Surabaya (ANTARA) -

Jakarta -

Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) untuk mengawal pemberian bantuan sosial (bansos). Hal ini guna pemberian bansos tepat sasaran sesuai arahan dan pesan Presiden Prabowo Subianto.

"Intinya kami mohon dukungan, mohon pengarahan, mohon juga koreksi dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden. Jadi Presiden itu pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data, karena data ini menjadi sangat penting. Jangan sampai yang namanya program salah sasaran yang tidak berhak malah menerima bantuan. Ini pesan Presiden dari awal," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada wartawan di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Senin (11/11/2024).

"Alhamdulillah lagi bahwa Presiden juga telah memberikan arahan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diwujudkan data tunggal yang diberi tanggung jawab adalah badan pusat statistik (BPS) atas arahan dari Bapennas," tambahnya.

Gus Ipul mengatakan jika data tunggal pemberian bansos yang telah disiapkan selesai, dia meminta bantuan KSP dan BPPIK untuk mendampingi pemberian bansos. Hal ini guna dapat terealisasi, benar-benar tepat sasaran, dan tahapan pemberian bansos tepat waktu.

"Kami mohon kepada beliau berdua ini untuk bisa mendampingi agar dalam realisasinya nanti bisa benar-benar tidak hanya tempat sasaran. Tapi tahapan-tahapannya juga terpenuhi, waktunya tepat waktu, jangan sampai telat," jelasnya.

Kemensos dalam hal ini terbuka dan meminta masukan KSP dan BPPIK apabila terdapat hal yang harus diperbaiki. Sebab, kata dia, peran KSP dan BPPIK diberi tugas untuk mendampingi agar program tersebut bisa sesuai dengan ketentuan dan jauh dari korupsi.

"Dan kalau toh kemudian nanti ada hal-hal yang katakanlah perlu diperbaiki prosedurnya atas masukan beliau berdua, kita akan perbaiki. Karena beliau berdua diberi tugas untuk bisa mendampingi kami agar benar-benar dalam melaksanakan program ini semuanya sesuai ketentuan, jauh dari korupsi dan juga penting masyarakat tahu," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Staf Presiden, Letnan Jenderal Purnawirawan Anto Mukti mengatakan Kemensos secara terbuka memberikan program untuk pihaknya dapat mengontrol kegiatan yang menjadi program Presiden Prabowo. KSP juga akan bekerja sama dengan BKKIP tak hanya mengontrol di ruangan namun juga di lapangan.

"Nah ini akan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan karena Presiden sudah berniat bagaimana ke depan betul-betul memakmurkan masyarakat. Bukan hanya jargon saja tetapi betul-betul beliau melakukan itu. Kenapa? Beliau meminta data yang paling akurat dari mana? Itulah BPS sebagai data tunggal untuk memberikan input kepada Presiden," ucapnya.

Dia mengatakan data tunggal yang diminta Prabowo akan dimanfaatkan oleh Kementerian-Kementerian terkait untuk menjalankan berbagai program. Dalam proses itu KSP dan BPPIK berperan untuk bekerja sama dan mengingatkan tugas kementerian akurat di lapangan.

"Yang kemudian akan dimanfaatkan oleh beberapa kementerian terkait menjalankan program-program beliau. Nah di situlah salah satu proses yang berjalan sampai dengan akhir itu kami ada disana. Bukan kami mengawasi beliau tapi kerjasama yang baik dan mengingatkan, saling mengingatkan. Untuk lebih meyakinkan lagi tugas khusus beliau lah yang akan lebih akurat di lapangan," tuturnya.

Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto mengingatkan seluruh aparat untuk tidak korupsi dalam program yang berasal dari dana APBN. Ia meminta bantuan aparat untuk mendistribusikan sampai ke tingkat bawah bansos tersebut.

"Pada prinsipnya saya mohon kepada seluruh aparat dimanapun. Ini adalah uang negara, uang rakyat APBN. Jangan ada yang dikorupsi, jangan ada yang dimanipulasi. Rakyat miskin itulah yang berhak," ucapnya.

