Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia menjajaki kerja sama baru dalam bidang hukum dan pemasyarakatan melalui mekanisme pertukaran narapidana (exchange of prisoner).

Dalam rapat koordinasi virtual, Senin (21/4), Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan pendekatan baru berupa pertukaran narapidana dapat menjadi opsi diplomatik yang saling menguntungkan kedua negara.

"Kami terbuka untuk mengeksplorasi kemungkinan pertukaran narapidana dengan pemerintah Malaysia. Jika kedua belah pihak sepakat, kami akan lanjutkan ke tahap pembahasan teknis," ujar I Nyoman, seperti dikutip dari keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.

Dia pun menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemindahan narapidana, yaitu pengembalian narapidana asing ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman.

Sementara itu, Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan pemerintah Malaysia Zulia menyampaikan antusiasmenya terhadap wacana pertukaran tersebut.

Ia mengatakan bahwa Malaysia ingin mempelajari lebih dalam tentang praktik pemindahan narapidana yang telah diterapkan Indonesia.

Dirinya melihat Indonesia cukup berhasil dalam kerja sama pemindahan narapidana dengan beberapa negara seperti Filipina, Australia, dan Prancis.

"Ini menarik untuk kami pelajari dan adaptasi, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak narapidana," kata Zulia dalam kesempatan yang sama.

Zulia juga menegaskan bahwa Malaysia terbuka untuk memfasilitasi pemindahan narapidana asal Indonesia, terutama yang telah divonis secara tetap dan memenuhi kriteria tertentu.

"Kami mempertimbangkan pemindahan terhadap warga negara Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman tetap, terutama mereka yang lanjut usia, sakit keras, atau memiliki kondisi khusus lainnya, yang layak dipertimbangkan secara kemanusiaan," ucap dia menambahkan.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penting yang membuka ruang diplomasi hukum antara kedua negara, dengan tujuan utama memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Langkah berikutnya akan melibatkan tim teknis dari kedua negara untuk menyusun prosedur operasional, mekanisme pertukaran, serta kriteria dan persyaratan narapidana yang dapat dipertukarkan.

Dengan adanya inisiatif itu, Indonesia dan Malaysia menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang manusiawi, transparan, dan mengedepankan kerja sama regional dalam penegakan keadilan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia menjajaki kerja sama baru dalam bidang hukum dan pemasyarakatan melalui mekanisme pertukaran narapidana (exchange of prisoner).

Dalam rapat koordinasi virtual, Senin (21/4), Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan pendekatan baru berupa pertukaran narapidana dapat menjadi opsi diplomatik yang saling menguntungkan kedua negara.

"Kami terbuka untuk mengeksplorasi kemungkinan pertukaran narapidana dengan pemerintah Malaysia. Jika kedua belah pihak sepakat, kami akan lanjutkan ke tahap pembahasan teknis," ujar I Nyoman, seperti dikutip dari keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.

Dia pun menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemindahan narapidana, yaitu pengembalian narapidana asing ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman.

Sementara itu, Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan pemerintah Malaysia Zulia menyampaikan antusiasmenya terhadap wacana pertukaran tersebut.

Ia mengatakan bahwa Malaysia ingin mempelajari lebih dalam tentang praktik pemindahan narapidana yang telah diterapkan Indonesia.

Dirinya melihat Indonesia cukup berhasil dalam kerja sama pemindahan narapidana dengan beberapa negara seperti Filipina, Australia, dan Prancis.

"Ini menarik untuk kami pelajari dan adaptasi, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak narapidana," kata Zulia dalam kesempatan yang sama.

Zulia juga menegaskan bahwa Malaysia terbuka untuk memfasilitasi pemindahan narapidana asal Indonesia, terutama yang telah divonis secara tetap dan memenuhi kriteria tertentu.

"Kami mempertimbangkan pemindahan terhadap warga negara Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman tetap, terutama mereka yang lanjut usia, sakit keras, atau memiliki kondisi khusus lainnya, yang layak dipertimbangkan secara kemanusiaan," ucap dia menambahkan.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penting yang membuka ruang diplomasi hukum antara kedua negara, dengan tujuan utama memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Langkah berikutnya akan melibatkan tim teknis dari kedua negara untuk menyusun prosedur operasional, mekanisme pertukaran, serta kriteria dan persyaratan narapidana yang dapat dipertukarkan.

