Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli membeberkan sejumlah masalah pertambangan yang jadi perhatian. Salah satunya pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan hingga hilirisasi.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXIII & Kongres XII Perhapi 2024 di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Rizal menuturkan pemberian IUP untuk ormas keagamaan saat ini masih bertentangan dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan).

Dia menjelaskan, dalam beleid itu pemerintah hanya memberikan penawaran prioritas IUP kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Di sisi lain, belum ada aturan yang mencabut ketentuan tersebut.

"Karena tidak ada yang mencabut di undang-undang yang menandakan bahwa prioritas izin [untuk] ormas keagamaan," jelas Rizal.

Dia juga mengatakan masalah lain yang perlu diperhatikan adalah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang oleh Kementerian ESDM. Menurutnya, hal ini harus jadi perhatian lantaran dalam beberapa waktu belakangan beberapa pejabat Kementerian ESDM terlilit masalah hukum.

Sebab, oknum pejabat itu telah berupaya mengambil jalan pintas atau mempercepat persetujuan RKAB yang tak sesuai aturan.

"Nah ini perlu dipelajari yang terjadi oleh Perhapi ke depan bagaimana cara terbaik atau solusi terbaik untuk diindikasi masalah RKAB karena setiap awal tahun ini pasti akan bermasalah," imbuh Rizal.

Adapun hal lain yang menjadi sorotan adalah tentang hilirisasi minerba. Memang, kata Rizal, hilirisasi memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Namun, menurutnya proses itu harus tetap dikawal dan dikaji secara sektoral per komoditas. Dengan begitu, arah hilirisasi kian jelas dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya dan cadangan dalam negeri.

"Nilai tambah harus diperhatikan sebagai perangkat pengembangan industrialisasi Indonesia dengan memanfaatkan produk antara atau produk yang dihasilkan dari kegiatan industri pertambangan," ucap Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal tudingan kepada pihaknya terkait tidak memberikan penunjukan kuasa hukum Tom Lembong secara mandiri.

Jaksa Teguh menegaskan bahwa pihaknya telah memenuhi hak-hak Tom Lembong saat menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.

"Penyidik telah memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka termasuk memberitahukan hak pemohon selaku tersangka untuk menunjuk dan diganti oleh penasihat hukum," ujarnya di sidang praperadilan di PN Jaksel, Selasa (19/11/2024).

Dia menjelaskan, saat Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah memberikan kesempatan soal penunjukkan penasihat hukum. Namun, Tom belum siap untuk menghadirkan kuasa hukumnya sendiri.

Dengan demikian, penyidik Jampidsus Kejagung telah menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. Penunjukkan itu dinilai telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Bahwa tindakan termohon selaku penyidik yang telah menunjuk penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka justru merupakan sebuah bentuk ketaatan termohon selaku penyidik," tutur Teguh.

Selain itu, Teguh juga mengungkapkan bahwa berdasarkan BAP pemeriksaan, Tom Lembong tidak menolak penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik.

"Dalam BAP tersangka tanggal 29 Oktober 2024 jawaban nomor 4 yang menyatakan bahwa untuk pemeriksaan ini saya bersedia didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara yang ditunjuk oleh penyidik Kejaksaan Agung RI," tambahnya.

Adapun, kronologi penunjukkan kuasa hukum dari penyidik terjadi pada (29/10/2024). Kuasa hukum yang ditunjuk adalah Eko Purwanto.

Barulah, Tom Lembong menunjuk pengacara secara pribadi yakni Ari Yusuf Amir (1/11/2024). Ari merupakan rekan Tom saat menjadi tim sukses Calon Presiden Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

"Selanjutnya pemohon baru melakukan penunjukkan penasihat hukum sendiri berdasarkan surat kuasa penunjukkan penasihat hukum tanggal 30 oktober 2024 kepada Ari Yusuf Amir dan kawan-kawan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan pemetaan terhadap tahanan maupun narapidana berdasarkan kasus untuk mencegah terulangnya peristiwa tahanan kabur dari rumah tahanan.

