JAKARTA, KOMPAS.com - Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menjalankan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hanya saja, dibatasi terkait urusan imigrasi dan pemasyarakatan.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian menunjuk dan melantik Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas Kemenkumham yang terkait Imigrasi dan Pemasyatakatan.

Aturan itu termaktub dalam Pasal 7 Perpres 139/2024 yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 yang berbunyi, "Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan sub urusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa ada tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) yang bakal berada di bawah kementeriannya, yakni Ditjen AHU, Ditjen PP, dan Ditjen KI.

Oleh karenanya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bakal mengoordinasi Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih mencari kandidat pengganti Agus Andrianto untuk menjabat sebagai Wakapolri.

Agus diketahui telah mengundurkan diri dari Polri setelah resmi dilantik menjadi Menteri Imigrasi di Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Pasti akan dipilihkan oleh Bapak Kapolri yang terbaik," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (22/10).

Wakapolri adalah jabatan yang dijabat oleh personel Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga.

Sandi menyebut nantinya Sigit selaku Kapolri akan memiliki jenderal tiga terbaik untuk menempati posisi yang ditinggalkan Agus.

"Pasti dicari bintang tiga yang terbaik lainnya untuk menduduki jabatan Wakapolri. Tentunya yang tahu Pak Kapolri. Nanti kita akan komunikasikan sama beliau," ucap dia.

Sebelumnya, Agus Andrianto mengaku telah mengundurkan diri dariPolri usai dilantik menjadi Menteri Imigrasi di Kabinet Merah Putih.

Kata Agus, dirinya sudah menyerahkan surat pengunduran diri itu dan akan fokus menjalankan posisi di kabinet Prabowo.

"Sudah, sudah, sudah. Pensiun atas permintaan sendiri," kata Agus usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan telah diterbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 99/Polri/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri untuk Agus Andrianto.

"Dalam Surat Keppres tersebut telah diputuskan memberhentikan dengan hormat dari dinas Polri bapak Agus Andrianto terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2024 dengan hak pensiun Polri," kata Trunoyudo dalam keterangannya.

Jakarta -

Yusril Ihza Mahendra telah dilantik sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Yusril segera mengesahkan RUU Perampasan Aset demi pemberantasan korupsi yang maksimal.

"Pernah saya ketemu satu forum dengan Pak Yusril di hadapan Komisi III (DPR), waktu itu acara peluncuran buku akhir tahun salah satu yang saya minta ke Pak Yusril kalau nanti hadir mau menteri yang membidangi hukum untuk berjuang mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena hanya satu-satunya cara itu lah memberantas korupsi baik dari sisi penegakan hukum maupun pencegahan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Boyamin mengatakan UU Perampasan Aset penting untuk mencegah seseorang untuk melakukan korupsi. Dia menyebut undang-undang itu akan memaksimalkan upaya pencegahan.

"Kalau perampasan aset ini disahkan kan orang lebih harus transparan memberikan laporan harta kekayaan dan ada sanksi yang lebih tegas. Termasuk nanti pembatasan uang kartal untuk transaksi, jadi nanti semua akan by system, sehingga nanti semua orang akan susah untuk korupsi karena susah untuk menyembunyikan uangnya," katanya.

"Jadi sebenarnya hilirnya itu adalah pemberantasan korupsi itu di pencegahan, bagaimana pemerintah tata kelolanya baik, uang yang masuk tidak bocor, uang yang keluar tidak bocor," tambahnya.

Lebih lanjut, jika Yusril nantinya tidak kunjung mengesahkan, Boyamin menyebut MAKI akan membuat tindakan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika Pak Yusril tidak mampu satu tahun mengesahkan RUU Perampasan Aset maka saya terpaksa maju ke Mahkamah Konstitusi untuk membuat deadline maksimal dua tahun UU itu harus disahkan oleh DPR dan pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pejabat di kabinet pemerintahannya. Prabowo menunjuk eks Kepala BIN Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan serta Yusril Ihza Mahendra sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

"Profesor Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan," kata Prabowo dalam acara pengumuman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10).

"Profesor Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan," ujar Prabowo.

(azh/dnu)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadap Presiden Prabowo Subianto. Apa yang dibahas?

Diketahui, Yusril terpantau masuk Istana sekitar pukul 15.03 WIB. Dia baru keluar Istana sekitar pukul 15.43 WIB.