Dengan adanya inisiatif itu, Indonesia dan Malaysia menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang manusiawi, transparan, dan mengedepankan kerja sama regional dalam penegakan keadilan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan akan mengusulkan untuk memasukkan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang memiliki usaha sebagai bagian dari kategori usaha mikro dalam rangka kebijakan afirmatif.

Ia mengatakan sebagai bentuk dukungan konkret terhadap perkembangan UMKM di kalangan warga binaan, Kementerian UMKM akan memanfaatkan aplikasi Sapa UMKM. Langkah ini bertujuan untuk memetakan, memverifikasi, dan memonitor kondisi serta status seluruh warga binaan yang memiliki usaha.

"Melalui sistem ini, kita bisa mengetahui secara terstruktur siapa saja pengusaha UMKM, termasuk binaan Kemenimipas. Hal ini juga akan mempermudah dalam menyalurkan program-program pemberdayaan," jelas Maman dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Maman menyebut Kementerian UMKM berencana membentuk tim kelompok kerja (Pokja) untuk mengusulkan revisi Undang-Undang UMKM dan Kewirausahaan. Poin krusial dalam usulan ini adalah memasukkan warga binaan sebagai bagian dari kategori usaha mikro.

"Ini merupakan bentuk nyata perhatian kami terhadap warga binaan yang memiliki semangat wirausaha. Kami ingin mereka juga mendapat ruang dalam kebijakan pengembangan UMKM ke depan," ujarnya.

Ia juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Kemenimipas dalam membina, mengembangkan, dan mendukung warga binaan agar tumbuh menjadi pengusaha yang mandiri dan produktif.

Maman juga mengapresiasi ajang Indonesia Prison Product dan Art Festival (IPPA Fest) yang diselenggarakan oleh Kemenimipas. Menurutnya, ajang tersebut merupakan bukti nyata perubahan paradigma dalam memberdayakan warga binaan untuk terus berkarya dan berkontribusi melalui usaha mikro.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, menyatakan bahwa IPPA Fest adalah wujud upaya pihaknya dalam mendorong semangat UMKM di lembaga pemasyarakatan.

Ia berharap ajang itu dapat memberikan peluang kepada warga binaan agar bisa berkontribusi bagi sektor industri maupun kegiatan produktif lainnya. Ia juga berharap melalui kegiatan ini, warga binaan dapat menjadi individu yang lebih bermakna dan kembali berkontribusi positif kepada masyarakat melalui kegiatan wirausaha.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Maman usulkan warga lapas masuk dalam kategori UMKM

DEPOK, KOMPAS.com - Sekretaris DPC GRIB Depok, Mardi, menyampaikan, pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada anggotanya, TS, yang diketahui terlibat dalam pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok.

“Kalau bicara langkah, yang pertama bahwa GRIB Depok tidak akan memberikan bantuan hukum karena perbuatannya sudah melanggar jelas AD/ART GRIB,” kata Mardi kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

Mardi berujar, keputusan ini merupakan tindak lanjut setelah GRIB Jaya Depok sepakat untuk memecat TS selaku Ketua Ranting GRIB Jaya Harjamukti karena dinilai telah melanggar peraturan organisasi.

"Pasti kami pecat (yang bersangkutan), karena sudah melanggar aturan organisasi juga kan," tutur Mardi.

Mardi menilai, sikap perlawanan TS menjadi bukti pembangkangan terhadap hukum yang berlaku, terlebih saat mengetahui mobil yang dibakar adalah milik negara.

“Dan ini perbuatan yang kurang bagus, apalagi yang dibakar ini kan kendaraan operasional negara, yang mana milik kepolisian,” ujar Mardi.

Di samping itu, GRIB Jaya Depok juga akan membekukan organisasi ranting Harjamukti imbas kejadian ini.

Sebelumnya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan tersangka TS yang memerintahkan massa membakar mobil polisi di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025).

Saat itu TS diamankan polisi atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api.

“Yang intinya bahwa saudara tersangka TS memerintahkan untuk membakar mobil yang tertinggal di dekat portal tersebut,” kata Wira jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin (21/4/2025).

Seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus ini. Hak anak jangan diabaikan karena keterbatasan ekonomi, masalah rumah tangga, atau gaya hidup yang berkembang saat ini. Pemerintah pusat juga seharusnya menindak aplikasi digital yang digunakan u

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberi perlindungan kepada tiga korban dalam kasus dugaan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur oleh mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja.

