BATAM, KOMPAS.com - Puluhan warga negara asing (WNA) diamankan petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Polda Kepri dalam operasi gabungan Wira Waspada yang berkonsentrasi di wilayah Tanjung Uncang dan Marina, yang berlangsung periode April hingga Mei 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, menjelaskan bahwa puluhan WNA yang kini diamankan di Rudendim Imigrasi Batam ini akan segera dilakukan proses pemulangan ke negara asal.

"Puluhan WNA yang berhasil diamankan dalam operasi ini terbukti melanggar aturan masuk dan bekerja di Indonesia dengan hanya menggunakan visa kunjungan wisata," jelasnya saat ditemui di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kamis (15/5/2025).

Dari total 23 WNA yang diamankan, Hajar menyebut pihaknya menemukan 2 WN Tiongkok di salah satu penginapan di Batam Center pada Rabu (7/5/2025) lalu.

Selain menyalahi aturan tinggal atau overstay, kedua WN Tiongkok tersebut juga diketahui bekerja sebagai buruh kasar dalam proyek pembangunan Opus Bay yang berada di kawasan Marina City, Tanjung Uncang.

"Dua WN Tiongkok yang kita amankan sudah tinggal lebih dari izin visa wisata. Kemudian mereka juga bekerja sebagai buruh kasar di sana," jelasnya.

Dari penyelidikan yang dilakukan, petugas juga menemukan informasi bahwa kedua WN Tiongkok ini berada di bawah tanggung jawab salah satu subkontraktor dari Surabaya.

Untuk itu, pihaknya menggandeng Polda Kepri guna penyelidikan lebih lanjut.

Selain itu, petugas Imigrasi Batam juga mengamankan 17 WN Myanmar, di mana 10 WN Myanmar terbukti melebihi izin tinggal, dan enam di antaranya masih dalam kategori aman atau belum melebihi izin tinggal.

Namun dari ke-17 WN Myanmar ini, petugas juga menemukan satu orang WN Myanmar berinisial TS yang berstatus sebagai pencari suaka di Indonesia.

Namun, dalam penyelidikan, TS diduga sebagai koordinator atau memberikan akomodasi dan transportasi kepada 16 WN Myanmar lainnya, serta diduga mendapatkan keuntungan dari kegiatannya tersebut.

"Kita juga menemukan fakta bahwa ke-16 WN Myanmar ini ditawarkan untuk bekerja di Singapura sebagai waitress, perawat, hingga asisten rumah tangga. Untuk menghindari kecurigaan, mereka ini sering bersembunyi dan berpindah-pindah hotel," ujarnya.

Selain itu, pada 15 Mei 2025, petugas juga mengamankan satu WN Kanada berinisial DJM, yang dilaporkan mengganggu ketertiban di sekitar OS Hotel, Batam Kota.

Untuk WN Kanada ini, petugas masih melakukan pemeriksaan kejiwaan dikarenakan dugaan gangguan mental yang dideritanya.

Saat menimbulkan kegaduhan, DJM melakukan tindakan menghalangi arus lalu lintas di depan hotel serta merusak barang dagangan milik pedagang bandrek yang berada di sekitar lokasi.

"Untuk proses pemulangan terhadap WN Kanada ini akan dilakukan setelah pemeriksaan kejiwaan selesai dilakukan," ujarnya.

Tidak hanya itu, dalam operasi ini sebanyak 3 WN Bangladesh yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi juga turut diamankan.

Puluhan WNA ini terbukti melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Pasal 113 UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman 1 tahun pidana penjara dan/atau denda sebesar Rp 100 juta.

"Kantor Imigrasi Batam terus berkomitmen untuk memastikan bahwa hanya orang asing yang memberikan kontribusi positif bagi Kota Batam yang dapat masuk dan berkegiatan di kota Batam, serta tindakan tegas akan diambil terhadap warga negara asing yang melanggar aturan, mengancam ketertiban, dan keamanan," ujarnya.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengamankan 13 warga negara asing (WNA). Belasan WNA itu diamankan dari 12 perusahaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau(Kepri) yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh BKPM.

"Ini merupakan kegiatan kedua yang digelar, setelah Bali. Operasi gabungan bersama ini berhasil mengamankan 13 WNA," kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Kamis (13/3/2025).

Saffar mengatakan dalam operasi yang digelar 11 Maret -12 Maret 2025, Imigrasi menargetkan pengawasan terhadap perusahaan PMA yang dicurigai fiktif dan WNA yang terindikasi melanggar aturan. Ada 12 perusahaan yang dilakukan pengecekan oleh Imigrasi dan BKPM di Batam.

"Berdasarkan hasil pengawasan, total 26 Orang Asing dari 12 perusahaan PMA yang perlu ditindaklanjuti. Dari 12 perusahaan PMA yang diperiksa, ditemukan 4 perusahaan dengan belum memenuhi komitmen investasi Rp 10 miliar, 6 perusahaan fiktif, serta dua perusahaan yang memiliki alamat berbeda dari yang terdaftar," ujarnya.

"Dari 26 Orang Asing yang terdata sebanyak 13 orang diamankan. Untuk 13 orang sisanya masuk daftar pencarian orang, terdata 9 WNA yang berada di luar wilayah Indonesia dan nantinya akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian. Untuk sisanya 4 orang ini masih dicari keberadaannya di wilayah Indonesia," tambahnya.

Belasan WNA yang diamankan Imigrasi itu saat ini masih menjalani serangkaian pemeriksaan. Nantinya jika terbukti mereka bisa diberikan sanksi mulai dari denda, pendeportasian, hingga diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan soal investasi.

Direktur Wilayah V Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM), Adi Soegyharto menyampaikan operasi ini merupakan kolaborasi bersama Ditjen Imigrasi dalam menertibkan perusahan yang tidak memenuhi syarat dalam berinvestasi.

"Ini adalah kota yang kedua, setelah Bali. Kami mengharapkan kolaborasi ini bisa menghadirkan investasi yang taat aturan. Investasi yang masuk benar-benar benar sesuai dengan ketentuan, demi menjaga iklim investasi di Indonesia," kata dia.

Adi menyebut pengawasan ini dilakukan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mendaftarkan diri melalui OSS, dan mengantongi NIB. Perusahaan tersebut kemudian dilakukan pengawasan kembali.

"Kami memperketat pengawasan melalui posted audit. Karena ini daerah perbatasan, dan dekat dengan Singapura dan Malaysia. Jadi biar tumbuh investasinya, dan jelas serta terjamin, maka perlu dilakukan penertiban terhadap PMA yang nakal ini," ujarnya.

Adi menyebut Investasi asing yang masuk diharapkan bisa memberikan manfaat bagsa dan negara serta pendorong pertumbuhan ekonomi akan didukung terus bertumbuh.

"Mereka wajib berinvestasi minimal Rp 10 miliar. Operasi ini diharapkan bisa menjadi efek jera bagi investor asing, untuk tidak main main. Pengawasan ini memperkuat sistem investasi di Indonesia," tambahnya.

Video: KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Terkait Kasus Investasi Fiktif

Video: KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Terkait Kasus Investasi Fiktif