JAKARTA - Tim hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menduga adanya aksi pencatutan nama petinggi partai yang dilakukan eks kader PDIP Saeful Bahri. Ia menyebutkan, salah satu nama yang dicatut adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang saat ini menjadi terdakwa.

Hal itu ia sampaikan saat skors sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Kemudian teman-teman, apa yang tadi kami tanyakan di bagian terakhir persidangan kepada saudara Tio, bahwa terbukti saudara Saeful dalam hal ini menggunakan nama Sekjen PDIP, mencatut nama-nama pimpinan partai," kata Ronny.

Di sisi lain, Ronny menegaskan, uang suap PAW Harun yang bersumber dari Hasto juga terbantahkan. Hal itu merujuk pada keterangan saksi Donny Tri Istiqomah di ruang sidang yang mencatut nama Hasto agar Saeful Bahri segera merespons permintaannya.

"Terkait dengan yang disampaikan lewat chat oleh saudara Donny bahwa ini (uang) adalah dari Sekjen PDI Perjuangan untuk kepada saudara Saeful, itu membuktikan dia mengklaim nama dari Mas Hasto. Agar apa? agar Saeful Bahri cepat mengambil duit tersebut, ini sudah diuji," ujarnya.

Soal pencatutan yang dilakukan Saeful, Ronny menjelaskan, dipertegas oleh keterangan saksi eks Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina. "Tadi saudari Tio menyampaikan saudara Saeful ini kebiasaannya adalah membawa nama orang, dan itu sudah terbukti," ucapnya.

"Jadi menurut saya, janganlah kita framing-framing bahwa seolah-olah ini sudah terkait dengan pimpinan-pimpinan partai. Ini adalah perintah dari partai. Secara organisasi ya, karena menjalankan putusan dari Mahkamah Agung itu klir," sambungnya.

GAZA - Hamas dilaporkan akan mengajukan proposal lima poin selama pembicaraan mendatang di Kairo, yang bertujuan mengamankan gencatan senjata jangka panjang dan perjanjian komprehensif dengan Israel.

Kabar itu diungkap seorang sumber senior dari gerakan tersebut. Rencana tersebut mencakup pertukaran tahanan, gencatan senjata selama lima tahun, dan jaminan internasional dan regional.

Menurut laporan media, pokok pertama dalam proposal tersebut adalah pertukaran tahanan komprehensif di mana semua tawanan Israel yang ditahan di Gaza akan dibebaskan dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang disepakati.

Proposal tersebut juga menyerukan gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Gaza, dimulainya upaya rekonstruksi, dan pencabutan blokade.

Proposal tersebut menguraikan kesediaan Hamas menyetujui gencatan senjata selama lima tahun, asalkan didukung jaminan internasional dan regional serta untuk memulihkan kondisi seperti sebelum 2 Maret ketika Israel sepenuhnya memblokade daerah kantong tersebut.

Ini akan mencakup penghentian operasi militer, pasukan Israel kembali ke posisi yang disepakati dalam kesepakatan 17 Januari, dan dimulainya kembali bantuan kemanusiaan berdasarkan protokol yang ditetapkan.

Satu komite lokal yang terdiri dari teknokrat independen akan dibentuk untuk memerintah Gaza berdasarkan ketentuan kesepakatan yang diusulkan.

Bandung (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat mengingatkan orang asing tidak hanya membawa pengaruh positif misalnya investasi, yang tentunya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tapi juga negatif, termasuk di Kota Bandung dan Cimahi.

Kabid Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjenim Jawa Barat Iman Teguh Adianto mengungkapkan pengaruh negatif yang berpotensi dibawa oleh orang asing ini seperti kejahatan transnasional, perdagangan manusia, kejahatan siber, penyelundupan manusia, dan penyalahgunaan izin tinggal hingga overstay.

"Oleh karena itu, pengawasan orang asing harus ditingkatkan dan dapat dilaksanakan dengan forum-forum koordinasi yang konstruktif dan kolaboratif. Dan bahkan apabila diperlukan, dapat dilakukan dalam bentuk operasi gabungan," kata Iman di Bandung, Kamis.

Salah satu forum koordinasi dalam rangka penguatan pengawasan orang asing, telah dilakukan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Tingkat Kota Bandung dan kota Cimahi pada Rabu (23/4) yang dihadiri oleh unsur Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal ImigrasivJawa Barat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung serta instansi yang tergabung dalam tim tersebut.