Ketiga korban diputuskan mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitas penghitungan restitusi. Bantuan rehabilitasi psikologis juga diberikan kepada salah satu korban yang masih berusia 6 tahun.

“Diterimanya permohonan para korban berdasarkan keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau SMPL pada 9 April 2025 lalu,” ucap Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dalam menindaklanjuti permohonan perlindungan yang diajukan para korban, LPSK telah melakukan pendalaman informasi, berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) NTT, serta bekerja sama dengan Himpunan Psikolog NTT untuk menganalisis tingkat ancaman dan situasi psikologis korban.

Layanan pemenuhan hak prosedural diberikan LPSK untuk mendampingi korban dalam memberikan keterangan di setiap proses peradilan pidana. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Sahabat Saksi dan Korban NTT, LBH APIK-NTT, pendamping rehabilitasi sosial Kementerian Sosial NTT, dan UPTD PPA NTT.

Selain perlindungan kepada korban, imbuh Nurherwati, fokus utama yang juga perlu ditekankan terkait penanganan perkara ini ialah kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang bertujuan eksploitasi seksual.

“Status korban adalah anak perempuan yang dieksploitasi secara seksual menggunakan aplikasi media sosial. Untuk itu, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, TPPO, serta Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar dia.

Selain itu, posisi rentan anak juga dinilai perlu diperhatikan. Dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya, tumbuh dan perkembangan secara optimal perlu diperhatikan dari segi fisik, mental, spiritual, maupun situasi sosialnya.

“Akses anak-anak terhadap aplikasi digital perlu menjadi perhatian dan dilakukan penindakan terhadap platform penyedia karena TPPO dalam bentuk eksploitasi seksual menjadi ancaman serius buat tumbuh kembang anak,” ucap Nurherwati.

Ia berharap pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum memberikan atensi khusus dalam penanganan TPPO, khususnya eksploitasi seksual di NTT dan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi.

“Seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus ini. Hak anak jangan diabaikan karena keterbatasan ekonomi, masalah rumah tangga, atau gaya hidup yang berkembang saat ini. Pemerintah pusat juga seharusnya menindak aplikasi digital yang digunakan untuk eksploitasi seksual,” kata Nurherwati.

Sebelumnya, Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang belakangan sudah dipecat dari kepolisian, sebagai tersangka dugaan kasus asusila dan penggunaan narkoba.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/3), mengatakan, AKBP Fajar diduga melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur dan satu orang dewasa berusia 20 tahun.

Adapun tiga korban anak di bawah umur tersebut, antara lain, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. AKBP Fajar juga diduga merekam perbuatan seksualnya dan mengunggah video tersebut ke situs atau forum pornografi anak di web gelap (darkweb).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberi perlindungan kepada tiga korban dalam kasus dugaan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur oleh mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja.

Ketiga korban diputuskan mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitas penghitungan restitusi. Bantuan rehabilitasi psikologis juga diberikan kepada salah satu korban yang masih berusia 6 tahun.

“Diterimanya permohonan para korban berdasarkan keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau SMPL pada 9 April 2025 lalu,” ucap Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dalam menindaklanjuti permohonan perlindungan yang diajukan para korban, LPSK telah melakukan pendalaman informasi, berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) NTT, serta bekerja sama dengan Himpunan Psikolog NTT untuk menganalisis tingkat ancaman dan situasi psikologis korban.

Layanan pemenuhan hak prosedural diberikan LPSK untuk mendampingi korban dalam memberikan keterangan di setiap proses peradilan pidana. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Sahabat Saksi dan Korban NTT, LBH APIK-NTT, pendamping rehabilitasi sosial Kementerian Sosial NTT, dan UPTD PPA NTT.

Selain perlindungan kepada korban, imbuh Nurherwati, fokus utama yang juga perlu ditekankan terkait penanganan perkara ini ialah kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang bertujuan eksploitasi seksual.

“Status korban adalah anak perempuan yang dieksploitasi secara seksual menggunakan aplikasi media sosial. Untuk itu, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, TPPO, serta Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar dia.

Selain itu, posisi rentan anak juga dinilai perlu diperhatikan. Dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya, tumbuh dan perkembangan secara optimal perlu diperhatikan dari segi fisik, mental, spiritual, maupun situasi sosialnya.

