Wamena (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI Nicholay Aprilindo menyambangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Wamena, Papua Pegunungan.

Pada kunjungan itu Nicholay Aprilindo menyempatkan waktu berdialog dengan warga binaan dan para petugas lapas tersebut.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kemenimipas RI Nicholay Aprilindo dalam keterangan tertulis di Wamena, Kamis mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari tugas yang dijalankan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

"Jadi, agenda atau tujuan saya datang itu adalah menjalankan tugas dari Kemenimipas. Tugas yang pertama adalah penguatan hak asasi manusia yang berada di lapas-lapas,baik Lapas Jayapura, Lapas Wamena dan semua lapas yang ada di wilayah Papua pada umumnya," katanya.

Menurut Nicholay, selain mengunjungi di lapas yang ada di wilayah Papua secara keseluruhan, pihaknya juga ditugaskan untuk menginventarisir pengungsi dari Kabupaten Nduga yang ada di sejumlah tempat di Papua.

"Kemudian yang kedua, saya diminta juga untuk menginventarisir masalah pengungsi dari Nduga yg sudah terjadi sejak tahun 2018-2025 untuk mencarikan solusi penanganan pengungsi yang komprehensif,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa dirinya harus turun langsung ke Kabupaten Nduga untuk bertemu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada tanpa terkecuali.

“Kami ingin mendengar secara langsung dan bila perlu mendapatkan data riil masalah pengungsi di sana,” katanya.

Dia menambahkan tugas ketiga, yakni untuk menjajaki satu rekonsiliasi damai bagi Papua secara umum dan khususnya Kabupaten Nduga.

"Untuk itu, saya juga harus bertemu dengan semua tokoh yang ada untuk membicarakan rekonsiliasi damai," ujarnya.

Sementara itu Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lapas Kelas II B Wamena M Munir Kossah menyambut baik kunjungan kerja dari Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kemenimipas RI Nicholay Aprilindo.

“Kami berharap kunjungan ini ada dampak baik bagi warga binaan dan lapas terutama fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional ataupun dukungan infrastruktur sehingga pelayanan terhadap warga binaan terus meningkat,” katanya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Demi penghormatan terhadap demokrasi dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pelaku harus ditemukan dan diproses secara hukum

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer meminta aparat hukum mengusut tuntas sejumlah pengancaman terhadap jurnalis media Tempo.

"Saya mengutuk pelaku teror terhadap Majalah Tempo. Saya tidak pernah setuju cara-cara seperti itu," tegas Wamenaker Noel dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan pers nasional sudah bersusah-payah turut serta membangun demokrasi di Indonesia. Pengancaman terhadap jurnalis sangat tidak dibenarkan jika melihat perjuangan insan pers yang sudah demikian panjang.

"Dalam semua sequence (urutan) perjuangan demokrasi nasional, pers sebagai Pilar Demokrasi Keempat, selalu menjadi katalisator," ujar dia.

Wamenaker pun mengatakan Pemerintahan Prabowo-Gibran selalu terbuka kepada kritik dan selalu bersikap demokratis terhadap masukan dan kritik.

Lebih lanjut, Noel pun mendesak Kepolisian RI (Polri) untuk memanfaatkan teknologi yang ada demi mengungkap pelaku pengancaman terhadap jurnalis Tempo.

"Peristiwa ini sungguh mempermalukan demokrasi Indonesia. Maka, demi penghormatan terhadap demokrasi dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pelaku harus ditemukan dan diproses secara hukum," katanya.

Menurutnya, jika Polri gagal mengungkap siapa dalang teror, masyarakat akan kecewa. Namun sebaliknya, jika Polri berhasil mengungkap, maka tingkat kepercayaan publik terhadap Polri diharapkan meningkat.

"Saya sangat berharap Polri bisa membuka tabir misteri teror Tempo," ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, uang sebanyak Rp2,6 miliar yang diamankan ketika penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga Kepolisian Resor Jayawijaya masih menyelidiki kasus kericuhan yang terjadi saat acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya di Wamena.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. KPK ungkap ada uang Rp2,6 miliar diamankan saat OTT di OKU Sumsel

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan ada uang sebanyak Rp2,6 miliar yang diamankan ketika penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel).