“Pastinya kami sudah memetakan keterkaitan apakah ada orang-orang lain yang ada kasus serupa,” ujar Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjenpas Marselina Budiningsih setelah menghadiri pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa.

Apabila terdapat tahanan yang berasal dari kasus serupa, misalkan dari kasus yang sama dengan salah satu dari tujuh tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, maka Ditjen PAS akan mengalokasikan pemindahan untuk dipisahkan.

“Kami akan mengalokasikan beberapa orang tersebut untuk dipisahkan,” ucap dia.

Lebih lanjut, langkah pencegahan lainnya yang ditempuh oleh Ditjen PAS adalah melakukan pengawasan yang lebih ketat daripada biasanya.

“Kami juga memetakan sarana-prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti,” kata Marselina.

Pada Kamis (14/11), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Komisi XIII DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan kasus tujuh tahanan dan narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat yang melarikan diri.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) PAS Y. Ambeg Paramarta berkomitmen untuk menyelesaikan peristiwa ini.

Menurut dia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto juga memiliki semangat dan komitmen kuat untuk perbaikan di lingkungan pemasyarakatan.

Diketahui bahwa sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut, antara lain, AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30) dan AS bin N (27).

"Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana," kata Tonny.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah dalil kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) bahwa pihaknya tak memberikan kesempatan kepada eks Menteri Perdagangan itu untuk menunjuk sendiri tim penasihat hukum.

Jaksa Kejagung Teguh A mengklaim telah memenuhi hak Tom Lembong sebagai tersangka untuk menunjuk kuasa hukum sendiri.

"Penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh pemohon yaitu saudara Eko Purnomo SH MH turut menandatangani BAP tersangka tersebut," kata Teguh dalam sidang praperadilan dengan agenda jawaban termohon di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Namun, lanjut Teguh, Tom Lembong mengubah tim kuasa hukum yang sempat ditunjuk saat awal ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menyebut kuasa hukum Tom Lembong yang kini dipimpin Ari Yusuf Amir selalu mendampingi Tom saat diperiksa sebagai tersangka.

"Selanjutnya pemohon baru melakukan penunjukkan penasihat hukum sendiri berdasarkan surat kuasa penunjukkan penasihat hukum tanggal 30 oktober 2024 kepada Ari Yusuf Amir dan kawan kawan," ujar dia.

Sebelumnya, kuasa hukum Tom Lembong, Sugito Atmo Pawiro, mengatakan Kejagung diduga mempersiapkan penasihat hukum untuk mendampingi Tom.

Sugito mengatakan tindakan Kejagung tersebut tidak mengimplementasikan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, termasuk kepada seorang tersangka sejak saat menahannya. Tindakan tersebut diduga bertentangan dengan Pasal 54, 55 dan 57 Ayat (1) KUHAP.

"Bahwa berdasarkan fakta dan dalil tersebut di atas, dengan demikian telah terbukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo, termohon tidak memberikan hak-hak pemohon sesuai dengan Pasal 54, 55 dan 57 Ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, sudah seharusnya penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini dinyatakan tidak sah," kata Sugito saat membacakan permohonan Praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (18/11).

Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Iman Sukri, meminta pemerintah melakukan investigasi di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, buntut video viral narapidana pesta sabu di dalam lapas. Ahmad meminta seluruh oknum yang terlibat dalam pesta sabu itu ditindak tegas.

"Atas tersebarnya video itu harus dilakukan langkah-langkah serius, dan kalau memang itu benar terjadi, harus ada langkah penindakan yang tegas," ujar Iman dalam keterangannya, Selasa (19/11/24).

Dia juga meminta pengakuan petugas lapas yang viral karena dimutasi setelah menyebarkan video pesta sabu ditelusuri. Tujuannya agar tidak ada berita yang simpang siur mengenai kasus ini.