"Jadi tolong mohon bantuannya kepada seluruh aparat dimanapun yang mendistribusikan sampai ke tingkat bawah justru mengamankan. Dari segi jumlah, dari segi kualitas, dari segi ketepatan waktu," ujarnya.

Simak juga Video 'Strategi Budiman Entaskan Kemiskinan: Bukan Kasih Uang, Tapi Pemberdayaan':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/idn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mempertimbangkan opsi transfer of prisoner atau pemindahan narapidana untuk narapidana asing dalam hal ini narapidana kasus narkotika Mary Jane F. Veloso.

Yusril mengatakan, pemindahan narapidana untuk narapidana asing disesuaikan dengan permohonan dari pemerintah negara asal.

Ia juga mengatakan, telah membahas poin-poin persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Dan kita sedang merumuskan satu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di negara kita ini, baik melalui perundingan bilateral maupun juga kita merumuskan satu kebijakan yang dapat kita tempuh terkait dengan apa yang dalam bahasa Inggris sebut dengan transfer of prisoner," kata Yusril dalam keterangan tertulis dalam pertemuannya dengan Duta Besar Filipina, Gina Alagon Jamoralin, Senin (11/11/2024).

Yusril mengatakan jika permohonan dikabulkan, Mary Jane Veloso akan melanjutkan sisa masa hukumannya di Filipina dengan mengikuti ketentuan yang telah diputuskan oleh pengadilan Indonesia.

Ia mengatakan, Pemerintah Filipina sesuai dengan kebijakan ini, juga diharapkan untuk mengakui keputusan tersebut dan melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan di Indonesia.

"Kebijakan ini menjadi bagian dari kerja sama timbal balik antara kedua negara untuk menghormati dan memperkuat penegakan hukum di tingkat internasional," ujarnya.

Yusril mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan prosedur lebih lanjut, termasuk melalui negosiasi dan perjanjian bilateral dengan pemerintah Filipina.

Ia berharap dapat memperkuat hubungan kedua negara dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara di luar negeri.

"Indonesia menghormati permintaan dari pemerintah Filipina untuk mempertimbangkan transfer Mary Jane Veloso demi kepentingan penegakan hukum di Filipina. Namun, Pemerintah Filipina berkewajiban untuk mengakui dan menghormati proses hukum terhadap Mary Jane, termasuk putusan pengadilan Indonesia," tuturnya.

Yusril mengatakan, kedaulatan Indonesia dalam menindak kejahatan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) sepenuhnya harus dihormati.

Namun, apabila narapidana warga negara asing itu telah dikembalikan ke negaranya, pembinaan tehadap narapidana yang bersangkutan diserahkan kepada negara tersebut.

"Termasuk apakah akan diberi remisi atau grasi, semuanya kita serahkan kepada negara yang bersangkutan," ucap dia.

Diketahui, Mary Jane Fiesta Veloso adalah terpidana mati kasus penyelundupan heroin dengan berat total 2,6 kilogram. Peristiwa itu terjadi di Bandara Adisucipto, Yogyakarta pada 25 April 2010.

Mengutip Harian Kompas, 2 Mei 2015, Mary Jane Fiesta Veloso sudah dijadwalkan untuk menjalani dieksekusi mati.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menerima kunjungan resmi Duta Besar Filipina, Gina Alagon Jamoralin, Senin (11/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, salah satu yang dibahas perihal nasib narapidana asal Filipina yang ditahan di Indonesia karena kasus narkotika, Mary Jane F. Veloso.

Diketahui, atas kasus yang menjeratnya itu, Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada 2010. Yusril menjelaskan, pihaknya mempertimbangkan opsi "transfer of prisoner" atau pemindahan narapidana untuk narapidana asing, termasuk Veloso, yang disesuaikan dengan permintaan dari pemerintah negara asal.

