PAGAR ALAM, KOMPAS.com - Tiga orang tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pagar Alam yang terlibat dalam kasus narkoba melarikan diri seusai melompat dari pintu belakang mobil.

Kejadian itu diketahui berlangsung pada Selasa (29/4/2025), saat ketiga tahanan kasus narkoba, yakni Aryo Dimas, Sulhadinata, dan Sapani, baru saja selesai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam.

Namun, saat mobil tahanan yang membawa mereka hendak kembali ke Lapas Kelas IIB Pagar Alam, mereka melompat dari pintu belakang mobil dan melarikan diri.

"Mereka kabur tak lama setelah mobil tahanan tiba di dekat lapas," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Pagar Alam, Muhammad Arief, kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Arief menjelaskan, setelah tiga tahanan tersebut kabur, mereka pun langsung melakukan pengejaran.

Hasilnya, tahanan atas nama Aryo Dimas saat ini telah berhasil ditangkap, sedangkan Sulhadinata dan Sapani kini masih dalam pengejaran.

"Saat ini, Aryo Dimas sudah diamankan kembali, sementara dua lainnya masih dalam pengejaran," tuturnya.

"Kami terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk segera menangkap keduanya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Pagar Alam, Fahmi, menjelaskan kondisi tahanan yang kabur tersebut masih dalam keadaan terborgol.

Ia menduga bahwa pelarian tahanan ini telah lebih dulu direncanakan.

"Dari pengakuan salah satu tahanan yang tidak ikut kabur, disebutkan bahwa pelarian ini sudah direncanakan sebelumnya," tuturnya.

"Bahkan, tahanan atas nama Sulhadinata membawa alat untuk membuka borgol dan pintu mobil," ujarnya.

Selain itu, Fahmi menyebut kunci pintu belakang mobil tahanan telah dimanipulasi dari dalam mobil sehingga seolah-olah telah terkunci.

"Kami tidak menutup kemungkinan adanya celah keamanan yang dimanfaatkan para tahanan," ucap Fahmi.

"Namun, kami pastikan ini bukan semata kelalaian petugas, melainkan ada unsur perencanaan dari para pelaku," tuturnya.

KOMPAS.com – Kuasa hukum Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa tuduhan ijazah palsu terhadap mantan presiden Indonesia itu adalah fitnah yang sangat kejam.

Yakup menegaskan bahwa tuduhan tersebut merusak reputasi Jokowi, keluarganya, dan yang lebih penting, nama baik rakyat Indonesia.

"Kami sampaikan bahwa fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam," kata Yakup saat mendampingi Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya, dikutip dari Antara, Rabu (29/4/2025).

"Karena telah merusak nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia," ujar Yakup lagi.

Jokowi Laporkan Tuduhan Ijazah Palsu

Yakup juga menjelaskan bahwa meskipun Presiden Jokowi telah memilih untuk diam selama ini terkait tuduhan ijazah palsu, hal tersebut tidak menghentikan pihak-pihak tertentu untuk terus menyebarkan fitnah tersebut.

Bahkan, meskipun telah ada beberapa kali klarifikasi dan pernyataan resmi, tuduhan ijazah palsu tetap berlanjut.

"Selama ini, mungkin Pak Jokowi diam. Selama ini, khususnya ketika beliau menjabat, beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya, beberapa kali juga sudah kami berikan imbauan, secara resmi 'press conference' (jumpa pers), beberapa 'statement' (pernyataan) di tempat umum, juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak," ungkap Yakup.

Berdasarkan pertimbangan matang, Jokowi akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan tuduhan tersebut ke Polda Metro Jaya pada hari ini.

Yakup menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan agar kebenaran terungkap dan nama baik Jokowi, serta rakyat Indonesia, dapat dipulihkan.

"Agar semuanya terang-benderang, agar kebenaran dapat terlihat dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga. Sehingga hal ini tidak terjadi lagi," tegas Yakup.

Dasar Laporan Jokowi ke Polisi

Yakup juga menyebutkan bahwa laporan tersebut melibatkan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di antaranya Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 27A, Pasal 32, dan Pasal 35 Undang-Undang ITE.

"Mengenai pasal yang kita duga dilakukan itu, ada Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A dan juga Pasal 32 dan Pasal 35," tambahnya.

Meskipun terlapor masih dalam tahap penyelidikan, Yakup menyebutkan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus ini, antara lain yang berinisial RS, ES, T, K, dan RS.

Jokowi juga telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik, termasuk 24 video yang diduga berhubungan dengan tuduhan tersebut.

"Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa, itu dirinya sudah menyampaikan kepada para penyidik sejumlah barang bukti. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang Pak Jokowi sudah laporkan juga, ya itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak," ungkap Yakup.

Sumber: Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengingatkan agar semua pihak, termasuk para buruh, tidak alergi dengan pengusaha dan orang kaya.

Prasetyo menyebut para pengusaha dan orang kaya berjasa dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi buruh.

Hal ini dia sampaikan langsung dalam pidatonya kala menghadiri acara silaturahmi dengan Federasi Serikat Pekerja bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

“Kita juga tidak boleh alergi, kita tidak boleh alergi dengan pengusaha, kita tidak boleh alergi dengan orang kaya. Karena mereka-mereka lah yang kemudian mengcreate jobs, mengcreate pekerjaan yang itu memberikan kesempatan pekerjaan bagi rakyat kita,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Pras, sapaan akrabnya, berpandangan bahwa buruh, pemerintah, dan pengusaha adalah tiga kekuatan yang harus menjadi satu, supaya bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Lebih lanjut, dia menuturkan pemerintah siap membantu Federasi Serikat Pekerja dalam merayakan Hari Buruh Internasional alias May Day pada esok hari, Kamis (1/5/2025). Selain itu, dia juga mendorong para pekerja agar jangan sungkan menyampaikan aspirasi apapun.

“Jadikanlah kami saluran untuk memperjuangkan apa yang Bapak/Ibu ingin harapkan perbaikan-perbaikan dari pemerintah,” ucapnya.

Lebih jauh, politikus Gerindra ini menyebut bagi Prabowo, para buruh atau pekerja adalah soko guru atau pilar ekonomi bangsa. Tidak ada ekonomi yang berkembang jika tidak ada pekerja.

“Jadi bagi Pak Prabowo, antara pemerintah, kemudian dunia usaha, dunia industri, para pengusaha, dan teman-teman pekerja atau teman-teman buruh itu adalah satu kesatuan untuk mencapai kesejahteraan,” pungkas Pras.

Otoritas Iran menghukum gantung seorang warganya yang dinyatakan bersalah telah melakukan spionase untuk badan mata-mata Israel, Mossad. Warga Iran yang dieksekusi mati ini juga dituduh terlibat dalam pembunuhan seorang kolonel Garda Revolusi tahun 2022 lalu.

Laporan situs berita Mizan Online milik otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir Reuters dan AFP, Rabu (30/4/2025), mengumumkan Mohsen Langarneshin telah dihukum gantung pada Rabu (30/4) pagi waktu setempat.

Langarneshin digambarkan sebagai "mata-mata tingkat tinggi" yang mendukung operasi intelijen Mossad di dalam wilayah Iran. Dia dinyatakan bersalah atas spionase dan karena bekerja sama dengan intelijen Israel.

Menurut Mizan Online, Langarneshin juga dituduh terlibat dalam beberapa kasus, termasuk kematian seorang kolonel Garda Revolusi Iran, Sayad Khodai, pada Mei 2022 lalu.

"Selama dua tahun menjadi mata-mata (...) dia bertanggung jawab atas tindakan-tindakan penting, termasuk mendukung operasi teroris dan hadir di lokasi pembunuhan Sayad Khodai," demikian dilaporkan media pemerintah Iran.

Disebutkan juga bahwa Langarneshin juga memberikan dukungan operasional untuk serangan terhadap pusat industri di Isfahan, yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Iran.

Langarneshin, menurut media pemerintah Teheran, telah mengakui semua dakwaan yang dijeratkan terhadapnya.

Iran yang terlibat perang bayangan selama puluhan tahun dengan Israel, telah menghukum mati banyak orang yang dituduh memiliki hubungan dengan Mossad dan memfasilitasi operasional intelijen Tel Aviv di negara tersebut, terutama pembunuhan atau tindakan sabotase yang bertujuan merusak program nuklir Teheran.

Eksekusi mati terhadap warganya yang dituduh jadi mata-mata Israel ini dilakukan saat Iran terlibat dalam perundingan nuklir dengan Amerika Serikat (AS). Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Abbas Araghchi menuduh Israel berupaya menggagalkan perundingan nuklir Iran-AS.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta, 29 April 2025 ? Dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61, Second Chance Foundation menyerahkan simbol penghargaan berupa Koin Scholas yang telah diberkati oleh Mendiang Paus Fransiskus kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Penyerahan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi atas karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Indonesia yang dipersembahkan kepada pemimpin tertinggi umat Katolik dunia saat kunjungan bersejarah Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3-6 September 2024.