"Harus ditelusuri, demi rasa keadilan bagi petugas lapas yang kabarnya telah dimutasi karena menyebarkan berita bohong," katanya.

Diketahui, ada video viral di media sosial bernarasi petugas Lapas Tanjung Raja yang memviralkan kegiatan pesta sabu di Lapas Tanjung Raja dimutasi. Petugas bernama Robby itu juga membuat video protes dan meminta bantuan pemerintah karena dia merasa tidak mendapat perlakuan adil karena memviralkan aktivitas tersebut.

Kalapas Dinonaktifkan

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan dirinya telah memberikan sejumlah arahan kepada Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjen Pas) untuk menyikapi video pesta sabu di lapas, dan protes petugas lapas tersebut yang dimutasi usai menyebarkan video itu ke media sosial (medsos). Agus meminta Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) dinonaktifkan dalam rangka diperiksa.

Selain Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas, Agus menambahkan, petugas Lapas berinisial RB yang menyebarkan video tersebut juga diperiksa. Agus menekankan pemeriksaan harus adil.

"Sudah saya tekankan harus clear dan adil. Kalapas dan KPLP serta yang bersangkutan (RB) diperiksa secara adil. Dan (Dirjen Pas) tunjuk Plt pada dua jabatan (Kalapas dan KPLP) tersebut," tegas Agus kepada detikcom, Selasa (19/11).

Agus kemudian menyampaikan para narapidana yang melakukan pesta sabu tidak akan mendapat remisi atau potongan masa tahanan. Agus memerintahkan Dirjen Pas menginvestigasi dalang dan penyelenggara pesta sabu tersebut.

"Ini penegasan juga, bahwa penghuni yang melakukan pesta sabu tidak mendapat remisi. Dan akan dicek juga yang menyelenggarakan pesta baik otak maupun donaturnya," kata Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, tidak ada target bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan keputusan presiden (keppres) terkait pemindahan ibu kota negara.

"Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor termasuk untuk tempat tinggalnya," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Supratman menegaskan, Prabowo sudah jelas berkomitmen untuk menyelesaikan pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Namun, Presiden ingin infrastruktur dan lembaga pemerintahan sudah siap lebih dahulu.

Menurutnya, pemerintah juga saat ini sedang menggelar pembangunan di IKN.

"Yang pasti soal deadline-nya karena pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar ya, baik itu legislatif, kemudian eksekutif, dan yudikatifnya terpenuhi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) baru resmi berlaku setelah Prabowo menerbitkan keppres.

Oleh karenanya, hingga kini Jakarta masih menjadi ibu kota dan berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

"Di Undang-undang itu sudah jelas dinyatakan undang-undang tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangan, enggak ada debatable lagi," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bekerja sama dengan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memburu tujuh tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024) dini hari.

"Pada saat ini sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait DPO (daftar pencarian orang) tujuh orang tersebut," ungkap Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Ditjen Pas Marselina Budiningsih di kantor BNN Cawang, Jakarta Timur, Selasa (19/11/2024).

Marselina mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan BNN dalam melakukan pengejaran lantaran dua dari tujuh tahanan narkoba yang kabur kasusnya ditangani oleh BNN.

Selain itu, Ditjen Pas juga bakal mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam upaya pelarian ketujuh tahanan itu.

"Memetakan keterkaitan apakah ada orang-orang lain yang ada yang kasus serupa. Apabila ada, maka kita mengalokasikan beberapa orang tersebut untuk dipisahkan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, tujuh tahanan dan narapidana kasus narkotika melarikan diri dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat, dengan cara menjebol terali kamar.

Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani mengungkapkan, kejadian tersebut berlangsung pada Selasa (12/11/2024) dini hari.

“Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," kata Agung dalam keterangan resminya.

Setelah mengetahui kaburnya tujuh tahanan, petugas Rutan Salemba segera melakukan pengecekan di kamar dan menyisir area sekitar rutan.

