Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita hukum dalam sepekan yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde hingga UGM mengatakan sudah berkomunikasi dengan polisi soal isu ijazah Jokowi.

Berikut rangkuman berita selengkapnya.

1. Alex Noerdin diperiksa 12 jam terkait kasus korupsi Pasar Cinde

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi setempat selama 12 jam terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde di Kota Palembang.

Setelah pemeriksaan yang selesai pada Senin (21/4) malam pukul 22.30 WIB, Alex Noerdin mengatakan bahwa pembangunan Pasar Cinde sudah melalui kajian mendalam sebelum dilaksanakan pembongkaran.

Baca selengkapnya di sini.

2. Kejagung ungkap peran advokat-Dirpem TV swasta yang rintangi penyidikan

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan peran advokat MS (Marcella Santoso), advokat dan dosen JS (Junaedi Saibih), dan Direktur Pemberitaan sebuah TV swasta bersiaran di Jakarta TB (Tian Bahtiar) dalam kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/4), mengatakan bahwa persekongkolan ini dimulai ketika tersangka MS dan JS memerintahkan tersangka TB untuk membuat narasi negatif yang menyudutkan Kejagung.

Baca selengkapnya di sini.

3. Gubernur Dedi Mulyadi mau dibunuh

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat ancaman pembunuhan dari seseorang lewat media sosial (medsos) dari pemilik nama akun "Wowo dan Dedi Mulyadi sesat!".

Saat dikonfirmasi oleh wartawan di Bandung, Dedi mengaku hal tersebut adalah risiko seorang pemimpin. Dalam setiap langkah, bisa ada yang suka dan tidak suka, dan ke depannya akan melihat perkembangan selanjutnya terlebih dahulu.

Baca selengkapnya di sini.

4. TNI AU tegaskan Puskopau Halim bukan bagian dari pemilik OCI

Markas Besar TNI Angkatan Udara menegaskan Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) Lanud Halim Perdanakusuma bukan bagian dari pemilik Oriental Circus Indonesia (OCI).

"TNI AU menegaskan bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) bukan merupakan unit usaha milik Puskopau Lanud Halim Perdanakusuma. Puskopau tidak pernah memiliki atau mengelola dari kegiatan sirkus yang dimaksud,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri

Baca selengkapnya di sini.

5. UGM sebut sudah berkomunikasi dengan polisi soal isu ijazah Jokowi

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan kepolisian terkait dengan isu ijazah presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius saat ditemui di kampus UGM, Sleman, DI Yogyakarta, mengatakan bahwa komunikasi tersebut sejak pekan lalu meski belum memerinci bentuk komunikasi dan pemeriksaan oleh aparat.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Kendari (ANTARA) - Imigrasi Kelas I TPI Kendari melaksanakan 'Eazy Passport' di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, guna mendekatkan layanan keimigrasian ke masyarakat, khususnya di wilayah yang cukup jauh dari Kantor Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari Novrian Jaya di Kendari, Sabtu, mengatakan kegiatan Eazy Passport di Kolaka dan Kolaka Utara ini untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh paspor baru dan perpanjangan tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.

"Pada pelaksanaannya, di Kolaka pada Jumat 25 April terlayani 87 pemohon yakni 81 pemohon baru dan 6 pemohon pergantian, sementara di Kolaka Utara pada Sabtu 26 April terlayani 103 pemohon, yakni 82 pemohon pembuatan paspor baru dan 21 pemohon pergantian atau perpanjangan," kata Novrian.

Novrian menjelaskan kegiatan ini digelar di Kolaka dan Kolaka Utara karena permintaan pembuatan paspor di wilayah itu cukup tinggi dan ini merupakan program Direktorat Jenderal Imigrasi yakni mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Kami berharap ke depan adanya kerja sama dengan pemerintah setempat agar membantu menyediakan tempat dan infrastruktur khususnya dalam pembangunan Unit Kerja Keimigrasian (UKK), sehingga petugas bisa sedia setiap saat untuk memberikan pelayanan," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Abdul Aziz Tri Priyambodo menambahkan bahwa melalui program ini diharapkan dapat terlaksana di daerah-daerah yang cukup jauh dari Kantor Imigrasi.