Tim Pora Kota Bandung dan Kota Cimahi ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas di antara instansi pemerintah untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing.

"Tim Pora ini juga kini telah diperkuat oleh Aplikasi Pelaporan Orang Asing sebagai langkah konkret penguatan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia," ucap Iman.

Kemudian dalam rangka upaya preventif terjadinya pelanggaran keimigrasian serta penegakan hukum keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung melaksanakan Operasi Gabungan bersama dengan unsur Tim Pora Kota Bandung pada tanggal 23 April 2025 lalu ke Apartemen Jarrdin.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Muhamad Novyandri, mengatakan operasi ini adalah upaya untuk melakukan deteksi dini pelanggaran keimigrasian serta melakukan penegakan hukum terhadap orang asing yang diketahui melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Operasi ini dilakukan secara profesional dan tegas dalam hal penegakan hukum. Kita harus memastikan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," kata Novyandri.

Dalam operasi pemeriksaan terhadap orang asing ke Apartemen Jarrdin itu, Kasi Inteldakim, Yulianto Bimanegara, mengatakan tidak menemukan adanya pelanggaran. Namun pihaknya akan terus melaksanakan operasi pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.

"Ini adalah upaya deteksi dini terkait potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) akibat keberadaan dan kegiatan orang asing serta melakukan penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran," tutur Yulianto.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar konsultasi publik untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025-2029 atau fase II di Jakarta, Rabu (23/4).

Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyebutkan kegiatan yang diselenggarakan berkolaborasi dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) tersebut guna menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025.

"Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa upaya pencegahan terorisme tetap menjadi agenda penting dan prioritas dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional lima tahun ke depan," kata Andhika dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Adapun kegiatan diskusi yang melibatkan partisipasi publik tersebut dilaksanakan sejak 22-23 April 2025 untuk menyerap aspirasi masukan dari organisasi masyarakat sipil dan kementerian/lembaga terkait.

Andhika menuturkan dalam kesempatan itu kementerian/lembaga dapat memberikan masukan substantif dan konstruktif untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Presiden mengenai RAN PE fase II tersebut.

Berbagai masukan itu, kata dia, akan mempertajam identifikasi berbagai jarak yang perlu diperhatikan dan dicari jalan keluarnya melalui rencana aksi dalam rangka menghadapi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang terus berkembang.

Selanjutnya, dirinya juga menerangkan bahwa RAN PE fase II akan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang sama dengan fase sebelumnya, yaitu HAM, supremasi hukum dan keadilan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, keamanan dan keselamatan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk, serta kebhinekaan dan kearifan lokal.

Sementara itu, Head of Programme and Officer-In-Charge (OIC) UN Women Dwi Yuliawati Faiz berharap hasil diskusi tersebut akan menjadi landasan bagi penguatan praktik baik pencegahan ekstremisme dan dapat berkontribusi terhadap pemikiran mengenai integrasi gender dalam pencegahan terorisme.

"Hasil dari diskusi ini juga akan semakin memperkuat masukan terhadap RAN PE dan kami berharap bahwa praktik-praktik baik pencegahan penanganan ekstremisme yang mengarah ke terorisme ini juga dapat berkontribusi kepada pemikiran mengenai gender integration dalam pencegahan terorisme," ucap Dwi dalam kesempatan yang sama.

Secara substantif, pelaksanaan RAN PE Tahun 2025-2029 mengambil pendekatan tematik yang terdiri dari sembilan tema, yaitu Kesiapsiagaan Nasional; Ketahanan Komunitas dan Keluarga; Pendidikan, Keterampilan Masyarakat, dan Fasilitas Lapangan Kerja; Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Anak; serta Komunikasi Strategis, Media, dan Sistem Elektronik.

Lalu, Deradikalisasi dan Pemutusan Kekerasan (disengagement) untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial; Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Keadilan; Pelindungan Saksi dan Pemenuhan Hak Korban; serta Kemitraan dan Kerja sama Internasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemegang polis (Pempol) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang tergabung dalam Persatuan Keluarga Bumiputera Indonesia (PKBI) meminta aparat hukum mengusut kasus dugaan hilangnya dana AJB Bumiputera sebesar Rp165 miliar.

Adapun hilangnya dana tersebut diduga akibat adanya pemalsuan dokumen oleh mantan serikat pekerja AJB Bumiputera 1912 hingga menyebabkan adanya pencairan dana.

