LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Sosok pria tinggi berbalut pakaian serba coklat itu berdiri tegak di hadapan terhukum.

Wajahnya tertutup rapat, hanya menyisakan celah kecil di bagian mata. Di tangannya tergenggam sebatang rotan—alat eksekusi bagi pelanggar syariat Islam di Aceh.

Dialah sang algojo, eksekutor hukuman cambuk.

Ia bertugas melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum syariah seperti kasus zina, perjudian, dan konsumsi khamar.

Pelaksanaan hukuman ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sosok yang Dirahasiakan

Nama asli dan identitas algojo wajib dirahasiakan. Mereka dilarang berbicara selama prosesi cambuk berlangsung, dan seluruh tubuh tertutup oleh pakaian khusus.

“Jika identitas mereka terbuka, mereka bicara dan diketahui oleh terhukum atau keluarganya, dikhawatirkan menjadi dendam pribadi,” kata Ashabul Jamil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, Sabtu (18/4/2025).

Prosedur Ketat Eksekusi Cambuk

Pelaksanaan cambuk dilakukan dengan protokol ketat. Algojo menggunakan rotan sepanjang satu meter, dan berdiri pada jarak 70 cm hingga 1 meter dari terhukum, tepat di sisi kiri.

Fokus eksekusi ada pada area punggung bagian atas, yakni antara bahu dan pinggang. Pukulan dilarang mengenai kepala, wajah, atau bagian tubuh sensitif lainnya.

Sebelum mencambuk, algojo mengikuti aba-aba dengan hitungan angka: 1, 2, 3, dan pada komando itulah rotan diayunkan.

Di sisi algojo, seorang dokter siaga memastikan kesehatan terhukum selama proses berlangsung.

Para algojo juga harus mengikuti pelatihan khusus agar mampu menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan tanpa mencederai hak dasar manusia.

Ashabul Jamil berharap, seiring waktu pelanggaran terhadap syariat Islam semakin menurun dan tak ada lagi warga yang perlu menjalani hukuman cambuk.

“Butuh kesadaran bersama, mengawasi sesama, mengawasi keluarga, agar angka pelanggaran menurun terus. Sehingga tidak ada lagi yang dihukum cambuk,” pungkasnya.

Pekanbaru -

Tim gabungan mulai dari polisi hingga Ditjenpas menggelar razia di Rumah Tahanan Sialang Bungkuk. Dalam razia itu, sebanyak 64 handphone, modem, alat isap sabu dan barang lain disita.

Razia gabungan digelar di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru, Kamis (18/4) malam tadi. Razia gabungan melibatkan sedikitnya 209 personel gabungan dari Polda Riau, Brimob, Polresta Pekanbaru, TNI hingga petugas Lapas.

Razia gabungan dipimpin langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar bersama Direktur Kepatuhan Internal Ditjenpas Lilik Sujandi. Hadir Wakapolresta Pekanbaru, AKBP Ronald Sumaja dan sejumlah pejabat lain.

"Razia gabungan digelar malam tadi. Jadi ini buntut viralnya video sejumlah tahanan kemarin (tahanan dugem)," ujar Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika, Jumat (18/4/2025).

Dari hasil razia tersebut, petugas berhasil mengamankan berbagai barang terlarang berada di dalam lapas. Sebut saja 64 unit Hp, tablet, jam digital, modem, pisau, kartu domino hingga alat isap sabu.

"Barang-barang diamankan ada 64 unit Hp, bong hingga modem atau alat pemancar internet ada 7 unit. Ada juga rokok elektrik sama kabel sambung," kata Jeki.

Razia ini merupakan bagian dari langkah antisipatif Ditjenpas dan aparat keamanan untuk memberantas peredaran barang-barang terlarang di dalam lapas. Terutama yang menjadi pemicu gangguan ketertiban dan pelanggaran hukum dari balik jeruji besi.

"Pihak Lapas Sialang Bungkuk menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke lingkungan pemasyarakatan. Ini demi menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung proses pembinaan terhadap warga binaan," kata Jeki.

(ras/dhm)

PEKANBARU, KOMPAS.com - Aparat gabungan melaksanakan razia di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru, Riau, pada Kamis malam (17/4/2025).

Razia ini dilakukan sebagai respons terhadap viralnya video yang menunjukkan 14 tahanan melakukan dugem dan diduga pesta narkoba di dalam rutan.

Razia kali ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau, Polresta Pekanbaru, Polda Riau, TNI, dan Brimob.

