Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan bahwa Pelabuhan Internasional Gold Coast di Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau dapat memperlancar lalu lintas manusia secara resmi.

“Dengan bertambahnya pintu gerbang negara di Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkong diharapkan arus lalu lintas manusia dari dan ke Indonesia akan semakin lancar,” ucap Godam dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Godam juga optimistis pelabuhan yang baru diresmikan ini menjadi angin segar bagi upaya peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam dan Indonesia secara keseluruhan.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pelabuhan Internasional Gold Coast melayani rute internasional Batam–Stulang Laut, Johor Bahru, Malaysia dengan frekuensi dua kali perjalanan setiap harinya. Dalam waktu dekat, pemerintah akan membuka rute pelayaran Batam–Singapura.

Menurut Godam, penambahan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di pelabuhan ini sekaligus mengakomodasi peningkatan perlintasan manusia dari dan ke Indonesia melalui Batam.

Pada bulan Maret 2025, jelas dia, sebanyak 252 warga negara asing tercatat melintas melalui pelabuhan ini. Jumlah itu meningkat 92 persen dibanding saat Pelabuhan Internasional Gold Coast pertama kali beroperasi pada bulan Februari yang hanya 131 orang.

Pelabuhan ini menjadi TPI kesembilan yang berada di bawah wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, melengkapi delapan TPI yang telah ada sebelumnya, termasuk TPI Udara Bandara Internasional Hang Nadim dan berbagai TPI laut lainnya di Batam.

Pelabuhan Internasional Gold Coast diresmikan pada Senin (14/4). Acara peresmian turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menko AHY mengatakan peresmian Pelabuhan Internasional Gold Coast diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Menurut dia, infrastruktur transportasi laut ini penting untuk memperkuat akses dari Indonesia ke negara tetangga.

“Dengan pelabuhan yang bertingkat internasional ini, kami dapat menarik dan meningkatkan pariwisata dari negara tetangga, utamanya Malaysia dan Singapura,” imbuh AHY saat peresmian tersebut.

Sementara itu, Kapolri Sigit menyatakan bahwa ia mendukung penuh pembangunan infrastruktur di daerah dalam meningkatkan perekonomian, termasuk Pelabuhan Internasional Gold Coast.

Namun begitu, dia mengingatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, dan aparat penegak hukum setempat untuk mewaspadai tindak pidana pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal.

"Jadi, saya tolong awasi betul-betul, baik seluruh petugas yang ada dari Bea Cukai, Imigrasi, kepolisian maupun stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada untuk betul-betul memantau dan mengawasi," kata Sigit.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa Pemerintah melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi kasus penahanan seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia di Amerika Serikat (AS).

Ya, pasti (dilindungi). Warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi, apalagi yang tidak salah," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Namun, Yusril mengaku belum mengetahui secara detail terkait permasalahan mahasiswa Indonesia yang di tahan di AS tersebut.

"Saya belum dapat info mengenai soal itu," kata dia.

Diketahui, seorang mahasiswa Indonesia bernama Aditya Harsono Wicaksono yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap oleh agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS atau Immigration and Customs Enforcement (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

Penahanan Aditya dilakukan beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pria berusia 33 tahun itu diduga ditangkap karena mengikuti aksi protes terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter pada tahun 2021.

Aditya saat ini masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota. Pihak Kemlu dan Kementerian Hukum disebut telah melakukan pendampingan untuk Aditya.

Aditya saat ini masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota. Pihak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum disebut telah melakukan pendampingan untuk Aditya.

Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan meminta Kemlu dan perwakilan diplomatik Indonesia di AS untuk aktif memberikan perlindungan dan memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam menjalani proses peradilan di negara asing.

"Kami mendesak Kemlu dan KJRI Chicago untuk terus memberikan pendampingan maksimal terhadap WNI kita yang ditangkap di Amerika Serikat. Ini bukan hanya soal kasus hukum perorangan, tetapi menyangkut muruah negara dalam melindungi warganya di luar negeri," kata Junico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/4).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendampingi proses hukum keluarga Soleh Darmawan, pekerja migran Indonesia nonprosedural yang meninggal di Kamboja pada 3 Maret 2025.

"Karena ada indikasi dugaan TPPO (tindak pidana perdagangan orang)," kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Karding menegaskan bantuan tersebut merupakan janjinya kepada keluarga Soleh Darmawan. Atas komitmen tersebut, Menteri Karding memerintahkan jajarannya untuk menemani ibunda Soleh Darmawan, Diana, dan kuasa hukumnya, dalam rangka membuat laporan resmi ke Polda Metro Jaya terkait indikasi dugaan TPPO.

