Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Pigai menegaskan pendidikan semacam itu tidak boleh menyentuh aspek fisik.

"Yang tidak boleh adalah pendidikan yang disertai, dilakukan dengan cara mengganggu fisik," kata Natalius seusai menghadiri Dies Natalis Universitas Mahendradatta di Denpasar, Sabtu (10/5/2025).

Pigai menjelaskan pendidikan bagi siswa bermasalah tidak harus dilakukan di barak militer. Menurutnya, tempat hanyalah sarana, dan pendidikan karakter bisa dilakukan di mana saja.

"Ada TNI nggak di kampus (Universitas Mahendradatta) ini. Kalau di aula (kampus). Itu kan cuma tempat," ujar Natalius.

Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah materi pendidikan yang diberikan, bukan lokasi pelaksanaannya.

Pigai menyebutkan pendidikan ala militer yang dimaksud seharusnya menitikberatkan pada pembentukan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Ia menilai pendekatan semacam ini dapat memberikan dampak positif bagi siswa yang bermasalah.

"Namanya pendidikan itu baik atau tidak baik," katanya.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Kepada setiap warga negara diberikan hak dan kewajiban sekaligus. Tapi, pemerintah ikut bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas," ucapnya.

Adapun program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer sudah berjalan di Jawa Barat sejak Senin (5/5/2025). Para siswa dikirim ke barak militer di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Selama 14 hari, mereka akan mengikuti program pendidikan karakter dan kedisiplinan. Program ini ditujukan bagi siswa dengan perilaku menyimpang yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah provinsi.

Video Pigai soal Dugaan Eksploitasi Sirkus: Ini Tak Boleh Ada di RI

Video Pigai soal Dugaan Eksploitasi Sirkus: Ini Tak Boleh Ada di RI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan koordinasi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan penanganan HAM antarkementerian.

Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (9/5), dia merujuk pada ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 sebagai dasar hukum koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas dan Kementerian HAM.

"Pertemuan ini menjadi wadah untuk menentukan mana yang menjadi kewenangan Kementerian HAM dan mana yang harus dikoordinasikan melalui Kemenko," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, Kemenko Kumham Imipas menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian HAM untuk memperkuat sinergi pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang HAM.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Kumham Imipas Otto Hasibuan menambahkan bahwa kolaborasi lintas kementerian menjadi amanat penting dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus berkolaborasi dengan baik dengan semua pihak. Dalam membuat keputusan, koordinasi harus dilakukan sejak awal, bukan setelah keputusan dibuat," ucap Otto kepada para pimpinan kementerian di bawah koordinasi Kemenko.

Senada dengan itu, Wakil Menteri HAM (WamenHAM) Mugiyanto Sipin menegaskan bahwa semangat kedua institusi, yakni memastikan arahan Presiden dapat dilaksanakan secara efektif.

"Koordinasi menjadi kunci. Kementerian HAM di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas siap bekerja sama demi menjalankan agenda negara," kata Mugiyanto.

Dirinya juga menyoroti tantangan implementasi di lapangan, khususnya dalam mengaplikasikan berbagai peraturan yang ada. Saat ini, Kementerian HAM menghadapi tantangan teknis, sehingga penting untuk membangun kesepahaman dalam tataran implementasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imupas Ibnu Chuldun melaporkan bahwa pada Februari 2025 telah dilakukan rapat koordinasi pelaporan instrumen HAM. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pembentukan tim kerja pelaporan HAM akan dilakukan melalui Peraturan Menteri HAM.

Terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat, Mugiyanto menyatakan bahwa pihaknya melanjutkan berbagai langkah yang telah dirintis oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Salah satu yang sudah dilakukan, kata dia, yakni pelaksanaan kick off penyelesaian pelanggaran HAM berat di Pidie, Aceh pada tahun 2023, sebagai bagian dari program pemulihan korban pelanggaran HAM berat.

"Program ini dilaksanakan oleh sejumlah kementerian/lembaga dan disesuaikan dengan kebutuhan korban," ungkap Mugiyanto.

Rapat dipimpin langsung oleh Menko Kumham Imipas dan didampingi Wamenko Kumham Imipas.

