Pangkalpinang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi melepas tugas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam yang akan melanjutkan tugas sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Republik Indonesia digantikan oleh Yuldi Yusman sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan di Ditjen Imigrasi atas dukungan dan kerja sama Bapak dan Ibu selama ini. Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan Kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya," kata Saffar Muhammad Godam.

Godam menjabat selama 6 bulan sejak ditunjuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Selasa (22/10/2024) lalu. Masa kepemimpinan Saffar Muhammad Godam ditandai dengan berbagai pencapaian signifikan.

Di antaranya adalah kontribusi terhadap rekor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBP sebesar Rp6 triliun (150 persen).

Kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp5,03 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,49 triliun dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Selain dalam peningkatan PNBP, Godam melanjutkan perluasan layanan Immigration Lounge, yang bertujuan untuk memudahkan penerbitan Paspor dan pemberian Izin Tinggal bagi masyarakat di lokasi strategis.

Dalam periode Oktober 2024 hingga April 2025, telah diresmikan 3 (tiga) Immigration Lounge yang berlokasi di Grand Metropolitan Mall Bekasi, Ciputra World Mall Surabaya dan Mall Pesona Square Depok.

Perluasan penggunaan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga menjadi fokus utama dengan meneruskan capaian pendahulunya. Hingga saat ini, autogate telah diterapkan di beberapa bandara dan pelabuhan utama, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta (98 autogate), Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali (90 autogate) dan Bandara Juanda, Surabaya (28 autogate), Bandara Kualanamu, Medan (30 autogate), Pelabuhan Batam Centre, Batam (5 autogate).

Pengakuan internasional atas kualitas layanan Imigrasi juga diraih dengan terpilihnya Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta sebagai Peringkat Ke-10 Layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia Tahun 2025 versi Skytrax.

Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, dan efisiensi e-gate. Selain itu, telah diresmikan pula Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkong di Batam, Kepulauan Riau, yang diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia.

"Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan,” ujar Menteri Imipas, Agus Andrianto.

Sementara itu, Yuldi Yusman Plt Dirjen Imigrasi yang baru juga memiliki sejumlah catatan prestasi selama menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Di antaranya adalah deportasi TJC, warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals atas kasus eksploitasi seksual anak, pengamanan 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara.

Pelaksanaan operasi wira waspada penanaman modal asing (OPS PMA) bersama BKPM di Bali dan Batam, yang menindak pelanggaran izin tinggal oleh sejumlah orang asing, serta pengamanan FN dan GC, dua warga negara Tiongkok yang dicari Pemerintah Tiongkok terkait kasus kejahatan ekonomi.

“Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara,” tutup Agus.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Presiden utus Jokowi, Jonan, Pigai, Thomas Djiwandono ke Vatikan hingga pembangunan pabrik BYD diusik premanisme ormas. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Presiden utus Jokowi, Jonan, Pigai, Thomas Djiwandono ke Vatikan

Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignatius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan Pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menjelaskan utusan-utusan khusus Pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus

Jenazah Paus Fransiskus telah dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus, Vatikan, agar umat beriman dapat memberikan penghormatan terakhir hingga hari pemakamannya pada Sabtu (26/4).

Ritus pemindahan jenazah Paus Fransiskus berlangsung pada Rabu pagi, dipimpin oleh dewan kardinal yang berkumpul di Roma setelah wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Kejagung tegaskan tidak antikritik produk jurnalistik yang kontra

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa pihaknya tidak antikritik terhadap produk jurnalistik yang kontra terhadap institusi tersebut.

Kejaksaan Agung mempersilakan jurnalis untuk berkarya dengan sebebas-bebasnya. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Kejagung benarkan sita uang tersangka AM yang disimpan di bawah kasur

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah menyita uang dari tersangka AM (Ali Muhtarom) yang disimpan di bawah kasur pada rumahnya yang berada di Jepara, Jawa Tengah.

