JAKARTA, KOMPAS.com – Wahana Musik Indonesia (WAMI) akan mengambil langkah serius tahun ini jika masih ada promotor musik nakal yang tidak membayar royalti musik.

WAMI tidak segan menempuh jalur hukum jika promotor tak menjalankan aturan.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Direktur WAMI, Adi Adrian.

“Di akhir 2024, kita sudah memiliki tim legal. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kita harus mencari tempat aduan, ke mana? Ya, ke penegak hukum,” kata Adi dalam konferensi pers WAMI di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

Adi menegaskan, jalur hukum sebenarnya tidak perlu ditempuh jika promotor bersedia membayarkan royalti.

“Tolong aturannya ditegakkan, agar mereka mau membayar dan tidak harus melalui proses hukum," ucap Adi.

Langkah ini menjadi bukti nyata WAMI menjaga amanah dari para pencipta lagu.

"Ini sebagai bukti bahwa kami menjalankan kewajiban kepada orang-orang yang sudah percaya kepada WAMI. Tujuannya bukan untuk memenjarakan mereka (promotor), tetapi agar mereka mengerti kewajiban membayar royalti,” ungkap Adi.

“Berbagai cara sudah kami coba,” tambah Adi.

Dalam kesempatan itu, Adi juga menjelaskan upaya WAMI dalam memantau konser dan festival musik di berbagai daerah.

“Kami sudah membangun sistem pemantauan konser yang ada di Indonesia. Kami mulai dari mencari Instagram-nya, mencari promotor yang terlibat, melihat agenda showbiz lainnya, hingga mengikuti akun artis terkait,” ungkap Adi.

“Saat ini, ada 10.000 konser yang terpantau. Dari jumlah tersebut, 5.000 memberikan respons, tetapi yang benar-benar membayar royalti hanya sekitar 1.000 pada tahun lalu,” tambah Adi.

Saat ini, WAMI telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperketat pemantauan terhadap konser dan festival musik.

“Jadi, kami bekerja sama dengan agen ada sekitar 20-an di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Papua,” tutur Adi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama strategis dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan dari ancaman tindak pidana terorisme, khususnya di sektor aviasi. Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono, menyampaikan Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional berkaitan erat dengan Bandar Udara yang merupakan objek vital strategis.

"Garuda Indonesia ini maskapai yang beroperasi di Bandar Udara yang merupakan Objek Vital Strategis dan perlu dilindungi dari ancaman terorisme," kata Komjen Eddy dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

Eddy mengatakan kerja sama dengan Garuda Indonesia sangat strategis, khususnya dalam pertukaran data hingga informasi. "Oleh karena itu, Perjanjian Kerja Sama ini menjadi sangat strategis, baik dalam pertukaran data maupun hal-hal lain yang dianggap penting," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik perjanjian kerja sama antara BNPT dan Garuda Indonesia. Kerja sama ini, kata dia, bisa bermanfaat untuk memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia.

"Besar harapan kami kerja sama ini akan mengoptimalkan peran Garuda Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Semoga kegiatan ini dapat semakin mengukuhkan komitmen dan visi kita bersama dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme demi kesatuan dan keutuhan bangsa kita di masa depan," ujarnya.