Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berbicara soal peluang PDIP gabung Kabinet Merah Putih seusai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Prasetyo mengaku belum tahu pasti mengenai pembicaraan wacana PDIP gabung kabinet.

"Kita nggak tahu ya, pembicaraannya kan hanya berdua, hanya empat mata," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Meski begitu, Pras menilai pembicaraan di antara dua tokoh itu tak sekadar soal wacana partai gabung pemerintahan. Pras mengungkit Megawati masih menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN yang merupakan bagian dari pemerintahan.

"Tapi rasa-rasanya bukan perkara itu, tidak harus juga semua bergabung ke pemerintahan, kan nggak juga. Meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pribadi kan beliau juga masih sebagai pengarah BRIN, PDIP, jadi ya nggak ada masalah," katanya.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya bersyukur pertemuan Prabowo dan Megawati akhirnya dapat terlaksana. Puan mengatakan pertemuan itu dalam rangka silaturahmi Lebaran.

Puan tidak merinci hal-hal yang dibahas dalam pertemuan Prabowo dan Megawati. Ia memastikan PDIP akan bersinergi membentuk Prabowo menjalankan tugas-tugas presiden.

"Ya, yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4).

"Dan kemudian juga bagaimana kemudian PDI akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo," lanjut dia.

Simak juga Video: Puan soal Pertemuan Megawati-Prabowo: PDIP Siap Bantu Pemerintah

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi guna memberi kepastian hukum, sebab terdapat sejumlah pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Dengan undang-undang itu adalah memberi kepastian hukum sekaligus kepastian usaha,” ujar Wakil Ketua Komisi XII (membidangi energi dan sumber daya mineral, Lingkungan hidup serta Investasi) DPR RI Sugeng Suparwoto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Sugeng bahwa revisi UU Migas dapat memberi kepastian hukum sekaligus kepastian usaha.

Kedua hal tersebut sangat diperlukan dalam sektor migas yang padat modal dan padat teknologi.

Ketidakpastian hukum itu bersumber dari sejumlah pasal UU Migas yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012.

Putusan itu menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.​

Salah satu implikasi utama dari putusan ini adalah pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.

Setelah BP Migas dibubarkan, pemerintah membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui Perpres No. 95 Tahun 2012 sebagai lembaga sementara di bawah Kementerian ESDM.

Akan tetapi, terbentuknya SKK Migas dinilai belum sepenuhnya melaksanakan putusan MK.

“Kelembagaan Regulatory Sektor Hulu yang ada sekarang adalah SKK Migas, itu disarankan untuk diubah nantinya dalam bentuk, kalau istilahnya Mahkamah Konstitusi, adalah Badan Usaha Khusus," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembahasan mengenai Badan Usaha Khusus ini sedang dirumuskan untuk menentukan apakah bentuknya akan tetap seperti SKK Migas saat ini, yang berdiri hanya berdasarkan peraturan presiden (perpres), atau akan diatur dalam undang-undang.

Revisi UU Migas, imbuh dia sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan industri migas di Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku diminta aktif menjadi Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.

"Kita semua diharapkan menjadi Juru Bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/4).

Prasetyo menegaskan kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara juga tidak akan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Ia menyebut semuanya tetap berjalan seperti sebelumnya. Sementara dirinya hanya ikut membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

"Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu juga membantah apabila kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara sebagai bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang beberapa kali melakukan blunder.

"Ini hanya untuk memperkuat, itu kan kewajiban kita dan kalau ada yang dianggap kurang, itulah nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujarnya.

"Bapak presiden sendiri secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari akan kita perbaiki. Kira-kira begitu," imbuhnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengakui komunikasi dari pemerintah di enam bulan awal masa kepemimpinannya masih kurang baik di masyarakat.

Oleh karenanya, Prabowo mengklaim akan melakukan evaluasi besar-besaran sehingga kedepannya bisa lebih proaktif dan komunikatif terhadap keadaan-keadaan ke depannya.

Ia lantas mencontohkan penyelenggaraan acara Sarasehan Ekonomi yang dihadirinya merupakan sebagai bentuk pemerintah proaktif untuk menyampaikan kondisi terkini.

"Sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri baru-baru ini, tidak membahas soal koalisi.

“Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi, Red),” ujar Prasetyo, dikonfirmasi awak media via telepon di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, tidak semua partai politik harus bergabung dalam pemerintahan.

Ia menilai hubungan antara pemerintah dan PDIP tetap berjalan baik, terlebih Megawati saat ini masih menjabat sebagai Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) malam di kediaman Megawati berlangsung secara empat mata.

Dasco yang turut hadir di pertemuan itu menilai perbincangan Presiden Prabowo dengan Megawati berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Meski dirinya tidak mengetahui secara rinci topik yang dibahas, Dasco hanya menyebut pertemuan itu kemungkinan berisi tukar pikiran mendalam terkait masa depan Indonesia.

Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam sejak pukul 20.30 WIB turut, turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menkopolhukam Budi Gunawan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri baru-baru ini, tidak membahas soal koalisi.

“Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi, Red),” ujar Prasetyo, dikonfirmasi awak media via telepon di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, tidak semua partai politik harus bergabung dalam pemerintahan.

Ia menilai hubungan antara pemerintah dan PDIP tetap berjalan baik, terlebih Megawati saat ini masih menjabat sebagai Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) malam di kediaman Megawati berlangsung secara empat mata.

Dasco yang turut hadir di pertemuan itu menilai perbincangan Presiden Prabowo dengan Megawati berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Meski dirinya tidak mengetahui secara rinci topik yang dibahas, Dasco hanya menyebut pertemuan itu kemungkinan berisi tukar pikiran mendalam terkait masa depan Indonesia.

Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam sejak pukul 20.30 WIB turut, turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menkopolhukam Budi Gunawan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri baru-baru ini, tidak membahas soal koalisi.

“Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi, Red),” ujar Prasetyo, dikonfirmasi awak media via telepon di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, tidak semua partai politik harus bergabung dalam pemerintahan.

Ia menilai hubungan antara pemerintah dan PDIP tetap berjalan baik, terlebih Megawati saat ini masih menjabat sebagai Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) malam di kediaman Megawati berlangsung secara empat mata.

Dasco yang turut hadir di pertemuan itu menilai perbincangan Presiden Prabowo dengan Megawati berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Meski dirinya tidak mengetahui secara rinci topik yang dibahas, Dasco hanya menyebut pertemuan itu kemungkinan berisi tukar pikiran mendalam terkait masa depan Indonesia.

Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam sejak pukul 20.30 WIB turut, turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menkopolhukam Budi Gunawan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan revisi UU TNI telah diteken oleh Prabowo Subianto. UU tersebut diteken sebelum Lebaran, sekitar tanggal 27-28 Maret 2025.

Dilansir detikNews, hal itu diungkapkan Prasetyo kepada wartawan pada Kamis (17/4/2025). Menurutnya, revisi UU TNI segera diteken setelah disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025 lalu.

"Sudah, sudah, sebelum Lebaran, tanggal berapa ya itu, 27 atau 28, nanti aku cek lagi ya," kata Prasetyo.

Prabowo sebelumnya bicara soal urgensi pengesahan UU TNI dan mengungkap alasan pengesahan UU TNI dipercepat. Hal itu menuai kritik publik hingga terjadi aksi di berbagai daerah.

"RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu. Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis, waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Gimana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun," ucap Prabowo.

Karena hal itu, Prabowo berpendapat revisi UU TNI sangat diperlukan. Namun dia mengklaim revisi UU tersebut fokus pada usia pensiun perwira tinggi dan bukan untuk membentuk dwifungsi TNI.

"Nah di situ saya sebetulnya mengatakan saya bilang ini kalau tidak ini berapa Jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa inti dari RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on, ya kan," jelasnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa semua pejabat TNI yang hendak mengisi jabatan sipil diwajibkan pensiun dini, kecuali beberapa lembaga yang telah diatur.

"Saya masih ingat, saya masih kecil dari Jakarta mau ke Puncak, Bogor, dihentikan di tengah jalan. Mereka minta makan, minta ini, jadi kondisi zaman berbeda-beda. Jadi menurut saya Undang-Undang TNI is a non issue, nggak ada niat, semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil, pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas, dari dulu, kan ini hanya memformalkan," sambungnya.

Video: Diskusi Prabowo dengan Para Pemred Bakal Jawab Beragam Keresahan Publik

Video: Diskusi Prabowo dengan Para Pemred Bakal Jawab Beragam Keresahan Publik

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera mengevaluasi dan membenahi pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai buntut berulangnya keriuhan akibat perilaku tidak patut warga binaan di dalam lapas.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Jakarta, Kamis, mengatakan kehebohan yang terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, telah menjadi perhatian DPR.

Sebelumnya, sedang viral di media sosial sebuah tayangan video yang menampilkan 14 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau, yang terlibat dugem sambil pesta minuman keras dan narkoba.

Menurut Willy, peristiwa di Rutan Pekanbaru itu mirip dengan peristiwa di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, akhir tahun lalu dan peristiwa sejenis lainnya.

"DPR tentu mengapresiasi tindakan cepat dan terukur yang diambil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Riau dengan mencopot Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru," kata Willy.