“Akses anak-anak terhadap aplikasi digital perlu menjadi perhatian dan dilakukan penindakan terhadap platform penyedia karena TPPO dalam bentuk eksploitasi seksual menjadi ancaman serius buat tumbuh kembang anak,” ucap Nurherwati.

Ia berharap pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum memberikan atensi khusus dalam penanganan TPPO, khususnya eksploitasi seksual di NTT dan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi.

“Seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus ini. Hak anak jangan diabaikan karena keterbatasan ekonomi, masalah rumah tangga, atau gaya hidup yang berkembang saat ini. Pemerintah pusat juga seharusnya menindak aplikasi digital yang digunakan untuk eksploitasi seksual,” kata Nurherwati.

Sebelumnya, Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang belakangan sudah dipecat dari kepolisian, sebagai tersangka dugaan kasus asusila dan penggunaan narkoba.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/3), mengatakan, AKBP Fajar diduga melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur dan satu orang dewasa berusia 20 tahun.

Adapun tiga korban anak di bawah umur tersebut, antara lain, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. AKBP Fajar juga diduga merekam perbuatan seksualnya dan mengunggah video tersebut ke situs atau forum pornografi anak di web gelap (darkweb).

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, angkat bicara terkait peristiwa bentrokan yang terjadi di daerah Sukahaji, Kota Bandung, Senin (21/4/2025) kemarin.

Farhan menjelaskan, sebagai pimpinan di Pemerintah Kota Bandung, dia mengaku prihatin tetapi juga menyesalkan terjadinya bentrokan antara warga Kelurahan Sukahaji dan pihak terkait di wilayah Gang Satata Sariksa, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

"Kami tentu sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (22/4/2025).

"Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga nanti ada keputusan final dan mengikat," tuturnya.

Lebih lanjut, Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung memahami kejadian tersebut dipicu perbedaan pandangan mengenai rencana pemasangan batas lahan oleh salah satu pihak swasta hingga menyebabkan bentrokan dengan pihak warga Kelurahan Sukahaji.

Pemkot Bandung, lanjut dia, menghargai setiap aspirasi masyarakat selama disampaikan dengan cara damai serta dalam koridor hukum yang berlaku.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan demi menjaga situasi Kota Bandung tetap kondusif dengan menempuh jalur damai dan tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami tentu mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi," ucapnya.

Selain itu, Farhan juga memastikan hak dan keamanan seluruh warga tetap menjadi prioritas utama Pemkot Bandung.

"Kami juga sangat mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian," ucapnya.

Pemkot Bandung, lanjut Farhan, juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait kawasan tersebut saat ini masih berproses di pengadilan.

Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk menghormati dan menunggu hasil proses hukum tersebut hingga adanya putusan inkrah.

Terlebih lagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai pemangku kebijakan di tingkat wilayah, telah turun tangan dan tengah mengupayakan berbagai langkah penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan solusi jangka panjang bagi semua pihak.

Sebagai langkah awal, menurut Farhan, Pemkot Bandung juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan monitoring dan pendekatan persuasif guna mencegah terjadinya eskalasi konflik di wilayah tersebut.

"Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus hadir dan menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat," ujarnya.

"Dengan semangat kebersamaan dan musyawarah, kami yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan," tuturnya.

Melalui sistem ini, kita bisa mengetahui secara terstruktur siapa saja pengusaha UMKM, termasuk binaan Kemenimipas. Hal ini juga akan mempermudah dalam menyalurkan program-program pemberdayaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan akan mengusulkan untuk memasukkan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang memiliki usaha sebagai bagian dari kategori usaha mikro dalam rangka kebijakan afirmatif.

Ia mengatakan sebagai bentuk dukungan konkret terhadap perkembangan UMKM di kalangan warga binaan, Kementerian UMKM akan memanfaatkan aplikasi Sapa UMKM. Langkah ini bertujuan untuk memetakan, memverifikasi, dan memonitor kondisi serta status seluruh warga binaan yang memiliki usaha.

"Melalui sistem ini, kita bisa mengetahui secara terstruktur siapa saja pengusaha UMKM, termasuk binaan Kemenimipas. Hal ini juga akan mempermudah dalam menyalurkan program-program pemberdayaan," jelas Maman dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Maman menyebut Kementerian UMKM berencana membentuk tim kelompok kerja (Pokja) untuk mengusulkan revisi Undang-Undang UMKM dan Kewirausahaan. Poin krusial dalam usulan ini adalah memasukkan warga binaan sebagai bagian dari kategori usaha mikro.

