Ini sebagai titik pijak awal. Nanti, kerja sama dan komitmen antar-instansi agar supaya dalam implementasi kebijakan dan programnya itu menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mencanangkan pembangunan zona integritas sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan budaya kerja antikorupsi menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pencanangan zona integritas merupakan titik pijak Kementerian HAM melaksanakan tugas pemerintahan secara bersih dan berwibawa. Tidak hanya dalam konteks internal, tetapi juga hubungan kerja dengan instansi lain.

"Ini sebagai titik pijak awal. Nanti, kerja sama dan komitmen antar-instansi agar supaya dalam implementasi kebijakan dan programnya itu menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Dengan pencanangan zona integritas ini, Kementerian HAM berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk dari pelaksanaan komitmen itu, yakni pengisian jabatan di lingkungan Kementerian HAM tanpa nepotisme dan tidak terpengaruh latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut Pigai, integritas antikorupsi harus dibuktikan melalui perbuatan yang menghindari praktik rasuah, tetapi penilaian juga menjadi patokan penting. Oleh karena itu, dia mengajak jajaran agar saling mengingatkan dan meminta publik serta kementerian/lembaga terkait untuk ikut mengawasi Kementerian HAM.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Purwadi Arianto mengatakan pencanangan zona integritas oleh Kementerian HAM merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan budaya kerja yang profesional dan pelayanan publik yang lebih baik.

"Hal ini tentunya diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang lebih prima dan ke depan akan membangun dan mengembangkan secara terus-menerus dan konsisten kepada unit-unit kerja yang nantinya dikembangkan di berbagai daerah," ujar dia pada kesempatan yang sama.

Dia pun menjelaskan, predikat WBK dan WBBM melalui pengembangan zona integritas diberikan kepada unit kerja yang berkomitmen tinggi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Untuk mencapai predikat itu, setiap unit kerja perlu melakukan perbaikan internal secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk menyangkut aspek tata kelola, budaya kerja, manajemen sumber daya manusia efisiensi proses bisnis, serta pengawasan dan transparansi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas pada Kementerian HAM disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, Wakil Menteri PAN RB Purwadi Arianto, dan perwakilan KPK.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Perjanjian kinerja yang ditandatangani hari ini merupakan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih berkinerja tinggi, efisien, dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meneken Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menko Yusril mengatakan penandatanganan perjanjian kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk menciptakan kinerja yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.

"Perjanjian kinerja yang ditandatangani hari ini merupakan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih berkinerja tinggi, efisien, dan akuntabel," ujar Yusril dalam acara penandatanganan di Jakarta, Jumat, seperti dikonfirmasi.

Ia pun menyatakan apresiasinya terhadap pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Menurut dia, langkah itu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Melalui pencanangan tersebut, kata Yusril, Kemenko Kumham Imipas akan lebih fokus membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan mengutamakan pelayanan terbaik bagi publik.

"Mari kita jadikan Zona Integritas ini sebagai pijakan untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari praktik buruk dan memberikan pelayanan optimal," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula peluncuran laman resmi atau website Kemenko Kumham Imipas yang menjadi langkah transformasi digital strategis dalam meningkatkan aksesibilitas informasi dan layanan publik.

Dia menuturkan laman resmi dirancang untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dengan kementerian, memberikan masukan, serta mendapatkan layanan yang lebih transparan dan cepat.

"Peluncuran website ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung keterbukaan informasi publik," ungkap Yusril.

Dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan laman resmi tersebut untuk memperoleh layanan yang lebih baik dan terlibat aktif dalam memberikan masukan demi peningkatan kinerja kementerian.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya dedikasi dan integritas dari seluruh jajaran kementerian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Dia pun mengajak semua pihak untuk terus berinovasi dan menegakkan berbagai prinsip pelayanan publik yang jujur serta profesional.

"Mari jadikan tahun 2025 sebagai tahun penuh pencapaian signifikan bagi Kemenko Kumham Imipas dan masyarakat Indonesia yang kita cintai. Bersama, wujudkan birokrasi yang bersih, berwibawa, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat," tutur Menko.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, menyampaikan bahwa pencanangan pembangunan Zona Integritas merupakan langkah penting bagi Kemenko Kumham Imipas.

“Ini juga menjadi tanggung jawab kami untuk mendukung, terutama di tahun awal perjalanan Kemenko Kumham Imipas,” kata Najih.