"Pelaksanaannya kami pilih di Kolaka dan Kolaka Utara, karena dari Kolaka Utara ke Kendari cukup jauh yakni sekitar 9 jam perjalanan lewat darat," kata Abdul Azis.

Abdul Azis menjelaskan layanan Eazy Passport ini akan melayani di satu lokasi jika ada permintaan pelayanan minimal 50 pemohon kolektif per hari.

"Prosedurnya mirip ketika melakukan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi, mulai dari penyerahan, pemeriksaan berkas persyaratan, wawancara, pengambilan foto dan sidik jari, semuanya dilakukan di lokasi itu," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kesbangpol Kolaka Salamansyah mengatakan karena permintaan paspor di wilayah Kolaka dan sekitarnya termasuk Kolaka Utara cukup tinggi maka direncanakan kembali mengusulkan diadakan Kantor Unit Kemimigrasian di wilayahnya.

"Kami akan kembali melaporkan ke Bupati Kolaka agar kantor unit ini segera terlaksana, rencana tempatnya di Gedung Islamic Center yang sudah tidak terpakai," kata Salamansyah.(*)

Hari Bhakti Pemasyarakatan jatuh pada tanggal 27 April dan tahun ini merupakan peringatan ke-61. Hari ini sudah diperingati sejak tahun 1964.

Apa tema Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025? Berikut ulasannya.

Tema Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025

Dilansir situs Ditjen Pemasyarakatan, Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025 mengusung tema "Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat". Hari Bhakti Pemasyarakatan dijadikan sebagai media evaluasi untuk memperkokoh komitmen seluruh insan pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan.

Asal-usul Istilah Pemasyarakatan

Istilah "Pemasyarakatan" pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1963 melalui pidato "Pohon Beringin Pengayoman" oleh Prof. Sahardjo, S.H selaku Menteri Kehakiman saat itu.

Sistem Pemasyarakatan dideklarasikan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi tersebut dinyatakan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin baik. Seiring berjalannya waktu, tuntutan tugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjawab perluasan peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, yaitu perlakuan sejak proses peradilan sampai dengan menjalankan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sistem Pemasyarakatan mewujudkan jaminan pelindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga, lingkungan masyarakat dapat menerima kembali, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang berkualitas, taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif berperan dalam pembangunan sekaligus memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Pihak mitra dapur itu mengaku belum dihubungi terkait niat tersebut.

"Terakhir kirim surat mau ketemu. Belum (dihubungi), saya nunggu proposalnya. Saya udah minta proposal tapi nggak dikasih," kata kuasa hukum mitra dapur MBG di Kalbata, Danna Harly, kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

Danna juga merespons soal bantahan yayasan yang ditudingnya menggelapkan dana. Dia menyerahkan hal itu sepenuhnya ke kepolisian.

"Kita lihat aja nanti di kepolisian. Selain dari polisi ini bakal ada lagi yang nyikat," katanya.

Kemudian, Danna menegaskan proses hukum akan tetap berjalan meskipun nanti tunggakan hampir Rp 1 miliar itu dibayarkan.

"Lanjut sebagai pelajaran, perintah dari atas," tegasnya.

Sebelumnya, yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Diketahui tunggakan itu hampir mencapai Rp 1 miliar.

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar, dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (26/4).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, Mei menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Dia menegaskan klaim niat jahat kepada yayasannya adalah sebuah tuduhan.

"Terkait niat jahat atau nggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Tanggal 27 April mungkin terdengar seperti hari biasa bagi sebagian orang. Namun tahukah detikers, bahwa di balik tanggal ini ada sejumlah peringatan nasional maupun internasional yang memiliki nilai historis, sosial, hingga budaya?