Turut hadir dalam kegiatan, WamenHAM beserta jajaran, serta seluruh pimpinan tinggi madya dan staf ahli menteri di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Rapat tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk memperkuat koordinasi dan keselarasan tugas antarinstansi, sehingga pelaksanaan kebijakan Presiden di bidang HAM dapat berjalan secara terstruktur, efektif, dan tepat sasaran.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Yusril: Koordinasi hindari tumpang tindih kewenangan penanganan HAM

Ratusan warga Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku sempat memblokade jalan hingga mengakibatkan akses jalan utama di Kecamatan Salahutu lumpuh.

Warga membawa kayu, batang pohon dan batu untuk memblokade jalan. Mereka mengumpulkan kayu kering dan membakarnya di tengah jalan. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi lantas bernegosiasi agar blokade jalan kembali dibuka.

Aksi blokade itu terjadi di depan kantor camat Salahutu pada Jumat (9/5) pukul 15.00 WIT.

Mereka protes karena tidak menerima pelaku pembunuhan berinisial LN, warga Desa Tulehu dipindahkan dari Lapas IIA Ambon ke Rutan IIB Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

LN dipindahkan karena narapidana asal Desa Tai di kasus pembunuhan lain akan menempati kamar tahanan di Lapas IIA Ambon.

Kepala Hubungan Masyarakat Polda Maluku Kombes Pol Aries Aminullah mengatakan blokade jalan tak berlangsung lama setelah anggota polisi yang berasal dari Desa Tulehu berhasil bernegosiasi dengan warga. 

"Benar, tadi sempat terjadi aksi palang jalan oleh masyarakat Desa Tulehu di depan kantor Kecamatan Salahutu. Namun tidak berlangsung lama karena anggota-anggota Polri asal Desa Tulehu berhasil bernegosiasi dengan masyarakat," ujar Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Areis Aminnulla, Sabtu (10/5).

Saat ini, kata dia aktivitas jalan utama di kecamatan Salahutu yang sempat lumpuh sudah berangsur normal. Warga juga sudah bisa beraktivitas dengan lancar.

"Hasil koordinasi anggota Polri asal negeri Tulehu dan masyarakat, Pemalangan jalan saat ini sudah dapat dikendalikan dan dengan kesadarannya pemalangan dibuka sendiri oleh masyarakat sehingga situasi aman dan jalan sudah lancar kembali,"ucapnya.

Ia bilang anggota kepolisian saat ini masih bertugas menjaga perbatasan Desa Tial dan Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Penjagaan wilayah perbatasan atas perintah Kapolda Maluku, Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pengiriman siswa yang dianggap “nakal” ke barak militer menuai kritik tajam dari kalangan pengamat pendidikan. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, usulan ini tidak hanya menyesatkan secara paradigma pendidikan, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam dunia pendidikan nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ubaid saat ditanya bagaimana apabila program mengirim siswa nakal ke barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu diterapkan secara nasional.“Menurut saya itu sebuah kesalahan besar ya apalagi kalau ini diusulkan oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, ini merupakan tamparan keras bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),” katanya saat dihubungi Republika, Jumat (9/5/2025).

“Ya karena kegagalan sistem pendidikan, kegagalan guru, kegagalan sekolah, kegagalan Kemendikdasmen untuk mendidik anak-anak gitu,” kata dia menambahkan.

Ubaid juga menyayangkan jika pendidikan karakter anak bangsa justru akan dialihkan ke institusi militer, yang dalam fungsinya tidak dirancang untuk mendidik melainkan untuk menjaga pertahanan negara. Ia menegaskan, institusi militer bukan tempat yang tepat untuk membentuk kepribadian anak-anak.

“Kalau gak nakal itu nggak anak-anak namanya, sudah tua namanya. Nakal itu dalam artian misalnya tidak selalu nurut dia bisa berbeda dengan aturan, itu dunia anak-anak gitu loh jadi orang dewasa juga nggak bisa menjustifikasi dia sebagai anak-nakal gitu,” katanya.

Ia juga menyoroti fenomena guru dan sekolah yang merasa kewalahan menangani siswa berperilaku menyimpang. Menurut dia, hal itu mencerminkan bahwa banyak guru dan institusi pendidikan saat ini tidak memahami esensi dari pendidikan itu sendiri.