"Masalah ini sudah kami diskusikan internal Kemenko Kumham Imipas dan juga sudah mendiskusikan poin-poin persoalan ini kepada Presiden Prabowo," kata Yusril melalui keterangan tertulisnya.

"Dan kita sedang merumuskan satu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di negara kita ini baik melalui perundingan bilateral maupun juga kita merumuskan satu kebijakan yang dapat kita tempuh terkait dengan apa yang dalam bahasa Inggris sebut dengan transfer of prisoner," sambungnya.

Jika transfer tahanan itu direalisasikan, Mary Jane Veloso akan melanjutkan sisa masa hukumannya di Filipina dengan mengikuti ketentuan yang telah diputuskan oleh pengadilan Indonesia. Pemerintah Filipina juga diharapkan untuk mengakui keputusan tersebut dan melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan di Indonesia.

Kebijakan ini menjadi bagian dari kerja sama timbal balik antara kedua negara untuk menghormati dan memperkuat penegakan hukum di tingkat internasional. Yusril melanjutkan, Indonesia menghormati permintaan dari pemerintah Filipina untuk mempertimbangkan transfer Mary Jane Veloso demi kepentingan penegakan hukum di Filipina.

"Namun, transfer ini akan dilakukan dengan tetap mengakui kedaulatan hukum kita dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia," pungkasnya.

Diketahui, Mary Jane Fiesta Veloso ditangkap di Bandara Yogyakarta karena membawa narkoba dengan jenis heroin seberat 2,6 kilogram pada April 2010. Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, oleh Pengadilan Negeri Sleman, Mary Jane dijatuhi vonis hukuman mati baginya pada Oktober 2010.

Setelah divonis mati, pada Agustus 2011 Presiden Benigno Aquino III meminta pengampunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk Mary Jane. Pada masa itu Indonesia punya moratorium untuk menunda hukuman mati dan pengampunan belum ditindaklanjuti sampai masa akhir kepemimpinan SBY.

Adapun proses hukum di Filipina yang dimaksud adalah proses hukum terhadap Maria Kristina Sergio, salah satu tersangka yang dituding memasukkan heroin 2,6 kg ke dalam koper Mary Jane untuk diselundupkan ke Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) akan membentuk komisi bersama (joint commission) dengan Filipina untuk menyelesaikan masalah status kewarganegaraan 8.000 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Filipina.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, hingga saat ini, sebanyak 8.000 WNI yang berada di Filipina bagian Selatan tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas.

"Mereka merupakan anak dan cucu WNI yang lahir tanpa memiliki akta. Pemerintah Indonesia akan membentuk komisi bersama untuk menuntaskan persoalan ini," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya saat menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk Indonesia Gina Aragon Jamoralin di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, pada Senin (11/11/2024).

Yusril menambahkan, tidak hanya WNI yang tinggal di Filipina, tetapi juga terdapat sekitar 300 warga negara Filipina yang tinggal di Indonesia, terutama di kepulauan sekitar Sulawesi Utara, yang mengalami nasib serupa.

"Saya menyarankan supaya dibentuk semacam satu joint commission antara kedua negara untuk merumuskan masalah yang dihadapi dan menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Dari segi hukum kewarganegaraan, Yusril menjelaskan, Indonesia dan Filipina mengakui asas teritorial dan memahami bahwa kewarganegaraan tidak hanya berasal dari satu pihak orang tua.

Melalui komisi bersama ini, pemerintah kedua negara akan mendata masing-masing warga negara untuk kemudian diregistrasi.

"Anak-anak yang lahir di sana itu sebagian besar tidak mempunyai akta kelahiran di Filipina, tidak terdaftar, dan saya kira perlu diselesaikan masalah ini mengingat hubungan baik antara kedua negara," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Filipina untuk Indonesia Gina Aragon Jamoralin menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi melalui Konsulat Jenderal Filipina di Manado dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait WNI tanpa status yang mayoritas bekerja sebagai nelayan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Filipina tetap memberikan izin tinggal kepada mereka.