Dia juga mengatakan bahwa OTT tersebut terkait dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU. Namun sejauh ini KPK belum secara resmi menjelaskan identitas orang-orang yang terkena OTT.

"Suap proyek Dinas PUPR," kata Fitroh saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK tetapkan Kadis PUPR-Anggota DPRD OKU Sumsel tersangka suap proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas PUPR hingga tiga Anggota DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek, setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan dari OTT yang dilakukan KPK pada Sabtu (15/3) itu, ada sebanyak enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun Kadis PUPR dan tiga Anggota DPRD berperan sebagai penerima suap sedangkan ada dua orang lainnya dari pihak swasta sebagai pemberi suap.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU, dari 2024 sampai 2025," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

3. Anggota DPR minta aparat penegak hukum tindak tegas pengoplos gas

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta aparat penegak hukum menindak tegas komplotan pelaku pengoplosan liquid petroleum gas (LPG) guna memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Tindak tegas dan usut tuntas komplotan pengoplos gas tiga kilogram. Pengoplosan gas yang disubsidi ini sudah berlangsung lama, tapi terus berulang seakan pelaku tidak takut untuk mengulangi kejahatannya itu,” kata Gus Rivqy, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dia menilai pengoplosan gas tiga kilogram (3 kg) terjadi di antaranya karena gas tersebut tersedia banyak dalam waktu yang relatif lama di pangkalan.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

4. KPK ungkap DPRD OKU tagih imbalan yang dijanjikan cair jelang Lebaran

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menagih jatah "fee" atau imbalan jasa proyek kepada Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah (NOP) yang dijanjikan bakal cair sebelum Lebaran.

Dia mengatakan anggota DPRD yang menagih fee itu adalah Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU, dan Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU.

"Dijanjikan oleh saudara N (Kadis PUPR) akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

5. Polres Jayawijaya selidiki kericuhan di Wamena, enam orang terluka

Kepolisian Resor Jayawijaya masih menyelidiki kasus kericuhan yang terjadi saat acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya di Wamena hingga menyebabkan enam orang terluka.

Dari enam orang terluka tiga diantaranya anggota Polres Jayawijaya yang sedang melakukan pengamanan.

Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, Minggu mengatakan, insiden yang terjadi Sabtu sore (15/3) selain menyebabkan enam orang terluka juga mengakibatkan, tujuh mobil dirusak termasuk satu unit truk milik Polres Jayawijaya dibakar.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

JAYAPURA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua melaporkan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua kepada Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin dalam kunjungannya ke Kantor HAM Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Selasa (11/3/2025).

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendata korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Papua.

“Untuk pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat sudah kami data dan ada 163 orang korban pelanggaran HAM berat,” katanya di hadapan Wamen HAM.

Menurut Frits, kasus pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang masih belum didata karena pihaknya masih mengalami kesulitan.

Sebab, anggota Komnas HAM Papua sempat mendapatkan teror, bahkan disandera.

“Untuk data korban pelanggaran HAM berat Wamena memang kami belum punya data dan masih mengalami kesulitan untuk mengakses ke dalamnya,” ujar mantan Jurnalis Cenderawasih Pos itu.

Siapkan regulasi

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan, pihaknya kini menyiapkan regulasi berupa instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres), sehingga mempermudah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.

“Kami lagi menyiapkan regulasinya, sehingga kalau sudah selesai, maka akan mempermudah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua,” ungkapnya kepada wartawan.

Mugiyanto mengucapkan terima kasih kepada Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua yang sudah memiliki data, terkait jumlah korban pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama.

“Tentunya dengan data yang dimiliki oleh Komnas HAM Papua ini akan sangat membantu kami untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” ucap dia.