"Ini merupakan bentuk nyata perhatian kami terhadap warga binaan yang memiliki semangat wirausaha. Kami ingin mereka juga mendapat ruang dalam kebijakan pengembangan UMKM ke depan," ujarnya.

Ia juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Kemenimipas dalam membina, mengembangkan, dan mendukung warga binaan agar tumbuh menjadi pengusaha yang mandiri dan produktif.

Maman juga mengapresiasi ajang Indonesia Prison Product dan Art Festival (IPPA Fest) yang diselenggarakan oleh Kemenimipas. Menurutnya, ajang tersebut merupakan bukti nyata perubahan paradigma dalam memberdayakan warga binaan untuk terus berkarya dan berkontribusi melalui usaha mikro.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, menyatakan bahwa IPPA Fest adalah wujud upaya pihaknya dalam mendorong semangat UMKM di lembaga pemasyarakatan.

Ia berharap ajang itu dapat memberikan peluang kepada warga binaan agar bisa berkontribusi bagi sektor industri maupun kegiatan produktif lainnya. Ia juga berharap melalui kegiatan ini, warga binaan dapat menjadi individu yang lebih bermakna dan kembali berkontribusi positif kepada masyarakat melalui kegiatan wirausaha.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, KOMPAS.com – Kuasa hukum mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa dan menetapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyasari, sebagai tersangka.

Dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (21/4/2025), jaksa KPK menyebut bahwa Mbak Ita bersama suaminya, Alwin Basri, meminta dana melalui skema "iuran kebersamaan" yang melibatkan Indriyasari.

Kuasa hukum terdakwa, Erna Ratnaningsih, menyayangkan KPK belum menetapkan Indriyasari sebagai tersangka, padahal namanya disebut dalam surat dakwaan sebagai pihak yang turut terlibat dalam proses pemberian dana.

"Itu ada seseorang yang memberikan ada diterangkan di situ (surat dakwaan) bersama-sama dengan Indriyasari gitu ya. Dan Indriyasari ini satu-satunya pemberi yang tidak tidak dijadikan tersangka," kata Erna, Selasa (22/4/2025).

Erna menegaskan bahwa Indriyasari tidak hanya mengetahui, tetapi juga menyetujui dan membiarkan praktik pemotongan insentif pegawai dalam bentuk iuran tersebut.

"Belum, belum dijadikan tersangka. Belum dijadikan tersangka," tegasnya saat dikonfirmasi.

Dana Sudah Dikembalikan Sebelum Penyidikan

Menurut Erna, dana hasil iuran kebersamaan telah dikembalikan ke kas Bapenda sebelum KPK menerbitkan surat perintah penyidikan. Ia menyebut pengembalian itu sebagai bukti itikad baik dari kliennya, Mbak Ita, dan suaminya, Alwin Basri.

Selain itu, Erna menekankan bahwa kebijakan iuran kebersamaan bukan merupakan kebijakan baru yang lahir di era kepemimpinan Mbak Ita, melainkan sudah berlangsung sejak masa wali kota sebelumnya.

"Tuduhan pemerasan atas nama iuran kebersamaan itu bukan kebijakan dari klien kami. Itu sudah berlangsung lama sejak wali kota sebelumnya. Mbak Ita hanya meneruskan kebijakan yang sudah ada," ujar Erna.

Ia juga mengutip pernyataan Indriyasari yang mengakui bahwa dana iuran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Wali Kota Semarang.

“Iuran kebersamaan ini bahkan sudah dikembalikan ke Bapenda sebelum penyidikan KPK dimulai,” tambahnya.

Kompas.com sudah berupaya menghubungi Indriyasari terkait pernyataan kuasa hukum Mbak Ita ini, namun ia belum merespons.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hevearita Gunaryanti Rahayu resmi menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (21/4/2025).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK membacakan tiga dakwaan terhadap Mbak Ita dan Alwin Basri.

Keduanya diduga melakukan praktik korupsi dengan nilai kerugian mencapai Rp 9 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Akhmad Taufik mengatakan, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kepastian dan ketaatan hukum terkait penertiban kawasan hutan khususnya hutan sawit.

Hal ini menyusul penyitaan lahan sawit yang dinilai ilegal oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan kini telah mencapai lebih dari sejuta hektare, termasuk di Kalimantan Tengah, yang mulai mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat.