"Jam 10.00 pagi tadi, Alhamdullilah keluarga Almarhum Soleh Darmawan diwakili Ibunya, Diana, ditemani kuasa hukum dan didampingi Tim Reaksi Cepat Kementerian P2MI melapor secara resmi ke Polda Metro Jaya tentang dugaan TPPO dengan terlapor inisial A dan S," katanya.

Berdasarkan pernyataan ibunya, Soleh Darmawan berangkat ke Thailand pada 18 Februari 2025. Soleh diajak dua rekannya, A dan S, untuk bekerja di Kamboja.

Kemudian, pada 3 Maret 2025, Soleh Darmawan dilaporkan meninggal berdasarkan surat kematian dari KBRI Phnom Penh, sehingga diduga Soleh Darmawan meninggal di Kamboja bukan Thailand.

Pada 15 Maret 2025, janazah Soleh Darmawan tiba di rumah duka dan langsung dilakukan pemeriksaan jenazah.

"Kami akan mengawal ini semoga bisa ditindaklanjuti serius, agar proses hukum menjadi pembelajaran dan pesan bagi semua pemain dan mafia TPPO," kata Karding.

Pewarta: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun, Jawa Timur menggagalkan penyelundupan telepon genggam atau HP ke lingkungan lapas setempat yang dibawa pengunjung dengan cara disembunyikan di pakaian dalam.

Kalapas Kelas I Madiun Andi Wijaya Rivai di Madiun, Kamis, mengatakan penyelundupan ponsel tersebut diketahui petugas saat melakukan pemeriksaan ketat di area ruang penggeledahan. Kecurigaan muncul ketika petugas melaksanakan pemeriksaan dan mendapati adanya benda mencurigakan yang tersembunyi di bagian tubuh pengunjung saat hendak membesuk warga binaan.

"Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang mencoba melanggar aturan. Kami langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan benar saja, ditemukan satu unit HP yang disembunyikan di pakaian dalam pengunjung," ujar Andi Wijaya.

Petugas kemudian langsung mengamankan barang bukti HP yang ditemukan dan membawa pengunjung tersebut ke ruang pemeriksaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Kalapas Madiun mengatakan pihaknya akan menindak tegas setiap upaya pelanggaran yang dilakukan. Saat ini, pengunjung tersebut telah diperiksa dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, warga binaan yang hendak dikunjungi juga akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan keterlibatan dalam upaya penyelundupan tersebut.

Pihak Lapas Kelas I Madiun mengimbau masyarakat agar tidak mencoba membawa barang-barang yang dilarang saat membesuk narapidana, serta terus mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman dan kondusif.

Seorang tahanan kepolisian di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), bernama M Rusli (49) tewas. Mencuat kabar dugaan pemerasan di balik peristiwa itu. Kepolisian membantahnya namun mengakui ada transfer uang.

"Kalau soal pemerasan, sampai saat ini tidak ada. Karena itu memang niatnya bagus. Benar ada transfer, tapi itulah saya bilang penyalahgunaan wewenang," kata Kapolres Parepare AKBP Arman Muis kepada wartawan, Rabu (16/4/2025), dilansir detikSulsel.

Adanya transfer uang yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dua oknum polisi yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya tahanan itu. Tetapi Arman tidak menjelaskan lebih jauh soal transfer yang dimaksud.

Dia mengaku oknum polisi itu sempat berinteraksi dengan Rusli setelah penangkapan, dan dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan.

"Pada saat yang bersangkutan sedang bersama tersangka, dia masih bermain-main. Walaupun itu dia mau ceritanya utang, mau ceritanya dia membantu dan lain sebagainya, tapi itu adalah penyalahgunaan wewenang," jelasnya.

Arman mengatakan kasus tewasnya tahanan tersebut masih dalam penyelidikan. Dua oknum polisi yang sempat menangani tahanan itu kini tengah diperiksa Propam Polres Parepare.

"Saat ini kita periksa ada dua orang (oknum polisi), karena terindikasi ada penyalahgunaan wewenang," tegas Arman.

Pengakuan Kakak Korban

Untuk diketahui, kakak korban bernama Agussalim mengakui adanya dugaan pemerasan total Rp 3,5 juta oleh oknum polisi. Dugaan pemerasan itu terjadi di kantor Satnarkoba Polres Parepare pada Kamis (28/2) sekitar pukul 00.52 Wita. Dugaan pemerasan itu dilakukan tidak lama setelah Rusli ditangkap.

"Itu sebenarnya bagi saya itu bisa dikategorikan pencurian itu. Karena dia mengambil, mentransfer saldonya almarhum tanpa sepengetahuan orangnya. Tanpa minta izin," ungkap Agussalim kepada detikSulsel, Kamis (17/4/2025).

