi mengenai Reformasi Birokrasi General dan Tematik.

Ia menekankan reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan administrasi, namun merupakan proses berkelanjutan yang mencerminkan komitmen terhadap perubahan dan peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh.

"Dari total 24 indikator Reformasi Birokrasi General, mayoritas mengalami peningkatan. Sementara itu, dalam Reformasi Birokrasi Tematik, fokus diarahkan pada isu-isu strategis nasional seperti percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, serta pengendalian inflasi" ujar Rahmad.

Sebagai bagian dari komitmen bersama dalam percepatan reformasi birokrasi, Ditjen Bina Adwil siap untuk melaksanakan seluruh ketentuan serta petunjuk teknis dan pelaksana yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja eselon II dan III di lingkungan Ditjen Bina Adwil dan diakhiri dengan semangat Reformasi Birokrasi sebuah dorongan untuk terus bergerak maju mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lincah dan responsif.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang hendak melakukan alih fungsi lembaga permasyarakatan (lapas) menjadi kompleks perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa nantinya proses alih fungsi tersebut bakal dimodali oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Hashim [Kepala Satgas Perumahan] bahwa Danantara akan men-support full untuk sektor perumahan,” kata Ara saat ditemui di MidPlaza, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Untuk merealisasikan alih fungsi lapas menjadi hunian itu, Ara juga menyebut telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mengeksekusi alih fungsi lapas menjadi hunian.

Ara menegaskan, salah satu lapas yang bakal digarap pada tahap pertama yakni Lapas Cipinang. Nantinya, para tahanan yang ada di lapas Cipinang disebut-sebut bakal dipindahkan ke lapas pulau atau tempat lain yang lebih layak.

“Karena ada terobosan penjara menjadi perumahan, [napi akan] dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah overcrowd ya, jadi sangat penuh supaya juga lebih manusiawi,” ujarnya.

Dalam informasi sebelumnya, area hunian dari alih fungsi lapas itu nantinya bakal diperuntukkan bagi masyarakat serta bagi pegawai lapas yang belum memiliki hunian layak.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, saat ini terdapat 65.000 pegawai lapas yang belum memiliki rumah.

“Kami juga berterimakasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai Lapas. Saat ini jumlah pegawai Lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," katanya.

Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Andi Rian R Djajadi mengatakan anggotanya masih berjaga 24 jam melakukan pengamanan di Lapas Musi Rawas, Sumsel, pasca terjadi kerusuhan di lapas itu. Saat ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) juga masih mengusut dalang kerusuhan tersebut.

Diketahui, kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti, Jalinsum Km 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB. Kerushan mulai kondusif sekitar pukul 11.30 WIB.

Andi mengatakan pengamanan dilakukan jajaran dari Kepolisian Polres Musi Rawas dibackup Polda Sumsel hingga perbaikan di lapas tersebut rampung.

"Perintah saya ke kapolres, sepanjang dalam proses perbaikan (lapas) dibantu pengamanan," katanya ditemui di Mapolda, Jumat (9/5/2025).

Kata Andi, pasca kerusuhan itu tidak sedikit fasilitas di lapas tersebut yang rusak.

"Karena kan banyak yang rusak itu (fasilitas Lapas) terutama blok blok sel," ungkapnya.

Setelah perbaikan sejumlah fasilitas yang rusak di lapas tersebut rampung, sambung dia, barulah kapolres menarik kembali anggota yang berjaga di lokasi selama 24 jam tersebut ke satuannya masing-masing.

"Setelah dipastikan semua sudah diperbaiki baru nanti pengamanan, penguatan dicabut, karena kan kalau fasilitas belum diperbaiki masih bisa keluar masuk mereka (warga binaan)," katanya.

Saat pengamanan berlangsung sejak kemarin, lanjutnya, tak hanya dari Polres Musi Rawas yang turun berjaga, ada juga dari Polres Lubuklinggau, Polres Musi Rawas Utara (Muratara) Sat Brimob Polda Sumsel yang turut mengamankan.

"Untuk personel yang kita kerahkan tak hanya dari Polres Musi Rawas, ada juga dari Brimob dan Polres Polres tetangga seperti Polres Lubuklinggau dan Polres Muratara," jelasnya.