Tanggal 27 April memperingati sejumlah momen penting yang membawa pesan untuk disebarluaskan. Di antaranya terkait tentang sejarah, masalah sosial, hingga kesehatan.

Mengenali hari-hari peringatan tersebut tertentu akan menambah wawasan tentang berbagai pengetahuan umum. Nah, dalam artikel ini detikSulsel membahas sejumlah hari peringatan di tanggal 27 April.

Yuk simak!

Hari Bakti Pemasyarakatan (Indonesia)

Tanggal 27 April diperingati sebagai Hari Bakti Pemasyarakatan setiap tahunnya di Indonesia. Melansir laman Universitas Brawijaya, Hari Permasyarakatan Indonesia didirikan pada tahun 1964.

Peringatan ini bertujuan untuk mengapresiasi peran lembaga pemasyarakatan dalam memperbaiki dan mengubah kehidupan narapidana. Dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat, peran mereka dalam mendidik, membimbing, dan membantu narapidana mempersiapkan masa depan yang lebih baik tidak boleh diabaikan.

Pemasyarakatan sendiri mencakup rangkaian kegiatan dan usaha dari lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat untuk mempersiapkan narapidana yang akan kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman pidana. Tujuan utamanya adalah untuk merehabilitasi narapidana, membimbing mereka agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat, dan mencegah mereka terlibat dalam aktivitas kriminal di masa mendatang.

Melalui peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan, masyarakat diingatkan akan pentingnya memperlakukan narapidana sebagai manusia yang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun kembali kehidupan mereka setelah menjalani hukuman.

Peringatan tersebut juga menjadi momen untuk mengakui pengabdian para petugas dan staf lembaga pemasyarakatan yang telah bekerja keras dalam memperbaiki sistem peradilan pidana dan membantu para narapidana untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi kembali ke masyarakat.

Hari Kode Morse

Tanggal 27 April diperingati sebagai Hari Kode Morse secara global. Peringatan ini untuk menghormati penemu kode morse, Samuel Morse, yang lahir pada hari ini tahun 1791.

Kode morse adalah bentuk komunikasi yang tepat dan ringkas. Komunikasi ini memiliki peran besar dalam peperangan dan memengaruhi kehidupan Barat secara umum.

Menyadur laman National Today, awalnya Samuel Morse bersama ilmuwan Alfred Vail dan ilmuwan Joseph Henry mulai merancang cara untuk berkomunikasi menggunakan telegraf listrik pada tahun 1836. Hal ini lantaran kala itu jalur komunikasi sangat lama. Yakni pesan dikirim melalui pos, sering kali berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan kemudian baru sampai ke penerimanya.

Awalnya Samuel Morse yang menemukan ide tentang arus listrik akan mengalir melalui telegraf saat orang tersebut mengetik, meninggalkan lekukan pada pita kertas. Mereka tidak dapat mengetik kata-kata atau pesan secara lengkap, sehingga mereka menggantinya dengan kode untuk mewakili pesan tersebut. Ada titik, garis, dan bahkan spasi yang mewakili angka yang berbeda dari nol hingga sembilan.

Kode ini mulanya hanya mengirimkan angka. Pada tahun 1940, Vail menyadari bahwa metode ini terbatas. Ia selanjutnya memperluas kode tersebut untuk menyertakan huruf dan karakteristik khusus juga. Kode ini awalnya dijuluki 'kode telepon rumah Morse', 'kode Morse Amerika', atau 'Morse Kereta Api'.

Penggunaan sistem ini pun menyebar ke seberang laut hingga ke Eropa. Orang-orang yang menggunakan kode tersebut.

Simbol-simbol yang diwakili oleh kode morse semuanya berbahasa Inggris, sehingga kode morse asli tidak memadai untuk negara-negara non-Inggris yang memiliki huruf-huruf dengan berbagai tanda diakritik seperti ë, ç, dan lainnya.

