JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengatakan, terdapat 20 WNI yang ditangkap akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memperketat keimigrasian.

Dia mengatakan, 20 WNI itu ditangkap dengan beragam kasus seperti mengikuti aksi demonstrasi hingga masalah administrasi.

"Dari informasi terakhir yang kami terima per hari ini tercatat ada 20 warga negara Indonesia yang terdampak dari kebijakan ini. Sebelumnya kami sebutkan 15, kami dapat informasi terbaru per hari ini ada 20 yang terdampak," kata Judha saat ditemui di Kantor Kemenlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

"Dari 20 tersebut, 5 sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, 6 adalah mahasiswa. At least yang memiliki visa awalnya F1 yaitu sebagai mahasiswa," ujarnya lagi.

Setelah peristiwa penangkapan tersebut, Kemenlu mengambil langkah memastikan agar 15 orang yang masih ditahan mendapatkan perlakuan baik dan pendampingan hukum.

"Dalam banyak kasus para WNI sudah didampingi oleh pengacara," kata Judha.

Kemudian Kemenlu juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Serikat.

Termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak para WNI kita.

"Jadi diseminasinya mengenai know your rights. Jadi ketika warga negara Indonesia mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi AS, mereka tetap memiliki hak sesuai dengan hukum yang ada di AS," imbuhnya.

Selain itu, WNI yang ditahan juga berhak untuk menghubungi perwakilan RI dan berhak untuk mendapatkan akses ke konsuleran dari perwakilan RI.

"Mereka berhak untuk mendapatkan pengacara. Mereka berhak untuk tidak memberikan keterangan tanpa pendampingan pengacara. Itu hak-hak yang memang diatur dalam sistem hukum yang ada di AS," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia mengonfirmasi dua warga negara Indonesia (WNI) telah ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat sebagai dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York," ungkap Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu RI, dalam taklimat media di Jakarta pada Jumat (7/2/2025), seperti dikutip dari Antara News.

Judha menjelaskan, WNI yang ditahan di Atlanta ditangkap pada 29 Januari 2025, dan hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai proses penangkapan tersebut.

Ia juga menyampaikan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Houston telah berkomunikasi dengan WNI yang ditahan di Atlanta, yang kini dalam kondisi baik dan sehat serta telah mendapatkan akses pendampingan hukum.

"Kami akan terus memonitor, sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani pada 10 Februari," jelas Judha.

Sementara itu, WNI yang ditahan di New York ditangkap pada 28 Januari 2025.

Terkait penangkapan dua WNI tersebut, Kemenlu RI menyatakan telah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di Amerika Serikat untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden Trump.

"Kemenlu dan enam Perwakilan RI telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kami sudah melakukan koordinasi secara virtual," tambah Judha.

Perwakilan RI di AS terdiri dari KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York.

Judha menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi untuk menetapkan standar prosedur penanganan jika ada WNI yang ditangkap akibat kebijakan imigrasi baru AS.

Perwakilan RI juga berkolaborasi dengan berbagai otoritas di AS, termasuk Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), serta pihak Homeland Security Investigation.

Judha menambahkan, Perwakilan RI telah menyampaikan imbauan melalui berbagai platform dan program edukasi kepada masyarakat.

"Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi proses penangkapan, serta hak-hak yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang dan akan dijalani," ucap Judha.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat untuk tetap mematuhi aturan hukum setempat yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia mengonfirmasi dua warga negara Indonesia (WNI) telah ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat sebagai dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York," ungkap Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu RI, dalam taklimat media di Jakarta pada Jumat (7/2/2025), seperti dikutip dari Antara News.

Judha menjelaskan, WNI yang ditahan di Atlanta ditangkap pada 29 Januari 2025, dan hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai proses penangkapan tersebut.

Ia juga menyampaikan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Houston telah berkomunikasi dengan WNI yang ditahan di Atlanta, yang kini dalam kondisi baik dan sehat serta telah mendapatkan akses pendampingan hukum.

"Kami akan terus memonitor, sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani pada 10 Februari," jelas Judha.

Sementara itu, WNI yang ditahan di New York ditangkap pada 28 Januari 2025.

Terkait penangkapan dua WNI tersebut, Kemenlu RI menyatakan telah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di Amerika Serikat untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden Trump.

"Kemenlu dan enam Perwakilan RI telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kami sudah melakukan koordinasi secara virtual," tambah Judha.

Perwakilan RI di AS terdiri dari KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York.

Judha menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi untuk menetapkan standar prosedur penanganan jika ada WNI yang ditangkap akibat kebijakan imigrasi baru AS.

Perwakilan RI juga berkolaborasi dengan berbagai otoritas di AS, termasuk Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), serta pihak Homeland Security Investigation.

Judha menambahkan, Perwakilan RI telah menyampaikan imbauan melalui berbagai platform dan program edukasi kepada masyarakat.

"Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi proses penangkapan, serta hak-hak yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang dan akan dijalani," ucap Judha.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat untuk tetap mematuhi aturan hukum setempat yang berlaku.

Dua warga negara Indonesia dikonfirmasi ditahan mengikuti instruksi deportasi massal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Meski bukan negara dengan jumlah warga negara yang paling banyak dideportasi, data ICE menunjukkan sejak tahun 2021 ada 110 WNI yang diproses karena pelanggaran kriminal maupun keimigrasian. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut.