Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor,” kata Supratman saat memberikan sambutan pada acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Selasa (29/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengatakan bahwa hal yang paling penting bukan rencana tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, dirinya berharap para pimpinan Kemenkum bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan, terutama kepada masyarakat.

Selain itu, Supratman meminta agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut agar nantinya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.

“Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," ucap dia.

Menkum pun turut meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum untuk selalu konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico dalam kesempatan yang sama.

Dia memaparkan bahwa prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan Kemenkum, yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional ketujuh, ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung, salah satunya terkait dengan reformasi hukum.

Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, dalam hal menjalankan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tengah menggodok solusi untuk memitigasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Isu ini muncul dalam aksi buruh yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

"Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Prasetyo kepada wartawan di Monas, Jakarta, Kamis (1/4/2025).

Prasetyo mengaku, pemerintah telah membahas isu PHK secara intensif dalam beberapa minggu terakhir. Ia mengatakan, pemerintah tengah juga mengingatkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi PHK.

"Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin bermain diujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa. Nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," ungkapnya.

Terkait enam tuntutan yang disuarakan buruh dalam May Day 2025, Prasetyo mengatakan akan segera ditindaklanjuti pemerintah.

Prasetyo menambahkan, pemerintah mendukung aksi May Day hari ini. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk perizinan menggunakan fasilitas Monas sebagai lokasi berkumpulnya massa buruh.

"Perizinan kami bantu, peringatan di Monas karena juga tidak melanggar Undang-Undang kami fasilitasi. Begitu kira-kira, selama Hari Buruh semua pekerja Indonesia. Tetap semangat," tutupnya.

PADANG, KOMPAS.com - Korban meninggal akibat pesta alkohol oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, bertambah menjadi dua orang.

Sebelumnya, satu warga binaan dilaporkan meninggal dunia.

Pada malam hari, satu orang lagi meninggal di Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi, Kamis (1/5/2025).

"Tadi malam ada satu orang warga binaan yang dirawat di ICU meninggal dunia," ujar Direktur RSAM Bukittinggi, Busril, saat dihubungi Kompas.com.

Busril menjelaskan bahwa korban didiagnosis mengalami keracunan alkohol yang menyebabkan gagal napas.

"Diagnosanya keracunan alkohol dan gagal napas ya," tambahnya.

Saat ini, masih ada tiga orang narapidana yang dirawat intensif di ICU, sementara delapan orang lainnya dirawat di ruangan rawat inap.

"Awalnya ada 22 orang. Sebanyak 10 orang kemarin itu diperbolehkan rawat jalan, sisanya 4 di ICU dan 8 di rawat inap. Tadi di ICU meninggal satu dan sekarang jadi 3 orang," jelas Busril.

Puluhan warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi diduga mengalami keracunan setelah pesta minuman alkohol oplosan yang dicampur dengan parfum.

Satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia, dan 22 orang lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati saat dihubungi Kompas.com.

Yessy menyebutkan bahwa satu di antaranya meninggal dunia di RSUD Bukittinggi, sedangkan 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi.

Korban terdiagnosis mengalami keracunan alkohol di dalam tubuhnya.

Peristiwa ini terjadi saat perayaan Hari Bakti Pemasyarakatan pada Rabu (30/4/2025) sore, di mana warga binaan diduga melakukan pesta minuman alkohol oplosan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor,” kata Supratman saat memberikan sambutan pada acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Selasa (29/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengatakan bahwa hal yang paling penting bukan rencana tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, dirinya berharap para pimpinan Kemenkum bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan, terutama kepada masyarakat.

Selain itu, Supratman meminta agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut agar nantinya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.

“Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," ucap dia.

Menkum pun turut meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum untuk selalu konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico dalam kesempatan yang sama.

Dia memaparkan bahwa prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan Kemenkum, yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional ketujuh, ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung, salah satunya terkait dengan reformasi hukum.

Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, dalam hal menjalankan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor,” kata Supratman saat memberikan sambutan pada acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Selasa (29/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengatakan bahwa hal yang paling penting bukan rencana tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, dirinya berharap para pimpinan Kemenkum bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan, terutama kepada masyarakat.

Selain itu, Supratman meminta agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut agar nantinya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.

“Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," ucap dia.

Menkum pun turut meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum untuk selalu konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico dalam kesempatan yang sama.

Dia memaparkan bahwa prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan Kemenkum, yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional ketujuh, ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung, salah satunya terkait dengan reformasi hukum.

Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, dalam hal menjalankan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor,” kata Supratman saat memberikan sambutan pada acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Selasa (29/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengatakan bahwa hal yang paling penting bukan rencana tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, dirinya berharap para pimpinan Kemenkum bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan, terutama kepada masyarakat.

Selain itu, Supratman meminta agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut agar nantinya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.

“Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," ucap dia.

Menkum pun turut meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum untuk selalu konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico dalam kesempatan yang sama.

Dia memaparkan bahwa prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan Kemenkum, yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional ketujuh, ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung, salah satunya terkait dengan reformasi hukum.

Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, dalam hal menjalankan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor,” kata Supratman saat memberikan sambutan pada acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Selasa (29/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengatakan bahwa hal yang paling penting bukan rencana tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, dirinya berharap para pimpinan Kemenkum bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan, terutama kepada masyarakat.

Selain itu, Supratman meminta agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut agar nantinya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.

“Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," ucap dia.

Menkum pun turut meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum untuk selalu konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico dalam kesempatan yang sama.

Dia memaparkan bahwa prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan Kemenkum, yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional ketujuh, ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung, salah satunya terkait dengan reformasi hukum.

Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, dalam hal menjalankan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor,” kata Supratman saat memberikan sambutan pada acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Selasa (29/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengatakan bahwa hal yang paling penting bukan rencana tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, dirinya berharap para pimpinan Kemenkum bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan, terutama kepada masyarakat.

Selain itu, Supratman meminta agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut agar nantinya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.

“Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," ucap dia.

Menkum pun turut meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum untuk selalu konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico dalam kesempatan yang sama.

Dia memaparkan bahwa prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan Kemenkum, yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional ketujuh, ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung, salah satunya terkait dengan reformasi hukum.

Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, dalam hal menjalankan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim mendukung upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Prabowo menyindir banyaknya koruptor yang tidak mau mengembalikan aset yang sudah dicuri dari negara.

"Saya dukung UU Perampasan Aset. enak saja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu," kata Prabowo di depan massa aksi peringatan hari buruh sedunia atau May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

Prabowo menambahkan akan teruskan perlawanan untuk koruptor. Lebih lanjut, Prabowo menyindir ada pihak-pihak yang menikmati uang dari koruptor, salah satunya dengan menggelar demonstrasi yang membela koruptor.

Kendati demikian, Prabowo tidak menyebut siapa koruptor yang dimaksud.

"Nanti dikasih duit lo demo dukung koruptor, gue heran di Indonesia ada demo dukung koruptor," sindir Prabowo.

RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar tuntutan mahasiswa dalam gelombang aksi unjuk rasa 'Indonesia Gelap' baru-baru ini. Mereka mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Padahal pada 2023, RUU Perampasan Aset sempat masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023. Presiden Jokowi kala itu bahkan telah mengirim surat presiden (surpres) RUU tersebut bernomor R 22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR.

Di dalamnya, RUU Perampasan Aset mengatur wewenang terkait perampasan aset minimal senilai Rp100 juta. RUU tersebut juga bisa menyita aset penyelenggara negara yang dinilai tak wajar tanpa harus melalui proses pidana.

"Aset tindak pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)," demikian bunyi Pasal 6 Ayat 1 huruf a.

Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas angkat suara soal nasib RUU Perampasan Aset yang hingga saat ini tak kunjung masuk dalam daftar agenda program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas.

Supratman mengungkap bahwa RUU Perampasan Aset masih memerlukan waktu yang cukup sebelum bisa dibahas. Utamanya, kata dia, kesepakatan dari pimpinan dan fraksi partai di DPR.

"Sekali lagi butuh waktu yang cukup untuk kami mengkonsolidasi semua kekuatan partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR," kata Supratman di kompleks parlemen, Selasa (18/2).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid menanggapi kabar kliennya pernah mencium wanita lain saat masih menjadi suami sah Paula Verhoeven.

Kabar ini sebelumnya diungkap kuasa hukum Paula, Siti Aminah Tardi, Rabu (30/4/2025).

Siti menuturkan, Baim mengakui hal itu dalam sidang cerai.

"Saya tidak pernah melihat adanya foto yang dilaporkan dalam proses pembuktian tersebut. Karena saya enggak mencampuri yang seperti itu. Karena kalau kita berbicara hukum itu berbicara bukti. Kalau cuma dalil, dalil tanpa adanya bukti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Fahmi dalam konferensi pers virtual, Rabu malam.

Fahmi mengingatkan pihak lawan untuk tidak ikut campur pada keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Sebagai contoh lain, kata Fahmi, isu KDRT yang ia sebut tidak terbukti.

"Kalau pertimbangan hakim seperti ini itu menjadi kewenangan hakim tolong jangan diintervensi, jangan dicampuri, jangan juga dinilai," ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, segala keberatan bisa melalui mekanisme banding atas putusan.

"Kalau Anda keberatan itu diberikan ruang, tempat, hak untuk banding. Saya minta institusi lain hormati. Jangan coba-coba masuk terkait penilaian fakta-fakta penilaian. Itu menjadi kewenangan yudifaktif, kewenangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara," sambungnya.

Sidang putusan gugatan cerai Baim terhadap Paula telah dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April lalu.

Namun Paula sedang mengajukan banding.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan memenuhi sejumlah tuntutan yang dibawa massa aksi buruh pada peringatan May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

Pras, sapaan akrabnya, menyebut pemerintah sedang mengerjakan sejumlah tuntutan buruh. Salah satunya terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mencegah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Pras di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah menurut dia, tengah intensif merumuskan kebijakan tersebut. Pras mengaku pemerintah tak ingin bertindak setelah PHK dialami para buruh.

"Penginnya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," katanya.

Sementara sisanya, Pras menyebut pemerintah akan menindaklanjuti. Dia meminta waktu agar pemerintah terlebih dulu mempelajarinya.

"Tapi kalaupun ada di antara 6 tuntutan itu yang belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," ujar dia

1. Lindungi buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru

2. Cegah PHK massal dengan membentuk Satgas PHK

3. Tolak outsourcing

4. Wujudkan upah layak

5. Desak pengesahan RUU Perampasan Aset

6. Desak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).