Sekelompok negara Eropa berinisiatif untuk membuat variasi kode morse mereka sendiri yang dirilis pada tahun 1851. Disebut Kode Morse Internasional atau Kode Morse Kontinental, versi baru kode ini memperoleh daya tarik yang luas dan digunakan di seluruh industri pelayaran, penerbangan, dan industri lainnya di seluruh dunia.

Hari Ibu Super Autisme

Di Amerika Serikat, tanggal 27 April diperingati sebagai Hari Ibu Super Autisme. Peringatan tersebut diciptakan untuk merayakan kekuatan, keberanian, dan tekad para ibu yang memiliki anak dengan autisme.

Dilansir dari laman National Today, ibu dari anak-anak dengan autisme sering disebut 'ibu super'. Sebab mereka melakukan jauh lebih banyak daripada orang tua lainnya.

Mereka merawat anak-anak mereka 24 jam sehari, 365 hari setahun. Hal itu dapat menyebabkan stres dan kelelahan yang sebenarnya tidak baik untuk siapa pun.

Sehingga orang tua dan pengasuh yang membesarkan anak-anak dengan autisme seringkali membutuhkan dukungan, pemahaman, dan sumber daya ekstra. Maka dari itu, peringatan Hari Ibu Super Autisme diciptakan untuk merayakan semua yang dilakukan, para ibu super!

Selain itu, peringatan ini juga menjadi momen untuk mengedukasi orang lain tentang tantangan dalam membesarkan anak dengan autisme.

Hari Kemerdekaan Afrika Selatan

Tanggal 27 April menjadi hari bersejarah bagi Afrika Selatan. Lantaran tanggal ini menandai Hari Kemerdekaan negara tersebut.

Menyadur laman National Today, hari ini rakyat Afrika Selatan mengenang kembali perjuangan para pahlawan nasional mereka dalam menghapuskan sistem segresi. Penghapusan segresi di Afrika Selatan secara resmi terjadi pada 27 April 1994.

Sebelum penghapusan segresi, hak asasi manusia dan hak istimewa dasar tidak diberikan kepada warga Afrika Selatan berkulit hitam. Sementara, segelintir orang kulit putih berkuasa.

Diketahui, Hukum Apartheid dianut oleh Afrika Selatan antara tahun 1948 dan 1994. Sistem ini merupakan sistem rasial yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan ras. Selama periode ini, kaum minoritas kulit putih begitu berkuasa sehingga kaum mayoritas kulit hitam terabaikan di tanah air mereka.

Ada sistem segregasi yang diberlakukan di hampir setiap aspek kehidupan. Misalnya, persahabatan antar ras dan perkawinan campuran dilarang. Warga kulit hitam ditolak aksesnya ke sebagian besar fasilitas sosial. Mereka tidak dapat tinggal di daerah yang secara khusus diperuntukkan bagi warga kulit putih, dan mereka tidak dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan nasional, khususnya dalam pemungutan suara.

Hukum apartheid mengelompokkan warga Afrika Selatan ke dalam empat kelompok - kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna, dan India. Dari semua kelompok ini, warga kulit putih menikmati hak istimewa khusus. Sisanya dirampas hak-hak paling mendasar mereka.

Lebih dari tiga juta warga kulit hitam diusir dari rumah mereka antara tahun 1960 dan 1983. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, oposisi terhadap rezim apartheid berubah menjadi militansi. Hal ini menyebabkan tindakan keras terhadap para 'pemberontak' dan penangkapan oleh pemerintah Partai Nasional.

Antara akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, partai rakyat kulit hitam yakni Kongres Nasional Afrika (ANC) mengadakan negosiasi dengan pemerintah untuk mengakhiri apartheid.

Rezim tersebut mulai melemah pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 1994 pemilihan umum multiras pun akhirnya berhasil diadakan pada tahun 1994.

Demikian jawaban tentang "tanggal 27 April memperingati apa?" lengkap dengan ulasannya. Semoga bermanfaat.