"Dengan Pak Supratman tadi ketemu Presiden, ada masalah sedikit teknis, masalah hukum," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril tak menjelaskan lebih jauh masalah hukum apa yang dibahas. Dia mengatakan pertemuannya berlangsung cepat.

"Saya cuma sebentar saja," katanya.

(isa/haf)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mempelajari persoalan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang dibentuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan persoalan Pansel ini masih terkait dengan putusan MK yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun.

"Mengenai permasalahan dengan Pansel KPK ya yang sudah diajukan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, kami sedang mempelajari permasalahan ini dan membaca dengan saksama putusan dari MK yang terakhir," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Bahwa pengajuan itu memang hanya diajukan satu kali oleh presiden sehubungan dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun," lanjut Yusril.

Sebagai informasi, MK mengabulkan gugatan yang kemudian mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Perubahan masa jabatan itu tertera dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.

Dalam putusannya, MK menyebut kewenangan presiden dan DPR untuk melakukan dua kali seleksi selama periode jabatannya berpotensi memengaruhi independensi dan psikologi pimpinan KPK. MK kemudian memberi contoh presiden yang terpilih pada 2019 dapat melakukan dua kali seleksi capim KPK, yakni pada 2019 dan 2023, jika masa jabatan pimpinan KPK tetap 4 tahun.

Menurut MK, hal itu tak akan terulang lagi jika masa jabatan pimpinan KPK diubah menjadi 5 tahun. MK menyebut perubahan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun membuat seleksi atau rekrutmen akan dilakukan oleh presiden dan DPR periode selanjutnya (2024-2029).

Kembali ke Yusril, dia mengaku akan berbicara dengan DPR terkait persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah dan DPR akan mencari jalan keluar mengatasi persoalan Pansel Capim KPK.

"Sehingga hanya ada satu kali kesempatan bagi presiden untuk mengajukan Pansel itu. Jadi nanti kita akan bicara dengan DPR bagaimana mengatasi persoalan ini," ujarnya.

Pansel Capim KPK 2024-2029 Dibentuk Jokowi

Menjelang akhir jabatan, Jokowi telah membentuk Pansel Capim KPK. Semua tahapan telah dilakukan sampai Pansel Capim KPK menyerahkan hasil akhir ke Jokowi. Ada 20 nama capim dan cadewas KPK yang diserahkan ke Jokowi.

Berikut Daftar 20 nama capim dan cadewas KPK yang diserahkan ke Jokowi:

Capim KPK
1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto

Dewas KPK
1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto

Jokowi juga sudah menandatangani laporan hasil akhir calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK yang diserahkan Pansel. Penandatanganan itu dilakukan Jokowi pada Senin (14/10).

"Capim KPK sudah saya tanda tangani kemarin sore," kata Jokowi kepada wartawan di Aceh Besar, Selasa (15/10).

Jokowi tidak menjawab kapan nama-nama itu diserahkan ke DPR. Ia menekankan dirinya menandatangani laporan tersebut karena dibatasi waktu.

"Sudah saya tanda tangani, kalau calonnya, baik calon untuk capimnya maupun untuk Dewasnya, kita dibatasi oleh waktu," ujarnya.

Simak: Video Daftar Nama Capim dan Cadewas KPK yang Sudah Diserahkan ke Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

(eva/haf)

Presiden Prabowo Subianto membubarkan Sekretariat Kabinet (Seskab). Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.

Aturan itu menyebut Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 kementerian. Tak ada Sekretariat Kabinet di kabinet ini seperti pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi.

"Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet," bunyi pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 139 Tahun 2024.

Prabowo mengalihkan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke Kementerian Sekretaris Negara. Para pegawai Setkab juga digeser ke Kementerian Sekretaris Negara.

"... sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Sekretariat Kabinet dialihkan menjadi sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," bunyi pasal 2 ayat (3).

Sebelumnya, Prabowo Subianto melantik Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Namun, Teddy tak dilantik bersamaan dengan 48 menteri Kabinet Merah Putih.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan sekretaris kabinet di pemerintahan Prabowo setara dengan sekretaris militer presiden. Dengan demikian, Teddy tak perlu mundur dari TNI.

"Seskab dalam perpres terbaru ditempatkan sebagai ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara," kata Hasan melalui pesan singkat, Selasa (2/10).

Pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi, Seskab berposisi setara menteri. Seskab bertugas mengurus kebutuhan kabinet, seperti sidang kabinet paripurna setiap bulan. Jabatan itu diisi oleh politikus PDIP Pramono Anung selama hampir 10 tahun.

