Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menyampaikan usulan perombakan besar-besaran terhadap Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan juga Bank Dunia (World Bank).

Namun, Bessent menegaskan AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan peran kepemimpinannya di lembaga-lembaga tersebut.

Dilansir dari New York Times, Jumat (25/4/2025), komentar tersebut diungkapkan Bessent dalam pidatonya di sela-sela pertemuan musim semi IMF dan World Bank. Komentar ini juga muncul pada saat para pembuat kebijakan khawatir AS akan menarik diri sepenuhnya dari dua lembaga tersebut.

Amerika Serikat seperti diketahui telah mengubah sistem perdagangan global dalam beberapa bulan terakhir, dan pandangan pemerintahan AS tentang perubahan iklim, pembangunan internasional, dan ekuitas ekonomi sering kali bertentangan dengan pandangan negara-negara lain yang menjadi pemegang saham di IMF maupun World Bank.

Pada hari Selasa, IMF juga menurunkan prospek pertumbuhannya secara global dan di Amerika Serikat sebagai akibat dari tarif tinggi yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Laporan ini nampaknya dilihat AS sebagai langkah yang kurang mengesankan, apalagi mengingat Negeri Paman Sam merupakan salah satu 'pemegang saham' besar di sana.

Seperti diketahui, kebijakan tarif impor itu memicu ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dua negara dengan kapasitas ekonomi terbesar di dunia, mengancam akan membebani produksi tahun ini dan tahun depan.

Bessent sendiri membela tindakan perdagangan pemerintahan Trump dan meminta China untuk mengekang praktik ekonomi yang menurutnya mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Dia mencatat Amerika Serikat terlibat dalam pembicaraan perdagangan dengan puluhan negara dan menyatakan optimisme bahwa negosiasi ini akan membantu menyeimbangkan kembali ekonomi dunia dan membuat sistem perdagangan global lebih adil.

Simak juga Video: Trump Setelah Naikkan Tarif Impor: Negara-negara Mulai Menjilat Saya

Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Forum Group of Twenty atau G20 mengusulkan reformasi terhadap sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia agar lebih bermanfaat untuk negara-negara berkembang dan emerging countries.

Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah resmi ditutupnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

Airlangga menyebut banyak aspirasi negara berkembang yang mengusulkan adanya reformasi di tubuh lembaga-lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi multilateral seperti Bank Dunia.

"Dan ini sangat terkait dengan transisi energi, terkait dengan climate di mana dengan peran World Bank yang berbeda, saat dengan didirikan sekitar puluhan tahun yang lalu sehingga kebutuhan terhadap negara-negara emerging countries itu jauh meningkat," kata Airlangga saat ditemui di Hotel Hilton Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

Airlangga pun menyampaikan bahwa Indonesia diminta untuk menyuarakan hal tersebut oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Menurutnya, suara Indonesia didengar.

"Terutama Indonesia dianggap sebagai middle power, dan juga sebagai negara demokratik yang transisi politiknya berjalan secara baik," imbuh Politisi Partai Golkar itu.

Adapun mengenai pembiayaan iklim atau transisi energi, Presiden Prabowo Subianto pada Sesi Ketiga Pertemuan Pemimpin Negara menyampaikan sejumlah potensi energi terbarukan di Indonesia.

Prabowo, kata Airlangga, menyampaikan kepada forum bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk energi terbarukan sampai dengan 75 gigawatt dalam 15 tahun ke depan.

Selain itu, RI disebut berkomitmen untuk menjadi leading sector di sejumlah energi non-fosil seperti hidro, geothermal, solar, dan tidal wave.

"Dan juga memikirkan untuk masuk ke small modular reactor. Dan Indonesia juga memiliki potensi di bidang thorium. Dan ini sejalan dengan yang dibicarakan oleh berbagai negara yang lain," tuturnya.

Negara Berkembang Pimpin G20

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyoroti bahwa negara berkembang kini telah memimpin forum ekonomi terbesar dunia sejak 2022.

Untuk diketahui, ada empat negara berkembang yang memimpin G20 dari 2022 sampai 2025. Mulai dari Indonesia pada 2022, India pada 2023, Brasil pada 2024 serta dilanjutkan oleh Afrika Selatan pada 2025.

"Indonesia, India, Brasil dan sekarang Afrika Selatan membawa sudut pandang yang merupakan kepentingan dari mayoritas populasi dunia," ujar Lula pada sesi penutup KTT G20 yang diselenggarakan di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

Adapun KTT G20 di bawah Presidensi Indonesia diselenggarakan di Bali, sedangkan G20 India di New Delhi. Kemudian, puncak Presidensi oleh Brasil diadakan di Rio de Janeiro.

"Dimulai di Bali, melewati New Delhi dan sampai di Rio de Janeiro, kami berusaha untuk mempromosikan langkah-langkah yang bisa memiliki dampak konkret di hidup masyarakat," ujarnya kepada forum.

Adapun Presidensi G20 Brasil, terang Lula, memiliki tiga pilar utama. Pertama, Global Alliance Against Hunger and Poverty (Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan).

Kedua, reformasi tata kelola global. Ketiga, transisi energi serta perubahan iklim.

Ketiga isu pilar utama Presidensi G20 Brasil itu dibahas dalam tiga sesi pertemuan pemimpin negara yang digelar 18-19 November 2024. Ketiganya juga sudah diadopsi ke Leaders' Declaration sejak hari pertama KTT.