Menurut Mugiyanto, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya dua kasus pelanggaran HAM berat, baik Wasior, Kabupaten Wondama dan pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sudah berusaha ditangani, tetapi belum selesai.

Oleh karena itu, Mugiyanto menyampaikan, pemerintahan saat ini melalui Kementerian HAM akan menyelesaikan melalui pendekatan non-yudisial yang diarahkan kepada korban.

“Dengan pendekatan non-yudisial, pendekatan restoratif, terutama memulihkan korban dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari,” ujarnya.

Kronologi pelanggaran HAM Wasior

Tragedi adalah salah satu peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada 2001 di Kabupaten Wondama, Provinsi Papua Barat.

Peristiwa Wasior termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum juga mendapatkan titik terang penyelesaiannya.

Proses peradilan juga berjalan stagnan, sehingga keluarga korban dan korban Tragedi Wasior 2001 meminta pertanggungjawaban kerugian materiil dan moril kepada pemerintah.

Selain itu, mereka meminta agar anak-anak korban sebisa mungkin diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI Polri.

Menurut catatan, penyebab awal terjadinya Tragedi Wasior adalah ketika perusahaan kayu PT VPP dianggap warga telah mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat.

Adapun kesepakatan yang dibuat berkaitan dengan pembayaran saat pengapalan kayu sebagai ganti rugi hak ulayat masyarakat adat.

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah kepunyaan bersama warga di bawah masyarakat hukum adat.

Karena merasa haknya diingkari, masyarakat menyampaikan tuntutan mereka dengan menahan speed boat perusahaan sebagai jaminan, setelah sebelumnya mereka memberikan toleransi beberapa waktu.

Aksi masyarakat ini kemudian dibalas oleh perusahaan dengan mendatangkan Brimob untuk melakukan tekanan terhadap masyarakat.

Masyarakat pun mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian disikapi oleh kelompok TPN atau OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan cara kekerasan.

Ketika tuntutan mereka tidak dihiraukan oleh perusahaan, kelompok TPNPB-OPM menyerang pihak perusahaan dan Brimob.

Diketahui, ada lima anggota Brimob dan seorang karyawan PT VPP yang tewas.

Tidak hanya itu, mereka membakar enam pucuk senjata milik anggota Brimob bersama peluru dan magazennya.

Ketika pihak aparat berusaha mencari pelaku di balik peristiwa mengenaskan itu, terjadi berbagai tindak kekerasan berupa siksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa, hingga perampasan kemerdekaan di Wasior.

Kronologi pelanggaran HAM Wamena

Dilansir Kompas.com (12/1/2023), peristiwa Wamena 2003 merupakan salah satu dari tiga kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang kini belum tuntas penyelesaiannya.

Dalam peristiwa ini, puluhan warga sipil di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menjadi korban penyisiran oleh gabungan TNI dan Polri.

Penyebab Peristiwa Wamena 2003 adalah tewasnya dua anggota TNI dalam aksi pembobolan sekelompok orang terhadap gudang senjata markas Komando Distrik Militer Wamena.

Peristiwa Wamena 2003 dipicu oleh pembobolan gudang senjata di markas Kodim I Wamena, Jayawijaya, oleh sekelompok massa.

Aksi pembobolan tersebut menewaskan dua anggota TNI, yakni Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata), sementara satu orang luka berat.

Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi.

Menanggapi hal itu, aparat TNI Angkatan Darat (AD) bersama Polri melakukan pengejaran dan penyisiran di 25 kampung dan desa di Wamena.

Pada 4 April 2003, masyarakat Wamena yang saat itu tengah merayakan Hari Raya Paskah, dikejutkan dengan kehadiran gabungan personel TNI-Polri di kampung mereka.

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menemukan adanya pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban.

Melansir laman resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), peristiwa Wamena 2003 menewaskan empat warga sipil, lima orang menjadi korban penghilangan paksa, satu orang menjadi korban kekerasan seksual, dan 39 orang luka berat akibat penyiksaan.

Menurut Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Wamena, dalam peristiwa ini sebanyak 235 rumah dibakar oleh aparat.

Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan dan perusakan fasilitas umum (gereja, poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung mengakibatkan 42 orang meninggal karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Isu disintegrasi yang terus membayangi Papua memperparah keadaan peristiwa Wamena 2003.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua melaporkan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua kepada Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin dalam kunjungannya ke Kantor HAM Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Selasa (11/3/2025).

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendata korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Papua.

“Untuk pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat sudah kami data dan ada 163 orang korban pelanggaran HAM berat,” katanya di hadapan Wamen HAM.

Menurut Frits, kasus pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang masih belum didata karena pihaknya masih mengalami kesulitan.

Sebab, anggota Komnas HAM Papua sempat mendapatkan teror, bahkan disandera.

“Untuk data korban pelanggaran HAM berat Wamena memang kami belum punya data dan masih mengalami kesulitan untuk mengakses ke dalamnya,” ujar mantan Jurnalis Cenderawasih Pos itu.

Siapkan regulasi

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan, pihaknya kini menyiapkan regulasi berupa instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres), sehingga mempermudah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.

“Kami lagi menyiapkan regulasinya, sehingga kalau sudah selesai, maka akan mempermudah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua,” ungkapnya kepada wartawan.

Mugiyanto mengucapkan terima kasih kepada Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua yang sudah memiliki data, terkait jumlah korban pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama.

“Tentunya dengan data yang dimiliki oleh Komnas HAM Papua ini akan sangat membantu kami untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” ucap dia.

Menurut Mugiyanto, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya dua kasus pelanggaran HAM berat, baik Wasior, Kabupaten Wondama dan pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sudah berusaha ditangani, tetapi belum selesai.

Oleh karena itu, Mugiyanto menyampaikan, pemerintahan saat ini melalui Kementerian HAM akan menyelesaikan melalui pendekatan non-yudisial yang diarahkan kepada korban.

“Dengan pendekatan non-yudisial, pendekatan restoratif, terutama memulihkan korban dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari,” ujarnya.

Kronologi pelanggaran HAM Wasior

Tragedi adalah salah satu peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada 2001 di Kabupaten Wondama, Provinsi Papua Barat.

Peristiwa Wasior termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum juga mendapatkan titik terang penyelesaiannya.

Proses peradilan juga berjalan stagnan, sehingga keluarga korban dan korban Tragedi Wasior 2001 meminta pertanggungjawaban kerugian materiil dan moril kepada pemerintah.

Selain itu, mereka meminta agar anak-anak korban sebisa mungkin diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI Polri.

Menurut catatan, penyebab awal terjadinya Tragedi Wasior adalah ketika perusahaan kayu PT VPP dianggap warga telah mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat.

Adapun kesepakatan yang dibuat berkaitan dengan pembayaran saat pengapalan kayu sebagai ganti rugi hak ulayat masyarakat adat.

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah kepunyaan bersama warga di bawah masyarakat hukum adat.

Karena merasa haknya diingkari, masyarakat menyampaikan tuntutan mereka dengan menahan speed boat perusahaan sebagai jaminan, setelah sebelumnya mereka memberikan toleransi beberapa waktu.

Aksi masyarakat ini kemudian dibalas oleh perusahaan dengan mendatangkan Brimob untuk melakukan tekanan terhadap masyarakat.

Masyarakat pun mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian disikapi oleh kelompok TPN atau OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan cara kekerasan.

Ketika tuntutan mereka tidak dihiraukan oleh perusahaan, kelompok TPNPB-OPM menyerang pihak perusahaan dan Brimob.

Diketahui, ada lima anggota Brimob dan seorang karyawan PT VPP yang tewas.

Tidak hanya itu, mereka membakar enam pucuk senjata milik anggota Brimob bersama peluru dan magazennya.

Ketika pihak aparat berusaha mencari pelaku di balik peristiwa mengenaskan itu, terjadi berbagai tindak kekerasan berupa siksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa, hingga perampasan kemerdekaan di Wasior.