“Kalau guru angkat tangan, ya resign aja jadi guru, kalau sekolah angkat tangan, ya tutup aja sekolah itu, buat apa?,” tegasnya.

“Tugas sekolah itu kan anak yang karakternya buruk masuk sekolah jadi baik, maksudnya kan begitu jadi hari ini kalau menurut saya ada banyak pengetahuan khususnya di sekolah dan guru yang justru jungkir balik,” kata dia.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Tiga narapidana kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api kabur dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (8/5/2025).

Adapun ketiga narapidana yang kabur ini adalah Irimus Telenggen alias Sayur, Salam Telenggen alias Uras Telenggen, dan Yomison Murib alias Biasa.

Ketiga narapidana yang kabur ini masing-masing terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata api, dan pembunuhan.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, ketiga narapidana ini kabur sekitar pukul 00.42 WIT.

Berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV dan keterangan saksi, para napi diduga kabur menggunakan tangga kayu sepanjang 3,5 meter untuk memanjat pagar besi setinggi 8 meter yang dilengkapi kawat duri.

Sebelum kabur, ketiga narapidana ini mendapatkan kepercayaan dari petugas untuk membantu memasak air bagi penghuni lapas lainnya, yang memungkinkan mereka mengakses area terbuka.

"Ketiga narapidana yang kabur ini adalah pelaku pembunuhan dan kepemilikan senjata api secara ilegal," kata Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Kapolda Alfred menyebut bahwa ketiga narapidana ini adalah pelaku yang terlibat dalam aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Pegunungan Papua.

Diberitakan sebelumnya, anggota kepolisian Satuan Reskrim Polres Nabire diserang saat hendak melakukan olah TKP terkait kaburnya tiga narapidana di Lapas Nabire.

Akibat penyerangan ini, dua anggota kepolisian dikeroyok dan dianiaya oleh narapidana di dalam lapas.

Selain itu, satu anggota kepolisian mengalami luka di bagian kepala, sedangkan beberapa lainnya mengalami memar dan cedera ringan.

Tak hanya itu, warga binaan dilaporkan mengalami luka dalam insiden tersebut.

Mereka pun telah mendapatkan perawatan medis.

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya Pemprov Jawa Barat dalam mengatasi anak-anak, remaja yang berperilaku khusus atau istimewa.

Dia berterima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar HAM, melanggar hak-hak anak.

Bagi Dedi, hal itu bagian dari risiko yang harus dihadapi di tengah-tengah pehatian dan upayanya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik.

"Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat," kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak yang memiliki keberpihakan terhadap anak-anak berperilaku khusus di Jawa Barat, untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan itu.

"Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan," katanya.

Kepada pihak-pihak yang concern terhadap anak-anak tersebut, bisa menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrean remaja yang sudah didaftarkan orangtuanya ke Dinas Pendidikan kota/kabupaten dan provinsi.

Saat ini, kata Dedi, sudah banyak anak yang didaftarkan orangtuanya, mereka antre menunggu giliran menjalani pendidikan di barak militer.

"Agar tugas pemprov dan gubernur, wali kota, bupati ringan, saya sangat berharap bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, (silakan) dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki bapak ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki," jelas Dedi.

Dia yakin, jika semua pihak yang berpihak pada anak-anak mau menerima anak-anak ini, mau merawat, menjaga dan mendidik, maka tugas gubernur akan semakin ringan.

"Saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain," ujarnya.

Dengan tangan terbuka, Dedi menyampaikan, akan menerima uluran tangan pihak terkait, jika rumah, yayasan, lembaga pendidikan, maupun kantor pengacara pihak tersebut, bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak berperilaku khusus, atau berperilaku istimewa tersebut.

"(Pihak terkait) Yang tinggal di Depok selesaikan (permasalahan anak berperilaku khusus) di Depok, yang tinggal di Bekasi selesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung selesaikan yang di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama," kata Dedi.

Kunjungan warga negara asing (WNA) ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus meningkat sejak dibukanya penerbangan langsung dari sejumlah negara ke destinasi superprioritas tersebut.

