JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" ke Pemerintah Australia.

Yusril mengatakan, jika negosiasi berjalan lancar, pemindahan narapidana anggota Bali Nine yang tersandung kasus pengedaran narkoba itu bisa rampung pada Desember 2024.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini pada bulan Desember," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons Pemerintah Australia terkait draf yang berisi sejumlah syarat transfer of prisoner anggota Bali Nine.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," ujarnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan draf yang berisi poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" ke Pemerintah Australia.

Yusril mengatakan, jika negosiasi berjalan lancar, pemindahan narapidana anggota Bali Nine yang tersandung kasus pengedaran narkoba itu bisa rampung pada Desember 2024.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini pada bulan Desember," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons Pemerintah Australia terkait draf yang berisi sejumlah syarat transfer of prisoner anggota Bali Nine.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," ujarnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan draf yang berisi poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

KOMPAS.com - Pihak Lapas Kelas I Malang masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat soal pemulangan narapidana warga negara asing (WNA) asal Australia bernama Martin Stephens.

Narapidana tersebut merupakan satu dari lima pelaku dalam kasus Bali Nine atau penyelundupan narkoba heroin seberat 8,2 kilogram.

"Kami di lapangan pada prinsipnya menunggu surat resminya, ketika nanti memang iya, kami akan siap untuk itu."

"Saat ini masih baru informasi dari atas saja, belum ada surat resminya," kata Kasi Bimpas Lapas Kelas I Malang, Mohammad Faishol Nur, Kamis (28/11/2024).

Dia mengatakan, pihaknya sudah memberitahu Martin terkait adanya wacana tersebut.

"Ya, informasinya ya kami sampaikan tapi ini kan belum resmi, tapi kami tidak sampai ini jadi malah menjanjikan beliau. Cuman kami sampaikan ada informasi terkait ini, ya semoga benar," katanya.

Dia menyampaikan bahwa Martin termasuk jarang dikunjungi oleh keluarganya atau seringkali hanya dari pihak Kedutaan Besar Australia.

Martin berada di Lapas Kelas I Malang sejak 27 Maret 2014. Ia pindahan dari Lapas Kerobokan, Bali.

"Dipindahkan kalau enggak salah, dulu itu di sana ada kerusuhan atau apa dan akhirnya diamankan ke sini," katanya.

Martin termasuk rajin aktif kegiatan agama dan kerja di lapas.

"Itu kegiatan kepribadian yang sering ikut keagamaan, kerja juga," kata Faishol.