"Kami tidak sedang memperjuangkan satu atau dua orang. Ini soal keadilan kolektif ribuan keluarga di seluruh Indonesia," ujar Ketua Pempol PKBI Ahmad Suriadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Oleh karenanya, ia mengungkapkan pihaknya hanya ingin hak para pemegang polis dikembalikan.

Dia mengapresiasi manajemen AJB Bumiputera 1912 yang secara serius menelusuri kasus itu.

Tak hanya itu, dukungan juga diberikan kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Metro Jakarta Pusat.

"Kami memberikan apresiasi kepada manajemen AJB Bumiputera 1912 yang tetap berjuang mengusut kasus ini. Proses ini harus didukung oleh semua pihak, termasuk aparat penegak hukum,” ucap dia.

Di sisi lain, Ahmad mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengenai eksekusi Perjanjian Bersama (PB) 2023 yang diduga menggunakan keterangan palsu dari mantan serikat pekerja.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika Jawa Timur (DPD Granat Jatim) menilai izin usaha es krim beralkohol yang sebelumnya membuka tenant di pusat perbelanjaan kawasan Surabaya Barat harus dicabut.

Ketua DPD Granat Jatim Arie Soeripan mengaku kecewa dengan putusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang hanya memberi sanksi tindak pidana ringan (tipiring) berupa denda sebesar Rp 300.000.

Serta memperbolehkan membuka usaha kembali per 22 April lalu, setelah sempat ditutup selama sekitar dua pekan.

"Keberadaan usaha es krim beralkohol ini jelas mencederai predikat Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak Dunia," kata Arie di Surabaya, Kamis (24/4/2025).

Berdasarkan penyelidikan oleh aparat Pemkot Surabaya, usaha es krim tersebut dinyatakan mengandung alkohol sebanyak 3,35 persen.

"Kita tahu es krim identik dengan kesukaan anak-anak. Jelas kandungan alkoholnya sangat berbahaya apalagi jika dikonsumsi anak-anak," ucap Arie.

Di sisi lain, sebagai Kota Layak Anak Dunia akreditasi United Nations Children's Fund (UNICEF), Surabaya dinilai telah memenuhi standar internasional dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak-anak.

Untuk itu, DPD Granat Jatim menuntut komitmen Pemkot Surabaya untuk terus melindungi dan memajukan kesejahteraan anak-anak di masa yang akan datang.

Arie mengungkapkan, dalam kasus ini, Pemkot Surabaya harus mengkaji kembali dan menindak tegas tenant dan pengusaha yang menjual es krim beralkohol tersebut.

"Harus ditindak tegas dan diproses secara hukum. Bahkan manajemen pusat perbelanjaan yang menyediakan tempat juga harus ikut bertanggung jawab," kata dia menegaskan.

Arie mengingatkan kasus es krim beralkohol tidak bisa dianggap enteng.

"Pemerintah dan instansi atau dinas terkait harus lebih selektif untuk mengeluarkan izin usaha. Menjadi pembelajaran agar selanjutnya lebih sering mengadakan sidak. Jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali," ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa pembangunan pabrik pintar atau smart factory merupakan bagian dari komitmen besar Indonesia dalam menghadapi revolusi industri berbasis digital.

Saat meresmikan pabrik pintar milik PT Pegaunihan Technology Indonesia, anak usaha Pegatron Corporation yang berlokasi di Batamindo Industrial Park, Batam, Kepulauan Riau, Kamis, ia menuturkan acara peresmian menandai babak baru dalam transformasi industri berbasis teknologi di Indonesia, khususnya dalam sektor manufaktur cerdas berbasis 5G.
‎
‎“Kehadiran smart factory ini bukan sekadar pencapaian bagi Pegatron, tetapi juga bukti bahwa Indonesia siap menjadi pusat manufaktur berteknologi tinggi di kawasan," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dengan dukungan infrastruktur, kebijakan yang berpihak pada investasi, serta tenaga kerja yang kompetitif, dirinya semakin optimistis bahwa Batam akan menjadi pusat inovasi industri.

‎Lebih lanjut, Menko Yusril juga menyoroti manfaat luas dari keberadaan fasilitas pabrik pintar bagi ekosistem industri dalam negeri.

Pabrik pintar, menurutnya, tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi pusat transfer teknologi, peningkatan keterampilan digital tenaga kerja lokal, serta penguatan rantai pasok industri dalam negeri.