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, menyatakan bahwa petugas dibagi menjadi tiga tim untuk menggeledah tiga blok tahanan yang terdiri dari 93 kamar.

"Petugas gabungan yang terlibat razia ini sebanyak 320 orang. Dibagi dalam tiga tim untuk menggeledah kamar tahanan," ujar Maizar dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Hasil penggeledahan menunjukkan banyak barang terlarang berhasil disita, termasuk 64 unit handphone android, 1 unit tablet, 1 jam digital, 1 timbangan digital, 8 pemanas air, 7 unit modem wifi, 16 headset, 2 speaker portabel, 12 rokok elektrik, dan 87 charger handphone.

Selain itu, petugas juga menyita 5 bilah pisau, 42 kipas angin, 1 pemasak nasi, 183 mancis, 27 colokan sambung, 34 botol kaca, 12 set kartu domino, dan 5 set batu domino.

"Barang hasil penggeledahan jenis handphone disita untuk dikembangkan prosesnya. Barang-barang terlarang lainnya disita untuk selanjutnya dimusnahkan," kata Maizar.

Ia menambahkan bahwa razia atau penggeledahan kamar tahanan akan dilakukan secara rutin untuk mendeteksi dini dan meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Pekanbaru.

"Razia ini merupakan bagian dari langkah antisipatif kita untuk memberantas peredaran barang-barang terlarang di dalam rutan, yang menjadi pemicu gangguan ketertiban dan pelanggaran hukum di dalam tahanan," tambahnya.

Kejadian ini terungkap setelah video yang menunjukkan tahanan melakukan dugem dan pesta narkoba viral di media sosial.

Dari hasil pengecekan, Maizar mengonfirmasi bahwa terdapat 14 tahanan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Belasan tahanan ini kemudian dipindahkan ke Lapas Pekanbaru untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagai buntut dari kasus ini, Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, dan Kepala Pengamanan Rutan, Arie Jelfri, telah dicopot dari jabatannya.

Pihak Kanwil Ditjenpas Riau saat ini tengah melakukan investigasi terkait kejadian ini dan mendalami dugaan pesta narkoba yang dilakukan oleh para tahanan.

Biro Hukum Setda Pemprov Jabar mengatakan kemungkinan pihaknya banding atas putusan PTUN Bandung yang mengabulkan gugatan perkumpulan Lyceum Kristen terhadap lahan SMAN 1 Bandung yang berada di Jalan Ir H Juanda (Dago), Kota Bandung.

Mengutip dari laman https://sipp.ptun-bandung.go.id/detil_perkara dalam putusan dengan nomor perkara 164/G/2024/PTUN.Bdg tertanggal 17 April 2025, menyatakan mengabulkan gugatan penggugat yaitu Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK).

Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum Setda Pemprov Jabar Arief Nadjemudin mengatakan banding akan diajukan setelah pihaknya mempelajari naskah lengkap putusan tersebut. Menurutnya, selama proses di PTUN pihaknya dan juga kantor tanah atau BPN Kota Bandung telah menunjukan bukti penerbitan sertifikat secara sah.

"Upayanya sudah pasti kami akan banding, itu hak kita. Kami sudah mengajukan bukti-bukti yang jelas, dari pihak BPN juga sudah jelas sertifikat itu diterbitkan secara sah, tidak ada masalah," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (18/4).

Menurutnya, putusan PTUN itu tak adil. Namun, pihaknya akan mempelajari naskah lengkap putusan sebelum akhirnya mengajukan banding ke PTTUN.

"Kalau dilihat dari putusannya, menurut kami itu putusan yang tidak adil. Pasti ada sesuatu hal-hal yang kita pertimbangkan juga, ini kaitan dengan kepentingan umum, sekolah kemudian juga kalau kita lihat di ketentuan hukum dan fakta yang ada, kan harus seimbang, jadi nantinya kita pelajari dulu," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya mengaku heran pengadilan mengabulkan gugatan PLK atas lahan SMAN 1 Bandung itu. Menurut pihaknya kedudukan hukum (legal standing) penggugat tidak kuat.

"Malah kalau dilihat dari legal standing penggugat ini sebelumnya, mengklaim sebagai terusan dari HCL, HCL itu kan sudah dibubarkan, tapi kok ada penerusnya, secara logika saja, kalau suatu perkumpulan dibubarkan masa ada yang meneruskan, apalagi perkumpulan ini sudah lama dibubarkan," katanya.

