SEOUL, KOMPAS.com - Pengadilan Korea Selatan menyetujui penahanan Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan. Ini menjadikannya presiden pertama dalam sejarah negara itu yang menghadapi kemungkinan penangkapan saat masih menjabat.

Yoon dituduh memimpin pemberontakan melalui dekrit darurat militer yang kontroversial awal bulan ini.

Dilansir Reuters, Pengadilan Distrik Barat Seoul menyetujui permintaan penahanan dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).

Investigasi berpusat pada deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember, yang berupaya melarang aktivitas politik dan menyensor media—langkah yang memicu penolakan luas.

Yoon, yang menolak hadir dalam beberapa panggilan pemeriksaan, menghadapi tuduhan pemberontakan, salah satu dari sedikit pelanggaran pidana yang tidak memberikan kekebalan bagi presiden.

Krisis ini semakin memperparah ketidakstabilan politik Korea Selatan. Perdana Menteri Han Duck-soo, yang menggantikan Yoon sebagai presiden sementara, juga dimakzulkan oleh parlemen yang dikuasai oposisi.

Posisi presiden sementara kini dipegang oleh Menteri Keuangan Choi Sang-mok.

Choi menghadapi tantangan besar, termasuk mengelola dampak dari kecelakaan penerbangan Jeju Air yang menewaskan 179 orang pada Minggu, tragedi udara paling mematikan di tanah Korea.

Mandat penahanan terhadap Yoon berlaku hingga 6 Januari, memberi penyidik waktu 48 jam untuk memutuskan apakah akan mengajukan perpanjangan penahanan atau membebaskannya setelah penangkapan.

Yoon Kab-keun, pengacara Yoon, menentang perintah tersebut dengan alasan CIO tidak memiliki wewenang hukum untuk memintanya.

“Perintah ini ilegal dan tidak sah,” kata Yoon Kab-keun, seraya mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, para pendukung Yoon berkumpul di kediamannya untuk memprotes keputusan pengadilan, bahkan beberapa bentrok dengan polisi.

Deklarasi darurat militer Yoon diumumkan pada malam 3 Desember, menandai tindakan pertama sejak 1980-an.