Ali Muhtarom selaku anggota majelis hakim merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Pembangunan pabrik BYD diusik premanisme ormas, Moeldoko: Tumpas saja

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mendukung Gubernur Jawa Barat untuk menumpas tindakan premanisme yang dapat mengganggu investasi, dalam hal ini menyinggung kasus premanisme yang terjadi pada pembangunan fasilitas manufaktur BYD di Subang, Jawa Barat.

Menurut dia, alih-alih mengganggu, masyarakat seharusnya turut ambil andil dalam menciptakan iklim investasi yang baik, sebab dengan hadirnya investasi akan terbuka pula lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Komite Perencanaan dan Pembangunan di Yerusalem yang dikuasai Israel berniat untuk membahas rencana baru untuk perluasan permukiman ilegal di Yerusalem Timur yang diduduki pada Rabu (23/4) sebagai langkah pertama untuk menyetujui proyek tersebut, menurut Middle East Monitor (MEMO).

Rencana tersebut bertujuan untuk memperluas apa yang dikenal sebagai pemukiman Gilo ke arah tenggara, di atas tanah dan kebun zaitun yang dimiliki oleh penduduk kota Beit Jala, Palestina, kata laporan itu.

Diberitakan laman Palestine Chronicle, Rabu (23/4/2025), rencana tersebut mencakup pembangunan 1.900 unit pemukiman baru di atas lahan terbuka seluas 176 dunam (sekitar 43,5 hektare) yang terletak di antara Jalan Terowongan dan pemukiman tersebut.

Hukum Mengizinkan Penyitaan

Data menunjukkan bahwa 29 persen dari tanah yang termasuk dalam rencana tersebut diklasifikasikan sebagai milik pribadi, 12 persen dimiliki oleh kotamadya Israel dan negara, 15 persen berada di bawah pengelolaan Departemen Kustodian Properti Absen, dan 44 persen tidak terdaftar secara resmi, kata laporan itu.

Pihak berwenang Israel menyita sebagian besar tanah ini melalui penerapan Hukum Properti Absentee, yang memungkinkan penyitaan properti warga Palestina yang mengungsi pada tahun 1948 atau setelah 1948, menurut Ir Amim, sebuah organisasi sayap kiri Israel yang mengkhususkan diri dalam urusan Yerusalem yang diduduki, demikian laporan MEMO.

Tanah yang Disita

Aviv Tatarsky, seorang peneliti dari Ir Amim, mengatakan, "Satu-satunya alasan Israel mengklasifikasikan para pemilik tanah-tanah ini sebagai 'absentee' adalah karena Israel mencaplok kebun-kebun mereka di dalam perbatasannya, namun tetap menjadikan para pemiliknya di luar perbatasan sebagai penduduk Tepi Barat yang tidak memiliki hak.”

"Penggunaan ekstensif Hukum Properti Absentee untuk membangun permukiman di Yerusalem Timur adalah salah satu manifestasi paling menonjol dari diskriminasi yang dipraktekkan oleh Israel di kota yang diduduki," kata Tatarsky.

Organisasi tersebut mengatakan dalam sebuah posting di X pada Selasa (22/4), "Bahkan dalam kasus rencana pembangunan Gilo saat ini, pemilik tanah dan kebun Palestina tidak benar-benar ‘tidak hadir’."

"Mereka tinggal di Beit Jala persis di tempat yang sama di mana mereka selalu tinggal. Namun ketika Israel menduduki wilayah tersebut pada tahun 1967, Israel mencaplok tanah-tanah tersebut ke Yerusalem tanpa pemiliknya yang didefinisikan sebagai penduduk Tepi Barat,” organisasi tersebut menjelaskan.

Ditambahkan bahwa karena keputusan yang sama untuk mencaplok tanah tanpa penduduknya, Israel dapat memutuskan bahwa pemilik kebun-kebun tersebut ‘tidak hadir’ sehingga membuka jalan untuk menguasai properti mereka secara hukum.”