"Ini adalah langkah besar menuju kemandirian teknologi Indonesia,” katanya menambahkan.

‎Fasilitas pabrik pintar yang dikembangkan sejak tahun 2023 tersebut merupakan bagian dari Pegatron Corporation, perusahaan global yang mempekerjakan lebih dari 10 ribu orang di seluruh dunia. Adapun PT Pegaunihan telah aktif di Indonesia sejak tahun 2018 dan kini memperkerjakan sekitar 6 ribu tenaga profesional.

‎Dalam kesempatan yang sama, Presiden sekaligus CEO Pegatron Gary Cheng, menyampaikan bahwa setiap krisis harus dilihat sebagai peluang.

“Krisis merupakan kesempatan untuk melihat potensi besar dalam inovasi. Batam adalah lokasi yang ideal dengan kesiapan teknologi cerdas yang mumpuni,” ujar Gary.

‎Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang menekankan pentingnya kolaborasi inovatif.

"Kami berharap Pegatron dapat bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk menciptakan inovasi asli karya anak bangsa, dalam semangat bertumbuh bersama Indonesia,” tutur Rizal.
‎
‎Rangkaian acara ditutup dengan prosesi pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Menko Kumham Imipas, yang dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke fasilitas pabrik pintar tersebut.

‎Dengan hadirnya fasilitas itu, Batam semakin memperkuat perannya sebagai pusat industri berteknologi tinggi di Asia Tenggara.

Didukung oleh lokasi strategis, infrastruktur memadai, serta kebijakan pemerintah yang pro-investasi, Batam menjadi pilihan ideal bagi pengembangan industri berbasis teknologi canggih seperti 5G dan otomasi.

JAKARTA, investor.id - Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai tepat langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu. Melalui langkah hukum tersebut, Jokowi ingin menegakkan keadilan dan memulihkan reputasinya.

“Bisa dikatakan, ini adalah momentum bagi Pak Jokowi, oleh sebab beberapa orang juga telah menempuh proses hukum atas tudingannya itu," ujar Karyono dalam diskusi bertajuk 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi' yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025). 

Menurut Karyono, langkah hukum Jokowi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara mempunyai posisi yang setara di mata hukum dan itulah norma dalam negara yang demokratis.

"Terkait isu ini, jelas Pak Jokowi sangat dirugikan reputasinya dan citra dirinya maupun keluarganya. Selama ini kita jadi saksi pula bagaimana isu negatif kerap dialamatkan kepada Pak Jokowi bahkan jauh sebelum menjabat presiden. Nah, sekarang sudah purna, tetapi isu ini terus dimunculkan di ruang publik," tutur dia.

Karyono juga menduga adanya agenda lain di balik kemunculan isu ijazah palsu tersebut khususnya terkait residu kepentingan transisi politik pasca Pemilu 2024. Menurut dia, tidak sedikit kelompok yang memang membenci Jokowi sejak awal, bahkan jauh sebelum menjadi presiden. 

"Pembacaan saya, ini efek dari residu kepentingan politik dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Mengingat, haters Pak Jokowi ini memang kerap membidiknya. Setelah, pemilu, kelompok ini sepertinya berusaha untuk tetap merawat isu ini dan anehnya, sasaran tembaknya pun tidak berubah yaitu Pak Jokowi," jelas dia.

Bahkan, kata Karyono, isu ijazah palsu ini merupakan langkah untuk memisahkan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk, upaya menciptakan destabilitas politik dan kemungkinan juga terkait motif untuk kepentingan politik 2029.

"Saya kira Pak Presiden Prabowo juga telah membaca hal itu dan saya optimis Presiden Prabowo juga dapat bersikap bijak dalam merespon aneka residu kepentingan politik ini," tegas dia. 

Lebih lanjut, Karyono memprediksikan bahwa pertarungan politik antara elite bakal terus terjadi ke depannya. Hanya saja, kata dia, saat ini, sasarannya adalah Jokowi.

"Residu antar kelompok kepentingan akan terus berlanjut hingga setiap kelompok dapat merasa aman untuk menjajaki peluang politik di pemilu 2029. Dan saat ini yang menjadi sasaran tembaknya memang Pak Jokowi, mengingat record beliau yang dinilai mempunyai kontribusi signifikan mengawal proses transisi politik dari dirinya ke Presiden Prabowo," pungkas Jokowi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SURABAYA, KOMPAS.com - Oknum polisi di Polres Pacitan berinisial LC resmi dipecat dengan tidak hormat dan ditahan di rutan Polda Jatim. Namun dia akan mengajukan banding.

