KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan pemerintah terus mengawasi setiap warga negara asing (WNA) yang mencoba masuk wilayah Indonesia dengan cara melanggar prosedur.

Hal itu ia sampaikan menyusul tiga WNA Pakistan yang mencoba masuk lewat Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan paspor Perancis dan kartu identitas palsu pada Rabu (12/02/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.

“Untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, kejahatan transnasional, atau imigrasi ilegal, WNA yang datang dengan maksud tidak baik dan cara yang nonprosedural akan menjadi sasaran utama pengawasan Imigrasi,” ujar Agus dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (17/1/2028).

Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terhadap WNA meliputi sebelum kedatangan maupun selama berada di Indonesia.

Agus melanjutkan, meski autogate hadir untuk pemeriksaan imigrasi yang lebih efisien, aspek pengawasan keimigrasian tetap menjadi prioritas.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bisa melintasi autogate imigrasi di bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai.

Adapun motif ketiga WN Pakistan dengan paspor Perancis itu diketahui berupa tindak pidana penyelundupan manusia.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Perancis palsu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria, dikutip Antara, Selasa (18/2/2025).

Percobaan WN Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ untuk masuk wilayah Indonesia digagalkan oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Mereka bertiga tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok. Karena pakai paspor Perancis, mereka sempat mengurus Visa On Arrival dan mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin autogate. Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin autogate,” jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketiga pelaku adalah orang asing yang menggunakan paspor Pakistan saat terbang dari Bangkok menuju Indonesia.

Petugas juga menemukan tiga paspor Pakistan milik ketiga pelaku. Mereka baru menggunakan paspor Perancis ketika hendak masuk ke Indonesia.

Saat ini, SZ, TS, dan MZ sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana keimigrasian.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sindikat internasional mencoba menjadikan Indonesia sebagai negara transit penyelundupan manusia. Hal itu diketahui setelah terungkapnya kasus penggunaan paspor palsu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria mengatakan, pihaknya menggagalkan upaya masuknya tiga warga negara asing (WNA) asal Pakistan ke Indonesia menggunakan paspor palsu Perancis.

"Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta saat ini sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut atau prapenyidikan dibantu oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi untuk mendalami lebih lanjut keterlibatan sindikat atau jaringan terkait penyelundupan manusia ini,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (18/2/2025).

WNA yang Terlibat

Dalam kasus penyelundupan manusia ini, tiga WNA Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ mencoba masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu Perancis.

Saat ini, ketiga WNA Pakistan itu masih diperiksa petugas atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalanan palsu.

Selain WNA Pakistan, ternyata kasus ini juga diduga melibatkan WNA Sri Lanka berinisial WJ yang menjadi pemasok paspor palsu Perancis tersebut.

Setelah diperiksa, paspor tersebut diketahui dibeli dari WJ seharga 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 16,3 juta melalui Facebook.

Tujuan Utama WNA Pakistan

Fanny mengatakan motif penggunaan paspor palsu oleh 3 WNA Pakistan tersebut adalah penyelundupan manusia.

Ia mengungkapkan Indonesia hanya dijadikan negara transit sebelum ketiga WNA Pakistan tersebut menuju ke negara tujuan.

Mereka terbang dari Lahore, Pakistan, ke Bangkok, Thailand, lalu ke Jakarta.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Perancis palsu," kata Fanny.

Pelaku Survei Sebelum Beraksi

Berdasarkan pemeriksaan DItjen Imigrasi, ternyata salah satu pelaku sudah melakukan survei ke Indonesia sebelum kasus ini terungkap.

Dari ketiga WNA Pakistan yang ditangkap, SZR diduga jadi aktor utama dalam upaya penyelundupan manusia tersebut.

SZR datang ke Indonesia pada 2 Januari 2025 menggunakan identitas asli untuk mengetahui celah masuk ke Indonesia.

Setelah itu, ia kembali ke Pakistan tanpa ada kecurigaan dari pihak imigrasi Indonesia karena dokumennya asli.

Namun pada 12 Februari 2025, ia kembali bersama dua WNA Pakistan lainnya dengan paspor palsu Perancis. Kecurigaan muncul saat paspor mereka tidak terdeteksi oleh mesin autogate di Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sedang menyelidiki adanya sindikat paspor palsu yang melibatkan warga negara asing (WNA).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Johanes Fanny Satria, menyebutkan bahwa penyelidikan dilakukan bersama Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi.

"Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta saat ini sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut atau prapenyidikan dibantu oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi untuk mendalami lebih lanjut keterlibatan sindikat atau jaringan terkait penyelundupan manusia ini," kata Fanny dikutip dari Antara, Selasa (18/2/2025).

Siapa yang Terlibat?

Hal ini diketahui setelah adanya kasus tiga WNA asal Pakistan yang mencoba masuk ke Indonesia dengan paspor palsu Perancis.

Tiga WNA Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, lalu ke Jakarta.

Selain ketiganya, Ditjen Imigrasi juga mengungkapkan adanya peran WNA Sri Lanka berinisial WJ yang memasok paspor palsu kepada ketiga WNA Pakistan.

Bagaimana Kronologinya?

SZR yang diduga sebagai aktor utama kasus ini, sempat ke Indonesia pada 2 Januari 2025 untuk mempelajari jalur masuk.

Awalnya SZR menggunakan identitas asli sehingga tidak terdeteksi adanya kesalahan dokumen perjalanan. Ia pun bisa kembali ke Pakistan tanpa ada kecurigaan apapun.

Namun pada 12 Februari 2025, ia kembali ke Indonesia membawa 2 WNA Pakistan lainnya dan menggunakan paspor palsu Perancis.

Paspor palsu Perancis mereka yang tidak terdeteksi oleh mesin autogate di Bandara Soekarno-Hatta, memicu kecurigaan petugas.

Setelah diperiksa, diketahui paspor tersebut didapat dari WJ melalui Facebook dengan biaya 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 17 juta.

Apa Modus dan Tujuannya?

Dari pemeriksaan, ketiga WNA Pakistan tersebut ternyata berniat transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa.

WJ disebut menyarankan mereka menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan menggantinya dengan paspor palsu Perancis saat tiba di Indonesia.

Fanny mengatakan kasus ini memiliki motif tindak pidana penyelundupan manusia dengan menjadikan Indonesia sebagai negara transit, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa.

Apa Sanksi yang Menanti Pelaku?

Saat ini, ketiga WNA Pakistan itu sedang diperiksa petugas atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalanan palsu.

SZR, TS, dan MZ dijerat Pasal 119 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta atas penggunaan dokumen perjalanan palsu.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa menarik di bidang hukum terjadi di sepanjang Senin, dari mulai Zarof Ricar minta bebas hingga warga negara asing dari Pakistan gunakan paspor palsu.

Berikut rangkuman berita hukum yang telah dirangkai ANTARA:

1. Zarof Ricar minta bebas dari kasus pembantuan suap dan gratifikasi

Jakarta (ANTARA) - Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar meminta dibebaskan dari kasus dugaan pemufakatan jahat berupa pembantuan suap pada penanganan perkara terpidana pembunuhan, Ronald Tannur, pada tahun 2024 di tingkat kasasi dan gratifikasi pada 2012–2022.

Penasihat hukum Zarof, Erick Paat, mengatakan surat dakwaan penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap kejadian perkara sehingga membuat beberapa hal dalam dakwaan tersebut menjadi kabur.

Baca di sini

2. KPK sebut alasan ketidakhadiran Hasto Kristiyanto tak wajar

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan alasan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak memenuhi panggilan penyidik karena mengajukan gugatan praperadilan sebagai alasan yang tak wajar dan tidak dapat diterima.

"Penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Baca di sini

3. Menkum: Badan Legislasi Nasional untuk reformasi internal pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Atas mengatakan bahwa keberadaan Badan Legislasi Nasional dibutuhkan untuk mereformasi pihak yang berwenang menjalankan tugas menggodok rancangan produk legislasi di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

"Intinya kami butuh untuk melakukan reformasi menyangkut soal siapa yang akan menangani soal legislasi di pemerintah," kata Supratman ditemui usai menghadiri rapat kerja Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Baca di sini

4. Menkum tegaskan napi tipikor-pengedar narkotika tak diberikan amnesti

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa rencana pemberian amnesti oleh pemerintah tidak akan ditujukan bagi narapidana (napi) tindak pidana korupsi (tipikor) dan pengedar narkotika.

"Jadi untuk tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana narkotika dengan status pengedar atau apa pun itu ndak akan kami berikan," kata Supratman saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Baca di sini

5. Imigrasi dalami sindikat WNA Pakistan pakai paspor Prancis palsu

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus mendalami keberadaan sindikat untuk mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus tiga warga negara asing asal Pakistan yang mencoba masuk ke wilayah Indonesia menggunakan paspor Prancis diduga palsu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus itu.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025