“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,”

Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Gorontalo (ANTARA) - Tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) tengah mendalami dua kasus kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo, salah satunya yang melibatkan seorang mantan rektor.

Wakil Ketua LPSK RI Susilaningtias di Gorontalo, Jumat mengatakan sebelumnya pihaknya telah menerima permohonan perlindungan untuk saksi dan korban atas kasus kekerasan seksual terhadap 11 orang korban.

"Selain mendalami kasus kekerasan seksual terhadap anak, ada juga kasus yang melibatkan 11 orang korban dan terlapor satu orang mantan rektor. Ini yang sedang kami dalami di Gorontalo," katanya.

Selain mendalami dua kasus tersebut, kunjungannya di Gorontalo juga untuk membuka komunikasi antara LPSK RI dengan pihak terkait di daerah, agar ke depan bisa bekerjasama dalam konteks perlindungan saksi dan korban.

Oleh karena itu, untuk memperlancar proses pendalaman kasus-kasus tersebut, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Gorontalo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Gorontalo, UNUGO dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo.

Berkaitan dengan kasus yang melibatkan mantan rektor, secara khusus hari ini pihaknya telah berkoordinasi dengan PWNU Gorontalo dan menyampaikan dukungannya atas langkah praktis dan tegas yang telah diambil oleh pihak PWNU Gorontalo dalam menyikapi kasus tersebut.

Besar harapan kata dia, semua pihak terkait di Gorontalo dapat membantu LPSK RI memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, khususnya dalam penanganan kasus kejahatan pidana di daerah itu.

"Saya berharap kepada saksi dan korban yang mengetahui atau mengalami kasus ini, jangan hanya diam. Harus berani menyampaikan penderitaan yang dialami, sehingga LPSK dan pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya bisa membantu mengungkap kejahatan yang terjadi," imbuhnya.

Sebelumnya, pada April 2024 Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo berinisial AH dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus tersebut.

AH yang merupakan seorang Profesor itu sudah dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua PWNU, sehingga sejak tanggal 16 April 2024 yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai rektor di kampus tersebut.

Setahun berlalu, belum ada perkembangan dalam kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Polda Gorontalo tersebut.

“Jika ada menteri atau pejabat lain menemui Pak Jokowi itu adalah bentuk penghormatan. Dalam tradisi demokrasi, menghormati mantan presiden adalah bagian dari budaya politik yang sehat. Pak Jokowi adalah sosok yang telah memimpin sebagai presiden dua

Gorontalo (ANTARA) - Tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) tengah mendalami dua kasus kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo, salah satunya yang melibatkan seorang mantan rektor.

Wakil Ketua LPSK RI Susilaningtias di Gorontalo, Jumat mengatakan sebelumnya pihaknya telah menerima permohonan perlindungan untuk saksi dan korban atas kasus kekerasan seksual terhadap 11 orang korban.

"Selain mendalami kasus kekerasan seksual terhadap anak, ada juga kasus yang melibatkan 11 orang korban dan terlapor satu orang mantan rektor. Ini yang sedang kami dalami di Gorontalo," katanya.

Selain mendalami dua kasus tersebut, kunjungannya di Gorontalo juga untuk membuka komunikasi antara LPSK RI dengan pihak terkait di daerah, agar ke depan bisa bekerjasama dalam konteks perlindungan saksi dan korban.

Oleh karena itu, untuk memperlancar proses pendalaman kasus-kasus tersebut, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Gorontalo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Gorontalo, UNUGO dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo.

Berkaitan dengan kasus yang melibatkan mantan rektor, secara khusus hari ini pihaknya telah berkoordinasi dengan PWNU Gorontalo dan menyampaikan dukungannya atas langkah praktis dan tegas yang telah diambil oleh pihak PWNU Gorontalo dalam menyikapi kasus tersebut.

Besar harapan kata dia, semua pihak terkait di Gorontalo dapat membantu LPSK RI memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, khususnya dalam penanganan kasus kejahatan pidana di daerah itu.

"Saya berharap kepada saksi dan korban yang mengetahui atau mengalami kasus ini, jangan hanya diam. Harus berani menyampaikan penderitaan yang dialami, sehingga LPSK dan pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya bisa membantu mengungkap kejahatan yang terjadi," imbuhnya.

Sebelumnya, pada April 2024 Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo berinisial AH dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus tersebut.

AH yang merupakan seorang Profesor itu sudah dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua PWNU, sehingga sejak tanggal 16 April 2024 yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai rektor di kampus tersebut.