LC dipecat dari Polri dan ditahan di rutan Polda Jatim usai ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli dan memperkosa seorang tahanan perempuan berinisial PW sebanyak empat kali.

Hasil sidang etik Bidpropam Polda Jatim pada Rabu (23/4/2025) kemarin, pelanggaran LC dinilai perbuatan tercela, ditahan dan resmi dipecat dari Polri.

Dalam perkara ini, tersangka diberi kesempatan untuk mengajukan banding atas putusan sidang etik.

“Yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak, ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding,” kata kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (24/4/2025).

Kendati demikian, proses hukum pidana tersangka akan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tentu nanti juga akan menjadi pertimbangan, dari penyidik dan teman-teman Propam,” jelasnya.

Jules menegaskan bahwa komitmen Polri dalam kasus ini memberikan sanksi tegas terhadap LC dengan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

“Yang bersangkutan setelah kemarin malam hasil putusan yang menyatakan (sanksi) diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat,” ungkapnya.

Diketahui, kejadian ini bermula dari adanya laporan polisi yang dilaporkan ke Polres Pacitan pada 12 April 2025. Diduga, oknum polisi yang bertugas melakukan pencabulan terhadap tahanan perempuan berinisial PW.

PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan pencaharian atau muncikari.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 300.000.000.

Sejak Rabu (23/4/2025) tersangka LC sudah ditahan di rumah tahanan Polri Polda Jatim berdasarkan surat penahanan Nomor 103 oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

JAKARTA, investor.id - Analis Politik Boni Hargens menilai langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu menjadi pelajaran penting dalam berdemokrasi. Hal ini menunjukkan bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja.

Menurut Boni, langkah Jokowi strategis dalam konteks demokrasi karena dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis Konstitusi. Hal tersebut berarti setiap orang sama di mata hukum. 

Implikasinya, siapapun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan menggeruduk rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal ijazah Jokowi, harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi' yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Boni menuturkan, mereka yang menuding ijazah palsu Jokowi harus dapat membuktikannya di pengadilan. Mereka tidak boleh asal menuduh atau menebar fitnah. Karena dalam proses persidangan barang bukti ijazah aslinya akan dihadirkan. 

“Nah ini sangat bernilai karena akan mendidik masyarakat Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan fitnah atau hoaks apalagi dengan motif politik tertentu yang dilakukan secara berjemaah, vulgar, konsisten dan simultan," pungkas Boni.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada empat orang yang berpotensi dilaporkan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi.

Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum. Hanya saja, Yakub tidak membeberkan identitas keempat yang bakal dilaporkan ke polisi.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Sehari setelahnya, relawan Pemuda Patriot Nusantara melaporkan empat orang ke Bareskrim Polri soal tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, Rabu (23/4/2025). Laporan tersebut dilayangkan Ketua Pemuda Relawan Nusantara, Andi Kurniawan dan teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya.

Empat orang yang dilaporkan yakni mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan dokter Tifauzia Tyassuma. 

Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah menyebut para terlapor diduga telah melanggar Pasal 160 KUHP terkait tindak pidana penghasutan di muka umum lewat tudingan ijazah palsu milik Jokowi.

"Kita lihat sendiri terjadi di civitas akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi menimbulkan ketidaktertiban dan meresahkan," kata Rusdiansyah.

Rusdiansyah mengatakan laporan tersebut dilayangkan pihaknya atas inisiatif pribadi dan tanpa suruhan atau komunikasi dengan tim kuasa hukum Jokowi. Dia mengaku juga tidak mengetahui keempat orang yang dilaporkan kliennya merupakan pihak yang sama dengan sosok yang akan dilaporkan oleh Jokowi atau tidak.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bandung -

Tak hanya menjadi tempat hukuman bagi para narapidana korupsi, Lapas Sukamiskin juga kini jadi sumber untuk mejaga ketahanan pangan. Salah satu wujudnya dengan panen ikan jenis lele.

Tak tanggung-tanggung, total berat ikan lele yang dipanen mencapai 1 ton. Momen panen raya ikan lele ini dilakukan di Lapas Sukamiskin yang turut disaksikan Kakanwil Ditjen PAS Jabar Kusnali.