Adapun tujuh tahanan yang melarikan diri dari Rutan Salemba itu, yakni:

• Maulana bin Sulaiman
• Meri Janwar bin Zainal
• Murtala bin Ilyas
• Annas Alkarim bin Rusli
• Wahyudin bin Tamrin
• Agus Salim bin Nurdin
• Jamudin bin Ibrahim

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 merupakan fondasi hukum untuk memandu pembangunan negara.

Dia menjelaskan RPJPN merupakan landasan hukum yang memberikan arahan dan pedoman bagi setiap kebijakan, program, serta proyek pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah.

"Bukan hanya untuk periode 5 tahun, tetapi untuk 20 tahun ke depan," ujar pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 di Jakarta, Selasa.

Secara substansial, ia membeberkan RPJPN 2025-2045 memiliki dua peran utama yang sangat strategis bagi pembangunan Indonesia, yaitu pertama, sebagai dasar hukum pembangunan nasional.

Dalam peran tersebut, menurut dia, RPJPN mengandung mandat konstitusional yang jelas untuk mengarahkan pembangunan Indonesia secara sistematis dan berkesinambungan.

Dengan begitu, RPJPN tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan, tetapi juga menjadi acuan bagi seluruh elemen negara, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil dalam berpartisipasi serta mendukung pencapaian visi pembangunan nasional.

Melalui RPJPN, pemerintah menetapkan arah dan prioritas pembangunan yang bersifat inklusif, berkeadilan, dan berbasiskan kesejahteraan rakyat. (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tujuan pembangunan yang harus dicapai dalam jangka panjang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan hidup

"Sebagai pedoman hukum RPJPN memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pembangunan kita dilakukan secara terencana, terukur, dan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan," tuturnya.

Dia melanjutkan, peran kedua, yakni sebagai pedoman dalam bernegara yang memberikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta untuk bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan bersama.

Meski begitu, sambung dia, RPJPN tidak hanya berkaitan dengan rencana pembangunan ekonomi, tetapi mencakup pula berbagai aspek lain yang mendalam, seperti pembangunan sumber daya manusia, penyelenggaraan hukum yang adil, penguatan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk itu, Eddy menilai implementasi RPJPN bukan pekerjaan yang mudah lantaran akan ada banyak tantangan yang dihadapi, khususnya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan cita-cita besar dalam RPJPN.

"Seluruh elemen bangsa perlu saling bergotong-royong dan berkolaborasi dalam mewujudkan berbagai tujuan tersebut," ungkap Eddy menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Direktorat Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) masih menelusuri kaburnya gembong narkoba Murtala dan enam napi-tahanan lainnya dari Rutan Salemba. Ditjenpas memetakan napi dan tahanan lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Yang pastinya kita sudah memetakan keterkaitan apakah ada orang-orang yang lain yang ada yang kasus serupa. Apabila ada, maka kita mengalokasikan beberapa orang tersebut untuk dipisahkan," kata Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjenpas, Marselina Budiningsih, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Mereka pun memetakan sarana dan prasarana di Rutan Salemba. Apabila ada yang tidak memadai, akan segera ditindaklanjuti.

"Untuk pencegahan berikutnya pasti kita melakukan pengawasan lebih dari yang biasanya, dan kemudian kita akan memetakan juga sarana dan prasarana. Yang tidak terlalu mendukung, akan segera ditindaklanjuti dan mungkin sudah ditindaklanjuti," imbuhnya.

Pihaknya telah bekerja sama dengan instansi lain dan melakukan tindakan pencegahan agar hal serupa tak terulang.

"Pasti selanjutnya pada saat ini sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait DPO, 7 orang tersebut. Dan upaya-upaya yang lain, kita sudah melakukan upaya pencegahan untuk tidak terjadi kejadian yang serupa," katanya.

Pihak Ditjenpas akan menggandeng BNN (Badan Narkotika Nasional) terkait kejadian tersebut. Karena dua tahanan yang kabur merupakan kasus yang diungkap BNN.