Setahun berlalu, belum ada perkembangan dalam kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Polda Gorontalo tersebut.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Ini adalah alarm darurat yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas sebelum rutan maupun lapas benar-benar berubah menjadi pusat kejahatan baru,"

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendesak adanya reformasi total dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, imbas kasus pesta narkoba yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau.

Kasus itu, kata dia, menunjukkan masih lemahnya pengawasan serta rentannya sistem keamanan di balik jeruji besi. Kejadian itu tidak hanya mengguncang kepercayaan publik, tetapi juga mengancam esensi pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi.

"Ini adalah alarm darurat yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas sebelum rutan maupun lapas benar-benar berubah menjadi pusat kejahatan baru," kata Dewi di Jakarta, Jumat.

Dia menilai kemunculan kasus itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan puncak dari berbagai persoalan yang sudah lama terjadi. Menurut dia, masuknya narkoba ke rutan diduga kuat melibatkan oknum petugas, jaringan kriminal, atau bahkan keluarga warga binaan.

Selain itu, dia menilai bahwa penggunaan teknologi deteksi masih minim hingga menyebabkan penyelundupan narkoba sulit terpantau. Adanya kolusi antara petugas dan warga binaan, menurut dia, membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.

Terlebih lagi, saat ini kondisi rutan maupun lembaga pemasyarakatan (lapas) sudah kelebihan kapasitas sehingga menyulitkan pengawasan dan memperburuk kondisi.

Untuk itu, dia menekankan bahwa solusi yang diambil harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Dia pun mengusulkan lima langkah konkret sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap sistem pemasyarakatan.

Pertama, dia mengusulkan peningkatan pengawasan dan teknologi, baik secara internal maupun eksternal. Setiap rutan, kata dia, arus dilengkapi dengan alat deteksi narkoba seperti X-ray, drug scanner, dan dilakukan tes urine secara acak rutin dengan menggandeng pihak BNN dan Kementerian Kesehatan. "CCTV dengan sistem pengawasan real-time juga wajib ada, bukan hanya formalitas," kata dia.

Yang kedua, dia mengusulkan agar oknum-oknum petugas yang nakal harus dibersihkan. Investigasi menyeluruh, kata dia, harus dilakukan, baik oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun lembaga independen.

"Oknum yang terbukti terlibat harus diberi sanksi tegas, termasuk pemecatan dan proses hukum tanpa pandang bulu," katanya.

Lalu yang ketiga, dia mengusulkan untuk merehabilitasi tahanan pengguna narkoba dengan cara tahanan pengguna narkoba perlu dipisahkan untuk menjalani program rehabilitasi intensif.

"Kita perlu kerja sama lebih erat dengan BNN dan Kemenkes untuk konseling dan terapi, agar mereka bisa pulih dan kembali ke masyarakat," katanya.

Untuk yang keempat, dia mengusulkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petugas. Menurut dia, petugas rutan juga harus dibekali pelatihan integritas serta insentif yang layak agar tidak mudah tergoda oleh praktik suap atau kolusi.

Kemudian usulan kelima, dia mengatakan bahwa kerja sama dengan penegak hukum dan masyarakat harus dilakukan karena fasilitas pemasyarakatan tidak bisa bekerja sendirian. Menurut dia, harus ada sinergi antara Kepolisian, BNN, dan komunitas lokal.

"Bahkan keluarga dari warga binaan pun perlu diberi edukasi tentang bahaya narkoba dan dampaknya," katanya.

Dia menegaskan bahwa pembenahan sistem pemasyarakatan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu instansi. Rutan dan lapas, menurut dia, harus kembali pada tujuan awalnya yakni menjadi tempat pembinaan, bukan tempat berkembangnya kejahatan.

"Ini saatnya pemerintah membuktikan keseriusannya dalam perang melawan narkoba," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Pemilik peternakan babi di Plumutan, Nindarto (52), mengeluhkan aksi warga yang melakukan demonstrasi hingga memblokade rumahnya sejak Selasa (15/4). Dia membuka peluang untuk mengambil langkah hukum terkait aksi warga tersebut.

Nindarto mengatakan, usai melakukan demonstrasi di rumahnya pada Selasa (15/4), warga melakukan blokade di sore harinya. Akibat blokade itu, dia mengaku tak bisa ke mana-mana. Keluarganya juga merasa ketakutan.