Terkait penyebab dan provokator dalam kerusuhan itu, Andi memastikan jika pihak dari Kementerian Imipas sudah melakukan investigasi dan pihak kepolisian tidak terlibat.

"Dari Kementerian Imipas sudah turun, mereka yang akan mendalami (penyebab dan provokator kerusuhan tersebut), kita tidak (kepolisian) tidak mencampuri," jelasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel sedang mendalami kasus kerusuhan yang terjadi di lapas tersebut. Saat ini kondisi di lapas tersebut sudah kondusif usai kerusuhan terjadi.

Namun, baik petugas lapas maupun pihak kepolisian masih standby berjaga di lokasi tersebut untuk memastikan kondisi di sana aman.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis susunan baru komisioner untuk periode 2022-2027.

Dikutip dari akun Instagram-nya, @komnas.ham, posisi ketua Komnas HAM kini dijabat oleh Anis Hidayah yang menggantikan ketua sebelumnya, Atnike Nova Sigiro.

Sementara itu, Atnike kini menjabat sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, posisi yang dahulu diisi oleh Anis.

Wakil Ketua Eksternal yang sebelumnya dijabat oleh Pramono Ubaid Tanthowi kini dijabat oleh Putu Elvina.

Kemudian, Wakil Ketua Internal dan Komisioner Pengaduan diampu Prabianto Mukti Wibowo, menggantikan Abdul Haris Semendawai yang kini mengampu bagian pendidikan dan penyuluhan.

Dua komisioner lainnya, Uli Parulian Sihombing menjabat sebagai Komisioner Pengkajian dan Penelitian, sedangkan Saurlin Siagian mengampu bidang Pemantauan.

Anis Hidayah mengatakan, rotasi kepemimpinan ini dilakukan sebagai bentuk implementasi Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komnas HAM.

"Masa jabatan pimpinan dan subkomisi berlaku selama 2,5 tahun, jadi bisa dipilih kembali," kata Anis saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam di Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kurban. Namun, masih banyak yang mempertanyakan, apakah berkurban itu hukumnya wajib atau sunnah? Berikut penjelasan berdasarkan pandangan para ulama.

Pendapat mayoritas ulama: Sunnah Muakkadah

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, yaitu amalan sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib. Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban setiap tahun, namun tidak pernah mewajibkannya bagi umat Islam secara umum.

Misalnya, dalam hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, dan Daruqutni, Nabi SAW bersabda: “Tiga perkara bagiku hukumnya wajib dan bagi kalian hukumnya sunnah yaitu berkurban, shalat witr, dan dua rakaat dhuha.” Hadis ini menjadi dasar bagi ulama dalam menyimpulkan bahwa berkurban memiliki kedudukan yang sangat dianjurkan, meskipun tidak bersifat wajib bagi setiap Muslim.

Namun, para ulama menafsirkan bahwa pernyataan ini berlaku khusus bagi Nabi SAW, sedangkan bagi umatnya, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah.

Pendapat yang menganggap berkurban wajib bagi yang mampu

Beberapa ulama, seperti yang dikutip dalam buku "Saku Fikih Qurban Kekinian" oleh Dr. Oni Sahroni Lc MA dkk., berpendapat bahwa berkurban menjadi wajib bagi umat Islam yang mampu secara finansial. Pendapat ini didasarkan pada perintah Allah dalam Al Quran dan hadis yang menekankan pentingnya berkurban sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan.

Kurban bisa menjadi wajib karena nazar

Dalam kondisi tertentu, berkurban bisa menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bernazar untuk berkurban jika suatu hajat terkabul. Misalnya, seseorang bernazar akan berkurban jika lulus ujian atau mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini, hukum berkurban menjadi wajib karena merupakan bentuk pelaksanaan nazar.

