Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan keberadaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) efektif dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Tercatat tidak ada serangan teroris secara terbuka atau zero terrorist attack di Indonesia sejak 2023 hingga saat ini. Halili menilai pelaksanaan RAN PE merupakan alasan di balik tidak adanya serangan teroris tersebut.

"Saya kira nol-nya angka serangan teroris di Indonesia atau yang sering disebut sebagai zero terrorist attack sejak 2023 itu merupakan salah satu yang bisa kita catat sebagai capaian dari penerapan atau implementasi RAN PE fase pertama," kata dia dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Halili menjelaskan RAN PE merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kegiatan itu melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti SETARA Institute.

Tiga pilar utama dalam kegiatan itu, yakni pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE.

"Jadi, RAN PE itu betul-betul merupakan agenda sistematis dari negara untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan pendekatan utama, yaitu soft approach," ujar Halili.

RAN PE fase pertama berlangsung pada 2021-2024.

Menurut Halili, kegiatan atau program yang dilakukan selama periode itu berbasis pada upaya pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan.

Sebagai contoh, program mitigasi, pemetaan aktor, pembekalan aparatur daerah, dan pelibatan masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Lebih lanjut, Halili mengatakan pelaksanaan RAN PE fase pertama telah menghasilkan dua dampak positif, yakni terukur dan tidak terukur. Dampak terukurnya adalah zero terrorist attack.

"Fenomena zero terrorist attack itu dampak terukur yang bisa kita lihat, yakni tidak ada serangan teroris yang sifatnya terbuka dan mematikan di Indonesia," ucap dia.

Sementara, dampak tidak terukur, yaitu adanya mobilisasi seluruh sumber daya di tengah masyarakat agar memiliki kesadaran bahwa ekstremisme merupakan sesuatu yang nyata.

"Sehingga kita semua mesti melakukan mitigasi, memiliki awareness, dan memiliki kemampuan untuk mencegah secara dini," ujarnya.

Halili pun mengharapkan pelaksanaan RAN PE fase kedua pada 2025-2029 juga menghasilkan berbagai dampak positif dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme. Salah satu yang paling signifikan, yakni mencegah terjadinya serangan teroris secara terbuka di Indonesia.

"Saya kira target paling utama adalah pencegahan agar tidak terjadi serangan terorisme yang bersifat terbuka. Ini bisa kita jadikan acuan efektivitas implementasi RAN PE fase kedua karena kita tahu serangan teroris itu selalu melahirkan berbagai kerugian, mulai dari kerugian jiwa, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan kerugian politik," ungkapnya.

Adapun, BNPT fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional dalam RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

Sementara itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan dua program itu melalui RAN PE fase kedua selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi presiden, salah satunya koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah rencananya peran RAN PE," kata Eddy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan pertemuan ke-3 Joint Working Group on Counter Terrorism (JWG on CT) dengan perwakilan Parlemen Inggris. Pertemuan itu membahas terkait pencegahan terorisme hingga penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme.

Pertemuan itu digelar di Kantor BNPT Jakarta pada Senin (20/1) kemarin. Dalam pertemuan ini Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono mengatakan pentingnya mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral untuk memperkuat kerja sama dalam upaya penanggulangan terorisme.

"Pentingnya mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral untuk memperkuat kerja sama antara negara. Untuk Indonesia , upaya kita adalah penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme," kata Eddy dalam keterangan yang diterima.

Eddy juga menekankan pentingnya peran semua negara dalam upaya penanggulangan terorisme demi terjaganya keamanan global. "Penanggulangan terorisme menjadi tanggung jawab bersama negara-negara dalam menjaga keamanan global," imbuhnya.

Sementara itu, Perwakilan Parlemen (Indo Pasifik) Inggris Chaterine West menjelaskan kesamaan strategi melawan terorisme antara Indonesia dan Inggris. Dia juga penekanan pada aspek pencegahan menjadi salah satu faktor kesuksesan kerja sama yang telah dimulai sejak tahun 2021 ini.

"Kita punya banyak kesamaan dalam pendekatan melawan terorisme seperti bagaimana mencegah atau menghambat aksi teroris, hukuman terhadap para pelaku, bagaimana mencegah individu yang berisiko terpapar, bagaimana kita merehabilitasi mereka serta bagaimana mendukung para korban. Keberhasilan kerja sama kita terletak pada pendekatan menyeluruh terhadap semua aspek kontra-terorisme dan tentu saja pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati," ujarnya.

Dia mengapresiasi pencapaian Zero Terrorist Attack Indonesia selama 2 tahun. Menurutnya, pencapaian ini diraih karena dedikasi yang diberikan BNPT beserta seluruh stakeholders.

"Saya sangat senang mengetahui kisah sukses BNPT dalam memastikan nol serangan sejak 2023. Ini bukti keharmonisan dan dedikasi BNPT," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menilai perbaikan peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme Global (GTI) merupakan capaian besar yang patut diapresiasi bersama.

"Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa dan sangat baik dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun penegakan hukum," ujar Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE, di Jakarta, Selasa.

Adapun dalam indeks yang menunjukkan tingginya dampak terorisme tersebut, peringkat Indonesia pada tahun 2023 membaik pada urutan ke-31 dari sebelumnya pada urutan ke-24 tahun 2022.

Dengan demikian, kata dia, peringkat tersebut telah menempatkan Indonesia menjadi negara dengan kategori Low Impacted by Terrorism atau terdampak rendah oleh terorisme.

Di sisi lain, dirinya mengajak seluruh pihak untuk bersyukur karena Indonesia telah berhasil mencapai angka nol serangan teroris alias zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai saat ini.

Kendati demikian, Budi mengingatkan bahwa berbagai capaian tersebut tidak menandakan ancaman terorisme sudah berakhir, sehingga tugas berat pemerintah ke depan, yakni bagaimana mempertahankan kondisi saat ini.

Apalagi, kata dia, merujuk berbagai data, ruang siber dapat disalahgunakan untuk mempercepat proses radikalisasi dan bahkan menjadi ruang untuk pencucian pikiran (brain wash).

"Dengan begitu, kehadiran negara dapat memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh masyarakat melalui perlindungan, baik di ruang nyata maupun di ruang siber, yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan terorisme," ungkapnya.

Ia menegaskan upaya perlindungan itu juga tercantum dalam misi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini yang telah dicantumkan dalam misi tersebut, yakni narasi untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Untuk itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mencegah penyalahgunaan ruang siber dan ancaman terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Karena memang Presiden perintahkan bahwa tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun, atau biasa yang kita kenal zero attack (tidak ada serangan teroris secara terbuka, red.)

Kota Depok, Jabar (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri telah mengamankan 181 tersangka kasus terorisme selama 2023 sampai dengan 13 November 2024.

"Karena memang Presiden perintahkan bahwa tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun, atau biasa yang kita kenal zero attack (tidak ada serangan teroris secara terbuka, red.)," kata Kapolri saat menghadiri HUT Ke-79 Korps Brimob Polri, di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis.

Kapolri menjelaskan bahwa penegakan hukum terorisme tersebut dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, dan berkolaborasi dengan Korps Brimob Polri.

"Tentunya peran Brimob untuk selalu hadir menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat, red.) tentunya ini menjadi hal yang tak bisa dielakkan oleh rekan-rekan semua," ujarnya.

Selain itu, Kapolri mengatakan bahwa penegakan tersebut merupakan bagian dari kegiatan preventif strike atau mengamankan sebelum terjadi peristiwa dengan didahului bukti-bukti yang cukup.

Sementara itu, Rycko Amelza Dahniel saat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (27/6), mengungkapkan sepanjang 2023 hingga Juni 2024 tidak ada serangan teroris secara terbuka.

Adapun Kepala BNPT Eddy Hartono di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/9), menegaskan akan mempertahankan kondisi tersebut selama menjabat menggantikan Rycko.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024