Jakarta (ANTARA) - Harta kekayaan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mencapai Rp19.850.919.025 (Rp19,8 miliar), sebagaimana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal 8 Juni 2023.

Berdasarkan dokumen LHKPN diunduh dari laman elhkpn.kpk.go.id di Jakarta, Selasa, harta kekayaan Agus Andrianto berasal dari sejumlah sumber, di antaranya adalah tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang senilai Rp17.360.484.446.

Kemudian, ia juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp650.000.000, terdiri atas mobil Toyota Alphard 2.5 G AT Tahun 2019 (Rp500.000.000) dan mobil Toyota Kijang Innova G AT Tahun 2016 (Rp150.000.000).

Selain itu, Agus tercatat pula memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp685.000.000, surat berharga senilai Rp900.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp255.434.579.

Harta kekayaan tahun 2023 Agus meningkat pesat apabila dibandingkan dengan LHKPN tahun-tahun sebelumnya. Pada 30 November 2016 Agus tercatat memiliki total harta kekayaan Rp1.733.400.000, sementara pada 20 Desember 2011 harta kekayaannya berjumlah Rp1.203.400.000.

Agus Andrianto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Istana Negara, Jakarta, Senin siang. Sebelumnya, Agus merupakan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Sebagai menteri, Agus dibantu oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang juga dilantik pada hari yang sama. Silmy sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Pada saat acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Jakarta, Senin, Agus Andrianto merasa terhormat diberi kepercayaan oleh Presiden untuk bergabung di kementerian yang merupakan nomenklatur baru hasil pemekaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Suatu kehormatan bagi kami bisa bergabung bersama sama keluarga besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan mengemban tugas imigrasi sebagai penjaga gerbong nusantara dan sebagai pembina warga binaan agar bisa diterima kembali di dalam kehidupan sosial masyarakat," kata Agus.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024. Salah satu pasal di Perpres tersebut mengatur pembubaran Sekretariat Kabinet (Setkab).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 itu mengatur Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode Tahun 2024-2029. Perpres ini telah diteken Prabowo pada Senin (21/10) dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Mengenai pembubaran Sekretariat Kabinet itu diatur di pasal 2. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet kini diintegrasikan ke dalam Kementerian Sekretariat Negara.

"Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2O2O tentang Sekretariat Kabinet," bunyi Pasal 2 ayat 1 yang dilihat detikcom, Selasa (22/10/2024).

Kemudian dijelaskan tugas dan fungsi Setkab kini masuk ke Kementerian bidang Kesekretariatan Negara. Dengan peralihan tugas dan fungsi ini, anggarannya juga dialihkan ke kementerian.

"Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara," bunyi ayat 2.

"Berdasarkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Sekretariat Kabinet dialihkan menjadi sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," lanjut ayat 3.

Diketahui, Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk Prabowo sebagai Sekretaris Kabinet. Teddy merupakan anggota TNI aktif.

"Untuk Sekretaris Kabinet sekarang ini struktur dan komposisinya berubah. Sekretaris Kabinet itu ada sekarang di bawah Mensesneg, jadi bukan setingkat menteri," kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Senin (21/10).

Sebagai informasi, Seskab pada Pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berposisi setara dengan menteri. Jabatan Seskab di era Jokowi dijabat oleh Pramono Anung yang merupakan politikus senior PDIP.

(zap/imk)

Surabaya -

Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri Kabinet Merah Putih. Salah satu sosok yang mendapat kepercayaan besar adalah Prasetyo Hadi, yang kini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Sosok asal Jawa Timur (Jatim) ini membawa pengalaman luas, tidak hanya di bidang politik, namun juga swasta. Meskipun jarang terlihat secara publik, dia bukanlah sosok asing di internal Partai Gerindra, dan menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode kepemimpinan Joko Widodo.

Profil Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi lahir pada tanggal 28 Oktober 1979 di Ngawi, Jawa Timur. Kelahirannya di kota kecil ini telah membentuk identitasnya sebagai seorang politisi yang kuat dan berdedikasi tinggi.

Riwayat pendidikan Prasetyo Hadi dimulai dari SD Katolik Santo Yosef di Ngawi. Ia kemudian melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 2 Ngawi dan SMA Taruna Nusantara Magelang. Gelar sarjana dalam bidang Konservasi Sumber Daya Hutan diperolehnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2006.