Mengubah Kebijakan

Ir Amim mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, badan-badan hukum dan terutama badan-badan internasional telah memblokir penggunaan hukum secara besar-besaran di Yerusalem Timur.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan tersebut telah berubah.

Pembangunan pemukiman telah meningkat secara signifikan sejak pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berkuasa pada Desember 2022.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman ini ilegal menurut hukum internasional. PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam kelangsungan solusi dua negara.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah “ilegal” dan menyerukan agar semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi salah satu tokoh yang akan mewakili Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakamanPaus Fransiskus di Vatikan.

Natalius mengatakan, Indonesia menempatkan Paus Fransiskus sebagai tokoh perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan.

Ia kembali menekankan ucapan duka cita yang pernah disampaikan presiden.

"Negara Indonesia menghormati dan menempatkan Mendiang Bapa Suci Paus Fransiskus sebagai Tokoh Perdamaian, Kemanusiaan, dan Persaudaraan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI, dalam ucapan Duka Cita," kata Natalius dalam pesan singkat, Kamis (24/4/2025).

Meski demikian, Natalius enggan mengungkapkan secara detail persiapan keberangkatan ke Vatikan.

Ia mengatakan, hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Sudah disampaikan oleh Sesneg," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah orang yang akan menjadi utusannya untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, di Vatikan.

Adapun tokoh-tokoh tersebut yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Ignasius Jonan, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

"Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo," imbuh dia.

Prasetyo berharap, tokoh-tokoh tersebut dapat mewakili Indonesia dalam menyampaikan belasungkawa.

Ia mengakui, meninggalnya Paus menjadi duka cita yang mendalam.

Berdasarkan rencana Vatikan, Paus Fransiskus akan dimakamkan pada tanggal 26 April pekan ini.

"Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa," ucap Prasetyo.

Sementara itu, keberangkatan perwakilan tengah diatur oleh pemerintah.

Kemungkinan, kata Prasetyo, utusan akan berangkat pada esok hari.

"Untuk keberangkatan sedang diatur, mungkin bisa jadi akan berangkat besok hari Kamis atau selambat-lambatnya hari Jumat," ujar dia.

IDXChannel - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent mendorong Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk melakukan perombakan besar-besaran.

Dilansir dari Politico pada Kamis (24/4/2025), Bessent menyatakan AS tidak akan mundur dari kedua lembaga keuangan internasional itu.

"America First tidak berarti America Alone," kata Bessent dalam pidatonya di sela-sela Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia.

Dalam pidatonya, dia mengkritik IMF karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengatasi perubahan iklim, isu gender, dan isu sosial lainya, sementara gagal meminta pertanggungjawaban negara-negara yang diberi pinjaman uang untuk melaksanakan reformasi ekonomi.

"IMF dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam sistem internasional," kata Bessent.

"Dan Pemerintahan Trump ingin bekerja sama dengan mereka — selama mereka dapat tetap setia pada misi utama mereka," katanya.

Bessent menguraikan beberapa perubahan yang diinginkan AS di IMF dan Bank Dunia. Ia mengatakan Bank Dunia harus menghentikan diskriminasi terhadap sejumlah sumber energi, terutama bahan bakar fosil dan energi nuklir. Bessent juga mengkritik status negara berkembang yang disematkan Bank Dunia terhadap China.

"Meskipun telah mengorbankan banyak pasar Barat, kebangkitan China berlangsung cepat dan mengesankan," kata Bessent.

"Tetapi jika China ingin memainkan peran dalam ekonomi global, maka negara itu perlu naik kelas," katanya.

China juga mendominasi krtitik Bessent tentang IMF. Dia mengatakan lembaga itu perlu mengambil sikap yang lebih tegas terhadap praktik ekonomi Beijing.