Gina juga menambahkan, ketika para nelayan itu tinggal dan memiliki anak di wilayah Filipina, sebagian besar mereka tidak mengurus dokumen berupa akta lahir dan tidak mendaftarkan anak mereka ke otoritas di Filipina.

"Mereka merupakan generasi kedua dari nelayan-nelayan Indonesia yang tinggal di wilayah selatan Filipina," kata Gina.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempertimbangkan opsi pemindahan narapidana atau transfer of prisoner untuk narapidana asing, termasuk terpidana dari Filipina, Mary Jane Veloso, yang disesuaikan dengan permintaan dari pemerintah negara asal.

Saat menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk Indonesia di Jakarta, Senin, Yusril menjelaskan kebijakan tersebut menjadi bagian dari kerja sama timbal balik antara dua negara untuk menghormati dan memperkuat penegakan hukum di tingkat internasional serta upaya diplomasi konstruktif.

"Masalah ini sudah kami diskusikan secara internal di Kemenko Kumham Imipas RI dan sudah didiskusikan pula poin-poin persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto," kata Yusril seperti dikonfirmasi.

Untuk itu, Kemenko Kumham Imipas saat ini sedang merumuskan satu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di Indonesia, baik melalui perundingan bilateral maupun perumusan satu kebijakan yang dapat ditempuh terkait dengan pemindahan narapidana.

Ke depannya, Kemenko Kumham Imipas terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan prosedur lebih lanjut, termasuk melalui negosiasi dan perjanjian bilateral dengan pemerintah Filipina.

Yusril berharap hal tersebut dapat memperkuat hubungan kedua negara dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara di luar negeri.

Apabila nantinya dilakukan pemindahan narapidana, Mary Jane akan melanjutkan sisa masa hukumannya di Filipina dengan mengikuti ketentuan yang telah diputuskan pengadilan Indonesia.

Pihak Filipina, sesuai kebijakan, juga diharapkan untuk mengakui keputusan tersebut dan melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan di Indonesia.

Indonesia, sambung Yusril, menghormati permintaan dari pemerintah Filipina untuk mempertimbangkan transfer Mary Jane Veloso demi kepentingan penegakan hukum di Filipina.

Namun, Yusril menegaskan bahwa Pemerintah Filipina berkewajiban untuk mengakui dan menghormati proses hukum terhadap Mary Jane, termasuk putusan pengadilan Indonesia.

"Kedaulatan negara Indonesia dalam menindak kejahatan yang dilakukan warga negara asing sepenuhnya harus dihormati," ucap dia menegaskan.

Kendati demikian, dirinya menjelaskan jika narapidana warga negara asing itu telah kembali ke negaranya, maka pembinaan terhadap narapidana tersebut diserahkan kepada negara yang bersangkutan, termasuk pemberian remisi atau grasi.

Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada tahun 2010 karena kasus narkotika.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Imigrasi menggagalkan keberangkatan 5 WNI ke India di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Para WNI itu diduga hendak menjual ginjal di India.

Dilansir detikJatim, Senin (11/11/2024), insiden ini bermula saat petugas Imigrasi memeriksa salah satu penumpang di Terminal 2 Bandara Juanda pada Sabtu kemarin. Kepada petugas, WNI tersebut mengaku akan berobat ke luar negeri, namun tak menjelaskan secara gamblang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya Ramdhani mengatakan awalnya WNI tersebut mengaku akan melakukan perjalanan untuk pengobatan istrinya. Namun pemeriksaan dokumen kesehatan serta komunikasi digital yang ditemukan mengarah pada rencana transplantasi ginjal.

"Dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bukan hanya satu orang," kata Ramdhani saat dimintai konfirmasi detikJatim, Minggu (10/11).

Saat didalami, rupanya tak hanya 1 orang yang diduga beralibi bakal melakukan pengobatan, tapi ada 5 orang yang diduga akan berangkat ke India untuk melakukan transplantasi ginjal.