Meningkatnya arus kedatangan itu direspons Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo dengan memperketat pengawasan terhadap para WNA. Salah satu langkahnya adalah menggelar operasi gabungan di sejumlah hotel dan penginapan di Labuan Bajo.

"Kegiatan operasi ini melibatkan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan orang asing yang tengah menginap di berbagai penginapan di Labuan Bajo," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Saiful Basyir, Sabtu (10/5/2025).

Operasi ini melibatkan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sejumlah instansi yang tergabung dalam Timpora antara lain Polres Manggarai Barat, Badan Intelijen Negara (BIN) Manggarai Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan UKM Manggarai Barat, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Manggarai Barat.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh para WNA yang menginap di hotel dan penginapan yang menjadi sasaran operasi.

"Selain kegiatan pengawasan, tim juga memberikan edukasi kepada para pemilik penginapan mengenai aturan keimigrasian, hak dan kewajiban warga negara asing, serta prosedur pelaporan orang asing yang menginap," jelas Saiful.

Operasi gabungan ini juga mencakup pemetaan sejumlah permasalahan di lapangan sebagai dasar tindak lanjut dari masing-masing instansi. Menurut Saiful, kegiatan pengawasan dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas dan penegakan hukum di bidang keimigrasian.

Para pemilik penginapan juga dibekali pengetahuan tentang penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang tersedia di situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Saiful mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas WNA di Labuan Bajo, terutama mengingat statusnya sebagai kawasan wisata unggulan yang juga menarik investor dan tenaga kerja asing.

"Kita perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Manggarai Barat," tegasnya.

Video: Momen Uskup Labuan Bajo Pimpin Ibadat Jalan Salib untuk Tahanan

Video: Momen Uskup Labuan Bajo Pimpin Ibadat Jalan Salib untuk Tahanan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut perlunya dibentuk undang-undang khusus mengenai lembaga kepresidenan sebagai langkah konkret untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden.

Namun, Prasetyo menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen atau usulan formal dari Mahfud mengenai hal tersebut.

“Yang mana nih yang beliau [Mahfud] minta spesifik diatur lagi? Nanti kita coba pelajari ya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo juga menanyakan substansi dari yang dimaksud Mahfud, sembari menekankan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan.

“Isi subtansi kelembagaannya apa? Apa yang mesti harus diperbaiki atau diatur?” lanjutnya.

Lebih jauh, ketika ditanya secara langsung mengenai perlunya lembaga kepresidenan diatur dalam undang-undang secara khusus, Prasetyo menjawab dengan nada terbuka tetapi menekankan pentingnya kejelasan usulan.

"Jadi kira-kira sekarang mana yang menurut beliau untuk diatur yang itu belum sempat kita atur. Tapi intinya kalau kami ini terbuka kalau ada masukan atau pendapat dari Prof Mahfud. Pasti kami perhatikan gitu,” jelasnya.

Terkait pertanyaan apakah usulan ini sudah pernah diajukan DPR sejak lama namun belum juga disahkan, Prasetyo menjawab singkat bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan dan koordinasi.

“Nanti coba kami cek ya, kami koordinasikan dengan teman-teman di DPR juga,” pungkas Prasetyo.

KOMPAS.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai kontroversi.

Seorang orangtua murid, Adhel Setiawan, secara resmi melaporkan Dedi ke Komnas HAM karena menilai kebijakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Dilansir Kompas.com (10/05/2025), Adhel, yang juga seorang pengacara dari Defacto & Partners Law Office, menyatakan keberatannya secara terbuka terhadap program pendidikan militer bagi siswa yang dianggap nakal.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).

Tiga Alasan Penolakan Program Barak Militer untuk Siswa

Adhel menyampaikan tiga alasan utama penolakannya terhadap kebijakan tersebut.

1. Bertentangan dengan Nilai Pendidikan

Menurutnya, pendekatan militer justru menyimpang dari tujuan pendidikan yang sejatinya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kenakalan siswa sering kali muncul karena kurangnya ruang untuk didengar, yang seharusnya menjadi tanggung jawab guru, orangtua, dan pemerintah.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," tegas Adhel.