"Warga memblokade semua pintu masuk rumah saya dengan kayu-kayu besar dan sampah-sampah, sampai kami sekeluarga tidak bisa kemana-mana dan ketakutan sampai sekarang," katanya saat dihubungi wartawan, Jumat (18/4/2025).

Dengan blokade akses ke rumah, Nindarto mengaku keluarganya merasa sangat dirugikan. Di mana istrinya tidak bisa berjualan, anak-anaknya tidak berani sekolah, dan keluarga besar tidak berani menjenguk.

"Dan sampai hari ini, rumah kami masih diblokade dan lebih diperkuat. Bahkan dijaga tiap malam oleh warga, seakan-akan kami adalah teroris," ujarnya.

Atas hal itu, dia membuka peluang untuk menempuh jalur hukum. Meski begitu Nindarto juga membuka pintu mediasi dengan warga RT 5 Plumutan.

"Bahkan kalau perlu sampai ke jalur hukum. Untuk langkah yang kami tempuh ini dengan kerendahan hati saya mohon maaf, semata-mata kami lakukan hanya untuk mempertahankan satu-satunya usaha kami dan menjaga harkat diri keluarga kami yang telah diinjak-injak," ucapnya.

"Kami memberikan kesempatan sampai tiga hari ke depan atau hari Minggu (20/4/2025) untuk membersihkan sampah-sampah dan blokade. Karena pada prinsipnya jalan itu adalah jalan rukunan (umum) dan keluarga kami juga telah mengizinkan tanah untuk dipakai sebagai jalan kampung," ujarnya.

Sebut Sudah Ada Niat Kosongkan Peternakan

Dia juga bercerita bahwa sebenarnya bulan Maret lalu sudah ada surat dari Bupati Bantul melalui Satpol PP Bantul terkait pengosongan babi di peternakan. Nindarto mengaku tengah melaksanakannya, namun hari Selasa malah warga melakukan aksi di rumahnya.

"Sesuai surat dari Bupati lewat Satpol PP kami akan kosongkan tapi secara bertahap. Nah, saat ini kami tinggal memiliki tujuh ekor babi yang harusnya bisa dijual hari Selasa tapi pembelinya takut karena ada aksi warga itu," ucapnya.

"Jadi gimana ya, kami sudah ada niatan mengosongkan tapi akses ke rumah malah diblokade. Kalau seperti itu terus gimana mau mengosongkan, apalagi menggosokkan babi itu harus dijual, atau siapa yang mau beli babi kami monggo yang penting bisa kosong," lanjut Nindarto.

Nindarto juga menegaskan, bahwa pengosongan peternakannya bukan karena takut dengan aksi dari warga. Namun, semua itu karena adanya surat dari Bupati terkait solusi untuk menangani polemik tersebut.

"Pengosongan itu bukan karena ada demo, itu karena sudah koordinasi dengan Panewu dan Satpol PP karena mereka meminta mengurangi populasi. Jadi dinolkan itu sambil mencari solusi agar tidak menimbulkan bau, karena yang dipermasalahkan warga selama ini adalah bau," katanya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga mendatangi peternakan babi di Plumutan, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul karena terdampak bau yang timbul dari peternakan tersebut, Selasa (15/4). Dukuh Plumutan menyebut jika Pemkab tidak bisa menyelesaikan bakal mengadukannya ke Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Koordinator aksi, Sigit Afrianto mengatakan warga Plumutan sama sekali tidak bermaksud menzalimi pemilik peternakan babi. Dia bilang warga hanya menuntut hak agar lingkungan tempat tinggal mereka bersih dan terbebas dari bau yang tidak sedap.

"Bahkan warga itu selama ini masih berlaku santun kepada pemilik peternakan babi, tidak pernah kita sampai melakukan aksi anarkis terhadap keluarganya. Anaknya pun kita terima dengan baik," kata Sigit saat orasi di peternakan babi tersebut, Selasa (15/4).

Video Survei LSI: 41,6% Masyarakat Nilai Penegakan Hukum Berjalan Positif

Video Survei LSI: 41,6% Masyarakat Nilai Penegakan Hukum Berjalan Positif

PEKANBARU, KOMPAS.com – Geger kasus tahanan yang dugem dan diduga pesta narkoba di dalam jeruji besi membuat jajaran pemasyarakatan bergerak cepat.

Direktur Kepatuhan Internal Ditjenpas Riau, Lilik Sujandi, mengumpulkan seluruh petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Jumat (18/4/2025), untuk memberikan arahan sekaligus penguatan pengawasan.