"Masih dalam waktu dekat ini, tadi saya sudah berbicara dengan Bapak, kita akan bekerjasama juga dengan BNN. Karena dua orang tersebut merupakan salah satunya adalah penyidiknya dari BNN," jelasnya.

Karutan Narkoba Salemba Dinonaktifkan

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan pihaknya telah menonaktifkan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Narkoba Salemba dan Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Salemba, Jakarta Pusat (Jakpus), buntut kaburnya tahanan gembong narkoba Murtala cs. Kini Kementerian Imipas telah menunjuk Plt Karutan Narkoba Salemba.

"Sekarang sudah ditunjuk Pelaksana Karutan Narkoba dan KPLP," tegas Agus kepada detikcom, Kamis (14/11).

Agus mengatakan pihaknya juga mendalami ada atau tidak kaitan tanggung jawab Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Salemba usai peristiwa Murtala cs yang terjadi di Rutan Salemba.

"Masih didalami apakah sampai tanggung jawabnya Kalapas Salemba," jawab Agus saat ditanya perihal kemungkinan Kalapas Salemba juga dievaluasi.

Murtala bersama enam tahanan dan napi lainnya diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pukul 07.50 WIB. Kaburnya Murtala cs ini diketahui saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

Simak Video: Sederet Fakta Kaburnya Gembong Narkoba Murtala cs dari Rutan Salemba

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Payung hukum berupa peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden atau perpres sebagai landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kini sudah memasuki babak akhir.

Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod mengatakan bahwa pembentukan payung hukum sudah masuk tahap finalisasi. Prabowo diklaim akan menandatangani dua beleid itu sepulang dari kunjungannya ke sejumlah negara.

“Saat ini, prosesnya sedang proses untuk finalisasi beberapa peraturan pemerintah dan perpres. Begitu kembali Presiden dari luar negeri, sesegera mungkin diterbitkan,” ujarnya saat ditemui awak media di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Kaharuddin menambahkan pemerintah juga terus mengkaji beleid lainnya seperti undang-undang BUMN, rancangan undang-undang (RUU) BUMN, dan RUU Keuangan Negara sebagai landasan gerak bagi BPI Danantara ke depan.

“Undang-undang BUMN, RUU BUMN, RUU Keuangan Negara, dan beberapa undang-undang yang lain kami bahas secara konfrehensif,” ucap mantan Direktur Utama PT PAL Indonesia tersebut.

Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diketahui batal meresmikan BPI Danantara yang semula dijadwalkan pada 7 November 2024.

Selain karena adanya lawatan Presiden ke luar negeri, penundaan ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis. Langkah tersebut juga bertujuan agar BPI Danantara dapat disiapkan sebaik mungkin.

Ketua BPI Danantara Muliaman D. Hadad menjelaskan Presiden Prabowo meminta agar regulasi disiapkan secara matang sebelum Danantara diresmikan. Payung hukum sementara yang akan mengakomodasi gerak instansi ini adalah PP dan Perpres.

“Iya persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau [Presiden Prabowo] launching,” ucapnya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Sementara itu, para analis memperkirakan bahwa kehadiran Danantara berpotensi menjadi katalis positif bagi saham pelat merah, seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan TLKM yang kelak dikonsolidasikan.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan mengatakan langkah konsolidasi ini akan menjadi katalis positif bagi kinerja emiten pelat merah, karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, akses pendanaan, hingga peningkatan tata kelola.

Menurutnya, penggabungan sumber daya dan pengurangan duplikasi fungsi dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu, dengan struktur yang lebih kuat, BUMN akan memiliki askes lebih mudah ke pendanaan dengan biaya lebih rendah.

“Struktur superholding dapat memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Felix.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan dirinya telah memberikan sejumlah arahan kepada Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjen Pas) untuk menyikapi video pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel), dan protes petugas lapas tersebut yang dimutasi usai menyebarkan video itu ke media sosial (medsos). Agus meminta Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) dinonaktifkan dalam rangka diperiksa.