2. Kekhawatiran Soal Kekerasan dan Efektivitas Program

Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk siswa dan mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya kekerasan atau intimidasi selama proses pelatihan.

3. Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Ia juga menyoroti tidak adanya dasar hukum yang membolehkan keterlibatan militer dalam pendidikan siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," tegasnya.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," lanjut Adhel.

Dedi Mulyadi: Program Atas Permintaan Orangtua

Menanggapi kontroversi, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa program pendidikan militer tersebut merupakan hasil dari permintaan sejumlah orangtua siswa yang sudah tak sanggup menangani anak-anak mereka.

"Yang mengarah ke tindakan-tindakan kriminal, dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orangtua di rumahnya sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kita tidak menerima," jelas Dedi.

Dedi juga mengklaim bahwa para siswa yang berada di barak militer merasa bahagia dan nyaman.

"Gimana gak happy, gizinya cukup, istirahat cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolah cukup," katanya.

Menteri HAM Dukung Program, Usul Diterapkan Nasional

Program ini juga mendapatkan dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, yang menyatakan bahwa program tersebut bukan merupakan bentuk kekerasan fisik.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ungkap Pigai.

Ia bahkan menyarankan agar kebijakan tersebut diadopsi secara nasional bila terbukti efektif.

"Kami meminta menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia kalau bagus," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Orangtua Murid Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM karena Kirim Siswa ke Barak Militer, Klik untuk baca: https://bandung.kompas.com

Sejumlah aparat kepolisian luka-luka usai diserang sekelompok narapidana dalam Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah. Penyerangan ini diduga dipicu adanya teriakan bernada provokatif dari narapidana dalam lapas saat polisi menyelidiki kasus kaburnya 3 napi yang diduga simpatisan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Para narapidana menyerang anggota polisi, setelah sebelumnya terdapat beberapa narapidana mengeluarkan teriakan ajakan untuk menyerang aparat," kata Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare kepada detikcom, Jumat (9/5/2025).

Alfred memastikan situasi dalam Lapas Kelas IIB Nabire sudah kondusif. Pihaknya menegaskan akan mengusut kasus penyerangan sekaligus melanjutkan penyelidikan terhadap 3 napi yang melarikan diri dari lapas.

"Kami fokus pada dua hal, pengejaran terhadap napi yang kabur dan pengusutan tuntas insiden penyerangan terhadap petugas," ujarnya.

Pihaknya juga sudah menurunkan personel tambahan ke Lapas Nabire untuk melakukan pengamanan. Alfred mengatakan personel ditempatkan di luar sekitar lapas.

"Kami menempatkan pengamanan tambahan di luar, bukan di dalam lapas, agar tidak memperkeruh suasana. Brimob dan Polres Nabire kini siaga penuh," tegas Alfred.

Sebelumnya diberitakan, penyerangan terhadap anggota kepolisian terjadi di Lapas Kelas IIB Nabire pada Jumat (9/5). Kericuhan bermula saat personel Satreskrim Polri Nabire melakukan olah TKP kasus kaburnya 3 napi dari Lapas Nabire.

Ketiga napi yang diduga terafiliasi dengan KKB itu sebelumnya melarikan diri dari lapas pada Rabu (7/5). Tiga napi yang melarikan diri disebut sebagai pelaku pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal.

"Petugas kami datang ke Lapas Nabire untuk olah TKP terkait tiga tahanan yang kabur. Namun saat berada di lokasi, mereka malah diserang sejumlah narapidana," ungkap Alfred.

Sekelompok napi menyerang anggota polisi menggunakan lemparan batu. Sejumlah anggota polisi juga dilaporkan dianiaya dan dikeroyok sebelum berhasil diselamatkan petugas lapas.

"Korban luka dalam kejadian ini 2 anggota polisi. Sementara korban luka-luka di pihak narapidana belum diketahui," ungkap Alfred.

Video: Komisi I DPR Bakal Panggil TNI Buntut Serangan KKB di Yahukimo

Video: Komisi I DPR Bakal Panggil TNI Buntut Serangan KKB di Yahukimo

Pemerintah mencalonkan dua pakar hukum internasional untuk berkiprah di Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) dan Komisi Hukum Internasional (ILC).