Kronologi pelanggaran HAM Wamena

Dilansir Kompas.com (12/1/2023), peristiwa Wamena 2003 merupakan salah satu dari tiga kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang kini belum tuntas penyelesaiannya.

Dalam peristiwa ini, puluhan warga sipil di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menjadi korban penyisiran oleh gabungan TNI dan Polri.

Penyebab Peristiwa Wamena 2003 adalah tewasnya dua anggota TNI dalam aksi pembobolan sekelompok orang terhadap gudang senjata markas Komando Distrik Militer Wamena.

Peristiwa Wamena 2003 dipicu oleh pembobolan gudang senjata di markas Kodim I Wamena, Jayawijaya, oleh sekelompok massa.

Aksi pembobolan tersebut menewaskan dua anggota TNI, yakni Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata), sementara satu orang luka berat.

Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi.

Menanggapi hal itu, aparat TNI Angkatan Darat (AD) bersama Polri melakukan pengejaran dan penyisiran di 25 kampung dan desa di Wamena.

Pada 4 April 2003, masyarakat Wamena yang saat itu tengah merayakan Hari Raya Paskah, dikejutkan dengan kehadiran gabungan personel TNI-Polri di kampung mereka.

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menemukan adanya pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban.

Melansir laman resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), peristiwa Wamena 2003 menewaskan empat warga sipil, lima orang menjadi korban penghilangan paksa, satu orang menjadi korban kekerasan seksual, dan 39 orang luka berat akibat penyiksaan.

Menurut Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Wamena, dalam peristiwa ini sebanyak 235 rumah dibakar oleh aparat.

Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan dan perusakan fasilitas umum (gereja, poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung mengakibatkan 42 orang meninggal karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Isu disintegrasi yang terus membayangi Papua memperparah keadaan peristiwa Wamena 2003.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Operasi Damai Kartenz terus mengejar pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Yahukimo, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang kabur dari Lapas Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Kepala Satgas Satgas Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengaku telah menerjunkan personelnya untuk mengejar Penihas.

"Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menyatakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo, kabur dari Lapas Wamena sejak Selasa (25/2/2025)," kata Faizal di Jayapura, Sabtu (1/3/2025), seperti dikutip Antara.

Faizal mengatakan, personel yang dikerahkan akan terus mengejar sampai Penihas Heluka ditangkap kembali.

Faizal menjelaskan, Penihas Heluka kabur dari Lapas Wamena bersama enam tahanan lain. Satu tahanan, berinisial WK (28), berhasil ditangkap lagi. Sedangkan enam lainnya, termasuk Penihas melarikan diri.

Para tahanan yang sampai saat ini masih kabur itu yakni Ariel Sonyap alias Koroway bin Sonyap (31), Ferly Wesabla (21), Sergius Asso (20), Rio Elopere (22), dan Nelkz Heluka (24).

Mereka kabur dengan membobol pagar di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong. Mereka lantas memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri.

Penihas Heluka ditangkap pada 19 Mei 2023 karena terlibat dalam pembunuhan terhadap aparat keamanan. Pada 7 Februari 2024, ia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Wamena.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Baru setahun menjalani masa hukumannya di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka kabur dari lapas bersama enam narapidana lainnya pada Selasa (25/2/2025).

Pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini sebelumnya ditangkap oleh Satgas Gakkum Operasi Damai Kartenz pada 19 Mei 2023, karena terlibat dalam berbagai aksi kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Penihas baru dihukum pada 17 Februari 2024. Baru setahun menjalani hukuman," ungkap Kepala Operasi Satgas Damai Kartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (28/2/2025).

Jenderal bintang satu ini mengatakan, Penihas kabur bersama enam narapidana lainnya dari Lapas Wamena.

"Kami akan lakukan pengejaran secara intensif kepada Penihas dan enam narapidana lainnya yang kabur dari lapas," kata Faizal.

Penihas merupakan komandan operasi dan komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo.

Faizal menambahkan, pihaknya tidak akan memberikan ruang terhadap KKB, bahkan kini masih melakukan pengejaran terhadap Penihas dan enam narapidana lainnya yang kabur dari Lapas Wamena.

"Kami masih memburu KKB Penihas dan enam narapidana lainnya yang kabur dari Lapas Wamena," ujar Wakapolda Papua ini.

Faizal berharap, apabila ada warga yang mengetahui keberadaan para narapidana yang kabur agar segera memberitahukannya.

Adapun nama-nama tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena adalah Nelis Helika Bin Hendrik Heluka, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, Rio Elopere Bin Jani Elopere, Ariel Sonyap alias Koroway Bin Simon Sonyap, Sergius Asso, Ferly Wasabla alias Ferlin, dan Welinton Kogoya alias Ula.

Kepala Lapas Kelas IIB Wamena, Yoin V Aponno, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com Rabu (26/2/2025) membenarkan adanya tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena.

“Kronologis sesuai olah tempat kejadian perkara (TKP) sendiri bahwa gerakan sudah dilakukan oleh warga binaan yang kabur,” katanya.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Operasi Damai Kartenz terus melakukan pengejaran terhadap pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka yang kabur dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (25/2/2025).

Penihas Heluka menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo. Penihas kabur bersama tujuh narapidana lainnya, saat memanfaatkan kelalaian para petugas lapas saat hujan deras di Wamena.

Kepala Operasi Satgas Damai Kartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, mengatakan, Penihas ditangkap oleh Satgas Gakkum Operasi Damai Kartenz pada 19 Mei 2023.

“Penihas merupakan komandan KKB yang terlibat dalam beberapa serangkaian aksi kriminal bersenjata di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (28/2/2025).

Jenderal bintang satu ini mengatakan, Penihas terlibat dalam serangkaian aksi kriminal, termasuk pembunuhan terhadap aparat keamanan di Papua.

“Penihas divonis oleh pengadilan 13 tahun penjara pada 7 Februari 2024,” ujar Faizal.

Faizal menegaskan, pihaknya saat ini bersama-sama dengan pihak Lapas Wamena, kepolisian baik Polres Jayawijaya, dan TNI melakukan penyelidikan terkait kaburnya Penihas bersama enam narapidana lainnya.

“Kami melakukan kerja sama dengan semua pihak, sehingga bisa melakukan penyelidikan terkait kaburnya Penihas dan enam narapidana lainnya,” katanya.

Adapun nama-nama tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena adalah Nelis Helika Bin Hendrik Heluka, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, Rio Elopere Bin Jani Elopere, Ariel Sonyap alias Koroway Bin Simon Sonyap, Sergius Asso, Ferly Wasabla alias Ferlin, dan Welinton Kogoya alias Ula.

Kepala Lapas Kelas IIB Wamena, Yoin V Aponno, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/2/2025), membenarkan adanya tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena.

“Kronologis sesuai olah tempat kejadian perkara (TKP) sendiri bahwa gerakan sudah dilakukan oleh warga binaan yang kabur,” katanya.

Kata Yoin, kaburnya tujuh narapidana ini disebabkan oleh petugas yang lengah dan saat itu terjadi hujan deras, sehingga mempermudah tujuh narapidana untuk kabur.

Dari tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena, salah satunya sudah ditangkap di area sekitar lapas, sedangkan enam lainnya, termasuk Penihas, masih kabur.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemimpin kelompok kriminal bersenjata (KKB) Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka ikut kabur bersama enam narapidana lainnya dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (25/2/2025).

Kaburnya Penihas membuat Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Kartenz harus turun tangan mengejarnya.

Kepala Operasi Satgas Damai Kartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, membenarkan bahwa KKB Penihas ikut kabur bersama narapidana lainnya dari Lapas Wamena.

“Penihas ini menamakan dirinya sebagai Komando Operasi dan Komandan Bataylon Yamue Kodap XVI Yahukimo,” katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (27/2/2025).