“Berdasarkan aturan di atas pengukuhan kawasan hutan harus dilakukan melalui proses mulai dari tahap penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan baru terakhir penetapan kawasan hutan,” kata Taufik dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pengacara asal Palangka Raya, Kalimantan Tengah tersebut menilai, secara hukum tidak ada kawasan hutan di Kalteng.

Sebab, selama ini, belum pernah dilakukan penetapan kawasan hutan di Kalteng, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 36 pada UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.

Ia mengatakan, ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta di lapangan, belum terdapat kawasan hutan di Kalimantan Tengah yang telah melalui tahapan-tahapan pengukuhan kawasan hutan.

“Semuanya baru pada tahapan penunjukan. Jadi secara hukum di Kalimantan Tengah itu tidak ada kawasan hutan. Karena belum melalui tahapan sebagaimana diatur dalam perundangan,” ujar Taufik.

Ia menambahkan, jika Surat Menteri Pertanian No 759/KPTS/Um/l0/l982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 hektare diterapkan, hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah masuk dalam kawasan hutan. Sebab, luas Kalimantan Tengah sendiri adalah sekitar 15.426.889 hektare.

Di sisi lain, ada Perda No 8 Tahun 2003 menyebut Kawasan Hutan luasnya 66 persen, sedangkan kawasan non hutan 34 persen.

Aturan tersebut diubah Perda No 5 Tahun 2015 yang mengubah kawasan hutan menjadi 88 persen, sementara lahan non hutan sebesar 12 persen.

Kepastian hukum terkait kawasan hutan tersebut pun menjadi sorotan utama Taufik. Untuk itu, ia meminta pemerintah dalam hal ini Presiden RI Prabowo Subianto untuk tegas menegakkan hukum dalam penertiban kawasan hutan.

“Silakan pemerintah lakukan penegakan hukum tapi jangan melanggar hukum. Lakukan tahapan-tahapan penetapan hutan yang diatur oleh UU, karena pemerintah juga yang membuat UU. Jangan merampas hak rakyat,” ujar Taufik.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro diusulkan menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Keduanya diusulkan menjadi 'corong' Presiden karena pengalamannya.

"Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikan Prasetyo berkaitan dengan dirinya yang baru-baru ini diminta aktif menjadi jubir Presiden. Di sisi lain, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai jubir Presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan dia diminta Prabowo aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah. Program yang disampaikan mulai dari rencana hingga capaian yang didapat.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," katanya.

Prasetyo menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Politikus Gerindra itu juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

OGAN ILIR, KOMPAS.com – Seorang warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang baru saja menyelesaikan masa hukuman, kembali ditangkap polisi begitu keluar dari gerbang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung Raja.

HI (36), warga Perum Mutiara Indah, Kelurahan Indralaya, Kecamatan Indralaya, dicokok anggota Polsek Pemulutan, Senin (22/4/2025), atas dugaan penipuan terkait penggadaian mobil.

Kapolsek Pemulutan IPTU Nugrah Angga Oktari mengatakan, penangkapan HI berdasarkan laporan polisi nomor LP/B-158/IX/2023/Sumsel/Res Ogan Ilir/Sek PML tertanggal 12 September 2023.

“Tersangka menggadaikan sebuah mobil kepada korban senilai Rp 30 juta, namun ternyata mobil tersebut adalah milik perusahaan rental, bukan milik pribadi,” kata Nugrah kepada Kompas.com, Selasa (22/4/2025).

Korban bernama Khaliq (37), warga Desa Ibul Besar 2, Kecamatan Pemulutan. Tak lama setelah menerima mobil Toyota Rush yang digadaikan HI, kendaraan itu disita oleh pihak rental karena diketahui masih dalam kontrak sewa.

Kapolsek menjelaskan, pihaknya telah menerima informasi bahwa HI akan bebas dari lapas, sehingga tim langsung bersiap menangkap tersangka sesaat setelah ia melangkah keluar.

“Saya memerintahkan Kanit Reskrim IPDA Gandhi Prianata bersama tim Panther untuk bergerak cepat mengamankan tersangka tanpa perlawanan,” ujar Nugrah.

Kini HI diamankan di Mapolsek Pemulutan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga akan memeriksa korban, saksi-saksi, dan melengkapi berkas perkara guna dilimpahkan ke kejaksaan.

“Proses hukum akan terus berlanjut,” tegas Nugrah.