Agussalim membeberkan oknum polisi mengambil handphone Rusli dan mengirim uang melalui aplikasi Dana sebanyak Rp 1 juta. Uang itu dikirim ke rekening orang lain berinisial HWR.

"Jadi, waktu pak polisi ambil HP-nya itu diminta sama menantu korban, sandinya. Lalu dia transfer uangnya Rp 1 juta ke rekening atas nama HWR," bebernya.

Selain itu, Agussalim mengatakan oknum polisi berinisial M juga meminta uang Rp 2,5 juta kepada menantu Rusli. Uang itu diminta oleh oknum polisi yang menjadi penyidik kasus Rusli.

"Itu Rp 2,5 juta itu diserahkan kepada M. M yang minta Rp 2,5 juta itu penyidiknya. Ya, penyidiknya yang minta. Diantarkanlah sama menantunya almarhum," imbuhnya.

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) menjalin kerja sama terkait layanan bantuan hukum yang dibutuhkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan kebijakan.

Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Kamis, mengatakan kerja sama ini merupakan bagian tindak lanjut dari kolaborasi yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya.

Nantinya Kejari Kota Tangerang akan memberikan bantuan hukum berupa pelayanan hukum, pendampingan hukum, konsultasi hukum, dan berbagai tindakan hukum lainnya yang dibutuhkan OPD.

“Kami menilai kerja sama ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin semua program, kebijakan, maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Wali Kota Sachrudin.

Pemkot Tangerang berharap kerja sama yang dijalin dapat mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang maksimal di Kota Tangerang.

"Kami berharap kerja sama ini bisa mempercepat pembangunan, bila selama ini terkadang ada hambatan aturan yang mempunyai konsekuensi hukum yang multi tafsir sekarang bisa diatasi lewat bantuan pendampingan hukum dari kerja sama ini," ujar Sachrudin.

Kepala Kejari Kota Tangerang Muhammad Amin menambahkan kerja sama yang dijalin selama ini berperan penting untuk mendorong kepastian hukum yang dibutuhkan dalam proses realisasi kebijakan di berbagai lini sektor, terutama yang bersangkutan dengan bidang perdata maupun tata usaha.

“Kami akan memanfaatkan kepercayaan ini dengan memberikan kinerja berupa bantuan hukum secara maksimal, adapun bentuk implementasinya bisa berbagai macam, seperti pendampingan bila ada permasalahan hukum selama menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan "reshuffle" (perombakan susunan menteri) dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Mensesneg Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.

Mensesneg mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut. "Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menepis kabar akan ada perombakan atau reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Sufmi Dasco merespons isu mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani terkena reshuffle setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu (12/3).

Dari hasil konfirmasi yang dilakukannya, Dasco menegaskan bahwa tidak ada perombakan pada kursi-kursi menteri Kabinet Merah Putih (KMP), termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih. Prasetyo mengatakan, pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang partai banteng bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih. Dia mengaku, tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut, karena tidak ikut mendengarkan.

"Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih. Prasetyo mengatakan, pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang partai banteng bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih. Dia mengaku, tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut, karena tidak ikut mendengarkan.

"Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan "reshuffle" (perombakan susunan menteri) dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Mensesneg Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.

Mensesneg mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut. "Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah bahwa akan ada perombakan (reshuffle) menteri kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu belum ada berencana untuk reshuffle menteri Kabinet Merah Putih.

"Enggak ada reshuffle [dalam waktu dekat]," katanya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Kamis (17/4/2025).

Lebih lanjut, Prasetyo menyinggung pernyataan Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia yang membicarakan rencana reshuffle di internal partai. Menurutnya, reshuffle yang disinggung Bahlil tidak ada kaitannya dengan kabinet.

"Itu ini tuh, reshuffle, Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, hehehe, bukan [reshuffle kabinet], nggak ada, nggak ada. Sama sekali enggak ada," pungkas Prasetyo Hadi.

Di sisi lain, Bahlil pun membantah bahwa isu reshuffle tersebut bakal dilakukan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

Dia mengaku bahwa dia sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri yang tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

“Reshuffle apaan? Itu [reshuffle] di Golkar,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/4/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan "reshuffle" (perombakan susunan menteri) dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Mensesneg Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.

Mensesneg mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut. "Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menepis kabar akan ada perombakan atau reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Sufmi Dasco merespons isu mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani terkena reshuffle setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu (12/3).

Dari hasil konfirmasi yang dilakukannya, Dasco menegaskan bahwa tidak ada perombakan pada kursi-kursi menteri Kabinet Merah Putih (KMP), termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.