Jenderal bintang satu ini menegaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap KKB Penihas bersama dengan enam orang narapidana lainnya yang sedang kabur.

“Kami Satgas Damai Kartenz bersama dengan unsur keamanan yang lain, terutama Polres Jayawijaya, Kodim, dan rekan-rekan TNI yang lain, tengah melakukan pengejaran terhadap Penihas dan para narapidana lainnya yang kabur,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Lapas Kelas IIB Wamena, Yoin V Aponno, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/2/2025), membenarkan adanya tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena.

“Kronologis sesuai olah tempat kejadian perkara (TKP) sendiri bahwa gerakan sudah dilakukan oleh warga binaan yang kabur,” katanya.

Kata Yoin, kaburnya tujuh narapidana ini disebabkan oleh kelengahan petugas dan saat itu terjadi hujan deras, sehingga mempermudah tujuh narapidana untuk kabur.

“Pelarian ini sebenarnya telah mereka rencanakan,” ungkapnya.

Yoin menjelaskan, tujuh narapidana ini kabur dengan memanfaatkan situasi yang ada di Lapas Wamena, sehingga bisa melarikan diri melalui area masjid yang berada di dalam lapas.

“Para narapidana yang kabur ini memotong kawat berduri dan kawat ornames menggunakan tang,” ujarnya.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena adalah Nelis Helika Bin Hendrik Heluka, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, Rio Elopere Bin Jani Elopere, Ariel Sonyap alias Koroway Bin Simon Sonyap, Sergius Asso, Ferly Wasabla alias Ferlin, dan Welinton Kogoya alias Ula.

Komandan kelompok kriminal bersenjata (KKB) bernama Penihas Heluka alias Kopi Tua melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Wamena di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo itu kabur bersama 6 narapidana (napi) lain dengan membobol pagar lapas.

Penihas Heluka dan 6 napi lain kabur dari Lapas Kelas IIB Wamena pada Selasa (25/2) sore. Satu napi yang kabur telah ditangkap kembali sementara Penihas Heluka dan lima lainnya masih diburu.

"Salah satu pelarian tersebut adalah Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo," kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Faizal menegaskan pihaknya akan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dia memastikan Penihas Heluka dan lima napi lain dalam pengejaran aparat.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Upaya pengejaran terhadap narapidana yang kabur ini akan terus kami intensifkan," ujar Faizal.

Diketahui, Penihas Heluka sebelumnya terlibat kasus pembunuhan terhadap aparat keamanan pada 4 November 2022. Penihas Heluka kemudian ditangkap pada 19 Mei 2023.

Selanjutnya, Penihas Heluka divonis 13 tahun penjara dalam kasus tersebut pada 7 Februari 2024. Komandan KKB itu baru menjalani masa tahanan selama satu tahun sebelum melarikan diri.

7 Napi Kabur Bobol Pagar Lapas

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, ketujuh napi kabur saat diberi waktu beraktivitas di area lapangan lapas. Saat itu, hujan turun hingga ketujuh napi membobol pagar lapas.

"Sekitar pukul 15.09 WIT, di tengah hujan lebat, tujuh tahanan membobol pagar pertama di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong," kata Kombes Yusuf Sutejo dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Yusuf menuturkan para napi tersebut kemudian memanjat pagar Lapas Kelas II Wamena. Selanjutnya, para napi memanjat pagar menggunakan tali yang diikat pada kawat duri.

"Mereka melarikan diri dengan memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri," tuturnya.

Lanjut Yusuf, salah satu napi yang kabur sudah ditangkap kembali. Sementara enam napi lain termasuk komandan KKB Penihas Heluka masih diburu.

"Satu dari tujuh tahanan berhasil diamankan oleh petugas lapas, sementara enam lainnya berhasil melarikan diri," beber Yusuf.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Yusuf berharap warga memberikan informasi jika mengetahui keberadaan para napi yang kabur tersebut.

"Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga situasi tetap kondusif dan segera melaporkan kepada aparat keamanan jika mengetahui informasi terkait keberadaan para pelarian," paparnya.