Secara umum, berkurban adalah sunnah muakkadah bagi umat Islam yang mampu secara finansial. Namun, bagi yang memiliki kemampuan dan kesempatan, sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kepada Allah SWT. Selain itu, berkurban juga menjadi sarana untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Bagi umat Islam yang memiliki kelapangan rezeki, disarankan untuk melaksanakan ibadah kurban setiap tahun. Namun, jika kondisi ekonomi tidak memungkinkan, maka tidak diwajibkan. Yang terpenting adalah niat yang ikhlas dan kesadaran untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Ponorogo, Jatim (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo, Jawa Timur mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Irak berinisial HHMA (43) karena terdeteksi melanggar izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo, Happy Reza Dipayuda, di kantornya, Jumat mengatakan HHMA diamankan pada 5 Mei 2025 di wilayah Kabupaten Pacitan setelah tinggal secara ilegal sejak 1 April.

"Yang bersangkutan tinggal bersama warga lokal berinisial SAS, dan diketahui tidak memiliki dokumen izin tinggal yang sah," ujarnya.

HHMA masuk ke Indonesia dengan tawaran sebagai investor produksi arang batok kelapa melalui sebuah CV.

Namun dalam perjalanan usahanya, perusahaan yang dikelola HHMA bangkrut. Pelanggaran keimigrasian terjadi karena WNA asal Irak itu tidak pernah mengurus izin tinggal terbatas ke Kantor Imigrasi di Indonesia.

Selain tidak memenuhi syarat sebagai investor, HHMA juga mengaku menjadi korban penipuan senilai Rp33 juta oleh SAS, dan telah melaporkannya ke Polres Pacitan.

"Kami sudah koordinasi dengan Konsulat Irak untuk proses pemulangan. Jika seluruh dokumen lengkap, akan segera dideportasi," kata Happy.

Imigrasi Ponorogo mengimbau masyarakat agar aktif melapor jika mendapati keberadaan WNA mencurigakan di lingkungannya sebagai bagian dari pengawasan bersama.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) Dr Mukhlis menyoroti penegakan hukum lingkungan hidup masih menggunakan undang-undang Konservasi lama ketimbang undang-undang yang terbaru.

"Undang-undang konservasi lama yakni UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih digunakan dalam penegakan hukum. Undang-undang tersebut sudah usang," kata Mukhkis di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan tersebut dikemukakan Mukhlis dalam seminar penegakan hukum terhadap satwa dilindungi. Seminar dilaksanakan Fakultas Hukum USK dengan Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HaKA).

Seminar tersebut menghadirkan narasumber Hakim Agung Ainal Mardhiah serta dihadiri kalangan akademisi dari Fakultas Hukum USK, unsur pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lainnya.

Menurut Mukhlis, kini sudah ada perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Seharusnya, undang-undang perubahan tersebut digunakan karena hukuman tindak pidana lingkungan hidup sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Mukhlis menyebutkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sudah berusia 35 tahun. Dalam undang-undang tersebut banyak pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain undang-undang, Muklis juga menyoroti tidak adanya standarisasi dalam penanganan kejahatan lingkungan hidup. Misalnya, kejahatan terhadap gajah berbeda dengan perburuan dan pembunuhan harimau.

"Penanganan kejahatan terhadap satwa dilindungi ini harus ada standarisasi, sehingga hakim tidak biar dalam memutuskan perkara tindak pidana lingkungan hidup dan hukuman dijatuhkan berkeadilan," katanya.

Sementara itu, Hakim Agung Ainal Mardhiah mengakui UU Nomor 5 Tahun 1990 masih digunakan dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup. Padahal, undang-undang perubahannya sudah diundangkan.

"Kami masih menemui masih ada perkara tindak pidana lingkungan menggunakan UU konservasi lama. Sedangkan undang-undang perubahan sudah diundangkan," kata Ainul Mardhiah yang juga mantan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Ainal Mardhiah menambahkan Mahkamah Agung memberikan atensi dalam mengenai perkara-perkara lingkungan hidup. Setiap hakim yang menangani perkara lingkungan hidup harus memiliki sertifikat khusus.

"Setiap hakim yang menangani perkara tetap berpihak kepada konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dan setiap hakim yang menangani perkara lingkungan hidup sudah menjalani pelatihan guna meningkatkan kompetensinya," kata Ainal Mardhiah.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Norwegia sepakat mendukung upaya sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan badan dunia beranggotakan 193 negara itu beradaptasi dan tetap relevan dengan keadaan baru serta sesuai dengan tujuannya.

