Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memilih politisi Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg. Dia menggantikan Pratikno yang dikenal dekat dengan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi).

"Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (21/10/2024) malam.

Orang dekat Prabowo ini lahir 28 Oktober 1979 di Ngawi. Dia telah menjabat sebagai Ketua Organisasi Gerindra sejak 2008.

Pras juga menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2019–2024 dan ditugaskan di Komisi II. Sementara itu, Prasetyo memiliki jabatan di sejumlah perusahaan yakni Direktur Utama di PT Tusam Hutani Lestari dan Komisaris di PT Sentra Strategis Indonesia.

Adapun, Prasetyo mengenyam jenjang pendidikan di SD Katolik Santo Yosef (1986-1992); SMP Negeri 2 Ngawi (1992-1995); SMA Taruna Nusantara (1995-1998). Pras kemudian menempuh gelar sarjananya di S1 Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (1999-2006).

Harta Kekayaan Prasetyo

Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Prasetyo memiliki total harta sebanyak Rp7,1 miliar.

Perinciannya, Pras memiliki satu aset tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp3,3 miliar. Aset tersebut tercantum merupakan hasil dari miliknya sendiri.

Selanjutnya, Pras juga memiliki total aset transportasi dan mesin dari dua jenama otomotif asal Jepang, yakni Honda dan Toyota senilai Rp959 juta.

Secara terperinci, mulai dari Toyota Fortuner 2014 dan 2016 masing-masing Rp265 juta dan Rp355 juta serta Toyota Alphard (2012) Rp325 juta.

Sementara itu, Pras juga tercatat memiliki dua sepeda motor Honda GL (2013) senilai Rp10,5 juta dan Honda N Rp3,5 juta. Adapun, harta kas dan setara kas milik Pras mencapai Rp2,8 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk orangnya dari Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Prasetyo Hadi adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo. Dia merupakan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Dikutip dari lama resmi Fraksi Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 ini lantas melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Kemudian, Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Prasetyo Hadi dilantik menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri. Dia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR RI, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain, di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang dan Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.109.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 24 April 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp 2.850.000.000. Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp 7.109.000.000 karena Wihaji tidak melaporkan kepemilikan utang.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode jabatan 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kabinet tersebut, terdapat dua sekretaris yang bakal membantu Prabowo, yakni sekretaris negara dan sekretaris kabinet.

Posisi Menteri Sekretaris Negara dijabat oleh Prasetyo Hadi, sedangkan Sekretaris Kabinet diemban oleh Teddy Indra Wijaya yang merupakan ajudan Prabowo.

Dua sekretaris dalam kabinet pemerintahan tersebut sudah ada sejak lama.

Dalam nomenklatur Kabinet Indonesia Maju era Joko Widodo (2019-2024), misalnya, ada dua sekretaris pada Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Meski ada dua sekretaris dalam pemerintahan, terdapat perbedaan di antara keduanya.

Lantas, apa saja perbedaan dua posisi sekretaris tersebut?

Perbedaan sekretaris negara dan sekretaris kabinet

Dikutip dari Kompas.id (22/10/2019), pada awal reformasi, jabatan menteri sekretaris negara merangkap tugas sebagai sekretaris kabinet.

Rangkap jabatan ini terjadi pada Kabinet Reformasi Pembangunan era BJ Habibie dan Kabinet Gotong Royong era Megawati Soekarnoputri.

Sebutan “menteri” bagi sekretaris negara baru digunakan pada Kabinet Indonesia Bersatu era Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara jabatan sekretaris kabinet lebih konsisten dalam hal penamaan. Namun, pada Kabinet Persatuan Nasional era Gus Dur, disebut sebagai Kepala Sekretariat Kabinet.

Baik Kementerian Sekretariat Negara maupun Sekretariat Kabinet, keduanya merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Meski memiliki kesamaan dalam bidang kesekretariatan, terdapat perbedaan mendasar pada fungsi kedua lembaga tersebut.

Fungsi Kementerian Sekretariat Negara lebih banyak memberi dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, serta memberi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada presiden dan wakil presiden.

Sementara, fungsi Sekretariat Kabinet berfokus pada pengkajian dan rekomendasi kebijakan hingga dapat diimplementasikan, serta pengelolaan persidangan kabinet.