Video: Jenazah Diangkut Mobil Pribadi gegara Tak Dilayani Ambulans RS

Video: Jenazah Diangkut Mobil Pribadi gegara Tak Dilayani Ambulans RS

Kendari (ANTARA) - Imigrasi Kelas I TPI Kendari melaksanakan 'Eazy Passport' di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, guna mendekatkan layanan keimigrasian ke masyarakat, khususnya di wilayah yang cukup jauh dari Kantor Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari Novrian Jaya di Kendari, Sabtu, mengatakan kegiatan Eazy Passport di Kolaka dan Kolaka Utara ini untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh paspor baru dan perpanjangan tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.

"Pada pelaksanaannya, di Kolaka pada Jumat 25 April terlayani 87 pemohon yakni 81 pemohon baru dan 6 pemohon pergantian, sementara di Kolaka Utara pada Sabtu 26 April terlayani 103 pemohon, yakni 82 pemohon pembuatan paspor baru dan 21 pemohon pergantian atau perpanjangan," kata Novrian.

Novrian menjelaskan kegiatan ini digelar di Kolaka dan Kolaka Utara karena permintaan pembuatan paspor di wilayah itu cukup tinggi dan ini merupakan program Direktorat Jenderal Imigrasi yakni mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Kami berharap ke depan adanya kerja sama dengan pemerintah setempat agar membantu menyediakan tempat dan infrastruktur khususnya dalam pembangunan Unit Kerja Keimigrasian (UKK), sehingga petugas bisa sedia setiap saat untuk memberikan pelayanan," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Abdul Aziz Tri Priyambodo menambahkan bahwa melalui program ini diharapkan dapat terlaksana di daerah-daerah yang cukup jauh dari Kantor Imigrasi.

"Pelaksanaannya kami pilih di Kolaka dan Kolaka Utara, karena dari Kolaka Utara ke Kendari cukup jauh yakni sekitar 9 jam perjalanan lewat darat," kata Abdul Azis.

Abdul Azis menjelaskan layanan Eazy Passport ini akan melayani di satu lokasi jika ada permintaan pelayanan minimal 50 pemohon kolektif per hari.

"Prosedurnya mirip ketika melakukan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi, mulai dari penyerahan, pemeriksaan berkas persyaratan, wawancara, pengambilan foto dan sidik jari, semuanya dilakukan di lokasi itu," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kesbangpol Kolaka Salamansyah mengatakan karena permintaan paspor di wilayah Kolaka dan sekitarnya termasuk Kolaka Utara cukup tinggi maka direncanakan kembali mengusulkan diadakan Kantor Unit Kemimigrasian di wilayahnya.

"Kami akan kembali melaporkan ke Bupati Kolaka agar kantor unit ini segera terlaksana, rencana tempatnya di Gedung Islamic Center yang sudah tidak terpakai," kata Salamansyah.

Pewarta: Zabur Karuru
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Seorang Tahanan di Lapas Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bernama Hariyan (50) warga Desa Kerumut ditemukan sudah tak bernyawa dengan luka bekas sayatan senjata tajam di sungai Desa Tete Batu.

"Korban merupakan warga binaan itu, masih menjalani hukuman di Lapas Selong dan saat ini sedang jalani tahap asimilasi," kata Kasi Humas Polres Lombok Timur AKP Nicolas Oesman di Lombok Timur, Sabtu.

Terhadap kasus penemuan mayat ini, aparat kepolisian dan anggota polisi yang mendapat laporan langsung terjun ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim inafis serta petugas kesehatan untuk melakukan olah TKP, Sabtu siang.

"Petugas akan melakukan visum terhadap korban. Usai visum, korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk pemakaman," kata AKP Nicolas.

Mengenai penyebab kematian korban, menurut dia, saat ini belum bisa disimpulkan karena masih menunggu hasil visum yang telah dilaksanakan dan penyelidikan lebih lanjut.

"Penyebab kematian korban dalam penyelidikan," katanya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI telah menerbitkan pedoman peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025. Di dalamnya juga memuat pedoman susunan upacara Hari Pendidikan Nasional untuk instansi pemerintahan dan sekolah.