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arief Havas Oegroseno dalam arahan pers di Jakarta pada Jumat (9/5).

Dia mengatakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Eddy Pratomo dicalonkan sebagai hakim ITLOS untuk masa kerja 2026-2035 dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dicalonkan sebagai anggota ILC untuk periode 2028-2032.

Menurut Havas, Indonesia merupakan negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) yang telah melaksanakan kewajiban hukumnya, tetapi belum ada warga negara Indonesia yang menjadi hakim di ITLOS.

Dia menambahkan bahwa pencalonan itu juga menjadi upaya Indonesia merefleksikan kepentingan negara-negara berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara.

"Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan akan sangat ideal apabila kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang atau negara kepulauan itu juga bisa terefleksikan di dalam komposisi hakim internasional hukum laut yang ada di Hamburg," kata Havas.

Terkait pencalonan Hikmahanto di ILC, Havas mengatakan sampai sekarang, belum ada hukum internasional yang mengatur dampak kenaikan permukaan air laut terhadap garis pantai suatu negara.

Kenaikan permukaan air laut, kata Havas, dapat berdampak pada kemunduran garis pantai, yang bisa mengakibatkan berubahnya garis pantai suatu negara.

"Ini belum definitif, belum final. Studinya sudah lama dilakukan dan Indonesia merasa perlu memiliki suara di dalam proses penyusunan norma baru dalam hukum internasional di bidang kenaikan permukaan air laut," kata dia.

Havas mengatakan jika Eddy dan Hikmahanto terpilih, maka jabatan mereka bersifat independen dan profesional, bukan mewakili negara.

ITLOS adalah pengadilan internasional independen yang dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).

Pengadilan itu bertugas menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS dan mengeluarkan putusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, pelindungan lingkungan laut, dan isu-isu hukum maritim lainnya.

Berbasis di Hamburg, Jerman, ITLOS memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan laut secara global.

ILC adalah lembaga yang mendorong perkembangan hukum internasional, yang terdiri dari 34 pakar hukum internasional yang dipilih setiap lima tahun oleh Majelis Umum PBB.

Berbasis di Jenewa, Swiss, lembaga itu memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB tentang pengembangan dan kodifikasi hukum internasional.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Nabire diserang narapidana saat hendak melakukan olah tempat kejadian perkara di Lapas Kelas IIB, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat (9/5/2025).

Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, membenarkan adanya penyerangan terhadap personel kepolisian Polres Nabire yang hendak melakukan olah TKP kasus kaburnya tiga narapidana di Lapas Nabire itu.

"Ia benar, anggota kami dari Satuan Reskrim Polres Nabire diserang saat hendak melakukan olah TKP guna menyelidiki kasus kaburnya narapidana yang kabur dari Lapas Nabire," katanya, Sabtu (10/5/2025).

Adapun tiga narapidana kabur dari Lapas Nabire pada Kamis (8/5/2025).

Menurut jenderal bintang satu itu, dalam penyerangan tersebut, aparat kepolisian dilempari batu oleh sejumlah narapidana di Lapas.

Selain itu, sejumlah anggota polisi dianiaya dan dikeroyok beberapa narapidana.

"Ada dua anggota polisi sempat dikeroyok dan dianiaya sebelum berhasil diselamatkan oleh petugas lapas," ungkap Kapolda Alfred.

Ia menyampaikan bahwa kasus penyerangan ini membuat satu polisi mengalami luka di bagian kepala, sedangkan beberapa lainnya mengalami memar dan cedera ringan.

"Beberapa warga binaan juga dilaporkan luka dalam insiden tersebut. Mereka pun telah mendapat penanganan medis," katanya.

Untuk meredam situasi itu, kata Alfred, pihaknya sudah menurunkan personel tambahan di sekitar lapas, termasuk dari Satuan Brimob untuk melakukan pengamanan.

"Kami juga masih mengusut insiden penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah narapidana terhadap aparat kepolisian tersebut," ujar mantan Wakapolda Papua Barat itu.

"Kami menempatkan pengamanan tambahan di luar, bukan di dalam lapas, agar tidak memperkeruh suasana. Brimob dan Polres Nabire kini siaga penuh," katanya.