Lebih rinci, berikut fungsi lengkap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet:

Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

Dilansir dari laman resminya, fungsi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden
• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara
• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing
• Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional
• Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri
• Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden
• Pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• Koordinasi dan perumusan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan
• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara
• Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretariat Kabinet

Dikutip dari laman resmi, berikut ini fungsi Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
• Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan
• Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden
• Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum
• Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan
• Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir
• Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah
• Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komjen Agus Andrianto mengungkapkan dirinya sudah mundur dari posisi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Agus menegaskan ini setelah resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Sudah, sudah, sudah. Pensiun atas permintaan sendiri," ungkap Agus saat ditemui wartawan di Istana Negara.

Agus mengungkapkan mendapat arahan langsung menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Prabowo. Oleh karenanya, ia tak lagi memerlukan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, Prabowo meminta jenderal bintang tiga ini menjadi Menteri Imigrasi.

"Arahannya dari bapak presiden, bukan dari Pak Kapolri. Arahannya kan dari pak Presiden ya. Kami hanya mendapat tugas dari bapak presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," tuturnya.

Diketahui, pengumuman anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Salah satu yang dipanggil adalah Agus Andrianto.

Sehari setelahnya, Prabowo menggelar pelantikan terhadap para menteri Kabinet Merah Putih. Agus Andrianto pun resmi dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Prabowo hari ini.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sementara itu, Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab).

"Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto Kepala Staf Kepresidenan," kata Prabowo dalam acara pengumuman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

"Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet," imbuh Prabowo.

Anto Mukti Putranto sebelumnya merupakan Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan Mayor Teddy Indra Wijaya adalah ajudan Prabowo Subianto.

Selain itu Prabowo menunjuk Muhammad Qodari ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

"Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan," ujarnya.

Taufik Hidayat ditunjuk Wamen Pemuda dan Olahraga/ Foto: Grandyos Zafna

Sementara mantan pebulu tangkis Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olah Raga.

" Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olah Raga," tambah Prabowo.

Prabowo mengatakan akan melakukan pelantikan menteri pada hari ini, Senin (21/10/2024) pukul 10.00 WIB. Sementara itu, wakil menteri akan dilantik siang harinya.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan menteri didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga tampak mendampingi Prabowo.

Prabowo telah memanggil lebih dari 100 nama sebagai calon menteri dan wakil menterinya Senin-Selasa pekan lalu di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Mereka telah mengikuti pembekalan atau Hambalang Retreat pada Kamis-Jumat lalu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor.

Setelah pelantikan kabinet nantinya para menteri dan wakil menteri Prabowo akan mengikuti pembekalan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu rencananya akan berlangsung pada 23-27 Oktober 2024

Video: Momen Mayor Teddy Dilantik Jadi Sekretaris Kabinet

Video: Momen Mayor Teddy Dilantik Jadi Sekretaris Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Senin (21/10/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam keputusan tersebut, Presiden juga menetapkan M Qodari sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, yang akan mendampingi AM Putranto dalam menjalankan tugas-tugas di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

“Dengan ini mengangkat Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan M Qodari sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan,” bunyi Keputusan Presiden, sebagaimana dibacakan Deputi bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Ninik Purwanti.

Anto Mukti Putranto lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur, yang merupakan tamatan taruna di Akabri Magelang dan menjadi salah satu taruna berprestasi. Putranto bahkan menjadi empat besar lulusan terbaik 1987.

Putranto menjalani perjalanan kariernya usai lulus di Kodam VI/Tanjungpura Kalimantan. Dia mendapatkan penugasan di bagian infanteri. Pada 2000, dia ditunjuk menjadi pejabat sementara Danyonif Linud 433/3 Kostrad di wilayah Irian Jaya (sekarang Papua) sehingga menjadi Danyon termuda saat itu.

Pada 2012, Putranto mendapat tugas sebagai Koordinator Tim SAR Gabungan penyelamatan pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Setelah berkarier selama 35 tahun, Putranto mengakhiri kariernya pada 2 Februari 2022.

Jenderal bintang tiga ini terakhir menempati jabatan sebagai Komandan Kodilkat TNI AD. Dikutip dari laman TNI Angkatan Darat, Putranto mendapatkan beberapa penghargaan selama menjadi tentara.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berharap tim transisi kementerian merombak anggaran kementeriannya. Ia menilai hal itu diperlukan karena pagu kementeriannya sangat kecil.

Perombakan juga dinilai perlu karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap penanganan HAM di Indonesia.

"Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat kementerian lain," tutur Natalius Pigai di Kemenkumham, Senin (21/10).

"Saya 20 tahun ikut dengan presiden, 30 tahun saya kenal presiden, bagi saya tidak ada hubungan, kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin," ucap Pigai.

Ketika ditanya estimasi dana yang dibutuhkan Kementerian HAM, mantan Komisioner Komnas HAM itu menjawab bahwa kementerian yang ia pimpin ingin anggarannya lebih dari Rp20 triliun.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata dia

Hal itu disampaikan Pigai dalam agenda penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator serta Menteri dan Wakil Menteri Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (21/10) petang.

Dari slide yang ditampilkan, ia memaparkan pagu Kementerian HAM 2024 sekitar Rp64,855 miliar atau 0,31 persen dari pagu Kementerian Hukum dan HAM.

Jumlah tersebut ditekankan jauh lebih sedikit dibandingkan pagu Kementerian Hukum yang mencapai Rp7,294 triliun dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan nilai Rp13,397 triliun.

Pigai menjelaskan tugas pokok Kementerian HAM berbeda dengan Komnas HAM. Kata dia, Kementerian HAM mempunyai tugas membangun HAK, sementara Komnas HAM bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut.

"Di sini yang bangun diawasi. Potret pembangunan itu banyak; fisik dan nonfisik. Karena itu, arah kebijakan termasuk sistem budgeting juga harus diarahkan kepada pembangunan HAM," tuturnya.

"Jadi, pekerjaan tim ini harus memahami dalam konteks pembangunan HAM. Tidak bisa dipotret Kementerian HAM sebagai pengawas," dia menegaskan.

Pigai menjelaskan sedikitnya terdapat tiga amanat konstitusi terhadap Kementerian HAM. Yaitu penghormatan terhadap HAM, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga negara.

Menurut dia, ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari pembangunan HAM.

"Maka, mulai dari penyusunan katakanlah visi, misi, strategi sampai dengan penyusunan anggaran, itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM," tutur Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, Kementerian HAM memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari Komisi Nasional HAM.

Ia menyebutkan, Kementerian HAM bertugas untuk membangun dan membuat kebijakan terkait HAM, berbeda dengan Komnas HAM yang bertugas mengawasi HAM di Indonesia.

"Kementerian HAM adalah Kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda, lain dengan Komnas HAM, Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM," kata Pigai dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Pigai mengatakan, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi, yakni penyelamatan HAM melalui regulasi, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga negara.

Ia mengatakan, ketiga tugas tersebut adalah bagian dari pembangunan HAM sehingga penyusunan program dan anggaran harus mengarah ke pembangunan HAM.

"Misi strategi sampai dengan penyusunan anggaran itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM. Anggarannya tidak bisa kecil," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Pigai mengatakan, jumlah anggaran di Kementerian HAM tidak bisa kecil. Ia meminta ada perombakan anggaran.

"Kenapa Presiden mau bikin kementrian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden Prabowo Subianto," ucap dia.

Untuk diketahui, Kementerian HAM adalah kementerian baru yang dibentuk pada Kabinet Merah Putih.

Kementerian ini merupakah salah satu pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Kementerian HAM, Presiden Prabowo Subianto juga membentuk Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, setiap pembangunan harus berpijak pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Natalius saat tiba di Istana Negara, Jakarta menjelang pelantikan menteriKabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024).

"Pembangunan berbasis HAM itu sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan di bidang A, B, C, D, E, F tentu harus berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi nilai keadilan dan nilai perdamaian," kata Natalius sesaat sebelum dilantik.

Ia mengatakan, setelah pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, akan ada agenda pengenalan di Kementerian Hukum dan HAM bersama Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Nanti akan ada agenda perkenalan ramah tamah, mungkin setelah itu saya akan melakukan langsung kerja," ujarnya.

Natalius mengatakan, bekerja dalam pemerintahan bukan hal baru lantaran memiliki pengalaman selama 18 tahun bekerja sebagai pegawai negeri di salah satu kementerian.

"Jadi sistem kerja birokrasi saya tahu HAM, semua saya tidak perlu belajar. Para staf akan beri support dan tidak alami kesulitan di sana di Direktorat HAM," ucap dia.

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Natalius Pigai menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kabinet Merah Putih.

Pigai telah resmi dilantik bersama para menteri lainnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Ia sempat menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM.

Nama Pigai dikenal sebagai sosok yang kritis dalam memperjuangkan HAM di Indonesia, khususnya terkait hak-hak masyarakat Papua.

Latar belakang pendidikan Pigai dimulai dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD di Yogyakarta, di mana dirinya meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.). Sejak masa kuliah, Pigai telah aktif dalam gerakan mahasiswa dan menjadi bagian dari perjuangan reformasi pada 1995-1999.

Setelah menamatkan pendidikan dasar, Pigai melanjutkan studinya di bidang statistika di Universitas Indonesia pada tahun 2003, serta pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.

Pria kelahiran 25 Desember 1975 ini memulai karir profesionalnya sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004. Selama periode ini, dirinya sempat berperan sebagai moderator dialog interaktif di sebuah stasiun televisi yang membahas isu politik dan pemerintahan.

Pada tahun 2006 hingga 2008, Pigai menjabat sebagai konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan terlibat dalam tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai putra Papua, Pigai dikenal sangat aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal. Dirinya sempat menjadi staf peneliti di Graha Budaya Indonesia-Jepang dan staf di Yayasan Cindelaras, sebuah lembaga yang berfokus pada pengembangan kearifan lokal serta hak-hak petani.

Selain itu, Pigai juga terlibat aktif di Yayasan Sejati, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada hak-hak masyarakat terpinggir seperti Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.

Namun, kiprahnya di dunia HAM paling dikenal saat Pigai menjabat sebagai anggota Komnas HAM pada periode 2012-2017. Dalam posisi ini, Pigai lantang menyuarakan keadilan, khususnya bagi masyarakat Papua.

Salah satu isu yang kerap diperjuangkan adalah keadilan sosial dan penegakan hak-hak dasar masyarakat Papua yang selama ini dianggap terpinggirkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik M Qodari menjelaskan proses penunjukannya sebagai wakil Kepala Staf Presiden (KSP). Qodari menerangkan, ia dikabari tim Presiden Prabowo Subianto untuk datang dalam acara pembekalan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada pekan lalu.

Setelah itu, Qodari mengaku, menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan menjadi wakil KSP. "Setelah itu, tadi malam diumumkan dan hari ini adapelantikan," kata Qodari di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Qodari mengaku, belum berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KSP Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto. Karena itu, ia bakal lapor lebih dulu ke KSP terkait tugas yang akan diembannya. Karena itu, ia ingin agar koordinasi dan sinkronisasi ditingkatkan agar kinerja Kantor Staf Presiden bisa meningkat,

"Saya intinya belum ketemu dan komunikasi dengan Pak Kepala. Saya sementara enggak... Pak Prabowo target banyak. Saya lapor dulu dengan Pak Kepala, saya belum ketemu, nanti dilihat ada perubahan-perubahan," kata Qodari.

Sebelumnya, Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menunjuk Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto sebagai kepala staf kepresidenan (KSP). Selain itu, Prabowo juga mengangkat pengamat politik M Qodari sebagai wakil KSP. "M Qodari," kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Ahad (20/10/2024) malam WIB.

Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan jajaran kabinetnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Calon Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap alasannya.

Prasetyo mengakui adanya rencana Prabowo membawa menterinya untuk mengikuti pembekalan di Akmil Magelang. Ia menyebut pembekalan itu digelar 25-27 Oktober.

"Ada rencana, ada rencana beliau akan mengumpulkan kita kembali dalam satu kegiatan di akademi militer," kata Prasetyo kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Prasetyo mengatakan agenda yang akan dilakukan dalam pembekalan itu. Salah satunya, Prabowo akan menjelaskan program prioritas. Ia menyebut akan ada petunjuk dan arahan kepada masing-masing kementerian.

"Pertama ya pembekalan tentunya. Yang kedua beliau akan menjelaskan program-program prioritas pemerintah yang kemudian itu juga ajan memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis kepada masing-masing kementerian," ujarnya.

Prasetyo lantas mengungkap alasan lain Prabowo mengumpulkan menteri. Yakni agar mengenal satu sama lain mengingat jumlah kementerian kini bertambah.

"Kenapa dikumpulkan jadi satu? Supaya masing-masing dapat saling mengenal satu sama lain. Itu kan belum semua juga saling mengenal," ujarnya.

"Jumlah kementerian yang bertambah dari periode yang lalu, tentu membutuhkan kerjasama yang erat. Oleh karena itulah Pak Prabowo mempercepat proses kerjasamanya itu dengan kita sering-sering dikumpulkan," lanjutnya.

Simak Video 'Menteri-Wamen Prabowo akan Dikumpulkan di Akmil Magelang':

[Gambas:Video 20detik]