Berdasarkan pedoman tersebut, upacara Hardiknas 2025 akan diselenggarakan pada Jumat, 2 Mei 2025. Upacara dilaksanakan mulai pukul 07.00 waktu setempat.

Sebelum melaksanakan upacara penyelenggara harus menyiapkan berbagai hal, termasuk susunan upacara. Susunan upacara ini penting agar dapat terlaksana dengan rapi dan tertib.

Berikut ini susunan upacara bendera Hari Pendidikan Nasional 2025 sebagaimana tertuang dalam pedoman resmi Kemdikdasmen. Yuk simak!

Susunan Upacara Hari Pendidikan Nasional 2025

Susunan upacara bendera ini diawali dengan pemimpin upacara memasuki lapangan, dan diakhiri dengan pembubaran barisan peserta upacara. Berikut rinciannya:

1. Pemimpin Upacara memasuki lapangan upacara;
2. Pembina Upacara tiba di tempat upacara;
3. Penghormatan kepada Pembina Upacara;
4. Laporan Pemimpin Upacara;
5. Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh korsik/paduan suara;
6. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara;
7. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara;
8. Pembacaan naskah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
9. Pembacaan Keputusan Presiden RI tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan pemberian piagam kepada penerima Satyalancana Karya Satya (jika ada);
10. Amanat pembina upacara (Pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah);
11. Pembacaan do'a;
12. Laporan Pemimpin Upacara;
13. Penghormatan kepada Pembina Upacara;
14. Pembina Upacara meninggalkan mimbar upacara;
15. Upacara selesai, barisan dibubarkan.

Ketentuan: *) Sebelum pembacaan doa, diharapkan agar petugas pembaca doa menjelaskan bahwa doa upacara dibacakan secara agama Islam, dan mempersilakan kepada peserta upacara yang tidak beragama Islam untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Naskah Upacara: Pancasila, Pembukaan UUD, dan Doa

Untuk memudahkan detikers berikut detikSulsel lampirkan naskah Pancasila dan Pembukaan UUD yang dibaca saat upacara Hari Pendidikan Nasional. Naskah tersebut dapat detikers unduh dalam format PDF.

1. Teks Pancasila PDF

2. Teks Pembukaan UUD 1945 PDF

3. Teks Doa Upacara Hardiknas

Hingga artikel ini diterbitkan, Kemdikdasmen belum menerbitkan teks doa yang akan dibacakan pada upacara Hardiknas 2 Mei 2025 mendatang. Namun, berikut detikSulsel lampirkan teks doa resmi Hardiknas 2024 sebagai referensi.

Demikian susunan upacara Hari Pendidikan Nasional 2025 resmi dari Kemdikdasmen. Semoga bermanfaat.

Pahlawan Nasional yang Berjuang di Bidang Pendidikan

Pahlawan Nasional yang Berjuang di Bidang Pendidikan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan prinsip kemanusiaan universal dan dialog merupakan solusi mengatasi persoalan pengungsi di Papua.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan menekankan yang dibutuhkan Papua bukan keberanian untuk saling membunuh, tetapi keberanian untuk saling berdialog di antara para pihak berkonflik.

"Banyak kasus konflik di dunia mengajarkan tidak ada penyelesaian konflik atau resolusi konflik tanpa kesediaan berdialog," sebut Munafrizal, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Adapun Kementerian HAM berkomitmen untuk terlibat secara intensif dalam upaya rekonsiliasi dan perdamaian di tanah Papua.

Selain itu, Kementerian HAM memandang persoalan pengungsi di sejumlah titik di Papua menjadi keprihatinan mendalam. Salah satu titik tempat pengungsi terdapat di Maybrat, Papua Barat Daya.

Maka dari itu, dalam rangka penanganan pengungsi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Kementerian HAM menggelar dialog dengan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dan Wakil Bupati Maybrat serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sorong, Papua Barat, Rabu (23/4).