"Dari hasil proses pendalaman, kelimanya mengindikasikan bahwa adanya jaringan yang terstruktur. Bahkan melibatkan pendonor, perantara, dan penggunaan platform digital untuk memfasilitasi transaksi ini," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: 3 Pegawai Imigrasi Bali Ditangkap Terkait TPPO Jual Ginjal

[Gambas:Video 20detik]

(lir/idh)

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Kairo untuk mewaspadai ideologi kekerasan dengan memegang teguh nilai Pancasila.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Talkshow bertajuk “Diseminasi Perlindungan WNI di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme” di Auditorium Markaz Syekh Zayed, Kairo, Mesir, Sabtu (2/11/2024).

Direktur Deradikalisasi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Akhmad Nurwakhid mengatakan bahwa Pancasila merupakan kunci utama untuk melindungi diri dari ideologi kekerasan.

“Pancasila memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama, tetapi Pancasila adalah dasar dan ideologi negara pemersatu bangsa Indonesia yang digali dari nilai luhur agama dan budaya Nusantara untuk melindungi diri dari ideologi kekerasan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Penyebaran ideologi kekerasan, lanjut dia, telah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang.

"Waspadai ideologi kekerasan, penyebarannya telah masuk ke segala lapisan masyarakat, baik dari segi profesi, latar belakang, pendidikan, hingga suku bangsa," lanjutnya.

Sementara itu, Inspektur BNPT Catur Iman Pratignyo mengatakan bahwa melawan paham terorisme merupakan salah satu jalan untuk mencapai peradaban yang lebih baik.

“Melawan teroris adalah menyelamatkan peradaban,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Mesir di Kairo Zaim A Nasution menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bermanfaat dalam upaya pencegahan terorisme di Mesir bagi pelajar Indonesia yang mayoritas tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dengan anggota sebanyak 15.000 orang.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan terorisme terhadap WNI yang ada di kairo yang sebagian besarnya adalah para pelajar," ucapnya.

Perlu diketahui, dalam acara tersebut, Direktur Perangkat Hukum Internasional (PHI) Imam Subekti turut menyampaikan beragam strategi pencegahan terorisme yang dapat dilakukan WNI di Kairo.

Parigi (ANTARA) - Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) RI bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tengah, menggelar kegiatan Kenali dan peduli lingkungan sendiri (Kenduri) untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme di Kabupaten Parigi Moutong.

"Kegiatan ini digagas langsung oleh FKPT Sulawesi Tengah, yang merupakan mitra strategis dari BNPT. Kami berharap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kenduri ini, dapat berkontribusi aktif di lingkungannya, untuk bisa membantu BNPT, berkontribusi dalam hal mencegah paham radikal terorisme, khusus di lingkungan kelurahan dan desa," kata penjabat BNPT RI Muhammad Lutfi di Parigi, Sabtu.

Dia menjelaskan terorisme merupakan tindak kejahatan yang luar biasa yang menjadi perhatian dunia. Tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia (HAM), sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia. Yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman, atau pun hak untuk hidup.

"Kejahatan terorisme tidak terkait dengan agama tertentu, karena semua agama yang ada di dunia, tidak satu pun yang mengajarkan tentang kekerasan maupun tindakan terorisme," katanya menegaskan.

Lanjut dia, jika dilihat dari dampaknya, terorisme tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Namun, juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan hingga sosial budaya.

"Terorisme merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, tanpa memandang suku, ras, agama dan negara," ungkapnya.

Dia mengungkapkan penyebaran paham radikal di media sosial, sangat marak digencarkan oleh kelompok radikal terorisme. Para pemuda dan pemudi, adalah target utama penyebaran paham dan perekrutan.

"Kami mengajak semua pihak, untuk lebih memahami betapa pentingnya peran serta dalam mencegah radikalisme dan terorisme," harapnya.