Arief menilai saat persidangan juga tidak dilakukan peninjauan kembali. Arief menyampaikan perkumpulan Lyceum Kristen pun pernah tercatat melakukan tindak pidana pemalsuan akta perkumpulannya.

"Dan yang paling penting kami juga menyampaikan juga di fakta persidangan bahwa si PLK ini ini pernah melakukan tindak pidana pemalsuan akta perkumpulannya dan pernah di pidana, ada salah satu pengurusnya," terang dia.'

Sebelumnya, Perkumpulan Lyceum Kristen menggugat kepemilikan SMAN 1 Kota Bandung (Smansa) atas lahan di Jalan Ir H Juanda atau Jalan Dago Nomor 93.

Gugatan diserahkan ke PTUN dan teregister melalui perkara nomor 164/G/2024/PTUN.BDG sejak 4 November 2024.

"Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Kel. Lebak Siliwangi, terbit tanggal 19 Agustus 1999, Surat Ukur tanggal 12-4-1999 No.12/Lebak Siliwangi/1999, luas 8.450 M2, atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat," isi putusan yang diakses dari laman pengadilan pada Jumat ini.

Dalam putusannya, PTUN pun meminta tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kota Bandung dan tergugat intervensi Kepala Disdik Jabar untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor : 11/Kel. Lebak Siliwangi terbit tanggal 19 Agustus 1999, Surat Ukur tanggal 12-4-1999 No.12/Lebak Siliwangi/1999 dengan luas 8.450 meter persegi atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat;.

Selain itu, tergugat juga wajib memproses perpanjangan dan menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama penggugat, sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1228/Kel. Lebak Siliwangi, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor1229/Kel. Lebak Siliwangi, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1232/Kel. Lebak Siliwangi.

Tergugat juga diputuskan membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp440.000.

CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari pihak penggugat atas putusan PTUN Bandung tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pemprov telah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi SMAN 1 Bandung yang tengah digugat oleh Perkumpulan Lyceum Kristen soal lahan sekolah.

"SMA 1 Bandung kami siapkan tim hukumnya untuk mendampingi," kata Dedi di Lanud Husein Sastranegara Bandung, Selasa (11/3) lalu seperti dikutip dari Antara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hakim yang terlibat kasus suap harus diproses secara hukum.

"Iya kalau ditahan sih tetap saja diproses hukum ya," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengatakan proses hukum tersebut bergantung pada ada atau tidaknya bukti yang cukup.

Yusril menjelaskan bahwa proses hukum berjalan normal. Penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan didasarkan pada penyelidikan dan penyidikan.

Nantinya, kata dia, perkembangan kasus tersebut akan dilihat apakah bukti yang ada memadai atau tidak.

"Tapi dilihat perkembangannya apakah cukup bukti atau tidak," kata Menko Yusril.

Sebelumnya, pada Minggu (13/4), Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di PN Jakarta Pusat.

Tiga hakim tersebut adalah Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharuddin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM). Ketiganya merupakan majelis hakim yang menjatuhkan putusan lepas tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik mendapatkan fakta bahwa tiga hakim itu diduga menerima uang suap miliaran rupiah melalui Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat kala itu.

Adapun MAN telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama pada hari Sabtu (12/4).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Yusril tegaskan hakim terlibat suap diproses hukum

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus bagi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia diminta menjadi jubir Presiden.

Ketika ditanya wartawan, Prasetyo Hadi sendiri tidak menyanggah. Ia mengatakan Prabowo memintanya aktif menyampaikan pesan-pesan Presiden.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Mensesneg Prasetyo Hadi menaiki mobil komando milik mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

"Nggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta membantu, gitu," kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan permintaan ini tidak berkaitan dengan evaluasi komunikasi terhadap PCO. Dia mengatakan pihaknya hanya memperbaiki jika masih ada kekurangan dalam kerja-kerja PCO.

"Nggak juga, ndak-lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah, makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," kata Prasetyo.

"Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki," imbuhnya

Diketahui untuk urusan komunikasi ke publik, sejatinya Presiden punya Kantor Komunikasi Presiden alias PCO. Lembaga pemerintah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

PCO dibentuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembentukan PCO ini di masa transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo.

Tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Namun, komunikasi yang dilakukan PCO kadang menimbulkan kekisruhan di publik. PCO kerap dianggap blunder.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi di Istana Merdeka (Foto: Isal Mawardi/detikcom)

Sebut saja ketika Hasan Nasbi selaku Kepala PCO menanggapi teror kiriman kepala babi ke kantor media Tempo dengan mengatakan 'dimasak saja'. Presiden Prabowo Subianto saja sampai menyebut Hasan Nasbi teledor.