Munafrizal menegaskan siklus penderitaan di tanah Papua harus segera diakhiri. Disebutkan bahwa perasaan aman, adil, sejahtera, dan bahagia warga Papua akan dapat terwujud dengan semangat kemanusiaan universal dan perdamaian abadi.

Menyangkut penanganan pengungsi, dia memaparkan sejumlah langkah terukur diperlukan. Dalam jangka pendek harus dipastikan kebutuhan hidup dasar dan hak-hak asasi para pengungsi di Papua dipenuhi oleh negara.

Kemudian untuk jangka menengah, tambahnya, perlu upaya dan persiapan agar para pengungsi dapat kembali ke tempat tinggal asalnya dengan aman dan dapat menjalani kehidupan normal dengan damai.

"Pada akhirnya pengentasan persoalan pengungsi di Papua mensyaratkan spiral kekerasan harus dihentikan agar tercipta kehidupan aman dan damai di tanah Papua," tuturnya.

Hingga kini, sebanyak 1.048 kepala keluarga (KK) yang mengungsi dari Distrik Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur Raya telah pulang kembali. Sebelumnya, pascakonflik sosial terakhir tahun2022, terdapat 1.220 KK yang menjadi pengungsi.

Dia pun mengapresiasi penanganan pengungsi yang selama ini dikerjakan Pemerintah Kabupaten Maybrat sehingga sebagian besar pengungsi dapat kembali ke kampung halaman mereka masing-masing.

Munafrizal mengajak semua pihak agar menghargai hak hidup manusia dengan menghentikan segala tindak kekerasan di tanah Papua.

"Anak-anak Papua berhak memperoleh masa depan kehidupan lebih baik. Sungguh tega dan tidak adil membuat masa depan mereka terombang-ambing dan tak menentu akibat konflik yang tidak berakhir," kata Munafrizal menambahkan.

Dalam dialog itu, kedua belah pihak juga membahas seputar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) berkaitan dengan hak anak atas makanan bergizi.

Staf Khusus Menteri HAM Bidang Isu Strategis Fajrimei Gofar menuturkan perlu ada perlakuan khusus dalam pelaksanaan MBG di Papua Barat Daya.

"Karena kondisi Papua Barat Daya ini memang secara geografis terdiri dari pulau-pulau kecil dan masyarakatnya tidak terkonsentrasi di satu wilayah sehingga perlu upaya khusus dalam mengimplementasikan program MBG," kata Fajrimei.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Seorang Tahanan di Lapas Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bernama Hariyan (50) warga Desa Kerumut ditemukan sudah tak bernyawa dengan luka bekas sayatan senjata tajam di sungai Desa Tete Batu.

"Korban merupakan warga binaan itu, masih menjalani hukuman di Lapas Selong dan saat ini sedang jalani tahap asimilasi," kata Kasi Humas Polres Lombok Timur AKP Nicolas Oesman di Lombok Timur, Sabtu.

Terhadap kasus penemuan mayat ini, aparat kepolisian dan anggota polisi yang mendapat laporan langsung terjun ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim inafis serta petugas kesehatan untuk melakukan olah TKP, Sabtu siang.

"Petugas akan melakukan visum terhadap korban. Usai visum, korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk pemakaman," kata AKP Nicolas.

Mengenai penyebab kematian korban, menurut dia, saat ini belum bisa disimpulkan karena masih menunggu hasil visum yang telah dilaksanakan dan penyelidikan lebih lanjut.

"Penyebab kematian korban dalam penyelidikan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai dan presiden ke-7 RI Joko Widodo bersiap menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan, Sabtu.

"Kami berangkat dari hotel pukul 07.30 waktu setempat. Adapun upacara diperkirakan pada pukul 10.00—12.00 waktu setempat," kata Pigai saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selain Pigai dan Jokowi, terdapat pula dua utusan RI lainnya yang menghadiri upacara, yakni Wakil Menteri Keuangan RI Thomas Djiwandono dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tahun 2024 Ignasius Jonan.