Sementara itu, Danramil Parigi Kapten Abdul Hafid mengatakan kegiatan itu diharapkan bermanfaat untuk semua pihak, terkait upaya pencegahan potensi tindakan radikalisme dan terorisme.

"Adanya pencegahan teroris di Kabupaten Parigi Moutong ini, diharapkan bermanfaat untuk masyarakat," ujarnya.

Kenduri BNPT dan FKPT Sulteng diikuti puluhan peserta dari berbagi perwakilan diantaranya Kepala Desa, unsur TNI dan Polri yakni Babinsa dan Bhabinkabtibmas, pemerintah kabupaten, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga jurnalis media lokal.

Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dan kepolisian yang telah berhasil mengungkap kasus korupsi dan narkoba dalam jumlah besar selama beberapa hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Dukungan kuat pemerintahan baru Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi menjadi momentum untuk mengungkap kasus-kasus besar tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan narkotika/psikotropika," ujar Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut Achmadi, kasus korupsi dan peredaran narkotika merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi dan sistematis. Kondisi itu memaksa pemerintah melakukan penanganan khusus untuk mengungkap kasus-kasus tersebut.

Salah satu penanganan khusus yang harus diterapkan adalah menggali bukti dan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Proses penggalian informasi tersebut bisa terjadi jika korban, pelaku, dan pelapor mendapatkan perlindungan dari pihak berwajib.

Di ranah itulah LPSK bertugas memberikan perlindungan kepada saksi ataupun pelapor demi mendukung proses penyelidikan penegak hukum.

"Termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana, meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri. Sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, berhak mendapatkan perlindungan LPSK," kata Achmadi.

Walau demikian, Achmadi mengakui LPSK tidak terlalu banyak menerima permintaan perlindungan saksi ataupun korban kasus korupsi dan peredaran narkotika.

Berdasarkan data LPSK, dari awal Januari hingga Oktober 2024, tercatat ada 63 permohonan dari kasus tindak pidana korupsi dan 17 permohonan dari kasus narkotika.

Walau demikian, Achmadi beserta jajaran LPSK tetap berupaya mendukung pemerintah dalam mengungkap seluruh kasus korupsi dan peredaran narkoba.

"LPSK siap mendukung penegakan hukum dengan melindungi saksi maupun saksi pelaku yang bekerjasama, pelapor untuk pengungkapan kasus kejahatan yang terorganisasi, seperti dalam perkara korupsi dan narkotika, psikotropika, dan atau tindak pidana tertentu sesuai kewenangan LPSK," jelas Achmadi.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta - (ita/ita)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa menteri yang ikut Presiden RI Prabowo Subianto kunjungan kenegaraan ke Tiongkok adalah menteri-menteri yang sesuai dengan target kerja sama yang ingin diperkuat dengan negeri tirai bambu.

"Ya, itulah yang mau dilakukan hubungan kerja sama dengan pemerintah Tiongkok 'kan begitu bidang-bidangnya," kata Mensesneg Prasetyo Hadi usai mengantar keberangkatan Presiden Prabowo ke luar negeri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat.

Menteri yang ikut Prabowo ke Tiongkok, antara lain menteri di bidang perumahan hingga kelautan.

Prasetyo menjelaskan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden ke Tiongkok berdasarkan undangan negara tersebut.

Tiongkok sudah lama mengundang Prabowo untuk berkunjung seiring dengan perjalanan Prabowo Subianto menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil.

Lebih jauh Prasetyo mengemukakan bahwa secara umum kunjungan Presiden ke sejumlah negara, yakni Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris, dalam rangka menghormati undangan-undangan dari negara-negara sahabat dan menghadiri sejumlah forum.

"Pak Prabowo merasa itu sangat penting untuk dihadiri. Beliau dalam kapasitas sebagai Presiden Indonesia yang baru saja dilantik, untuk menjaga hubungan dengan beberapa negara, dan termasuk untuk menghadiri pertemuan APEC maupun G20. Targetnya ya kita mau menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat," jelas Prasetyo.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024