Langkah ini diambil sebagai respons atas video viral yang memperlihatkan napi Rutan Pekanbaru berpesta di dalam sel.

Dalam video tersebut, tampak suasana seperti dugem yang diduga disertai dengan penggunaan narkoba. Hasil pemeriksaan menyebutkan ada 14 tahanan yang terlibat.

Pentingnya Pengawasan dan Mitigasi Risiko

Dalam pertemuan itu, Lilik mengingatkan pentingnya pengawasan internal dan pengendalian sebagai langkah utama mencegah pelanggaran.

"Saya tidak bosan-bosannya menekankan tentang pentingnya melakukan pengawasan dan pengendalian," ujar Lilik, didampingi Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, dan Kalapas Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong.

Lilik menegaskan, karena pekerjaan di lapas bersifat rutin, maka potensi risiko pun harus dipetakan secara berkala agar pengawasan benar-benar berjalan.

"Pengawasan dan pengendalian harus ditingkatkan. Pengawasan melahirkan pengendalian, sehingga menghasilkan mitigasi risiko. Dengan kata lain, baru dikatakan pengawasan apabila ditemukan potensi risiko," ujarnya.

Sektor Rawan yang Perlu Dipantau

Lilik menyoroti sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian ekstra. Mulai dari proses masa pengenalan lingkungan (mapenaling), distribusi makanan, hingga pengawasan terhadap lalu lintas barang masuk ke dalam lapas.

"Belajar dari beberapa kejadian gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi, saya minta khususnya kepada regu jaga agar tetap menjaga integritas dan benar-benar bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Kalau ada yang bermain-main dalam tugas, saya akan ambil tindakan tegas," katanya.

Adapun sebagai buntut dari skandal dugem tersebut, Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, dan Kepala Pengamanan Rutan, Arie Jelfri, langsung dicopot dari jabatannya.

Sementara itu, 14 tahanan yang terlibat dugem telah dipindahkan ke Lapas Pekanbaru untuk memudahkan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kanwil Ditjenpas Riau masih terus melakukan investigasi menyeluruh, termasuk mendalami dugaan penggunaan narkoba di balik jeruji.

Keluarga almarhum Suherlan alias Samson (33) mendatangi Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi, Jumat (18/4/2025). Mereka meminta kejelasan atas perkembangan penyidikan kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan Samson meninggal dunia.

Kehadiran keluarga didampingi penasihat hukum dari Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Tusyana Priyatin. Dalam pertemuan yang digelar di Aula Satreskrim, keluarga mendengarkan langsung penjelasan dari salah satu penyidik terkait proses penyidikan yang disebut telah memasuki tahap satu.

"Kami bersama keluarga datang untuk menanyakan sejauh mana perkembangan penanganan perkara almarhum Elan alias Samson. Informasi dari penyidik, kasus sudah tahap satu dan seluruh unsur, mulai dari barang bukti hingga peran tersangka, telah dikaji," kata Tusyana seusai pertemuan kepada media.

Menurut Tusyana, dari hasil komunikasi dengan penyidik, diketahui adanya penambahan jumlah tersangka. Sebelumnya enam orang telah ditetapkan, namun berdasarkan hasil penyidikan terbaru, jumlah itu bertambah.

"Hasil visum juga baru diterima penyidik dari RS Polri Keramat Jati tadi malam. Dari sana bisa terlihat siapa yang memukul, siapa yang menggunakan senjata tajam. Namun satu orang tersangka disebut kabur dan belum bisa diperiksa," ujarnya.

Ia menambahkan, keluarga berharap keadilan ditegakkan secara transparan dan penyidik dapat segera memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum (JPU) agar perkara ini segera dilimpahkan.

Sementara itu, Ruswandi, paman almarhum, menyatakan harapan serupa. "Kami terus mengikuti proses ini. Kami ingin hukuman yang setimpal dan keadilan yang seadil-adilnya bagi almarhum," ujarnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Iptu Hartono, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pertemuan tersebut.

"Tadi keluarga datang didampingi penasihat hukumnya. Mereka menanyakan perkembangan perkara, dan penyidik sedang berupaya memenuhi petunjuk dari JPU," ujarnya.

Seperti diketahui, perjalanan Suherlan alias Elas berakhir tragis. Pria 33 tahun yang dijuluki sebagai Preman Samson ini ditemukan tewas. Samson tewas setelah terlibat bentrok dengan sekelompok orang pada Jumat (21/2/2025) sore.