Pigai menyebutkan keempat utusan RI tersebut mengenakan jas hitam, dasi hitam, dan peci dalam acara penghormatan terakhir kepada Sri Paus.

Tiga perwakilan RI yang telah diutus Presiden Prabowo Subianto sudah berada di Roma, Italia sejak Jumat (25/6), sedangkan dia sudah tiba di sana sejak Kamis (24/6).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa sudah sempat pula menghadiri misa di Basilika Santo Petrus bersama dengan Jonan dan Thomas.

"Kami menginap di hotel yang sama dan di lantai yang sama di Kota Roma," ucap Pigai.

Upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan telah dimulai ketika peti jenazah sang Pemimpin Katolik sedunia itu dibawa ke Alun-Alun Santo Petrus pada hari Sabtu.

Pigai mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Trump bersama sang istri, Melania, menjadi di antara tamu terakhir yang tiba pada upacara tersebut.

Menurut otoritas Kepolisian Roma, lebih dari 160 delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional telah tiba untuk menghadiri pemakaman.

Mendiang Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Kota Roma.

Fransiskus, yang merupakan Paus Amerika Latin pertama, berpulang pada tanggal 21 April di kediamannya, Vatikan, pada usia 88 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis hak asasi manusia (HAM) Usman Hamid bersama band The Blackstone memperingati 70 tahun Konferensi Asia-Afrika di acara yang digelar Badan Sejarah DPP PDIP di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

Dalam acara bertema “Dari Bandung ke Dunia: Warisan Bung Karno untuk Keadilan Sosial Global” tersebut, Usman meyakini bahwa Indonesia mustahil maju jika pemimpin negaranya tidak mengingat pesan-pesan hak asasi manusia yang pernah diperjuangkan dalam sejarah, seperti KAA.

Sebab itu, Usman dan The Blackstones membawakan lagu-lagu kritik sosial dan memutar rekaman suara Soekarno yang membuka Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955.

Sayang, kata Usman, para politikus Indonesia justru melupakan sejarah.

Sejarah kelam hak asasi manusia banyak terjadi semasa rezim Suharto yang memerintah dengan tangan besi.

Dok Usman Hamid Usman Hamid and The Blackstones di acara peringatan Konferensi Asia Afrika PDIP. (Dok Usman Hamid)

Usman justru mengkritik politikus saat ini yang hendak menetapkan Suharto sebagai pahlawan nasional, karena salah satu alasannya adalah jasa Suharto melalui ASEAN.

Menurut Usman, jika berefleksi dari KAA, justru Suharto menjadi semakin tidak layak.

Bukan hanya mewariskan era pelanggaran HAM, tetapi juga dengan ASEAN, Suharto berkolaborasi dengan kekuatan barat untuk mengakhiri KAA, setelah banyak pemimpin KAA justru dijatuhkan: Presiden Kongo Patrice Lumumba (1961), Presiden Brasil João Goulart, dan Presiden Soekarno (1965).

Dalam performa di panggung, Usman mengingatkan bahwa pesan anti-rasisme di KAA tecermin dari keragaman delegasi yang hadir, dari kulit berwarna hitam, kuning, sampai cokelat. "Dari Soekarno Indonesia, Nkrumah Ghana, Nehru India, Nasser Mesir, sampai Zhou Enlai China. Dari Muslim, Nasrani, Ateis sampai Konfusian. Dari sosialis, liberal, sampai komunis. Semua bersatu,” kata Usman.

Usman baru saja merilis album berbentuk piringan hitam berjudul “Bumi dan Aku Kini” yang berisi 9 lagu yang seluruhnya membawa pesan kritik sosial tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan hidup.

Vokalis sekaligus politikus PDIP Once Mekel juga menjadi vokal tamu sebanyak 4 lagu dalam album tersebut: lagu Munir, lagu Bumi dan Aku Kini, lagu Sakongsa, dan lagu berjudul Kemanakah yang juga dinyanyikan oleh Fajar Merah, putra penyair Wiji Thukul.