Senada dengan Ketua Ombudsman RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini turut menyampaikan apresiasinya dan mengaku bangga dengan pencanangan Zona Integritas yang dilakukan oleh Kemenko Kumham Imipas.

"Di antara kementerian yang baru dibentuk, Kemenko Kumham Imipas adalah yang pertama kali melakukan pencanangan Zona Integritas,” ujar Rini.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menekankan Zona Integritas (ZI) punya peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Dia menyebut selama satu dekade perjalanan ZI, unit kerja pelayanan yang berhasil memperoleh predikat ZI telah menjadi contoh bagi unit kerja pelayanan lainnya dan menjadi bukti semangat perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka diharapkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan baik dapat berkembang luas, bahkan ke seluruh unit kerja instansi pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Hal itu dia sampaikan saat memberikan keynote speech pada acara Satu Dekade Zona Integritas di Jakarta, Rabu (11/12). Rini menjelaskan ZI adalah miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertumpu pada 3 hal utama, yaitu perubahan mindset dan culture set, pembangunan unit percontohan WBK dan WBBM, serta penularan budaya kerja positif.

Perubahan mindset dan culture set, kata dia, menjadi langkah penting untuk mengubah cara berpikir dan budaya kerja birokrasi, sehingga reformasi birokrasi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Lebih lanjut dia menjelaskan upaya pembangunan ZI memiliki tujuan besar, yaitu menciptakan birokrasi yang anti korupsi, memiliki kinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

"Dengan mempercepat reformasi birokrasi melalui model pembangunan ini, kita yakin perubahan positif akan terjadi lebih cepat dan signifikan di berbagai unit kerja yang kemudian menyebarkan virus perubahan ke unit kerja lainnya dan ke seluruh Kementerian/lembaga/Pemda. Mereka akan menjadi akselerator RB secara keseluruhan," ungkap Rini.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan perjalanan satu dekade penerapan ZI di Indonesia ditandai dengan hal positif yakni meningkatnya jumlah unit instansi pemerintah yang mendapat predikat WBK/WBBM dari waktu ke waktu. Namun menurutnya capaian ini perlu ditingkatkan agar kasus korupsi maupun tindakan penyelewengan lainnya bisa ditekan.

"Profesionalitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus dioptimalisasi guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas," ungkapnya.

Dia pun meminta pemerintah untuk menguatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam percepatan reformasi birokrasi. Ia juga mendorong pemerintah melakukan percepatan transformasi digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat.

"Kami di Komisi II DPR RI juga meminta komitmen yang tinggi dari pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah sebagai pemimpin dalam melakukan perubahan mindset ASN BerAKHLAK agar ke depan Zona Integritas bukan merupakan 'barang mewah', akan tetapi menjadi standar pelayanan publik di Indonesia," tuturnya.

Di sisi lain, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan, dalam 10 tahun berjalannya pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK/WBBM yang terdiri dari lebih dari 2.300 unit/satuan kerja menuju WBK dan lebih dari 300 unit/satuan kerja menuju WBBM. Pada 2024 sendiri, evaluasi Zona Integritas dilakukan pada 288 Instansi Pemerintah yang terdiri dari 67 Kementerian/Lembaga, 24 Pemerintah Provinsi, 144 Pemerintah Kabupaten, dan 53 Pemerintah Kota.

Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2023 yang hanya mencapai 201 Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN), tahun ini diperoleh sebanyak 231 unit/satuan kerja yang mendapat predikat ZI Menuju WBK/WBBM yang terdiri dari 161 unit/satuan kerja menuju WBK dan 70 unit/satuan kerja menuju WBBM. Hasil evaluasi tersebut diraih oleh 38 K/L dan 64 pemerintah daerah.

"Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Kami juga mengapresiasi seluruh aktor yang terlibat dalam pembangunan Zona Integritas dan mengajak secara berkelanjutan menguatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah," tandasnya.

Sebagai informasi berikut daftar penerima Honorable Award Satu Dekade ZI:

1. Kementerian Keuangan (Instansi Pemerintah dengan Jumlah Unit Kerja Percontohan WBBM Terbanyak)

2. Pelabuhan Makassar (ZI Kawasan)

3. Provinsi DKI Jakarta (Provinsi dengan ZI Terbanyak)

4. Kota Surakarta (Kota dengan ZI Terbanyak)