Jasad Samson yang berlumuran darah ditemukan di pinggir jalan Kampung Cihurang, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Taman Safari Indonesia (TSI) membantah terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi kepada para pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Cisarua, Kabupaten Bogor. Pasalnya, TSI belakangan dikaitkan dengan kasus yang pernah diperiksa Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 1997.

VP Legal dan Corporated Secretary TSI Barata Mardikoesno mengatakan, anggapan keterlibatan Taman Safari dengan pelanggaran HAM yang terjadi kepada para pemain OCI itu keliru. Pasalnya, dalam dokumen “Pernyataan Komnas HAM tentang kasus Oriental Circus Indonesia” tanggal 1 April 1997, subjek hukum dalam dokumen itu adalah pihak OCI.

"Subjek hukum dalam dokumen rekomendasi Komnas HAM adalah OCI dan tidak pernah sekalipun disebutkan PT Taman Safari Indonesia," kata dia melalui keterangannya, Jumat (18/4/2025).

Ia menambahkan, dalam dokumen itu juga Komnas HAM tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk membayarkan kompensasi finansial. Pihak OCI hanya diminta bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjernihkan asal-usul pemain sirkus. Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar pelbagai sengketa antara OCI dengan anak-anak eks pemain circus agar diselesaikan secara kekeluargaan.

"Berdasarkan proses mediasi dan dokumen pernyataan Komnas HAM, TSI bukanlah pihak yang dimintai tindakan/pertanggungjawaban, dan bukan pihak yang dilaporkan oleh para eks atlet Oriental Circus Indonesia pada April 1997 lalu," kata dia.

Karena itu, Barata mengimbau agar seluruh pihak dapat merujuk dokumen resmi Komnas HAM. Bukan justru kepada pendapat sepihak yang informasinya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. "TSI tidak membenarkan bahkan selalu mencegah segala bentuk kekerasan dalam bentuk apapun," ujar dia.

Sebelumnya, Komnas HAM telah melakukan pemantauan atas kasus anak-anak pemain sirkus di lingkungan OCI. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, pihaknya telah menangani kasus ini sejak 1997 dan saat itu menemukan dugaan pelanggaran HAM.

Beberapa pelanggaran HAM yang terjadi adalah sebagai berikut:

SURABAYA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen meningkatkan kemandirian mitra deradikalisasi melalui pendekatan kolaboratif, termasuk dengan eks narapidana terorisme.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Silaturahmi dan Halalbihalal Bersama Mitra Deradikalisasi dan Stakeholder Penanggulangan Terorisme di Surabaya, Jawa Timur.

Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari program Pembinaan Wawasan Kebangsaan, dengan tujuan memperkuat sinergi BNPT bersama berbagai pihak dalam upaya penanggulangan terorisme.

Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus hadir mendampingi mitra deradikalisasi dengan menggandeng Kementerian/Lembaga dan pihak swasta.

“Kami berkolaborasi dengan pihak-pihak kompeten untuk mewujudkan harapan mitra deradikalisasi dalam mengembangkan kewirausahaan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/4/2025).

Ia menegaskan bahwa program deradikalisasi merupakan amanat dari RPJMN dan bagian dari prioritas nasional, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

"Kami bertemu dengan mitra deradikalisasi di wilayah Surabaya berkomunikasi mengidentifikasi permasalahan yang ada kira-kira apa yang perlu dimaksimalkan di dalam pelaksanaan program deradikalisasi," katanya.

Perlu Empati dan Sinergi

Kepala BNPT juga mengapresiasi dukungan Forkopimda Surabaya, yang selama ini memfasilitasi berbagai kegiatan deradikalisasi.

Sejalan dengan itu, Kepala Bakesbangpol Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu, menegaskan pentingnya kerja sama dan empati dalam proses reintegrasi sosial.

“Proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial memerlukan kolaborasi dari semua pihak, kegiatan semacam ini diharapkan menjadi sarana dialog untuk menguatkan semangat kebangsaan dan keberagaman,” ungkapnya.

Kunjungan ke Mantan Narapidana Terorisme

Dalam rangkaian kegiatan, BNPT juga mengunjungi Hisyam alias Umar Patek, mantan narapidana terorisme kasus Bom Bali 1. Umar Patek mengapresiasi pendekatan personal yang dilakukan BNPT.

“Saya bersyukur atas kunjungan Kepala BNPT beserta jajarannya. Ini bagian dari program deradikalisasi yang tidak bisa diteorikan karena ini menyangkut hati,” ujarnya.