"Saya belum ketemu sih sebetulnya (dengan Hasan Nasbi) setelah, saya juga kaget masalah kepala babi dan apa ya, itu juga saya kira gaya-gaya apa, taktik teknik gitu-gitu, bagi saya, saya kira yang lakukan ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana tidak baik. Menurut saya itu, tetapi benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru, saya kira beliau menyesal. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih adalah mungkin karena baru dalam posisi, pemerintahan yang selalu disorot, jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana, atau dunia survei, atau dunia akademis, muncul di panggung publik, kurang cepat menyesuaikan. Menurut saya itu," kata Prabowo ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi, seperti disiarkan detikcom di YouTube detikcom, Senin (7/4/2025).

Sementara Hasan Nasbi sudah bersuara ketika banyak yang mengkritik pernyataannya soal kepala babi 'dimasak saja'. Hasan mengatakan ucapannya itu justru merepresentasikan sikap jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana alias Cica yang menentang teror itu dengan santai.

Untuk diketahui, teror kepala babi itu memang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana alias Cica yang merupakan host siniar Bocor Alus Politik. Hasan Nasbi sepakat dengan respons Francisca menyikapi teror itu.

"Padahal kan saya mengutip dari X-nya Francisca, wartawati yang dikirimi kepala babi itu. Saya tuh sebenernya jarang sepakat sama Tempo lho, ya tapi saya setuju dengan cara Francisca merespons itu. Saya justru setuju dengan cara dia merespons kiriman kepala babi itu, itu kan cara yang sudah tua, cara-cara sudah lama, dan dengan dia merespons gitu buat saya respons yang bagus," kata Hasan kepada wartawan, Sabtu (22/3).

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

(isa/isa)

Jakarta -

Prasetyo Hadi mengatakan dirinya sebagai Mensesneg diminta Presiden Prabowo Subianto turut aktif melakukan komunikasi ke publik. Direktur Paremeter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan penunjukan Prasetyo sangat berkaitan dengan blunder-blunder yang kerap dilakukan Kantor Komunikasi Presiden (PCO).

"Tentu tidak bisa dilepaskan dari kritik publik terhadap juru bicara pemerintah, PCO khususnya yang memang dinilai seringkali melakukan blunder," ujar Adi lewat pesan suara kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Adi mengatakan alih-alih PCO memberikan citra positif kepada pemerintah, yang terjadi justru sebaliknya. Komunikasi yang buruk dari jubir PCO, lanjut Adi, sering menimbulkan kekisruhan.

"Jadi wajar kalau Prasetyo Hadi itu kemudian diminta jadi jubir sebagai upaya untuk mengamputasi sehingga tak ada lagi kesalahan dan blunder-blunder dari PCO," ucap Adi.

"Pras ditunjuk jadi jubir presiden ini bahasa lain bahwa PCO mengecewakan," sambungnya.

Menurut Adi, jubir Presiden harus dari lingkaran terdalam Prabowo. Sehingga pernyataannya ke publik cukup melekat dengan Prabowo.

"Prasetyo ini kan adalah sosok yang saya kira berada di lingkaran terdalam Prabowo. Orang Gerindra gitu ya," imbuh Adi.

Tanpa Prabowo berbicara sekalipun, kata Adi, Prasetyo Hadi sudah memahami apa yang diinginkan oleh Prabowo. Adi sendiri merasa mantap bila Mensesneg ikut aktif memberikan pernyataan ke publik sebagai perwakilan Istana.

"Karena agak kacau dalam tanda kutip kalau jubir istana itu adalah mantan-mantan haters atau mantan-mantan orang yang dulu misalnya suka menyerang Prabowo," lanjut Adi.

Menurut Adi, ada beberapa jubir PCO yang dulu terindikasi sering menyerang Prabowo di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Terutama ketika Prabowo masih berseberangan dengan Jokowi.

Meski begitu, Adi menilai tak perlu ada reshuffle untuk menggantikan Hasan Nasbi. "Tak perlu (Reshuffle). Hasan orang hebat dan jagoan. Cuma memang harus paham bahwa posisi dia saat ini pejabat publik, mesti lebih hati-hati pernyataan politiknya supaya tak timbulkan kontroversi," sambungnya.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi buka suara soal penunjukannya sebagai jubir Presiden. Ia mengatakan dirinya diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

(isa/idn)

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan radikalisme melalui penguatan moderasi beragama sejak dini.