Perjalanan Karier Politik

Sebelum fokus di dunia politik, Prasetyo Hadi memiliki pengalaman panjang di sektor swasta. Ia pernah menjabat sebagai komisaris di PT Sentra Strategis Indonesia pada tahun 2014-2020, dan Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari pada tahun 2016-2020.

Aktivitas politik Prasetyo Hadi dimulai saat dia bergabung dengan Partai Gerindra pada tahun 2008. Ia memegang posisi penting sebagai ketua organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan DPP Partai Gerindra. Peran aktifnya di partai turut membantu mengembangkan berbagai program strategis.

Perjalanan politik Prasetyo Hadi semakin menguat saat dilantik menjadi anggota DPR RI pada 1 September 2020. Saat itu, ia menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri. Ia bertugas di Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, pemilu, serta pertanahan dan reforma araria.

Pada Pemilu Legislatif 2019, Prasetyo memperoleh 34.522 suara sah, menempatkannya sebagai peraih suara terbanyak kedua dari Partai Gerindra di daerah pemilihan Jawa Tengah VI, yang mencakup wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo.

Riwayat Pendidikan

• SD Katolik Santo Yosef Tahun: 1986-1992
• SMP Negeri 2 Ngawi Tahun: 1992-1995
• SMA Taruna Nusantara Tahun: 1995-1998
• S1 Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada Tahun: 1999-2006

Perjalanan Karier

• Tusen Hutami Lestari: Direktur Utama (2016-Sekarang)
• Sentra Strategis Indonesia: Komisaris (2014-Sekarang)
• Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (2019-sekarang)
• Anggota DPR-RI (2020-2024 dan 2024-2029)

Pengalaman Organisasi

• Partai Gerindra: Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra (2008-Sekarang)

Kontribusi dan Peran Baru Sebagai Mensesneg

Pada Oktober 2024, Prasetyo Hadi dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Sekretaris Negara. Ia merupakan internal Partai Gerindra atau orang-orang dekat Prabowo. Sebagai kader Gerindra yang menjadi anggota DPR RI pada periode sebelumnya, Prasetyo sering diminta pendapatnya oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo.

Dalam beberapa kesempatan, Prasetyo Hadi juga terlihat mendampingi Prabowo, baik dalam acara Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, maupun sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Itulah profil singkat Prasetyo Hadi, putra asli Ngawi, dan kontribusinya dalam dunia politik. Kini, ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

(ihc/irb)

Jakarta (ANTARA) - Pada Minggu (20/10) malam, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penunjukan Letjen TNI (Purn) AM Putranto untuk menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam Kabinet Merah Putih.

Pengumuman tersebut dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dengan menghadirkan berbagai tokoh penting yang akan menjabat di pemerintahan.

AM Putranto kemudian dilantik bersama menteri terpilih lainnya dan lima kepala lembaga pada Senin (21/10) di tempat yang sama saat diumumkan.

Kepala staf kepresidenan termasuk dalam lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi menteri koordinator, bersama jaksa agung, kepala BIN, kantor komunikasi kepresidenan, dan sekretaris kabinet.

AM Putranto sebelumnya merupakan Asisten Khusus Matra Darat Bidang Alutsista saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan di era kabinet Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Lalu, bagaimana rekam jejak AM Putranto sebenarnya? simak profilnya di bawah ini.

Profil AM Putranto

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Anto Mukti Putranto, S.Sos., atau yang lebih dikenal AM Putranto lahir di Jember, Jawa Timur pada 26 Februari 1964. Ia merupakan seorang pengusaha, politikus, dan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat.

Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 21 Oktober 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan latar belakang militer yang kuat dan kaya pengalaman, Putranto adalah salah satu tokoh strategis dalam pemerintahan saat ini.

Pendidikan dan karier militer

AM Putranto memulai karier militernya setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada tahun 1987. Ia berasal dari Korps Infanteri, yang terkenal sebagai salah satu cabang militer dengan penugasan tempur yang sangat menantang.

Sepanjang karier militernya, Putranto telah mengikuti berbagai pendidikan militer, mulai dari pendidikan dasar kecabangan Infanteri, pendidikan lanjutan perwira, hingga Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI). Di luar pendidikan militer di dalam negeri, ia juga mengikuti kursus-kursus internasional, seperti Joint Readiness Training Center di Amerika Serikat pada 1997 dan misi perdamaian PBB di Lebanon pada 2007-2008.