"IMF perlu memanggil negara-negara seperti China yang telah menjalankan kebijakan yang mendistorsi ekonomi global dan praktik mata uang yang tidak transparan selama beberapa dekade," kata Bessent. (Wahyu Dwi Anggoro)

NABIRE, iNews.id - Empat Narapidana dengan inisial AW, DW, BM, dan MI di Lembaga Pemasyarakat Kelas IIB Nabire, Provinsi Papua Tengah kedapatan Melakukan Transaksi Penjualan Puluhan paket sabu siap edar. 

Penemuan tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktifitas peredaran narkotika di lapas nabire tersebut. 

Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu, melalui kasat narkoba , IPTU Exaudio Hasibuan menjelelaskan kronoliogis kejadian, diawali dengan penangkapan pertama kepada dua tersangka Pria berinisial MM dan OT , pada 22 april 2025 pukul 10 pagi dan berhasil mengamankan 4 bungkus narkotika jenis sabu didalam paket sarung.

Berdasarkan pengembangan tersangka MM, satnarkoba kemudian mendapat informasi adanya tersangka lain yang mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam lapas kelas IIB nabire.

Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 23 bungkus narkotika jenis sabu , dan 3 bungkus narkotika jenis ganja, di dalam lapas kelas II B Nabire, serta mengamankan 4 tersangka yang merupakan warga binaan lapas kelas II B nabire berinsial, AW, DW, BM, dan MI. 

Saat ini kasus tersebut sementara didalami lebih lanjut.

Editor : Darul Muttaqin

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Rabu (23/4), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali pada pagi ini, mulai dari Mahkamah Agung memutasi 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri hingga isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

1. KPK akan panggil La Nyalla untuk usut kasus dana hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil anggota DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selengkapnya baca di sini.

2. Mahkamah Agung mutasi 199 hakim dan pimpinan pengadilan

Mahkamah Agung memutasi sebanyak 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri di seluruh Indonesia berdasarkan hasil rapat pimpinan terkait mutasi promosi hakim dan panitera pada Selasa (22/4) malam.

Selengkapnya baca di sini.

3. Yuldi Yusman jabat Plt Dirjen Imigrasi gantikan Saffar Godam

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi menggantikan pejabat sebelumnya Saffar Muhammad Godam.

Selengkapnya baca di sini.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Rabu (23/4), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali pada pagi ini, mulai dari Mahkamah Agung memutasi 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri hingga isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

1. KPK akan panggil La Nyalla untuk usut kasus dana hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil anggota DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selengkapnya baca di sini.

2. Mahkamah Agung mutasi 199 hakim dan pimpinan pengadilan

Mahkamah Agung memutasi sebanyak 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri di seluruh Indonesia berdasarkan hasil rapat pimpinan terkait mutasi promosi hakim dan panitera pada Selasa (22/4) malam.

Selengkapnya baca di sini.

3. Yuldi Yusman jabat Plt Dirjen Imigrasi gantikan Saffar Godam

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi menggantikan pejabat sebelumnya Saffar Muhammad Godam.

Selengkapnya baca di sini.

4. UGM sebut sudah berkomunikasi dengan polisi soal isu ijazah Jokowi

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan kepolisian terkait dengan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK: 21 tersangka potong dana hibah pokmas Jatim hingga 20 persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa 21 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diduga memotong dana hibah hingga 20 persen.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Status Bandara Supadio Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) rencananya akan kembali menjadi bandara internasional. Banyak otoritas yang mendukung percepatan kembalinya status bandara ini. Salah satunya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Sam Fernando menyampaikan pihaknya telah melakukan beberapa hal seperti penyampaian data-data tentang perlintasan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan diteruskan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Hal ini untuk mendukung percepatan pengembalian status internasional bandara tersebut.

"Ya, kita berharap hal ini menjadi perhatian khusus pimpinan di tingkat kementerian agar Bandara Supadio Pontianak segera kembali statusnya menjadi internasional," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Sam mengatakan Imigrasi Pontianak yang merupakan pemangku kepentingan keimigrasian wilayah Bandara Supadio sudah menyiapkan sarana dan prasarana agar memenuhi standar pelayanan bandara internasional. Imigrasi Pontianak juga telah melakukan penyampaian langsung kepada Komisi XIII DPR saat melakukan kunjungan ke wilayah kerja Kalbar.