Ketua Yayasan Fajar Ikhwan Sejahtera, Anang Rusyanto, menyambut baik peran aktif BNPT dalam memberikan arahan dan dukungan kepada mitra deradikalisasi.

“BNPT dalam berkontribusi untuk yayasan sudah cukup bagus… Harapan kita ke depan kontribusi ini berkelanjutan,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan kasus pesta narkoba yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan serta rentannya sistem keamanan di balik jeruji besi.

Dewi pun menyampaikan keprihatinan mendalam serta mendesak adanya reformasi total dalam sistem pembinaan pemasyarakatan.

"Pesta narkoba di dalam rutan adalah bentuk kegagalan sistem yang sangat serius. Ini adalah alarm darurat yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas sebelum rutan maupun lapas benar-benar berubah menjadi pusat kejahatan baru," ujar Dewi dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).

Dewi menjelaskan, kasus itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan puncak dari berbagai persoalan yang sudah lama terjadi.

Sebab, selama ini, narkoba selalu masuk ke rutan.

Kejadian ini, menurut Dewi, diduga kuat melibatkan oknum petugas, jaringan kriminal, atau bahkan keluarga warga binaan.

Lalu, Dewi juga menyoroti minimnya penggunaan teknologi deteksi yang menyebabkan penyelundupan narkoba sulit terpantau.

Terlebih, banyak terjadi kolusi antara petugas dan warga binaan yang membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.

Overcapacity lapas juga mengakibatkan pengawasan sulit dilakukan.

Dewi pun mengusulkan dilakukan peningkatan pengawasan dan teknologi di rutan, baik secara internal maupun eksternal. "Setiap rutan harus dilengkapi dengan alat deteksi narkoba seperti x-ray, drug scanner, dan dilakukan tes urine secara acak, rutin, dan berkelanjutan dengan menggandeng pihak BNN dan Kementerian Kesehatan. CCTV dengan sistem pengawasan real-time juga wajib ada, bukan hanya formalitas," tuturnya.

"Investigasi menyeluruh harus dilakukan, baik oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun lembaga independen. Oknum yang terbukti terlibat harus diberi sanksi tegas, termasuk pemecatan dan proses hukum tanpa pandang bulu," sambung Dewi.

Dewi mengatakan, tahanan pengguna narkoba perlu dipisahkan ketika menjalani program rehabilitasi intensif.

Sementara itu, Dewi juga mendorong peningkatan kapasitas lapas atau rutan dan kesejahteraan para petugasnya.

Menurutnya, petugas rutan harus dibekali pelatihan integritas, serta insentif yang layak agar tidak mudah tergoda oleh praktik suap atau kolusi.

"Rutan tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi antara kepolisian, BNN, dan komunitas lokal. Bahkan keluarga dari warga binaan pun perlu diberi edukasi tentang bahaya narkoba dan dampaknya," katanya.

Surabaya (ANTARA) - Sejumlah guru besar menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam forum mingguan Airlangga Forum yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, Prof Dr Bagong Suyanto, Drs, MSi, di Surabaya, Jumat menekankan pentingnya kontrol terhadap aparat penegak hukum, baik dari sisi sistem maupun moralitas pribadi.

Ia mempertanyakan sejauh mana RUU KUHAP mengatur mekanisme sanksi terhadap pelanggaran etika oleh aparatur, serta siapa yang bertanggung jawab dalam implementasinya.

“Ini penting untuk menjamin integritas dan memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan. Penyidik harus amanah dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum,” katanya.

Dosen Fakultas Hukum Unair, Prof Dr Sri Winarsi, SH, MH, menyoroti beberapa pasal dalam RUU KUHAP yang dinilai mampu memperjelas pembagian tugas antara penyidik dan penuntut umum.

“Diferensiasi fungsional ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Pasal-pasal seperti 6, 8, 13, 42, dan 46 dalam RUU KUHAP menunjukkan adanya koordinasi profesional dan mendorong efektivitas serta efisiensi dalam proses penegakan hukum,” katanya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Prof Dr Basuki Rekso Wibisono, SH, MS, mengungkapkan bahwa tarik-menarik kewenangan antara penyidik dan penuntut umum perlu mendapatkan pengawasan ketat dari parlemen.

“Perlu kita garis bawahi, revisi RUU KUHAP harus ada harmonisasi dengan undang-undang sektoral seperti UU Kepolisian agar tidak ada tumpang tindih kewenangan,” ujarnya.

Forum tersebut menyepakati bahwa penguatan hukum acara pidana perlu dilakukan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku, serta selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.