Koin tersebut diserahkan langsung oleh Ibu Evy Amir Syamsudin, Founder Second Chance Foundation, kepada Bapak Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Acara ini disaksikan secara daring melalui Zoom di berbagai Kantor Wilayah, Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan Rubasan di seluruh Indonesia. Selain itu, hadir pula tamu undangan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, termasuk Kepala Daerah, Kejaksaan, TNI, dan Kepolisian dari berbagai wilayah. Penyerahan simbolik ini menjadi puncak dari kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Second Chance Foundation, dan organisasi global Scholas Occurrentes.

?Kami sangat bangga dengan karya Warga Binaan yang diberikan kepada Paus Fransiskus. Penghargaan ini adalah bukti bahwa Warga Binaan memiliki potensi besar yang dapat memberikan kontribusi positif, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk dunia luar,? ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, melalui sambutan resmi yang dibacakan dalam acara.

Program kolaborasi ini memungkinkan Warga Binaan dari berbagai Lapas untuk menyampaikan pesan tentang keberagaman, kedamaian, dan kemanusiaan melalui karya seni yang dipersembahkan dan ditampilkan langsung saat kunjungan Mendiang Paus Fransiskus ke Indonesia. Karya-karya yang dihasilkan meliputi miniatur Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral dari koran bekas, stola batik bertema ?Unity in Diversity?, sketsa dan lukisan, serta struktur Polyhedra dari workshop seni komunitas.

Sebagai bentuk apresiasi, Scholas Occurrentes menyerahkan Koin Scholas yang telah diberkati Mendiang Paus Fransiskus melalui Second Chance Foundation sebagai penghargaan atas kontribusi para Warga Binaan. Momen ini menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas kesempatan kedua, dan bahwa penebusan dapat lahir melalui ekspresi, refleksi, dan karya. Second Chance Foundation juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Scholas Occurrentes atas kepercayaan dan kolaborasi strategis yang bermakna ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Paula Verhoeven mengungkapkan bahwa Baim Wong mengakui di dalam sidang perceraian bahwa ia pernah mencium perempuan lain ketika masih berstatus suami istri.

Pengacara Siti Aminah Tardi berkata, namun pengakuan ini tidak dibeberkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

"Di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain (ketika masih) di dalam perkawinan. Dalam hukum perdata, pengakuan tersebut adalah pembuktian yang sempurna," kata Siti Aminah Tardi, di Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

"Tapi kan juru bicara tidak menyampaikan itu. Jadi hanya menyasar apa yang dipersangkakan kepada Ibu Paula," sambung Siti.

Sedangkan, sebagaimana diketahui, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang bernama Suryana mengonfirmasi bahwa fakta-fakta di persidangan menyatakan Paula terbukti berselingkuh dengan pria berinisial NS yang juga merupakan sahabat dekat Baim.

Suryana juga sempat menuturkan bahwa Paula dinyatakan sebagai istri yang nusyuz atau durhaka kepada suami.

Paula dan tim kuasa hukum mendatangi Komnas Perempuan pada Rabu pagi untuk mengadukan dua hal.

Pertama, soal KDRT yang dilakukan Baim Wong ketika pernikahan mereka masih terikat.

Kedua, tindak diskriminasi Suryana tersebut lantaran menurut pihak Paula seharusnya sang humas tidak berbicara secara objektif dan jujur.

Seperti diketahui, gugatan cerai Baim terhadap Paula dikabulkan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April lalu.

Namun, Paula kini mengajukan banding untuk mendapatkan keadilan.

Jakarta (ANTARA) - Minister of State Secretary Prasetyo Hadi affirmed that the International Monetary Fund's (IMF's) projection of Indonesia's economic growth at 4.7 percent this year should not dampen national spirit and optimism.

In his statement received here on Wednesday, Hadi noted that such economic projections are routine from international institutions.

"It is entirely reasonable for institutions to provide assessments or growth projections for our nation's economy," he stated.

However, he emphasized that the Indonesian government remains optimistic about the strength of the nation's economic fundamentals.

He highlighted several positive indicators in Indonesia's economy, including stable economic growth, controlled inflation, strong household consumption, and a maintained investment climate.

"Our investment climate is also safeguarded, as evidenced by the achievement of the investment targets in the first quarter," he remarked.

Hadi also highlighted the government's continuous efforts to promote investment cooperation with various countries, including simplifying regulations that are deemed to hinder the investment process.