Berikut adalah beberapa tonggak pendidikan militer Putranto:

• Akademi Militer (Akmil) – 1987
• Sussarcab Infanteri – 1987
• Latihan Dasar Para – 1988
• Jump Master – 1990
• Suslapa I/Infanteri – 1993
• Diklapa II/Infanteri – 1997
• Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) – 2000
• Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) – 2011
• Lemhannas – 2011

Karier militer

Putranto memulai karier militer di satuan Infanteri Lintas Udara, dengan penempatan pertama di Batalyon Infanteri Lintas Udara 612/Modang. Pada tahun 2000, ia dipercaya menjadi Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 433/Julu Siri di Makassar. Sepanjang karier militernya, ia telah menduduki berbagai posisi strategis, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pada tahun 2007 hingga 2008, ia terpilih sebagai Komandan Kontingen Garuda XXIII-B untuk misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).

Pengalaman ini memberinya reputasi internasional sebagai pemimpin yang kuat dalam misi perdamaian PBB. Kariernya terus menanjak, dan pada 2013, ia dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal dan menjabat sebagai Komandan PMPP TNI (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian).

Berikut adalah daftar lengkap jabatan militer yang pernah diembannya:

Jabatan militer

1. Letnan Dua s.d Letnan Satu

• Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang (1986)
• Dankima Yonif Linud 612/Modang (1990)
• Dankipan A Yonif Linud 612/Modang (1992)

2. Kapten

• Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang (1994)
• Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang (1995)
• Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan (1996)
• Gumil Gol VI/Septik Pusdikif (1997)

3. Mayor

• Kasi Dok/Turjuk Linud Pussenif (1998)
• Ps. Danyonif Linud 433/Julu Siri (2000)
• Dansatgas Yonif Mekanis TNI Kongo (2000)
• Danyonif Linud 433/Julu Siri (2001)

4. Letnan Kolonel

• Pabandya Ops Sops Kostrad (2002)
• Dandim 1422/Maros (2004)
• Dandim 1408/BS Makassar (2005)
• Kasbrigif Linud 3/ Tri Budi Sakti (2006)
• Waaster Kaskostrad (2008)

5. Kolonel

• Danbrigif Linud 18/Trisula (2009)
• Danmentar Akmil (2011)
• Danrem 061/Surya Kencana (2012)
• Paban VI/Binorg Srenad (2012)

6. Brigadir Jenderal

• Komandan PMPP TNI (2013—2016)

7. Mayor Jenderal

• Pangdivif 1/Kostrad (2016—2017)
• Pangdam II/Sriwijaya (2017—2018)

8. Letnan Jenderal

• Komandan Kodiklat TNI AD (2018—2022)

Selain di Indonesia, Putranto juga terlibat dalam berbagai misi internasional, seperti Peace Keeping Command Post Exercise "Cobra Gold" di Thailand pada 2007 dan operasi perdamaian PBB di Lebanon pada 2007-2008.

Karier sipil
Setelah pensiun dari militer pada tahun 2022, AM Putranto tidak meninggalkan dunia publik. Ia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk Matra Darat Bidang Alutsista. Pada 21 Oktober 2024, ia dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, di mana ia bertugas membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda pemerintahan.

Penghargaan dan tanda jasa
Selama kariernya, AM Putranto telah menerima berbagai penghargaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa tanda jasa yang telah ia terima adalah:

• Bintang Dharma (10 September 2019)
• Bintang Yudha Dharma Pratama
• Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
• Bintang Bhayangkara Pratama (2021)
• Satyalancana Dharma Bantala
• Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun
• United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) Medal
• Military Valour Medal - Lebanon​​​​​​​

Brevet Militer
Putranto juga memiliki berbagai brevet keahlian militer yang menunjukkan kemampuannya dalam operasi tempur dan taktis, antara lain:

• Brevet Infanteri
• Brevet Para Raider
• Brevet Cakra Kostrad
• Brevet Jump Master
• Brevet Mobil Udara
• Brevet Taipur
• Brevet Terbang Layang AU
• Brevet Master Gunner​​​​​​​​​​​​​​

Kehidupan pribadi
Anto Mukti Putranto menikah dan dikaruniai dua orang putri. Selain aktif dalam berbagai kegiatan kemiliteran dan pemerintahan, ia dikenal sebagai sosok yang teguh dalam mengemban tugasnya, baik di bidang militer, politik, maupun dalam kehidupan sipil. Berkat dedikasi, pengabdian, dan prestasinya, ia menjadi salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia saat ini.

Penugasan luar negeri
Anto Mukti Putranto memiliki pengalaman penugasan dan latihan luar negeri yang sangat luas, antara lain:

• Joint Readiness Training Center (JRTC), Fort Folk, Louisiana, USA – 1997
• Cobra Gold Peace Keeping Command Post Exercise – Thailand, 2007
• Misi Perdamaian PBB di Lebanon – 2007-2008

Dengan latar belakang yang sangat kaya dan beragam, baik di dalam negeri maupun internasional, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Anto Mukti Putranto telah menjadi salah satu figur penting dalam pemerintahan dan pertahanan negara, serta berperan strategis dalam mengoordinasikan kebijakan-kebijakan nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Solo -

Agus Andrianto secara resmi masuk di dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Berikut akan dipaparkan profil Agus Andrianto secara singkat.

Mengacu dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah melantik jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029. Terdapat total 48 menteri yang telah dilantik untuk menjalankan tugas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu sosok yang turut dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Agus Andrianto. Sosoknya ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Sebelum terjun di dunia politik, ternyata Agus Andrianto telah terlebih dahulu mengemban jabatan tinggi di dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Lantas seperti apa profil Agus Andrianto? Berikut akan dipaparkan sekilas informasinya.

Profil Agus Andrianto

Dilansir detikNews, Agus Andrianto tercatat lahir di Blora pada 16 Februari 1967 silam. Sebelum terjun di dunia politik, Agus Andrianto telah mengawali karier sebagai anggota Polri. Pada tahun era tahun 90-an silam Agus Andrianto dipercaya untuk mengisi posisi sebagai Kapolsek di sejumlah wilayah. Sebut saja Kapolsek Sumbul, Parapat, hingga Percut Sei Tuan yang terletak di Sumatera Utara.

Kemudian karier Agus Andrianto semakin berkembang saat dipercaya untuk menjabat sebagai Kapolres Tangerang pada tahun 2007. Puncak karier Agus Andrianto di Polri adalah saat dirinya ditunjuk sebagai Wakapolri pada tahun 2023 kemarin.

Seperti diungkap dalam laman resmi Tribratanews yang dikelola oleh Divisi Humas Polri, pada bulan Juni 2023 kemarin Komjen Agus Andrianto secara resmi ditunjuk sebagai Wakapolri untuk menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono. Momentum tersebut dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kapolri.

Melalui laman tersebut dapat diketahui juga bahwa Komjen Agus Andrianto sempat menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim. Tidak hanya itu saja, terdapat beberapa informasi yang disajikan mengenai Agus Andrianto.

Dikatakan bahwa Agus Andrianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1989 silam. Selain sejumlah perjalanan karier yang telah dipaparkan sebelumnya, Agus Andrianto juga pernah menjabat dalam sejumlah posisi penting di Polri. Berikut beberapa di antaranya:

• Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri (bulan Desember 2019 sampai Februari 2021)
• Kapolda Sumatera Utara (bulan Agustus 2018 sampai Desember 2019)
• Wakapolda Sumatera Utara (bulan Januari 2017 sampai Agustus 2018)

Meskipun memiliki karier yang cemerlang di kepolisian, Agus Andrianto tetap mementingkan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dirinya yang berhasil meraih gelar magister di bidang hukum. Menurut buku 'Agussani Meraih Prestasi dengan Keteladanan' oleh Muhammad Arifin, dkk., dijelaskan bahwa Komjen Pol Agus Andrianto, SH, MH merupakan lulusan Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU pada tahun 2018 silam.

Gelar Kehormatan untuk Agus Andrianto

Tidak hanya mencapai karier yang cemerlang di kepolisian dan berhasil dilantik sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto ternyata juga pernah mendapatkan gelar kehormatan. Momentum ini terjadi baru-baru ini pada bulan Februari 2024 kemarin.

Dikutip dari laman resmi DPRD Kota Tanjung Pinang, Komjen Pol Drs Agus Andrianto, SH, MH, secara resmi diberi gelar kehormatan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau. Gelar tersebut adalah Datok Seri Sakti Bhayangkara Utama yang merupakan sebuah gelar adat.

Gelar tersebut diambil dari bahasa Melayu yang tersusun atas bahasa Melayu Riau Lingga dan Melayu Tinggi. Adapun makna dari gelar kehormatan Datok Seri Sakti Bhayangkara Utama adalah menggambarkan kebesaran, kemegahan, keagungan, keutamaan, kemuliaan, hingga kekuatan.

Demikian tadi rangkuman profil Agus Andrianto yang secara resmi mengemban tugas sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Semoga informasi ini bermanfaat.

(sto/afn)

Jakarta (ANTARA) - Natalius Pigai resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah seorang menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Sehari kemudian, pada Senin (21/10), Pigai resmi dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 28 Juni 1975 ini pernah menjadi aktivis di berbagai lembaga. Pada tahun 1999–2002, ia pernah menjadi aktivis di Yayasan Sejati yang menaruh perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.

Peraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta ini juga pernah bergabung dengan Yayasan Cindelaras (Yacitra) yang fokus pada perjuangan hak-hak petani. Ia bekerja sebagai staf di Yacitra pada tahun 1998.

Sebagai putra asli Bumi Cendrawasih, Pigai juga pernah aktif dalam kegiatan pengembangan budaya Papua di Lembaga Studi Renaissance. Ia menjabat posisi ketua di lembaga itu pada tahun 1998 hingga 2000. Pigai pun pernah mengemban amanah sebagai sebagai ketua di Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997--2000).

Dia turut aktif terlibat dalam kerja-kerja masyarakat sipil, mulai dari melakukan kegiatan diskusi, seminar, hingga aksi yang berorientasi pada perubahan. Pigai tercatat pernah bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Kontras Rumah Perubahan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Petisi 28.

Pria yang pernah mengenyam pendidikan non-formal, yakni pendidikan statistika di Universitas Indonesia ini tidak hanya aktif dalam denyut nadi lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Pigai pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 1999–2004. Ketika itu, ia bekerja untuk Menteri Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 hingga 2012 di bawah Djohermansyah Johan.

Di sisi lain, Pigai pernah pula dipercaya untuk memandu dialog interaktif di Televisi Republik Indonesia yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.

Menukil majalah Wacana HAM Edisi VI/Tahun X/2012, Pigai termasuk aktif menuangkan pemikirannya melalui tulisan. Di dalam buah karyanya, Pigai banyak menulis tentang kondisi HAM di Papua.

Beberapa tulisan Pigai yang dipublikasikan dalam bentuk buku, yaitu Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, dan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Tak hanya itu, Pigai juga menulis artikel dan opini terkait HAM di media massa, seperti Kematian Theys Eluay dan Masa Depan Papua, Aksi Premanisme terhadap Pers, dan Papua Mati di Lumbung Padi.​​​

​​​
Dari komisioner menjadi menteri

Keseriusan Pigai berkecimpung di dunia HAM membawanya duduk di kursi anggota Komisi Nasional HAM masa bakti 2012–2017. Pigai ditugaskan sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Selaku komisioner, Pigai memiliki tugas pokok memantau pengamatan pelaksanaan HAM serta menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang diduga melanggar nilai-nilai HAM.

Kewenangan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan juga termasuk memanggil pihak pengadu, teradu, korban, pihak terkait, maupun saksi dalam laporan yang masuk ke Komnas HAM; peninjauan lokasi kejadian; hingga pemberian pendapat HAM di pengadilan terhadap perkara tertentu.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Pigai dipercaya oleh Presiden RI 2024–2029 Prabowo Subianto menjadi Menteri HAM. Dapat dikatakan, Natalius Pigai merupakan Menteri HAM pertama di Indonesia karena nomenklatur kementerian ini baru ada dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo.

Kementerian HAM merupakan pemekaran dari Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian HAM ini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra.

Sebagai Menteri HAM, pria yang menamatkan kursus kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2011 ini nantinya bakal fokus mengomandoi jalannya nilai-nilai HAM di tanah air, termasuk terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Pigai nantinya akan dibantu oleh seorang Wakil Menteri, yakni Mugiyanto yang juga dekat dengan dunia aktivisme HAM.

Natalius Pigai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10) pagi. Bersama dengan 53 menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih lainnya, Pigai bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, serta menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung tinggi etika dan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Harta kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya tahun 2019, Natalius Pigai memiliki total harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000. Harta tersebut terdiri atas alat transportasi dan mesin, yaitu mobil CRV Jeep Tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp300.000.000, harta bergerak lainnya Rp70.000.000, surat berharga Rp2.000.000.000, serta kas dan setara kas Rp2.000.000.000.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024