Selain Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas, Agus menambahkan, petugas Lapas berinisial RB yang menyebarkan video tersebut juga diperiksa. Agus menekankan pemeriksaan harus adil.

"Sudah saya tekankan harus clear dan adil. Kalapas dan KPLP serta yang bersangkutan (RB) diperiksa secara adil. Dan (Dirjen Pas) tunjuk Plt pada dua jabatan (Kalapas dan KPLP) tersebut," tegas Agus kepada detikcom, Selasa (19/11/2024).

Agus kemudian menyampaikan para narapidana yang melakukan pesta sabu tidak akan mendapat remisi atau potongan masa tahanan. Agus memerintahkan Dirjen Pas menginvestigasi dalang dan penyelenggara pesta sabu tersebut.

"Ini penegasan juga, bahwa penghuni yang melakukan pesta sabu tidak mendapat remisi. Dan akan dicek juga yang menyelenggarakan pesta baik otak maupun donaturnya," kata Agus.

Agus meminta para napi pelaku pesta sabu yang masih lama hukumannya untuk segera dipindah ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). "Cek hukumannya apa, kalau masih lama, pindahkan ke Nusakambangan," pungkas Agus.

Sebelumnya Kadivpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Sumsel Mulyadi menjelaskan video viral yang terjadi di dalam sel tahanan Lapas Tanjung Raja. Menurutnya, saat itu ada warga binaan yang membawa handphone dan menghidupkan musik remix begitu keras, lalu direkam. Petugas yang menjaga lapas saat itu bernama Robby.

"Robby menyita handphone napi tersebut dan mengancam kepada napi akan memberitahukan ke Kalapas dan KPLP. Karena Robby merupakan pecandu narkoba, sehingga ia memanfaatkan situasi tersebut dengan meminta sejumlah uang kepada napi tadi, dan handphone-nya dikembalikan ke napi," ujarnya.

Dia menegaskan yang merekam video itu bukan petugas lapas, tetapi warga binaan yang membawa handphone.

"Jadi kelemahan kami ada warga binaan yang membawa handphone ke dalam sel. Dia menghidupkan musik remix dengan volume cukup besar sehingga seolah-olah sedang ada yang berpesta narkoba," ujarnya.

Lihat juga Video: Caleg PAN di Lombok Tengah Ditangkap Seusai Pesta Sabu Bareng Rekannya

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan bos maskapai penerbangan Sriwijaya Air, Hendry Lie dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Hendry Lie tiba di kompleks Kejagung pada Senin (18/11/2024) sekitar 23.14 WIB.

Dia tiba dengan mengenakan borgol di tangan serta kemeja berwarna merah muda dan langsung dibawa ke Gedung Kartika Kejagung. Selang hampir satu jam kemudian, Hendry Lie keluar dari Gedung Kartika dengan rompi tahanan dan langsung diboyong ke mobil tahanan Kejaksaan RI. Hendry juga tidak mengucap satu kalimat pun saat digiring ke mobil tahanan.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyatakan bahwa eks bos Sriwijaya Air itu bakal ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan.

"Kemudian, yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan satu jam, dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri, Jakarta Selatan," ujar Qohar di Kejagung, Selasa (19/11/2024).

Dia menambahkan, sebelum dicokok pihaknya, Hendry Lie tengah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan. Hendry berada di Singapura sejak 25 Maret 2024.

Hendry kemudian ditangkap di Bandara Soekarno Hatta atau tepatnya di Terminal 2F. Kedatangannya ke Indonesia setelah sekitar delapan bulan karena paspornya disebut sudah tidak berlaku.

"Bahwa pada hari ini, Senin 18 November 2024, atas kerjasama Direktorat Penyidikan pada Jampidsus dengan jajaran Intelijen pada Jamintel, serta Atase Kejaksaan Republik Indonesia di Singapura," pungkasnya.