"Sisi dari SDM juga sudah kami siapkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang punya tusi (tugas dan fungsi) beririsan terkait dengan rencana Bandara Supadio diaktifkan kembali menjadi bandara internasional," kata dia.

Menurut Sam, status internasional penting karena bandara merupakan salah satu gerbang masuk utama bagi wisatawan mancanegara ke wilayah Kalbar yang memiliki potensi keindahan alam, budaya lokal yang multietnis, serta posisi geografis strategis. Dengan banyaknya jumlah kunjungan, otomatis pendapatan daerah serta devisa dapat bertambah.

"Kalbar memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pariwisata, ekonomi dan lainnya. Maka dari itu status Bandara Supadio Pontianak harus kembali menjadi bandara internasional untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Head of Safety Risk and Quality Control Bandara Supadio Idham Rahadian menilai secara garis besar Bandara Supadio Pontianak siap dan mampu melayani kembali penerbangan internasional apabila pemerintah menaikkan kembali status menjadi bandara internasional.

"Karena sebelumnya pernah menjadi bandara internasional, sarana dan prasarana sudah tersedia, tinggal kita aktifkan saja. Termasuk tingkat keamanan, keselamatan dan pelayanan," ujarnya.

Menurut catatan, sambung Idham, penumpang internasional yang datang dan pergi di Bandara Supadio mencapai 220 ribu orang dalam setahun.

"Jadi tidak menutup kemungkinan angka ini kembali lagi jika status bandara menjadi internasional," kata dia.

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Status Bandara Supadio Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) rencananya akan kembali menjadi bandara internasional. Banyak otoritas yang mendukung percepatan kembalinya status bandara ini. Salah satunya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Sam Fernando menyampaikan pihaknya telah melakukan beberapa hal seperti penyampaian data-data tentang perlintasan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan diteruskan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Hal ini untuk mendukung percepatan pengembalian status internasional bandara tersebut.

"Ya, kita berharap hal ini menjadi perhatian khusus pimpinan di tingkat kementerian agar Bandara Supadio Pontianak segera kembali statusnya menjadi internasional," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Sam mengatakan Imigrasi Pontianak yang merupakan pemangku kepentingan keimigrasian wilayah Bandara Supadio sudah menyiapkan sarana dan prasarana agar memenuhi standar pelayanan bandara internasional. Imigrasi Pontianak juga telah melakukan penyampaian langsung kepada Komisi XIII DPR saat melakukan kunjungan ke wilayah kerja Kalbar.

"Sisi dari SDM juga sudah kami siapkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang punya tusi (tugas dan fungsi) beririsan terkait dengan rencana Bandara Supadio diaktifkan kembali menjadi bandara internasional," kata dia.

Menurut Sam, status internasional penting karena bandara merupakan salah satu gerbang masuk utama bagi wisatawan mancanegara ke wilayah Kalbar yang memiliki potensi keindahan alam, budaya lokal yang multietnis, serta posisi geografis strategis. Dengan banyaknya jumlah kunjungan, otomatis pendapatan daerah serta devisa dapat bertambah.

"Kalbar memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pariwisata, ekonomi dan lainnya. Maka dari itu status Bandara Supadio Pontianak harus kembali menjadi bandara internasional untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Head of Safety Risk and Quality Control Bandara Supadio Idham Rahadian menilai secara garis besar Bandara Supadio Pontianak siap dan mampu melayani kembali penerbangan internasional apabila pemerintah menaikkan kembali status menjadi bandara internasional.

"Karena sebelumnya pernah menjadi bandara internasional, sarana dan prasarana sudah tersedia, tinggal kita aktifkan saja. Termasuk tingkat keamanan, keselamatan dan pelayanan," ujarnya.

Menurut catatan, sambung Idham, penumpang internasional yang datang dan pergi di Bandara Supadio mencapai 220 ribu orang dalam setahun.

"Jadi tidak menutup kemungkinan angka ini kembali lagi jika status bandara menjadi internasional," kata dia.

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, menanggapi kasus dugaan suap sebesar Rp 60 miliar terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang kembali menyeret pengacara dan panitera pengadilan.

Menurut dia, persoalan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tengah berada dalam kondisi darurat moral."Menurut pendapat saya maraknya suap-menyuap karena rendahnya moralitas penegak hukum, baik advokat maupun hakim," ujar Ikhwan saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Karena itu, dia menekankan agar hakim dan peradilan memiliki moralitas dan integritas yang lebih tinggi dari penegak hukum lain. Dia menjelaskan, hakim adalah muara dan harapan terakhir.

Menanggapi soal hubungan antara pengacara dan hakim, Ikhwan mengungkapkan, masing-masing profesi sejatinya telah memiliki kode etik yang tegas. Menurut dia, hakim dilarang menerima suap atau gratifikasi sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan keputusan bersama KY dan MA.

Sementara itu, advokat sebagai officium nobile juga dilarang memberi suap berdasarkan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan."Di profesi advokat ada kode etik advokat, dimana advokat sebagai officium nobile (profesi mulia) tidak boleh memberi suap," ucap Ikhwan.

Ikhwan menolak anggapan bahwa memberi iming-iming kepada aparat penegak hukum adalah cara kerja lazim dalam dunia advokat. Jika hal itu terjadi, maka itu adalah masalah integritas personal yang mencoreng profesi. "Pengacara tidak dibenarkan berdasarkan kode etik advokat dan perundang-undangan untuk memberikan suap/gratifikasi," kata Ikhwan.

Untuk menghentikan praktik mafia peradilan, Ikhwan menilai perlu diakukan evaluasi total terhadap sistem peradilan. Ia menekankan pentingnya membangun sistem yang mampu melahirkan hakim yang kompeten dan berintegritas, dimulai dari proses rekrutmen.

"Rekruitmen perlu dipertimbangkan untuk merekrut calon-calon hakim yang telah berpengalaman di dunia hukum misal selama 10 atau 15 tahun, bukan fresh graduate," ujar Ikhwan.

Komnas HAM mengungkap bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) pernah dimiliki Pusar Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdana Kusuma.

Temuan itu disampaikan Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam rapat audiensi dengan sejumlah mantan pemain sirkus OCI di Komisi XIII DPR, Rabu (23/4). Atnike mengaku pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan tersebut.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya Sirkus," kata Atnike dalam rapat.

Usai rapat, Atnike mengatakan Komnas HAM akan melakukan penelusuran terhadap temuan-temuan Komnas HAM pada 1997. Termasuk berkaitan dengan dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Puskopau.

"Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997," tuturnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari TNI AU terkait temuan tersebut.

Pada kesempatan itu, sejumlah korban menuturkan pengakuan terkait tindakan eksploitasi yang mereka terima selama bergabung dengan OCI. Bahkan mereka dilarang untuk pergi.

Vivi Nurhayadi, salah seorang korban mengaku pernah menjadi korban penganiayaan usai tertangkap saat mencoba kabur. Bukan hanya badan, Vivi mengaku alat kelaminnya ikut disetrum pakai setruman gajah.

"Setelah saya melarikan diri, tiga hari kemudian saya menghirup udara luar saya ditangkap lagi dengan sekuriti dan setelah itu saya dibawa ke pos sekuriti dan saya dibawa pulang," kata Vivi dalam audiensi.

"Di tengah jalan pun saya sudah dipukuli, dikata-katain kasar, binatang, sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin pakai setruman gajah, sampai alat kelamin saya disetrumin," imbuhnya.

Pihak OCI Taman Safari telah membantah hal itu. Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu.

Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).