Kesepakatan itu terungkap dalam pertemuan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir dengan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik saat mereka mendiskusikan Prakarsa UN80 oleh Sekjen PBB Antonio Guterres.

Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Jumat, dalam pertemuan tersebut, keduanya memandang penting adanya dukungan lintas-regional bagi reformasi sistem PBB dan multilateral yang ambisius.

Keduanya juga sepakat bahwa sistem multilateral yang berfungsi dengan baik dan tatanan dunia yang dibangun berdasarkan hukum internasional sangat penting, terutama dalam konteks geopolitik saat ini.

Indonesia dan Norwegia pun menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Piagam PBB, hukum internasional, serta prinsip dan tujuan PBB.

Prakarsa UN80, yang diluncurkan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada Maret 2025, bertujuan untuk mengatasi tantangan keuangan PBB dan meningkatkan relevansinya di abad ke-21.

Prakarsa itu diluncurkan untuk mengatasi masalah struktural, meninjau mandat yang ada, menyelaraskan kembali program-program dalam sistem PBB, serta memastikan badan dunia itu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang bergantung padanya.

Disebut Prakarsa UN80 karena prakarsa tersebut diluncurkan bertepatan dengan ulang tahun PBB yang ke-80.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Dalam kesempatan terpisah, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini juga belum berencana menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset, karena pemerintah memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo kemudian menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Dalam kesempatan terpisah, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini juga belum berencana menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset, karena pemerintah memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo kemudian menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan sendiri hingga akhirnya menolak pengunduran diri Hasan Nasbi dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Namun, ia enggan mengungkap apa pertimbangan Prabowo sehingga menolak Hasan Nasbi mundur.

"Rahasia, dong. Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan, ya," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prabowo, kata Prasetyo, memiliki penilaian pribadi terhadap Hasan Nasbi yang sudah menjadi Kepala PCO sejak era Joko Widodo (Jokowi).

"Ketika beliau merasa, beliau memutuskan, memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ya, saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah," ujar Prasetyo.

Prasetyo sendiri membenarkan, dirinya telah menerima surat pengunduran diri Hasan Nasbi dari posisi Kepala PCO dan pada akhirnya ditolak Prabowo.

Ia juga menampik bahwa pertimbangan Prabowo menolak pengunduran Hasan Nasbi dikarenakan persoalan dana operasional di PCO.

"Alhamdulillah semua sudah selesai. Bahkan sebelum adanya surat pengunduran diri itu pun sudah terselesaikan. Jadi bukan, tidak ada kaitannya dengan masalah ini," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Bukan Jubir Timses

Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengingatkan Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO untuk memahami bahwa pernyataannya mewakili institusi negara.

Karenanya, Hasan Nasbi yang tak jadi mundur dimintanya belajar dari kesalahan komunikasi yang terjadi sebelumnya.

"Jangan ada sentimen pribadi ketika menyampaikan keterangan resmi, karena dia bukan juru bicara tim sukses pasangan calon," ujar Syamsu Rizal dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Ia juga meminta pihak Istana untuk mengevaluasi cara komunikasi pemerintah kepada publik. Terutama dalam merespon isu-isu sensitif.

"Ini soal bagaimana negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Kalau komunikasi lemah, kepercayaan publik bisa tergerus," ujar Syamsu Rizal.

Soal pernyataan Hasan Nasbi dalam menanggapi teror kepala babi kepada redaksi Tempo, ia menilai bahwa Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan seharusnya menjawab sesuai konteks.

Bukan malah menjawab dengan canda, padahal teror tersebut merupakan bentuk ancaman bagi media.

"Sebenarnya itu masalah komunikasi yang sangat dasar. Jubir istana seharusnya sudah mengetahui bagaimana menghadapi media," ujar Syamsu Rizal.

Diketahui, Hasan Nasbi mengaku mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Sosok Hasan Nasbi sendiri menjadi kejutan saat mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

Padahal berita mundurnya ia dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO ramai menjadi pemberitaan pada Selasa (29/4/2025).

Dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (5/5/2025), Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.