Ia mengatakan pembenahan tersebut tidak boleh berhenti hanya dengan pencopotan kepala rutan, tetapi perlu ada evaluasi mendasar dan komprehensif terhadap pengelolaan rutan.

"Komisi XIII akan segera panggil jajaran kementerian untuk mengoordinasikan perbaikan komprehensif terkait persoalan ini," ujarnya.

Menurut Willy, evaluasi pengelolaan lapas maupun rutan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Berbagai permasalahan yang terjadi di lapas perlu diurai satu per satu agar peta jalan perbaikan lapas di Indonesia dapat dihasilkan.

"Komisi XIII sudah tabung banyak catatan tentang kapasitas, fasilitas, manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir, termasuk tentu kasus Rutan Sialang Bungkuk ini. Kita juga sudah berdialog secara formal dan informal dengan berbagai pihak berkenaan dengan sistem pemasyarakatan warga binaan ini. Nanti kita ulas semua sesuai mekanisme hak pengawasan DPR," kata Willy.

Willy menegaskan permasalahan pengelolaan lapas di Indonesia ini cukup kompleks dan perlu melibatkan berbagai perspektif agar bisa ditemukan akar masalahnya untuk dilakukan perbaikan.

Ia menambahkan anomali kelonggaran aturan yang tampak dari peristiwa saat ada warga binaan yang joget-joget sambil konsumsi minuman keras atau narkoba bukan hanya perlu dilihat dari sisi kelalaian pengelola lapas.

"Kita perlu temukan akar masalahnya sebelum mencopot pejabat terkait. Kenapa dilonggarkan aturannya, tentu punya latar belakang, ini harus ditemukan," tegas Willy.

"Kalau memang terjadi transaksi pelonggaran aturan, itu perlu diperiksa apakah sudah memadai kesejahteraan pengelola lapas. Kalau memang warga binaan sampai merasa perlu dugem dan konsumsi narkoba, bagaimana asesmen psikologis terhadap mereka? Jadi, banyak hal yang perlu diperiksa," tambah legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.

Willy mengatakan komisinya akan segera bertemu dengan jajaran Kementerian Imipas agar perbaikan lapas dapat segera terwujud.

Ia meyakini Menteri Imipas Agus Andrianto bersama DPR mampu memperbaiki persoalan ini karena Menteri Imipas sebagai sosok progresif yang mengenal baik permasalahan di dalam lapas

"Komisi XIII DPR dan Kementerian Imipas sebagai mitra strategis punya cita-cita yang sama untuk perbaikan sistem pemasyarakatan. Tidak akan sulit mendialogkan langkah perbaikan sistem pemasyarakatan ke depan," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Prasetyo menyampaikan, penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, ia memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Ia mengatakan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dikepalai Hasan Nasbi.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Bantah Mundur

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menepis kabar yang menyebut ia mundur dari jabatan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Hasan menyatakan, ia tetap berkantor seperti biasa di tengah isu pengunduran diri.

"Saya masih ngantor seperti biasa," ujar Hasan kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Senada dengan Hasan, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyebut Hasan masih berkantor seperti biasa. Bahkan, Teddy mengaku rapat bersama Hasan hari ini.

"Wah isu dari mana, ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng," ujar Teddy.

Diketahui, Hasan Nasbi baru-baru ini menjadi sorotan publik karena komunikasinya yang dinilai buruk.

Salah satunya ketika mengomentari teror pengiriman kepala babi ke kantor Tempo dengan menyarankan agar kepala babi tersebut dimasak saja.

Pernyataan Hasan Nasbi itu menjadi diskursus karena dia merupakan representasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo Akui Kesalahan

Prabowo sebelumnya mengakui bahwa kesalahan dalam strategi komunikasi menjadi salah satu kelemahan utama pemerintah dalam 150 hari pertama pemerintahan.

Hal ini disampaikan Prabowo saat disinggung tentang buruknya komunikasi pemerintah saat dirinya melakukan wawancara dengan tujuh jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (6/4/2025).

"Benar sekali, saya akui bahwa 150 hari menurut pendapat saya, saya yang bertanggung jawab, saya yang salah," kata Prabowo dalam wawancara yang tayang di YouTube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).

Prabowo menuturkan, sejak awal masa transisi, fokus utamanya adalah bekerja cepat untuk memenuhi kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pangan dan pengendalian harga.

Namun, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada kerja teknis membuat komunikasi dengan publik kurang maksimal.

"Saya tidak terlalu (perhatikan komunikasi), kalau Anda perhatikan, ke mana-mana saya pergi tidak ada wartawan yang embedded sama saya. Karena pendekatan saya waktu itu adalah kerja," tutur Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, Kamis, mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

"Nggak juga. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Nggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Prasetyo menambahkan pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Nggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Prasetyo menambahkan pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.