"On one hand, the government is intensively promoting investment cooperation along with simplifying and reevaluating regulations that may slow down our investment processes," he stated.

Hadi called on all national elements to remain united and confident in facing global economic challenges.

"We need collaboration among the government, the private sector, workers, and society. Let us work together to build our economy moving forward with full optimism," he affirmed.

In its April 2025 World Economic Outlook report, the IMF revised Indonesia's economic growth projection for 2025 from 5.1 percent to 4.7 percent.

The World Bank also earlier projected Indonesia's economy to grow by five percent this year, but has since lowered its forecast to 4.7 percent.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi aksi penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey saat ikut mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun yang hilang di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Agus mengatakan penanganan Papua memerlukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

"Ya makanya ya. Di Papua itu bukan hanya tugas TNI, harus berkolaborasi," kata Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Agus mengaku telah melakukan MoU dengan sejumlah kementerian. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah-daerah terpencil.

"Saya sudah membuat MoU dengan beberapa kementerian, dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, harus sama-sama membangun daerah-daerah terpencil itu agar kesulitan masyarakat itu bisa segera teratasi," jelasnya.

Sebelumnya, pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun hingga saat ini masih terus dilakukan. Proses pencarian ini diwarnai aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) ke rombongan tim pencarian Iptu Tomi.

Dilansir detikSulsel, Senin (28/4), Kepala Komnas HAM perwakilan Papua Frits Ramandey menjadi korban penembakan yang dilakukan KKB. Peristiwa itu ketika Frits berada di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu (27/4), sekitar pukul 07.10 WIT, lokasi Iptu Tomi diduga hanyut.

"Tepat pukul 07.10 WIT, kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali (Rawara)," kata Frits.

Frits mengaku terlibat dalam operasi pencarian Iptu Tomi mewakili Komnas HAM. Dia bersama aparat kepolisian sudah berada di lokasi dan mendirikan camp sejak Rabu (23/4).

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kebebasan berpendapat yang sudah berjalan di negeri ini harus tetap berlandaskan rasa tanggung jawab demi menghormati pihak lain.

Pernyataan Mensesneg itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya digugat.

"Keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat. Maka, menurut kami yang terpenting adalah bahwa kita semua memahami selama ini kebebasan berpendapat tersebut juga sudah terjadi dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".

Melalui putusan itu, MK mengoreksi pemaknaan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, profesi, atau korporasi.

Kritik terhadap badan publik atau korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

Namun, di sisi lain, Prasetyo menilai kebebasan berpendapat sudah berjalan dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945.

"Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian," ujarnya.

Menurut dia, yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

Mensesneg lantas mengajak semua pihak, "Marilah kebebasan berpendapat itu tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab."

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kebebasan berpendapat yang sudah berjalan di negeri ini harus tetap berlandaskan rasa tanggung jawab demi menghormati pihak lain.

Pernyataan Mensesneg itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya digugat.

"Keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat. Maka, menurut kami yang terpenting adalah bahwa kita semua memahami selama ini kebebasan berpendapat tersebut juga sudah terjadi dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".

Melalui putusan itu, MK mengoreksi pemaknaan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, profesi, atau korporasi.

Kritik terhadap badan publik atau korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

Namun, di sisi lain, Prasetyo menilai kebebasan berpendapat sudah berjalan dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945.

"Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian," ujarnya.

Menurut dia, yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

Mensesneg lantas mengajak semua pihak, "Marilah kebebasan berpendapat itu tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab."

Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kebebasan berpendapat yang sudah berjalan di negeri ini harus tetap berlandaskan rasa tanggung jawab demi menghormati pihak lain.

Pernyataan Mensesneg itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya digugat.

"Keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat. Maka, menurut kami yang terpenting adalah bahwa kita semua memahami selama ini kebebasan berpendapat tersebut juga sudah terjadi dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".

Melalui putusan itu, MK mengoreksi pemaknaan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, profesi, atau korporasi.

Kritik terhadap badan publik atau korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

Namun, di sisi lain, Prasetyo menilai kebebasan berpendapat sudah berjalan dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945.

"Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian," ujarnya.

Menurut dia, yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

Mensesneg lantas mengajak semua pihak, "Marilah kebebasan berpendapat itu tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab."

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Enggak," ucap dia singkat.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sekitar 10 orang perwakilan Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu pukul 14.00 WIB.

Mereka mengenakan setelan seragam berwarna cokelat muda dan topi mut TNI AD berwarna hijau tua dengan garis kuning. Namun, perwakilan dari mereka enggan mengungkapkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo panggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana