Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi menilai bahwa desain ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) dapat meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar keserentakan pemilu saat ini diubah menjadi pemilu nasional dan daerah, serta pelaksanaannya diberikan jeda selama dua tahun.

“Jeda itu dibutuhkan agar meminimalkan habisnya tenaga penyelenggara pemilu,” kata Yusa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, jeda tersebut dapat memberikan waktu bagi partai politik untuk mempersiapkan kandidat maupun koalisi dengan lebih baik.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa meskipun keserentakan pemilu didesain ulang, tetapi untuk pelaksanaan pilkada tetap dapat dilakukan secara serentak se-Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Rabu (15/1), juga merekomendasikan adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa saran tersebut merupakan salah satu dari lima rekomendasi dari Komnas HAM untuk pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilu ke depannya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi menilai bahwa desain ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) dapat meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar keserentakan pemilu saat ini diubah menjadi pemilu nasional dan daerah, serta pelaksanaannya diberikan jeda selama dua tahun.

“Jeda itu dibutuhkan agar meminimalkan habisnya tenaga penyelenggara pemilu,” kata Yusa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, jeda tersebut dapat memberikan waktu bagi partai politik untuk mempersiapkan kandidat maupun koalisi dengan lebih baik.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa meskipun keserentakan pemilu didesain ulang, tetapi untuk pelaksanaan pilkada tetap dapat dilakukan secara serentak se-Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Rabu (15/1), juga merekomendasikan adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa saran tersebut merupakan salah satu dari lima rekomendasi dari Komnas HAM untuk pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilu ke depannya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025