“Penanaman karakter kebangsaan yang berbasis pada moderasi beragama harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di bangku sekolah,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, Pemprov Jatim telah memulai langkah tersebut melalui pembentukan sekolah-sekolah taruna yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan yang terbaru dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Khofifah menekankan pentingnya peran siswa dalam menjadi agen penguatan nasionalisme dan toleransi di lingkungan masing-masing.

“Sering saya sampaikan kepada para siswa bahwa mereka diharapkan menjadi speaker atau penyampai pesan dalam memperkuat semangat kebangsaan,” katanya.

Ia menambahkan upaya menjaga semangat toleransi dan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

“Tidak hanya Pemprov Jatim, semua pihak harus terlibat memperkuat pencegahan sejak dini. Koordinasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami paparan radikalisme harus dilakukan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan Pemprov Jatim dalam mendukung langkah-langkah pencegahan radikalisme.

“BNPT siap bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menjalankan program-program deradikalisasi maupun pencegahan lainnya. Kami optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi diminta Presiden Prabowo Subianto ikut aktif menjadi jubir Presiden. Partai Demokrat (PD) yakin penunjukan Prasetyo Hadi jadi jubir Presiden tak terkait jubir di kantor komunikasi presiden (PCO).

"Menurut saya tidak ada kaitanya dengan keberadaan jubir saat ini, ini perkuatan," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Menurutnya, Prabowo memiliki otoritas menunjuk siapa saja yang layak jadi jubirnya. Penunjukan Prasetyo Hadi dirasa tepat karena Mensesneg memiliki akses ke seluruh sektor, sehingga informasi yang didapat komprehensif.

"Ingat dulu Pak Moerdiono juga sebagai Mensesneg berperan sebagai jubirnya Presiden Soeharto. Jadi ini perkuatan informasi, semakin terbuka informasi akan semakin baik bagi masyarakat," lanjutnya.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendukung penuh langkah Prabowo menunjuk Prasetyo Hadi menjadi jubir Presiden. Hal ini, terang Jazauli, demi memperbaiki pola komunikasi publik agar lebih efektif menyampaikan pesan kebijakan.

"Karena bisa jadi banyak kebijakan Presiden Prabowo yang luar biasa bagus tapi tidak efektif sampai kepada publik atau terdistorsi oleh cara dan gaya penyampaian pesan yang tidak tepat," tutur Jazuli.

Jazuli ingin kebijakan Prabowo dipahami dengan baik oleh publik. Sehingga mendapat respons positif dan konstruktif dari masyarakat.

"Soal siapa yang kemudian dievaluasi dan yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi juru bicara untuk mendeliver komunikasi yang lebih efektif sepenuhnya menjadi prerogatif dan kewenangan Presiden," lanjutnya.

PKS, tambah Jazuli, mendorong agar setiap menteri dan jajaran pemerintahan bisa mendeliver pesan kebijakan pemerintah yang efektif, proporsional, dan elegan. Bukan dengan gaya komunikasi yang justru memicu polemik yang kontraproduktif.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi buka suara soal penunjukannya sebagai jubir Presiden. Ia mengatakan dirinya diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

(isa/idn)

Jakarta: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi jika dirinya ditunjuk sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo akan ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik.

Melansir laman setneg.go.id, Prasetyo Hadi lahir di sebuah desa kecil di Ngawi pada 28 Oktober 1979. Ia lahir dari keluarga sederhana.

Sejak kecil, ia sudah dibiasakan untuk bekerja keras dan berpikir kritis. Ia pun menjalani pendidikannya di tempat kelahirannya itu.

Ia pun terus melanjutkan pendidikan hingga bangku kuliah. Ia kuliah di kampus dan fakultas yang sama dengan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo.

Prasetyo merupakan alumnus Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang lulus pada tahun 2006.

Latar Belakang Pendidikan Prasetyo Hadi

1. SD Katolik Santo Yosef, Ngawi
2. SMP Negeri 2 Ngawi
3. SMA Taruna Nusantara di Magelang
4. S1 bidang Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada

Rekam Jejak Karier Prasetyo Hadi

Setelah lulus, ia ingin mengaplikasikan ilmu untuk memberi dampak nyata bagi masyarakat. Keinginan untuk melayani dan memberi perubahan mendorongnya untuk terjun ke dunia politik.

Baca juga: Profil hingga Pendidikan Niki Zefanya, yang Jadi Artis Indonesia Pertama Tembus Top 20 Global Spotify

Pada tahun 2008, Prasetyo mulai mengemban amanah sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra. Sebuah langkah pertama yang membuka banyak pintu kesempatan dalam kariernya.

