REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Hiariej mengatakan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru perlu mengatur ulang terkait praperadilan dan Peninjauan Kembali (PK). Diketahui, saat ini Komisi III sedang menjaring aspirasi untuk menyusun draf revisi undang-undang (RUU) KUHAP.

Terkait praperadilan, saat ini terdapat lima objek praperadilan yaitu, sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan; sah atau tidaknya penyitaan barang bukti; dan sah atau tidaknya penetapan tersangka; serta ganti rugi atau rehabilitasi. Praperadilan bisa dilakukan untuk semua upaya paksa mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

“Praperadilan nantinya akan diperluas,” ujar pria yang akrab disapa Eddy itu pada Ahad (16/3/2025).

Eddy menyebut, terdapat satu upaya paksa yang belum ada di KUHAP yang berlaku saat ini, yaitu pemblokiran transaksi perbankan. “Jadi kita berikan definisi bahwa pemblokiran adalah penghentian sementara transaksi perbankan yang dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim, kemudian hal itu juga merupakan objek dari praperadilan,” ucap Eddy.

Eddy mengatakan, praperadilan harus dilakukan dengan adil. Ketika seseorang mengajukan permohonan praperadilan, proses hukum itu harus dihentikan untuk sementara waktu. Yang terjadi saat ini adalah praperadilan gugur ketika masuk pemeriksaan sidang. Ditambah lagi dengan putusan MK yang menyatakan praperadilan bisa gugur ketika berkas sudah diberikan kepada penuntut umum.

“Saya kira, karena ia melakukan interupsi terhadap upaya paksa yang dilakukan, maka seharusnya itu disetop, dihentikan untuk sementara waktu sampai putusan praperadilan. Supaya tidak alasan lagi diulur-ulur waktunya, sementara perkara itu berjalan terus sampai tahap penuntutan kemudian hakim menggugurkan dengan alasan perkara sudah masuk ke tahap berikutnya,” ujar Eddy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset gagal masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) mengungkapkan, pemerintah sejak 2023 sudah melayangkan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas dan segera diundangkan.

Paling penting dalam RUU tersebut, kata Eddy, terkait dengan perampasan aset terhadap seseorang yang tanpa memerlukan terbuktinya suatu perbuatan pidana melalui persidangan dan keputusan hakim. “Perampasan aset tanpa diikuti oleh perkara pidana ini, memang sesuatu hal yang baru bagi kita. Yang itu harus dikaji lebih mendalam,” kata Eddy di Kementerian Hukum, di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Kata Eddy, selama ini pemerintah sudah siap dengan pembahasan tentang RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan sejak April 2023 pemerintah sudah melayangkan ke DPR agar RUU Perampasan Aset tersebut dibahas untuk dijadikan UU.

“Tetapi seperti kita ketahui, bahwa pada tahun 2023 itu, sampai menjelang Pilpres 2024, itu adalah tahun politik yang banyak teman-teman dewan (DPR) kembali maju pada pileg berikutnya,” ujar Eddy.

Karena situasi politik tersebut, kata Eddy, DPR tak memberikan ruang RUU Perampasan Aset sebagai prioritas untuk pembahasan dan pembuatan UU 2025. “Tentunya itu, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman di DPR,” begitu kata Eddy.