Kalapas Sukamiskin Fajar Nur Cahyono mengatakan ikan lele ini merupakan hasil pembinaan terhadap para napi. Mereka melakukan budi daya ikan lele, ternak ayam, bebek, sayuran dan buah melon.

"Panen lele dan telur ayam - bebek itu merupakan implementasi 13 program akselerasi Menteri Imipas, Agus Andrianto," kata Fajar.

Ikan lele ini dibudidaya di dalam Lapas Sukamiskin. Ada 10 kolam bioflok yang digunakan untuk membudidaya ikan lele tersebut.

"Panen lele kali ini sebanyak 1 ton 97 kg," katanya.

Selain ikan lele, Lapas Sukamiskin juga panen telur ayam dan bebek. Ada puluhan butir telur yang dihasilkan dari ayam dan bebek yang diternak di dalam.

"Telur ayam sebanyak 80 butir serta telur bebek sebanyak 90 butir. Telur ayam dan bebek ini adalah merupakan hasil per hari ini," kata Fajar.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Ditjen PAS Kusnali menuturkan bahwa panen lele dan telur ini sangat bagus untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

"Ikan lele dan telur dibagikan kepada Warga Binaan, masyarakat sekitar Lapas secara cuma - cuma dan UPT di wilayah Sukamiskin raya," jelas Kusnali.

"Sisanya dijual ke pihak ketiga dengan harga per kilogramnya Rp23 ribu," tambahnya.

Kusnali menurutkan, dari hasil penjualan itu sebagian akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selaras dengan program Menteri Imipas itu, program kegiatan kerja ini akan terus dikembangkan guna mengoptimalkan ketahanan pangan nasional dan warga binaan yang bekerja pada setiap pos kerja itu pun akan diberikan sertifikat.

"Sertifikat itu menjadi wujud nyata lapas selalu hadir dalam memberikan pelatihan dan pembentukan skill warga binaan. Lapas Sukamiskin akan terus mengembangkan program ketahanan pangan dan seluruh UPT Pemasyarakatan di seluruh Jabar," pungkasnya.

(wip/dir)

KOMPAS.com -BPJS Kesehatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kerja sama dalam pertukaran data dan informasi, serta kolaborasi program untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat.

Penandatanganan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (24/4/2025), dan menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan layanan antar lembaga negara guna memperluas cakupan serta menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Atgas, mengatakan bahwa pihaknya memiliki berbagai layanan mulai dari administrasi hukum hingga kekayaan intelektual yang dapat bersinergi dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Supratman, integrasi data antara kedua institusi berpotensi mempercepat peningkatan cakupan peserta JKN sebesar dua persen, sekaligus menjaga kestabilan angka kepesertaan.

"Kemudian yang kedua juga terkait dengan kolaborasi program, karena tentu BPJS punya program-program yang bisa kita sinergikan, yang tentu bisa memberikan nilai edukasi, literasi kepada masyarakat, pentingnya gotong royong untuk membangun bangsa ini supaya menjadi lebih sehat," ujar Supratman, seperti ditulis oleh Antara, Kamis.

Ia menambahkan, dari sisi kerja sama hukum, pihaknya juga menawarkan dukungan dengan menugaskan satu orang untuk ditempatkan di BPJS Kesehatan guna mengurusi urusan parlemen.

Hal ini mengingat topik seputar BPJS Kesehatan dan JKN kerap masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Jadi sekarang rata-rata, kementerian-kementerian yang ada sekarang, alhamdulillah untuk kepala biro hukumnya hampir semuanya sekarang rata-rata dari Kementerian Hukum. Kita bisa support, supaya proses harmonisasi dalam setiap kali ada produk perundang-undangan yang akan dilahirkan itu bisa lebih cepat," katanya.

Senada dengan Supratman, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyambut baik kerja sama tersebut.

Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan setiap tahun masuk dalam Prolegnas, sehingga kolaborasi di bidang hukum menjadi krusial.

Lebih jauh, Ghufron menekankan bahwa BPJS Kesehatan memiliki amanah dari Undang-Undang Dasar untuk membangun sistem jaminan sosial nasional yang inklusif.

Ia menambahkan bahwa pihaknya mengemban tugas dari Undang-Undang Dasar, yang mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

Ia juga mencontohkan bahwa kerja sama ini dapat membantu BPJS Kesehatan dalam melindungi hak kekayaan intelektual atas karya-karya promosi mereka, seperti lagu dan buku yang telah diciptakan.