Lewat bergabung dengan partai, Prasetyo belajar bagaimana memimpin dengan bijaksana, mendengar, dan merangkul banyak pihak untuk bersama-sama membangun sesuatu yang lebih baik. Tahun 2020 menjadi titik balik dalam perjalanan politik Prasetyo.

Pada tahun 2020 Prasetyo terpilih sebagai anggota DPR RI. Sebuah jabatan yang memberinya kesempatan lebih besar untuk berkontribusi langsung dalam pembuatan kebijakan.

Pada 21 Oktober 2024, Prasetyo memasuki babak baru dalam kariernya. Ia dilantik sebagai Menteri Sekretaris Negara oleh Presiden Prabowo Subianto untuk masa jabatan 2024-2029.

Baru saja ia juga ditunjuk sebagai Juru Bicara Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo mengutip Antara, Jumat 18 April 2025.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian. "Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu. Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Enggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, tugas baru Menteri Sekretaris Negara Praseyo Hadi sebagai juru bicara presiden menandakan kekecewaan Presiden Prabowo Subianto terhadap Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi (PCO).

Adi menilai, langkah Prabowo menunjuk Prasetyo Hadi sebagai juru bicara merupakan upaya Prabowo untuk memperbaiki komunikasi politik pemerintah dan istana kepada masyarakat.

"For all ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Menurut Adi, kekecewaan terlihat ketika Prabowo mengakui bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak baik-baik saja saat wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi.

"Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama," kata dia.

Ia mencontohkan komentar Hasan Nasbi mengenai teror pengiriman kepala babi ke jurnalis Tempo yang dianggap meremehkan teror terhadap jurnalis.

"Yang teranyar tentu ketika ada pernyataan terkait dengan teror kepada jurnalis Tempo, misalnya terkait dengan kepala babi, alih-alih memberikan pernyataan yang sifatnya simpatik, PCO justru menganggap bahwa persoalan kepala babi itu ya sebaiknya dimasak saja," kata Adi.

"Sebelumnya juga ada status di X yang dibuat oleh PCO bahwa pihak-pihak yang melakukan protes dan aksi demonstrasi terkait dengan Revisi Undang-Undang TNI itu adalah sifat yang provokatif dan seterusnya," imbuh dia.

Oleh sebab itu, Adi menilai wajar Prabowo akhirnya menempatkan orang dekatnya sebagai juru bicara.

Seperti diketahui, Prasetyo Hadi adalah orang lingkaran terdalam dari Prabowo, kader Gerindra, dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.

Prasetyo Hadi pun dinilai bisa menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.

"Jadi dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi Jubir Istana, menjadi Jubir Presiden, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah," kata Adi.

Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengungkap bahwa ia ditunjuk sebagai juru bicara presiden.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai Jubir berkaitan dengan pernyataan blunder dari Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada wartawan Tempo.

Ia menyatakan, penunjukan ini hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang belum berjalan baik.

"Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujar Prasetyo, Kamis (17/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai juru bicara PresidenPrabowo Subianto karena Prabowo ingin posisi tersebut diisi orang kepercayaannya.

"Secara prinsip, sepertinya Istana, pemerintah, dan Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Adi menuturkan, Prabowo perlu menempatkan orang kepercayaannya di posisi juru bicara agar tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi Prabowo kepada masyarakat.

Tak heran, Prabowo akhirnya menunjuk Prasetyo Hadi menjadi juru bicara dengan melihat rekam jejak Prasetyo yang merupakan orang lingkaran terdalam dari Prabowo, kader Gerindra, dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.

Berbekal hubungan yang panjang itu, Prasetyo dinilai mampu menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.

"Jadi dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi Jubir Istana, menjadi Jubir Presiden," kata Adi.

"Supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah," imbuh dia.

Di samping itu, Adi menilai, ditunjuknya Prasetyo sebagai juru bicara turut menandakan kekecawan Prabowo terhadap Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi.

Menurut Adi, kekecewaan itu terlihat ketika Prabowo mengakui bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak baik-baik saja saat wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi.

"Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama," kata Adi.

For all ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengungkap bahwa ia ditunjuk sebagai juru bicara presiden.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai Jubir berkaitan dengan pernyataan blunder dari Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada wartawan Tempo.

Ia menyatakan, penunjukan ini hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang belum berjalan baik.

"Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujar Prasetyo, Kamis (17/4/2025).