Video: Ini Alasan Pelajar di Wamena Demo Tolak Program Makan Bergizi Gratis

Video: Ini Alasan Pelajar di Wamena Demo Tolak Program Makan Bergizi Gratis

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh warga binaan dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, melarikan diri pada Selasa (25/2/2025).

Kaburnya narapidana ini diduga akibat kelalaian petugas dan kondisi cuaca hujan deras yang melanda wilayah tersebut.

"Kaburnya tujuh narapidana ini karena adanya kelalaian dari para petugas lapas dan para narapidana memanfaatkan hujan lebat saat itu untuk kabur," ujar Kepala Lapas Kelas IIB Wamena, Yoin V Aponno, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/2/2025).

Tujuh narapidana yang berhasil melarikan diri adalah Nelis Helika Bin Hendrik Heluka, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, Rio Elopere Bin Jani Elopere, Ariel Sonyap alias Koroway Bin Simon Sonyap, Sergius Asso, Ferly Wasabla alias Ferlin, dan Welinton Kogoya alias Ula.

Yoin menjelaskan bahwa para narapidana tersebut memanfaatkan situasi untuk melarikan diri melalui area masjid yang terletak di dalam lapas.

"Ketujuh narapidana ini memotong kawat dan kawat ornames menggunakan tang. Lalu mengarah ke pos empat dan langsung melarikan diri," ujarnya.

Di pos empat, tidak ada petugas yang berjaga.

Dari total 10 petugas lapas, hanya 8 orang yang bertugas saat kejadian, sehingga mempermudah pelarian para narapidana.

"Dengan menggunakan kain, tujuh narapidana ini memanjat dan lompat keluar lapas untuk kabur," tambah Yoin.

Hingga saat ini, aparat keamanan TNI-Polri tengah melakukan pengejaran untuk menangkap enam narapidana yang masih buron di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Sementara itu, satu narapidana yang kabur telah berhasil ditangkap di sekitar pos lapas.

Pihak berwenang berkomitmen untuk segera menangkap seluruh narapidana yang kabur dan meningkatkan pengawasan di Lapas Kelas IIB Wamena untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

WAMENA, iNewssorongraya.id – Sebanyak tujuh narapidana di Lapas Kelas IIB Wamena, Papua, melarikan diri setelah berhasil membobol pagar penjara pada Selasa (25/2/2025) sekitar pukul 15.00 WIT. Salah satu napi yang kabur diketahui merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang memiliki rekam jejak kejahatan berbahaya.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa saat ini tim gabungan tengah melakukan pengejaran terhadap enam narapidana yang masih buron, termasuk Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang dikenal sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo.

"Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini. Pengejaran akan terus kami lakukan hingga para pelarian berhasil ditangkap," tegas Faizal saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (26/2/2025).

Menurutnya, peristiwa kaburnya tujuh napi terjadi saat mereka mendapatkan waktu beraktivitas di dalam lapangan Lapas. Para pelarian memanfaatkan hujan lebat untuk memotong pagar pertama menggunakan tang potong, lalu memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo, menjelaskan bahwa satu dari tujuh napi berhasil diamankan oleh petugas lapas, sementara enam lainnya masih dalam pelarian. Pihaknya kini berkoordinasi dengan kepolisian dan petugas Lapas untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana para napi bisa melarikan diri.

"Penihas Heluka sebelumnya ditangkap pada 19 Mei 2023 karena terlibat dalam serangkaian aksi kriminal, termasuk pembunuhan terhadap aparat keamanan. Ia divonis 13 tahun penjara pada 7 Februari 2024 dan baru menjalani satu tahun masa tahanan sebelum melarikan diri," beber Yusuf.

Pihak berwenang kini mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada aparat jika mengetahui keberadaan para pelarian. Satgas Ops Damai Cartenz-2025 memastikan bahwa upaya pengejaran akan dilakukan secara maksimal guna menjaga stabilitas keamanan di Wamena dan sekitarnya.

Editor : Chanry Suripatty